&lt;iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fayokeperpusnas%2Fposts%2F3824866260887066&amp;width=500" width="500" height="643" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"&gt;&lt;/iframe&gt;

Najwa

Bandar Lampung, Lampung--Teknologi memberikan dampak percepatan nyaris di semua sektor pembangunan. Teknologi diperoleh karena adanya proses transfer knowledge. Dan transfer knowledge hanya bisa dilakukan dari keaktifan dalam membaca.
Bung Karno dalam sejarahnya, tidak pernah mengajarkan bagaimana mengumpulkan senjata perang atau cara menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pada 1920, Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangan malah membentuk organisasi perjuangan yang eksis membebaskan Indonesia dari penjajah.
Hasilnya menggemparkan, bahwa dari seringnya membaca, falsafah Pancasila terbentuk, Undang-Undang 1945 terumuskan. Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pertama kali di Bandung menjadi pondasi human rights (hak asasi manusia).
"Senjata ampuh digunakan di medan perang tapi sejatinya membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Beda hal dengan buku yang jika didigitalkan malah sanggup menembus miliaran kepala dan menciptakan peradaban baru," jelas Kepala Perpusnas.
Di hadapan 200 peserta yang merupakan pendidik SD/SMP serta pengelola Taman Baca Masyarakat, Kepala Perpusnas mengajak para pendidik untuk memahami arti literasi. Literasi secara dasar dimaknai empat tingkatan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber sumber bahan bacaan. Kedua kemampuan memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga adalah kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas baru. Dan keempat literasi dimaknai sebagai kemampuan mengolah untuk menjadi barang/jasa.
"Dengan kemampuan literasi yang baik. Siapapun tidak mudah termakan berita palsu (hoaks). Kekacauan yang terjadi di akhir disebabkan masyarakat belum dapat mengolah materi informasi dengan baik sehingga mudah diperdaya dan dipermainkan sekelompok pihak.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando melantik Ofy Sofiana sebagai Sekretaris Utama Perpusnas yang baru. Pelantikan Ofy yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebelumnya dilakukan, sesuai Surat Keputusan Presiden Joko Widodo, pada Selasa (26/4/2022).
â€œKunci suksesnya adalah dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak mampu mengambil keputusan tidak bisa jadi pemimpin. Karena itu legitimasi dari Bapak Presiden melalui SK yang Ibu pegang itu adalah mewakili presiden untuk mengambil keputusan yang strategis di bidang kesekretariatan Perpustakaan Nasional,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas memberikan apresiasi atas kinerja Ofy yang berhasil mengangkat citra layanan Perpusnas selama menjabat. â€œIbu telah menghasilkan aplikasi kastara yang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan akan terus didorong untuk memperbanyak koleksinya lagi. Itu adalah bagian daripada hasil evaluasi kinerja saudara sebagai Deputi,â€ sebutnya.
Lebih lanjut Syarif menyampaikan, dengan dilantiknya Ofy sebagai sebagai Sestama telah banyak tugas tentang bagaimana mengkoordinasikan internal terkait kondisi pustakawan yang sangat kurang. Sekretariat itu adalah mesinnya sebuah organisasi. Hidup matinya sebuah organisasi tergantung nyalanya mesin di sekretariat.
â€œJadi bagaimana Ibu menjadi corong bagi Perpustakaan Nasional ke dunia luar. Sekretariat Perpusnas merupakan dapurnya ilmu perpustakaan. Sehingga seorang Sestama harus mampu mengelola berarti mengarahkan dan memastikan seluruh pegawai di Perpustakaan Nasional itu adalah ahli perpustakaan,â€ imbuhnya.
Dirinya menegaskan, tantangannya Sestama untuk membuka wawasan para pegawai agar semua orang yang bekerja di Perpusnas mewakili pemerintah dan negara untuk wajib untuk berkontribusi terhadap mencerdaskan anak bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Kepala Perpusnas Lantik Sekretaris Utama Baru Perpusnas

Salemba, Jakarta- Pengelolaan arsip di sebuah unit kerja dimaksudkan agar arsip tertata rapi dan mudah dicari. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mencari sebuah arsip idealnya 3 menit. Namun pada kenyataannya masih banyak ruangan yang penuh dengan tumpukan arsip yang telah disimpan dalam waktu yang sangat lama bahkan susah untuk dikenali pemiliknya. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan penataan arsip di Lingkungan Perpustakaan Nasional secara daring, Jumat (8/1).
â€œBanyak ruangan yang dikunci sudah lama, ternyata di dalamnya penuh dengan box, sedangkan pegawainya tidak tahu di mana ukuran pentingnya. Arsip yang hanya ditumpuk saja bagaimana mau dikatakan itu penting,â€ ungkapnya. Untuk itu Syarif Bando menghimbau seluruh jajarannya untuk segera memperbaiki pengelolaan dan penyimpanan arsip di seluruh unit kerja di Perpustakaan Nasional.
â€œSekarang saya mohon untuk Bapak Ibu di masing-masing unit kerja untuk segera melakukan kegiatan pengelolaan arsip. Semua arsip akan dirapikan dalam 1 bulan kemudian dimasukin kedalam box arsip dan diserahkan kepada pengelola arsip,â€ imbaunya.
Syarif Bando juga berpesan bahwa memang bukan pekerjaan yang mudah dalam merintis pengelolaan arsip yang baik. Maka perlu koordinasi dari semua pegawai dan pengelola arsip di setiap unit kerja di lingkungan perpustakaan nasional.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) arsip digunakan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Selain itu arsip yang dikelola dan disimpan dengan baik dan sesuai ketentuan akan mengurangi berbagai resiko kerja yang dapat membahayakan pegawai. Seperti bahaya kebakaran dan berbagai penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh tumpukan arsip yang kotor dan dibiarkan berdebu.
Reportase: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal/ Basma SartikaÂ

Kaperpusnas: Arsip Harus Tertata Rapi Dan Mudah Dicari

Salemba, Jakarta â€“Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar vaksinasi Covid-19 bagi pejabat dan pegawai di lingkungannya. Sebanyak 1.209 pegawai, termasuk PNS, CPNS, tenaga kontrak, tenaga keamanan, dan OB telah terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama berlangsung selama dua hari yakni pada hari 10 dan 12 April 2021.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, vaksinasi ini adalah program yang dilaksanakan di seluruh dunia dan menjadi program prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia. Perpusnas sebagai pelayanan publik pun wajib mengikuti vaksinasi. Pemberian vaksin ini menjadi sangat penting bagi pegawai karena mereka banyak berinteraksi dengan pengunjung perpustakaan.
"Dengan vaksinasi ini diharapkan akan membangun imunitas sehingga dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain, sehingga telah divaksinnya saya dan teman-teman sehingga kita lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas keseharian kita di lapangan," ungkapnya usai melaksanakan vaksin tahap pertama, Senin (12/4) di Aula Salemba.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando mengingatkan, pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatannya. "Namun yang namanya kesehatan bukan hanya virus covid-19 yang diantisipasi, sebagai orang perpustakaan dengan jutaan buku-buku tentang kesehatan, saya ingatkan agar kita menjadi dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kita lah yang paling tahu tentang permintaan dan keluhan sel-sel tubuh kita," jelasnya.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, dengan pelaksanaan vaksin ini sebagai bentuk dukungan Perpusnas terhadap program pemerintah.
"Diharapkan dengan dilakukannya vaksinasi ini teman-teman di Perpusnas bisa sehat dan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dengan demikian layanan perpustakaan akan tetap buka dan tetap memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat baik dan onsite dan offline," tuturnya.
Lebih lanjut pelaksanaan vaksin tahap kedua dijadwalkan pada bulan Mei mendatang. Pada kesempatan tersebut, Woro juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Rumah Sakit Kartika Pulo Mas yg telah mendukung pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Perpusnas.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan, pelaksanaan vaksinasi merupakan program pemerintah sebagai upaya mengantisipasi Covid-19. "Vaksin bukan salah satu penyelesaian pandemi, namun dengan vaksin dapat memberikan 70 persen kekebalan terhadap tubuh kita terhadap covid-19, sehingga ada peluang 30 persen yang harus kita antisipasi," katanya.
Sumarjaya mengingatkan, meskipun sudah divaksin namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.
Proses vaksinasi dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, peserta melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Kedua, skrinning data kesehatan dan pemberian vaksin. Kemudian terakhir, observasi peserta selama 30 menit kemudian diberikan sertifikat vaksin.Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Panji Pinandito

Pegawai Perpusnas Telah Divaksin Covid-19

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Bima, merupakan salah satu yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). 16 tahun lalu, wilayah Bima mengalami pemekaran wilayah menjadi dua bagian, yakni kabupaten dan kota. Potensi sumber daya manusia di Kota Bima adalah yang terbaik ke-2 di provinsi NTB setelah Kota Mataram. Namun, ketiadaan bangunan perpustakaan umum yang diharapkan menjadi salah satu basis pergerakan literasi masyarakat belum terwadahi akibat gempa 5 SR yang menimpa Bima pada pertengahan 2018 lalu.Â  Melalui dana alokasi khusus (DAK), Pemkot Bima saat ini sudahÂ  mengajukan pendirian bangunan perpustakaan pada 2020 mendatang.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Bima Muhammad Luthfi saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Jumat, (14/5). Wali Kota Luthfi berpendapat bahwa pendirian fisik perpustakaan adalah prioritas mengingat potensi sumber daya manusia yang dimiliki Bima. Lewat perpustakaan manusia banyak mendapatkan referensi keilmuan maupun pengetahuan yang berguna dalam kehidupan dan aktivitas keseharian. Bisa dikatakan kalau perpustakaan yang ada di Kota Bima saat ini hanya berada di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi saja.Â 
"Fisik bangunan perpustakaan dengan pelayanan tatap muka masih penting, meskipun koleksi buku bisa diperoleh melalui medis sosial atau aplikasi lainnya. Namun, tidak semuanya menyediakannya dalam bentuk utuh (buku)," kata Wali Kota Muhammad Luthfi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan betapa pentingnya posisi dan peran perpustakaan bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan dilindungi oleh sejumlah Undang-undang, seperti UUD 1945, UU Nomor 43 tentang Perpustakaan, UU Sisdiknas, UU Ristekdikti, UU Desa, UU Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), UU ITE, dan UU Perbukuan.Â  Â Â 
"Perpustakaan adalah hak rakyat. Esensi untuk mengembangkan perpustakaan adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan agar tujuan perpustakaan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar bisa terwujud," ucap Kepala Perpusnas.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, menjelaskan kalau pengajuan bangunan fisik perpustakaan Kota Bima masih belum rampung. "Masih kurang bukti sertifikat dan detail engineering design (DED). Mohon ini segera untuk dilengkapi," ingat Deni di hadapan Wali Kota dan Bappeda Kota Bima yang ikut mendampingi.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : AditÂ

Kota Bima Diminta Segera Lengkapi Sertifikat dan DED Gedung Baru Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Sejumlah catatan penting disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional RI, Sri Sumekar, pada Sosialisasi Road Map Perpusnas 2020-2024, Rabu, (20/5). Sestama meminta program percepatan (quick win) harus memuat unsur inovasi, bukan sekedar paparan.
"Quick win bukan berisi tupoksi tiap unit kerja. Dan saya harap di akhir pelaksanaan quick win juga dilampirkan evaluasi. Apakah ada dampaknya terhadap peningkatan kinerja," urai Sestama Sri Sumekar.
Pokja tiap unit kerja diakui Ketua Tim, Ahmad Masykuri, belum optimal melaporkan hasil atau progres. Namun, ia menggaransi bahwa nanti di pertengahan Juni aktivitas tiap Pokja akan terlihat.
Sementara itu, Inspektur Perpusnas, Darmadi, meminta tiap kelompok kerja (Pokja) jangan menuliskan target yang melampaui. Isi kan saja sesuai kemampuan.
Target kinerja harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang menjadi prinsip kinerja instansi. Perpusnas selama beberapa tahun terakhir memiliki tagline PASTI sebagai turunan dari pelaksanaan RB. Dan hingga saat ini belum diganti. Tapi, seberapa banyak prinsip PASTI diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai, ini yang masih jadi pertanyaan.
"Pelaksanaan RB bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Maka, uraikan semua tugas secara terperinci. Jika ini berhasil maka akan memudahkan untuk menyusun e-kinerja," bener Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Quick Win Harus Berdampak Pada Peningkatan Kinerja