Dalam Permenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 2 menyatakan enam tujuan. Regulasi ini mendukung ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan pemetaan dan untuk mengukur potensi setiap pegawai di lingkungan Perpusnas. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah akan diadakan penilaian potensi pegawai melalui tes psikologi dan wawancara pada bulan Oktober 2021 bekerja sama dengan Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) yang berkantor di Jakarta Selatan.
Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando memimpin secara langsung pengarahan persiapan penilaian dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan dari Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) serta seluruh pegawai mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Cloud pada hari Kamis. (30/09/2021)
Â â€œPermenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Â diciptakan KemenpanRB dengan mengakomodir konsultan ASN untuk melaksanakan tahapan - tahapan yang melalui akuisisi, pengembangan, retensi dan pemetaan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentuâ€, terang Syarif Bando.
Kartika Amelia selaku Direktur dari Human Care Consulting (HCC) menyatakan kemampuan perusahaannya dalam mengelola hasil tes potensi. â€œBerdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami telah menyusun alat ukur potensi yang seoptimal mungkin yang bisa memetakan apa yang menjadi potensi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perkembangan terkiniâ€, ujar Kartika
Salah satu manfaat dari penilaian potensi ini adalah membantu untuk para pemangku kepentingan memutuskan atau mempertimbangkan siapa ditempatkan di bagian mana sesuai dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut disimulasikan tata cara pengerjaan tes yang nantinya akan dilaksanakan secara online oleh pihak Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT).
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Â

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Tugu Tani, Jakarta-Setelah melalui serangkaian tes kognitif, wawancara, dan presentasi, pustakawan asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Arda Putri Winata, terpilih sebagai pustakawan terbaik Nasional 2019, pada Sabtu, (17/8). Penghargaan diberikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakan Perpustakan Nasional, Woro Titi Haryanti.
Putri berhasil membawa hadiah uang prestasi senilai Rp 20 juta. Wanita mungil ini berhasil mengungguli Novita Dwi Anayati, pustakawan asal Jawa Timur, dan Dian Arya Susanti, pustakawan asal Jawa Barat, yang mendapat predikat dua dan tiga terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Woro Titi, mengatakan era saat ini sulit ditebak. Pengetahuan berkembang sangat cepat. Perpustakaan lah yang mampu menghubungkan antara kemajuan peradaban dengan masyarakat.
Agar tetap relevan dengan masa depan perpustakan harus bertransformasi.
"Diperlukan perpustakan yang inklusi. Yang peka terhadap kebutuhan masyarakat," jelas Woro Titi.
Perpustakan yang inklusi adalah perpustakan yang dekat dengan masyarakat. Inklusi tidak hanya berlaku bagi perpustakan umum tapi juga bisa dipraktekkan pada perpustakaan khusus maupun sekolah.
Inklusi adalah pendekatan sosial agar perpustakan mampu bersahabat dan dekat dengan pemustaka.
Peran pustakawan terus berkembang. Jika 10 tahun lalu terbatas hanya di lingkup ruang kerja yang statis. Namun, perubahan jaman mengharuskan pustakawan melakukan transformasi (perubahan) agar tidak ditinggal pemustaka.
"Pustakawan harus kreatif, pandai bersinergi, dan berpikir out of the box," tambah Deputi 2 Perpusnas.
Peran tokoh adat, agama, juga harus dimaksimalkan agar kebermanfaatan perpustakan menjadi luas. Perpustakaan bukan lagi sekedar menyimpan dan melayankan koleksi tapi bisa menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang.
Lomba Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional diikuti sebanyak 29 pustakawan berprestasi yang mewakili provinsi. Selain mengikuti berbagai ujian mereka juga mengikuti serangkaian acara mulai dari mendengarkan pidato sidang Paripurna MPR/DPR, melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan menghadiri detik-detik upacara kemerdekaan di istana, kunjungan ke pusat data dan informasi Tempo grup, serta wisata edukasi ke museum.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

DIY Raih Juara Pustakawan Berpretasi Terbaik Nasional 2019

Rokan Hulu, Riau - Terkenal sebagai Negeri Seribu Suluk, Kabupaten Rokan Hulu miliki gedung fasilitas layanan perpustakaan baru dengan luas sekitar 10.800m2.
Bupati Rokan Hulu, Sukiman, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat bahwa melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kabupaten Rokan Hulu saat ini mampu memiliki gedung perpustakaan yang representatif.
Bupati Sukiman juga berharap gedung tersebut dapat dijadikan sebagai pusat sumber bahan bacaan yang baik dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkualitas.
&ldquo;Kami masih membutuhkan buku-buku dari Perpusnas dan dinas lain yang ada di Kabupaten Rokan Hulu agar koleksinya lengkap, sehingga mampu mencetak sdm yang cerdas, semakin maju, dan memiliki sikap serta perilaku yang terpuji berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa,&rdquo; ucapnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan pembangunan gedung fasilitas layanan umum bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpusnas tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp. 10 miliar.
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu mendapat Peringkat Satu Daerah Terbaik Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2022 yang diserahkan saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pada 6 Maret 2023.
Menanggapi, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat ditawar lagi karena ilmu pengetahuan dapat mengantarkan sebuah bangsa menjadi maju.
&ldquo;Jangan menyepelekan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Dalam paparannya, Kepala Perpusnas menjelaskan kelapa di Indonesia bernilai Rp. 20 triliun jika hanya dijual dalam bentuk bahan baku, namun demikian sesungguhnya memiliki potensi di angka Rp. 90 triliun. Lebih parahnya, ketika sudah dipasarkan berbentuk bahan jadi seperti briket, matras, nata de coco, santan, hingga furniture, nilainya dapat mencapai Rp. 300 triliun.
Untuk itu, dia mengajak Bupati Rokan Hulu untuk menggagas gerakan menulis potensi ekonomi di Rokan Hulu agar para penerus bangsa di sana mengerti akan potensi sumber daya alam daerahnya.
Salah satu program yang dimiliki Perpusnas ialah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dalam rangka memberikan peran kepada perpustakaan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mencetak potensi-potensi ekonomi daerah sehingga memberikan kesejahteraan.
Demikian disampaikan Pustakawan Utama Perpusnas, Sri Sumekar saat menjadi narasumber pada talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan yang dirangkaian dengan kegiatan peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (16/3/2023).
&ldquo;Program ini mengajak masyarakat baik petani, nelayan, hingga ibu-ibu rumah tangga untuk belajar dengan buku dan disertai dengan pendampingan untuk mampu menghasilkan suatu jenis produk baru layak jual,&rdquo; jelas Sri.
Penjelasan tersebut didukung oleh Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Muhammad Tawwaf bahwa perpustakaan turut andil mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui transfer pengetahuan oleh para pustakawan maupun pengelola perpustakaan.
Rektor Universitas Pasir Pengaraian, Hardianto, menambahkan dalam upaya meningkatkan literasi, akademisi memiliki 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, diantaranya ikut berpartisipasi dalam gerakan literasi nasional yakni dengan melakukan kegiatan pembelajaran yanag menarik, menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 6 Desember 2022, Perpustakaan Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu, Riau mendapat penghargaan sebagai Perpustakaan Desa Terbaik dalam Implementasi Program TPBIS dari Perpusnas.
Predikat tersebut disematkan pada Perpustakaan Desa Rambah Muda karena keaktifannya dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas dari bidang ekonomi, seni budaya, kesehatan, inklusi digital pendidikan, pertanian, olahraga, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu menarik banyak partisipasi dari masyarakat setempat hingga menghasilkan produk barang dan jasa.
Adapun beberapa kegiatan yang digelar antara lain cara membuat dimsum ayam, pelatihan membuat eksesoris manik, belajar membaca TK, menonton video literasi manfaat bunga telang, belajar menggunakan internet melalui komputer, pelatihan menanam cabai, dan sebagainya. 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Deny Irawan

Negeri Seribu Suluk Punya Pusat Sumber Bahan Bacaan Baru

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional&nbsp;Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama Dedi Junaedi, dan Inspektur Perpusnas Darmadi meresmikan&nbsp; Whistle Blowing System (WBS) di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Kamis, (30/11). Launching tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpusnas.
WBS merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang wajib diterapkan di tiap Kementerian/Lembaga. WBS adalah sarana bagi pegawai dan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN terkait penyelenggaraan pelayanan di perpustakaan. Dasar hukum perwujudan WBS, antara lain Perka Nomor 4/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perpusnas, Perka Nomor 5/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Perpusnas, Perka Nomor 8/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan&nbsp; Perka Nomor 9/2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Sistem WBS Perpusnas&nbsp;disebut dengan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran di Perpusnas (SIPP-Perpusnas). Sistem informasi ini bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/ASN di lingkungan Perpusnas dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan kecurangan oleh pejabat/ASN atas layanan yang diberikan.
Pada prakteknya nanti, Perpusnas akan merahasiakan identitas pelapor&nbsp; sebagai whistle&nbsp;blower karena Perpusnas hanya fokus pada informasi yang&nbsp;dilaporkan. Dugaan yang bisa dilaporkan, yakni dugaan tindak pidana korupsi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan dan gratifikasi. &ldquo;Setiap laporan yang masuk akan ditangani oleh inspektorat, auditor, tim koordinasi penanganan aduan, atau unit kerja terkait yang sesuai dengan sustansi,&rdquo; imbuh Inspektur Darmadi.
Kepala Perpusnas mengakui harus ada tim yang solid dan mampu menganalisa agar tiap laporan yang masuk benar-benar laporan yang objektif. Bukan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas. &ldquo;Perlu orang-orang yang cerdas untuk menangani aduan,&rdquo; pesan Syarif Bando. Di samping itu, dibentuknya WBS juga dimaksudkan agar Perpusnas mampu menjadi lembaga yang akuntabel dan transparan. Jangan lagi membuat kegiatan atau program yang asal-asalan. Tidak fokus. Semuanya kini terpantau baik oleh Kementerian Keuangan.&nbsp; Hal itu memerlukan komitmen bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tegas Kepala Perpusnas.

Perpusnas Luncurkan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran (SIPP)

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menyelenggarakan webinar dengan tema â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ pada Rabu, 17 Juni 2020 pukul 15.00 WIB. Webinar berlangsung melalui aplikasi telekonferensi zoom dengan kuota peserta mencapai 1.000 orang.
Webinar fokus pada pembahasan isu literasi dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi di masa pandemi dengan pidato kunci oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sejumlah narasumber akan memaparkan pokok bahasan yakin Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan Nasional) Tema: Kenormalan Baru Perpustakaan dan Pemulihan Sosial Ekonomi, Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Tema: Literasi untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan, Helmy Yahya (Praktisi Media) Tema:Â  Literasi Digital dalam Kenormalan Baru, Suprawoto (Bupati Magetan, Jawa Timur) Tema: Penguatan Literasi Daerah untuk Penanggulangan Dampak Covid-19.
Syarif Bando menyatakan di era tatanan normal baru, perpustakaan berperan melakukan penguatan literasi sehingga berdampak pada pemulihan sosial-ekonomi. Perpustakaan telah menjadi ruang publik untuk berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, berbagi pengalaman dan berlatih keterampilan dan kecakapan untuk masyarakat. Peran literasi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sudah dilakukan perpustakaan melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Pada 2019, program perpustakaan sebagai tempat beraktivitas pemberdayaan masyarakat telah menjangkau 21 provinsi dan 60 kabupaten dan 300 desa di Indonesia.
â€œJelang tatanan kenormalan baru, perpustakaan menyiapkan konsep yang selaras dengan kondisi terkini. Sesuai arahan Presiden untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja, namun tetap memprioritaskan faktor kesehatan dan keselamatan kerja,â€ ujar Syarif.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Hadiat menyatakan ancaman besar Covid-19 bagi kehidupan masyarakat dan perlu menjadi perhatian bersama. Karenanya, memperkuat budaya literasi menjadi salah satu upaya agar bangkit dari keterpurukan. â€œHal ini penting karena literasi sebagai bentuk cognitive skills memiliki peran besar dalam upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pasca Covid-19,â€ tuturnya.
Tingkat literasi menentukan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.
Aspirasi dari beragam kalangan, baik dari birokrasi, akademisi, dan pegiat literasi, dibutuhkan sebagai masukan dalam perumusan arah kebijakan peningkatan literasi untuk mendukung kenormalan baru perpustakaan dan pemulihan sosial-ekonomi di masa pandemi.
Literasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing bangsa. Dalam RPJMN 2020-2024 pembangunan SDM ditempuh melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu: pertama, meningkatkan kualitas layanan dasar dan perlindungan sosial; kedua, meningkatkan produktivitas; dan ketiga, pembangunan karakter melalui revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. RPJMN 2020-2024 menempatkan literasi sejajar dengan inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk itu literasi, inovasi dan kreativitas perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan.
UpayaÂ Â  penguatanÂ Â  literasiÂ Â  terusÂ Â  dilakukanÂ Â  pemerintah,Â Â  antaraÂ Â  lain:Â Â  pertama, kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi; dan kedua, kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota;Â  ketiga, mendorongÂ  pemanfaatanÂ  danaÂ  desaÂ  untukÂ  pengembangan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat; dan keempat, perluasan kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah.
Reportase: Humas Perpustakaan Nasional RI

Perpusnas dan Kementerian PPN/Bappenas Selenggarakan Webinar Bangkit dari Pandemi dengan Literasi

Jakarta â€“ Tradisi bertutur atau lisan merupakan pondasi dasar bagi pengembangan bahasa. Dimana hal itu merupakan landasan pokok dari tumbuh kembangnya literasi membaca dan menulis.
Padahal di masyarakat, seringkali terjadi miss persepsi ketika tradisi bertutur dipandang menghambat tradisi membaca dan menulis.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Tjahjo Suprajogo dalam Seminar Nasional 2021 mengangkat tema 'Kebhinekaan Budaya Bangsa Indonesia, Prestasi Literasi Bangsa yang digelar secara daring pada Selasa, (5/10/2021).
"Konsep dan makna literasi tidak monolitik, artinya makna literasi terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi nampaknya tidak hanya berupa aktivitas membaca dan menulis, tetapi juga bertutur yang merupakan awal dari literasi membaca dan menulis," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan Indonesia telah memiliki sejarah literasi yang panjang. Literasi bahkan lebih jauh dari dicanangkannya Global Literacy Effort dari Unesco pada tahun 1946.
Bahkan ketika ditelusur oleh para arkeolog, sosiolog bahkan filolog, lanjut Tjahjo, di masa pra sejarah bahwasanya Indonesia telah mengenal literasi visual, simbol, gambar, bahasa tumbuh dan membaca tanda-tanda alam.
Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Prof Heddy Shri Ahimsa-Putra, yang menyatakan bahwa bertutur merupakan tradisi paling awal dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan atau alfabet.
"Maka yang paling awal dari kehidupan manusia adalah bercerita atau bertutur ini tidak bisa dihindari, karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki bahasa sebagai perangkat simbol yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran," ungkapnya.
Sedangkan tradisi membaca dan menulis, lanjut Heddy, diawali dari adanya alfabet atau tulisan. Hieroglyp dari budaya Mesir Kuno yang merupakan ukiran suci, menjadi basis untuk alfabet pertama di dunia.
"Penemuan alfabet memunculkan dua tradisi yang sangat penting, tetapi tidak selalu berjalan seiring yakni tradisi membaca dan menulis. Tradisi ini hanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika kondisi lingkungannya mendukung," terangnya.
Menurutnya, untuk menumbuhkan kebiasaan membaca perlu aadanya karya tulis yang menarik untuk dibaca, selain itu kemudahan dalam mengakses bahan bacaan serta danya perpustakaan yang lengkap.
"Sebaiknya perpustakaan tidak hanya berada di kota tetapi juga perpustakaan desa. Ini menjadi sangat penting karena banyak buku dan mudah diakses," lanjutnya.
Dan tradisi menulis yang kuat dapat berkembang jika ada kondisi yang mendorong orang untuk menghasilkan tulisan. Diantaranya, penghargaan terhadap karya tulis, adanya sanksi terhadap plagiarisme dan sanksi terhadap keminiman penulisan.
"Telah tiba saatnya untuk move on, dari masyarakat yang rajin membaca perlu diwujudkan masyarakat yang rajin membaca dan menulis," ujarnya.
Sementara itu, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Restu Gunawan mengatakan, dalam kancah Internasional, Indonesia telah diakui prestasi literainya. Ini dibuktikan dari beberapa warisan tak benda, Warisan Budaya, dan Memory of the World yang telah dicatat di UNESCO.
"Meskipun ini wujud kebudayaan tetapi merupakan bagian dari literasi kita. Implementasi aktualisasi pemikiran manusia," ungkap Restu.
Restu memaparkan perlunya perubahan paradigma masyarakat terhadap kebudayaan. Kebudayaan bukanlah biaya melainkan sebuah investasi. Kebudayaan bukan hanya tentang masa lalu sehingga hanya perlu dilestarikan, melainan kebudayaan adalah masa lalu, kini dan masa depan.
"Budaya bukan defensif tetapi ofensif dengan memanfaatkan semua platfrom. Selain itu perlu dilirik bahwa desa sebagai lumbung budaya," lanjutnya.
Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Firman Hardiansyah mengatakan, gerakan literasi perlu komitmen Bersama, perlu adanya skenario gerakan literasi dan peta jalan gerakan literasi nasional. Sehingga tidak bergerak secara sporadis.
â€œGerakan literasi ini milik bersama, jangan sampai ada ego sektoral. Sinergikan modal intelektual, modal simbolik, modal ekonomi serta modal budaya untuk mewujudkan gerakan literasi yang berbasis inklusi sosial,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi berharap melalui Seminar Nasional ini dapat menyusun kebijakan, perencanaan dan implementasi nasional maupun daerah tentang minat baca dan literasi.
â€œKerjasama yang baik antara Perpustakaan Nasional RI dengan organisasi GPMB, dapat mendukung proyek prioritas nasional, dalam bidang perpustakaan, yaitu pengembangan budaya kegemaran membaca, serta mampu menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, serta pusat kegiatan masyarakat,â€ tutupnya.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

DIY Raih Juara Pustakawan Berpretasi Terbaik Nasional 2019

Negeri Seribu Suluk Punya Pusat Sumber Bahan Bacaan Baru

Perpusnas Luncurkan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran (SIPP)

Perpusnas dan Kementerian PPN/Bappenas Selenggarakan Webinar Bangkit dari Pandemi dengan Literasi

Tradisi Bertutur Pondasi Tumbuh Kembangnya Literasi Membaca dan Menulis