Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Setiap anak punya gaya belajarnya yang berbeda. Tidak bisa digeneralisir. Mereka pun adalah peniru yang ulung. Mampu menangkap sesuatu dengan cepat. Pun, dalam menanamkan kebiasaan membaca di rumah. Perlu contoh dari para orang tua agar mereka mau mengikuti.
"Anak-anak harus diberi pemahaman kalau membaca akan memberikan banyak manfaat. Tetapi, jika dibiarkan tanpa pendampingan mereka akan malas-malasan, " kata Bunda Literasi Kota Bogor Yane Ardian pada kesempatan Webinar Membentuk Generasi Literat Dimulai dari Keluarga yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, pada Rabu, (19/8).
Pada banyak kesempatan road show sekitar Kota Bogor, Bunda Literasi kerap menemukan sejumlah alasan kenapa anak-anak kurang menggemari membaca. Mayoritas jawaban yang dilontarkan mereka adalah karena kurangnya keteladanan (contoh) dari para orang tua seperti melakukan pendampingan.
"Padahal mereka (orang tua) punya peran penting. Sesederhana itu, " ungkap Yane.
Yane menekankan para orang tua sedari dini bisa melakukan brain wash (cuci otak) kepada anak-anak dalam artian menanamkan pentingnya membaca sebagai bekal hidup. Membekali mereka dengan buku sama dengan memberikan mereka bekal untuk mencapai cita-cita.
"Kampanye ini tidak akan maksimal jika kita tidak tahu manfaatnya . Jadi, bukan sekedar seremoni, " ucap Yane.
Sementara itu, pustakawan Perpustakaan Nasional Rifa Fadila menambahkan bahwa aktivitas literasi bisa dimainkan orang tua dengan metode read a loud, misalnya.
Metode read a loud memberikan pesan kepada anak-anak kalau membaca itu menyenangkan. Tidak membosankan. Jika sering dilakukan, anak-anak yang belum mampu membaca pun akan merekam sehingga akan tumbuh kebiasaan seiring waktu.
"Yang terpenting pahami dulu apa yang dibacakan sebelum mulai melakukan aktivitas read a loud. Lalu, perhatikan intonasi agar yang disampaikan menjadi lebih menarik bagi anak-anak, " ujar Rifa Fadila.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Orang Tua Perlu Berikan Keteladanan Anak Membaca

Jakarta&mdash;Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pelaksanaan kebijakan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi dan anggaran. Beberapa dinas perpustakaan di daerah mengalami penurunan struktur hingga menjadi setingkat eselon 4. Ada pula penggabungan institusi perpustakaan dan kearsipan ke dalam sekretariat daerah. Perubahan struktur tersebut juga mengakibatkan penghematan anggaran untuk urusan perpustakaan di daerah. 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana mengatakan monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan perpustakaan.
&ldquo;Hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengindentifikasi capaian, kendala, dan peluang yang ada. Pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi akan membantu perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan secara berkesinambungan,&rdquo; urainya saat pembukaan FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan.
Salah satu upaya Perpusnas untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan perpustakaan umum daerah, di mana dibahas berbagai hal seputar penyelenggaraan urusan perpustakaan, di antaranya struktur organisasi, SDM perpustakaan, kebijakan pemerintah daerah, kondisi fisik perpustakaan, kerja sama dengan institusi lain, program dan kegiatan perpustakaan, serta hambatan yang dihadapi.
Dengan adanya FGD tersebut, menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, maka dapat diketahui kondisi terkini perpustakaan dan masalah yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi terbaik. 
&ldquo;FGD ini <span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: EN-ID;">menjadi platform penting untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara dinas perpustakaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,&rdquo; imbuh Sri pada Kamis (13/7/2023).
Senada dengan pendapat tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Teuku Maimun Riza menekankan adanya kolaborasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah, seperti Dinas Kominfo untuk publikasi perpustakaan dan kegiatannya.
&ldquo;Jadi kita emang ga bisa berdiri sendiri. Minta bantuan Dinas Kominfo-nya, tolong dibantu sosialisasikan ini,&rdquo; saran Teuku.
FGD yang diselenggarakan di Hotel Oria pada 12-14 Juli 2023 ini dihadiri oleh perwakilan dinas perpustakaan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
&nbsp;
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Purniawati
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

Jakartaâ€”Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XVIII yang digelar secara virtual pada hari kedua penyeenggaraannya menghadirkan Prof. Oman Fathurahman seorang filolog ternama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai keynote speaker. Simposium ini juga ditayangkan di channel YouTube Perpustakaan Nasional RI.
Pidato kunci yang dipaparkannya pada Rabu (26/8/2021) bertema â€œNaskah Nusantara, Keragaman, dan Moderasi Indonesia.â€ Melalui paparannya Oman yang mengampu Ngariksa (Ngaji manuskrip kuno Nusantara) ingin menjelaskan apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari dunia pernaskahan Nusantara untuk menatap Indonesia yang moderat.
Oman menceritakan keragaman yang ia temui dalam Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia, yang walaupun berbeda tetapi saling membutuhkan.
â€œBetapa beragamnya warisan tertulis manuskrip yang kita miliki. Dan inilah Indonesia,â€ tegasnya.
Naskah Nusantara, jika dirunut, sudah berinteraksi dengan agama yang ada di wilayah Nusantara sejak abad ke-7, yang terlihat dari naskah yang memiliki pengaruh dari agama Hindu-Budha dari India, yaitu berbahasa Sansekerta dan beraksara Pallawa.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat sebagian orang yang menganggap tradisi baca-tulis masyarakat Indonesia baru ada sejak dikenalnya aksara Latin. Justru tradisi literasi masyarakat Indonesia dapat dikatakan luar biasa karena telah mengenal aksara sejak sebelum masuknya Islam ke Indonesia.
Pada beberapa naskah juga terlihat ada pengaruh dari masa peralihan zaman Hindu-Budha ke Islam, seperti Hikayat Seri Rama, Hikayat Pandawa Jaya, dan Hikayat Maharaja Boma yang merupakan cerita bercorak Hindu tetapi ditulis menggunakan aksara Jawi yang dipengaruhi Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan terlihat adanya toleransi pada zaman tersebut, yang kurang lebih dipahami sebagai menerima kehadiran perbedaan tanpa saling mengganggu.
Sedangkan pada naskah Islam terdapat pengaruh dari India, Arab, dan Persia. Sayangnya, dalam konteks tradisi Islam, Indonesia belum dianggap penting, seperti Iran dan Turki sehingga manuskrip Islam dan masa peralihan Hindu Islam di Nusantara belum dijadikan sebagai sumber penelitian oleh sarjana-sarjana di dunia. Padahal ada hubungan resiprokal antara Nusantara dan Islam, sehingga bukan hanya Islam yang memberi pengaruh pada Nusantara, tapi Nusantara juga memberi pengaruh terhadap dunia Islam.
â€œManuskrip keagamaan Nusantara merupakan hasil dari pertemuan ragam ideologi, tafsir, afiliasi, budaya, dan bahasa yang secara tidak langsung menggambarkan adanya jejaring dan hubungan pada masa itu. Banyak naskah yang dihasilkan dari proses adaptasi, vernakularisasi, dan penerjemahan dalam konteks lokal,â€ terang Oman.
Oleh karena itu, peradaban Islam di Nusantara tidak kalah dengan Â negara lain. Dari manuskrip-manuskrip itu pula kita dapat mengetahui adanya konflik pada masa itu dan ada pula manuskrip yang menjadi penengah konflik tersebut. Bahkan konsep moderasi juga telah dipaparkan pada suatu manuskrip yang menyatakan lebih baik menghimpun pendapat-pendapat yang berbeda dari pada mengunggulkan salah satunya.
Dari manuskrip-manuskrip tersebut kita dapat belajar dari masa lalu tentang bagaimana menengahi dan menangani konflik yang terjadi karena keragaman pendapat, apalagi Indonesia merupakan negara yang majemuk.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Dokumentasi: Dewi Ambarasih
Â

Belajar dari Masa Lalu untuk Menatap Masa Depan

Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Rona wajah Sri Rumani sontak berubah. Dengan nada suara bergetar, pustakawan madya dari Universitas Gadjah Mada, menceritakan nasib fungsionalnya yang terkatung-katung. Niat menjadi pustakawan utama pupus seiring dengan aturan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang menyatakan tidak ada jenjang pustakawan utama pada perguruan tinggi. Berbagai upaya mediasi sudah ditempuh hingga ke meja Ombudsman, namun belum menemui titik temu sampai sekarang.
Sri Rumani menambahkan, hasil yang ia dapat kala mengadukan hal tersebut ke Ombudsman, yakni (1) telah terjadi mal administrasi, (2) tidak terjadi kesalahan administrasi, dan (3) bukan kewenangan Ombudsman untuk memutuskan.
Hal ini terungkap saat organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi melakukan mediasi dengan Kepala Perpusnas, pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) mencari titik temu&nbsp;(win-win solution)&nbsp;atas polemik yang dialami para pustakawan di perguruan tinggi, di Jakarta, Rabu, (10/1).
Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Abdurahman Saleh menanyakan apakah lembaga perguruan tinggi tidak memerlukan pustakawan utama ? Ada yang sudah diangkat sebagai pustakawan utama namun tidak menerima gaji sebagaimana haknya, dan pada akhirnya mengajukan pensiun dini. &ldquo;Pustakawan bukan warga negara kelas dua,&rdquo; terang Abdurahman Saleh.
Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 49/2015 beralasan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungannya sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RB dengan Nomor B/3662/M.PANRB/10/2015. Artinya, jenjang jabatan pustakawan di &nbsp;hanya sampai pada level madya.
Menanggapi keluh kesah yang dialami para pustakawan perguruan tinggi, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando meminta cepat dicarikan solusinya, termasuk kepada lembaga profesi, IPI, untuk tidak tinggal diam melihat problem tersebut. Ia mengingatkan saat ini banyak institusi perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai level internasional. &ldquo;Artinya, pustakawan merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di era teknologi informasi dan komunikasi,&rdquo; ujar Muhammad Syarif.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati mengatakan pihaknya tetap terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan KemenPAN-RB terkait masalah tersebut. &ldquo;Hasilnya, KemenPAN-RB akan memfasilitasi pertemuan tripartit yang dihadiri KemenPAN-RB, Perpustakaan Nasional dan Kemenristekdikti ditambah Kementerian Sekretariat Negara serta BKN jika diperlukan,&rdquo; kata Deputi II Perpusnas.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Perguruan Tinggi Keluhkan Tiadanya Jenjang Pustakawan Utama

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali menyelenggarakan Gemilang Perpustakaan 2023.
Acara tahunan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka.&nbsp;
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpusnas kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan.
Para peraih penghargaan dari delapan kategori Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 akan diberikan secara khusus pada malam Gemilang Perpustakaan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (11/10/2023).
Nugra Jasa Dharma Pustaloka diberikan kepada peraih kategori Pejabat Publik, Masyarakat, Pegiat Literasi, Media Massa, Jurnalis, Pelestari Naskah Kuno, Buku Terbaik, dan Lifetime Achievement. Di samping itu pada malam Gemilang Perpustakaan, turut diberikan penghargaan dari perlombaan dan sayembara yang dilakukan Perpusnas seperti lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik, Best Practise Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Sayembara Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal.
Dalam jumpa pers jelang Gemilang Perpustakaan 2023, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan pemberian penghargaan ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 51 Ayat 6.
Berkonsep edutainment, Gemilang Perpustakaan 2023 mengusung tema &ldquo;Perpustakaan Gemilang, Literasi Melaju, Indonesia Maju&rdquo;.
"Konsep gemilang di sini kita ingin menyampaikan pesan bahwa saat ini dukungan stakeholder masyarakat dan media sangat memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan gemar membaca dan literasi," ungkapnya dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Ruang Executive Lounge Lantai 24 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (6/10/2023).
Disebutkan bahwa tema ini mencerminkan semangat transformasi perpustakaan membangun literasi negeri dengan inklusivitas layanan perpustakaan sehingga tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang mandiri, kreatif, dan berinovasi.
&ldquo;Perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi manusia melalui transformasi perpustakaan,&rdquo; tambahnya.
Transformasi perpustakaan yang dihadirkan tidak hanya berupa aktivitas layanan digital, seperti BintangPusnas, e-Resources, Indonesia One Search (iOS), iPusnas, Khastara, hingga Pojok Baca Digital (POCADI), tetapi juga dalam program inkubator kewirausahaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo menyampaikan perpustakaan saat ini bersifat inklusif, dimana setiap masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan.&nbsp;
"Konsep ini memiliki kaitan langsung dengan peran penting perpustakaan dalam inklusi sosial. Koleksi perpustakaan, harus dapat diterapkan dan diubah menjadi ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dikatakan, keberhasilan TPBIS terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa.&nbsp;
"Tiap tahun, program ini terus dikembangkan dengan menggali potensi dari perpustakaan, bukan hanya dalam produksi pangan, peternakan, atau perikanan, tetapi juga dalam bidang seni dan budaya yang dapat menjadi sumber daya penting bagi kemajuan Indonesia," katanya.
Gemilang Perpustakaan 2023 akan dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, mitra kerja Komisi X DPR RI, asosiasi profesi, pustakawan, para pegiat literasi daerah, Duta Baca Indonesia (DBI), kepala dinas perpustakaan daerah, forum-forum perpustakaan, civitas akademika, serta masyarakat.
Gemilang Perpustakaan 2023 juga dapat disaksikan secara daring pada pukul 18.30-21.30 WIB melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional RI dan aplikasi Zoom yang berkapasitas 10.000 orang.&nbsp;
Puncak semarak Gemilang Perpustakaan 2023 akan dimeriahkan penampilan Setia Band, band asal Bandung yang dimotori Charly van Houten.
&nbsp;
Reporter: Wara/Hanna
Fotografer: Aji
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Orang Tua Perlu Berikan Keteladanan Anak Membaca

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

Belajar dari Masa Lalu untuk Menatap Masa Depan

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Pustakawan Perguruan Tinggi Keluhkan Tiadanya Jenjang Pustakawan Utama

Jumpa Pers Gemilang Perpustakaan 2023