AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dariÂ  â€diada-adakanâ€ walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang demikian, dianggap wajar terutama bagi mereka yang modal politiknya minim sehingga rentan terhadapÂ  anasir-anasir dan rongrongan para pendukungnya. Mislanya gertakan untuk tidak memberikan dukungan lagi baik suara maupun finansial lainnya, membentuk â€kederâ€sehingga mengakomodasikanya dalam gerbong kekuasaan. Dampaknya pun meluas dan multi-dimensional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis tingkat nasional, terlebih beban finansial sangat sangat berat di tengah wabah covid 19 yang belum juga mereda dan dapat diatasi. Politik akomodatif linier dengan balas jasa karena mereka berkontribusi dalam perebutan kekuasan berkontestansi melalui demokrasi. Terlebih dalam spektrum politik dinasti yang kian menjamur akan sulit dihindari praktek-praktek akomodatif dan abai akan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kita pun menyaksikan adanya oknum-oknum dadakan yang jejak rekamnya belum teruji, mislanya kaum milineal yang dalam waktu singkat terlibat katabelece dan tersandung tender-tender proyek. Sungguh memprihatinkan, mengingat mereka potensial namun tidak teruji integritas dan loyalitasnya kepada kepentingan rakyat dan negara. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan anomali kebangsaan. Menurut hemat penulis, tidak cukup mereka mundur tetapi harus diproses hukum agar duduk perkaranya jelas sekaligus tidak menjadi preseden bagi tindakan-tindakan serupa di kemuidan hari.
Â Â Â Â  Outcome and Impact Oriented
Â Â Â Â  Paradigma baru dalam merumuskan kebijakan strategis, misalnya menyusun kelembagaan maupun sektor-sektor lain (termasuk ekonomi) hendaknya bertumpu pada aspek manfaat dan dampak (outcome and impact oriented) sehingga benar-benar berbasis pada realitas yang dibutuhkan rakyat, bukan sekedar angka-angka statistik maupun akomodatif terhadap dinasti dan kroni-kroninya.
Orientasi pada input-proses-ouput yang merupakan bagian dari pola pikir suatu sistem belumlah memadai dengan harapan publik, namun harus lebih fundamental mencapai dimensi outcome and impact atas kebijakan maupun yang diambil. Agar lebih obyektif harus melibatkan unsur independen, misalnya para ahli dari berbagai perguruan tinggi terkenal yang kredibel dan tidak bisa dibeli. Â Kajian ilmiah dapat dilakukan minimal dalam dimensi 4-S yaitu Struktur, Sistem, SDM (Sumber Daya Manusia) dan strategi untuk meralisasikan visi dan misinya. Untuk menjamin tercapainya vii dan misi hendaknya dimensi 4S ini dirumuskan secara komprehensif, elastis menyesuaikan perubahan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, termasuk hal-hal VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas). Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak(sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Struktur merupakan hard ware yang berkaitan dengan tata kerja keterhubungan semua bagian dalam organisasi/kelembagaan, sistem berkaitan dengan perangkat lunak/sofware yang mengatur tata kerja, prosedur dan nilai-nilai. SDM berkaitan dengan human capital yang menjalankan sistem dalam striiktur kelembahaan, dan strategi berkaitan dengan teknik dan taktik yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan.
Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Â Â Â Â  Kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas pun harus berbasis outcome dan impact. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai -3,1% harus dianalis sebab musababnya, juga dikaji secara mendalam mengenai melemahnya performa ekonomi nasional, juga outcome dan impactnya. Sangat penting untuk mewaspadai dan menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Mengingat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung terpesok pada resesi dunia, kita pun perlu ekstra hat-hati terhadap kemungkinan tertuah resesi ekonomi Singapura karena jumlah investasi dari negara besar dan menempati urutan ke1, dengan nilai investasi sebesar USD 6,50 miliar dengan sebanyak 7.020 proyek; ke-2Â  China USD 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek; ke-3 Jepang USD 4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek; ke-4 Hong Kong USD2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek; ke-5 Belanda USD2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek; ke-6 Malaysia USD1,35 miliar dengan sebanyak 1.682 proyek; ke-7 Korea Selatan USD 1,07 miliar dengan sebanyak 2.952 proyek; ke-8Amerika Serikat USD989,3 juta dengan sebanyak 788 proyek; ke-9. Inggris USD 743,8 juta dengan sebanyak 1.392 proyek dank e-10 Australia USD348,2 juta dengan sebanyak 1.049 proyek (data BKPM, 2020). Sementara itu, investasi Indonesia diluar negeri tercatat ada di beberapa negara, tetapi tidak tercantum jumlah uang dan jenis proyeknya.
Di tengah pandemic covid 19 dimana ekonomi global maupun nasional mendapat tekanan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan mengharuskan pemerintah harus mengambil langkah-langkah etra ordinary berbasis pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Harus melakakun re-setting dan transformasi perekonomian agar tumbuh secara eksponensial melalui berbagai skenario maupun pemulihan ekonomi; dibarengi peranseta aktif rakyat secara individu maupun komunitas. Dampak multi-dimensional akibat covid 19 antara lain menimbulkan darurat kesehatan karena belum diketemukan anti virusnya serta penyebarannya sangat mudah, bahkan bisa melalui udara dimana partikel terkecil virus corona dapat bertahan sekitar 3 jam di udara. Sungguh sangat mencekam dan mematikan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyiapakn angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Di sisi lain, semua sector terkontrasi semakin dalam dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai â€“ 3,1% menyentuh bottom rack, sehingga perlu re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal.
Â  Â Â Â Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jarring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal (bukan new normal) sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar. Kini kita harus membiasakan menjadi manusia bermasker, bertopeng plastic maupun APD lainnya jika berada di ruang public, mentaati protokol kesehatan demi kemashlahatan bersama. Jangan sok jagoan merasa benar sendiri dan tahan terhadap virus corona!. Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha dan sektor keuangan. Saat ini, kondisi dunia usaha masih terlihat lesu walaupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilonggarkan. Masyarakat masih khawatir dan dibayang-bayangi wabah covid 19 sehingga enggan keluar rumah, yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga pendapatan sector usaha pun berkurang. Pun, industri masih harus membayar gaji karyawan, membayar sewa ruang, membayar listrik, dan biaya maintenance. Sektor keuangan pun bermasalah banyaknya tunggakan kredit akibat banyak kreditor yang terkena PHK sehingga akan memporak-perandakan usaha sector ini.
Â Â Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal anatara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing.
Â Â Â Â  In parelel, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Alloh SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Mengacu pada topic diatas, maka sektor ekonomi maupun kelembagaan harus di re-setting dan ditransformasikan mengacu pada outcome (manfaat) dan impact (dampak) yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI., dan Tim Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasioal Kemnaker)

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang menggiatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejumlah komunitas disasar sebagai target market perpustakaan keliling. Ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Fakta itu disampaikan Singgih Riyadi, mewakili Dinas Perpustakaan Provinsi Yogyakarta saat bertemu dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, Senin, (29/7).
 Saat ini Kab. Bantul memiliki 1.920 titik layanan perpustakaan keliling yang dijangkau dengan lima mobil keliling. Dua mobil diantaranya merupakan bantuan mobil pustaka keliling dari Perpusnas pada tahun 2005 dan 2017 lalu. â€œPerpustakaan keliling di Bantul kami gerakkan untuk menjangkau komunitas-komunitas, misalnya ke wilayah pengrajin. Kami hadirkan buku tentang pengembangan usaha kerajinan. Kami harap dengan langkah tersebut perpustakaan dapat membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bantul,â€ jelas Singgih.
Namun, kendala yang dialami Dinas Perpustakaan Kab Bantul adalah kurangnya buku-buku. Ini menjadi hambatan dari program pengembangan literasi yang dijalankan sehingga belum sesuai seperti harapan. Belum memenuhi kebutuhan masyarakat. â€œKami mohon Perpustakaan Nasional mau membantu,â€ tambah Heru Sudibyo, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul.
Menanggapi hambatan yang dialami Kab. Bantul, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, mengatakan perpustakaan memang harus berkembang tidak lagi menunggu untuk dikunjungi. â€œKami apresiasi atas upaya yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul,â€ ungkapnya.
 Lebih lanjut, Deni menjelaskan, sebagai instansi pembina perpustakaan, Perpusnas mendukung perpustakaan daerah melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan. â€œPada tahun 2019 ini Kabupaten Bantul menerima DAK sebesar 440 jutaâ€, imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling

Salemba, Jakarta - Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Taufik beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional, Jumat (14/02). Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando beserta pimpinan eselon 1 Perpustakaan Nasional.
Plt Kepala ANRI M. Taufik mengatakan,Â arsip dan perpustakaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.Â  "Hidup adalah arsip, hidup itu membaca. Arsip melekat sebagai identitas seseorang dan untuk memahaminya harus membaca," ungkapnya.
Dijelaskan, kunjungannya kali ini untuk menjalin silahturahmi antara ANRI dengan Perpustakaan Nasional. Diharapkan ada kerjasama diantara keduanya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, bahwa antara perpustakaan dan arsip tidak dapat dibandingkan, karena keduanya memiliki peran yang penting dalam kehidupan.
"Di setiap kesempatan, seperti kunjungan ke daerahÂ  selalu ditekankan bahwa perpustakaan dan arsip sama-sama penting. Kalau arispnya bagus tetapi tidak dibaca buat apa," ungkapnya.
Kepala Perpusnas mengibaratkan perpustakaan dan arsip seperti halnya sebuah pesawat dengan satu mesin, dengan sayap kanan perpustakaan dan arsip berada di sayap kiri. sehingga diperlukan sinergi diantara keduanya. "Semoga silahturahmi ini tetap terjaga dalam membangun hubungan yang positif antar lembaga," pungkasnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo
Â

Arsip dan Perpustakaan Tidak Bisa Dipisahkan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dewasa ini, setiap elemen kehidupan dijalankan menggunakan teknologi yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga berlaku pada ruang lingkup kepustakawanan.
Demikian disampaikan Sekretaris UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tri Wahyuni saat hadir melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (27/2/2024).
"Tujuan kedatangan kami adalah untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang perpustakaan, terlebih mengenai peran pustakawan di era digital ini," ucapnya.
Pada kesempatan ini, kunjungan Tri beserta jajaran diterima dengan hangat secara langsung oleh Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas, Opong Sumiati.
Dia mengatakan ada perbedaan dalam cara pengelolaan tenaga perpustakaan di perguruan tinggi negeri dan swasta, namun sejatinya pekerjaan yang dilakukan sebagian besar sama. Sehingga, menurutnya perlu ada sinkronisasi peraturan terkait format karir dan penilaian kinerja agar tercipta keseragaman.
"Perpusnas sangat concern terhadap profesionalitas dan kesetaraan tenaga perpustakaan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar ke depan mereka dapat bersaing dengan sesamanya yang ada di luar negeri," jelasnya.
Opong juga menambahkan fungsi Perpusnas dalam pembinaan perpustakaan saat ini telah bergeser yakni memfasilitasi para tenaga profesional bidang perpustakaan untuk meningkatkan kompetensi dengan berbagai program seperti workshop, magang, serta pendidikan dan pelatihan (diklat).
Sementara itu, Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Isti Sulastari menerangkan bahwa Perpusnas sudah mulai memanfaatkan akses digital dalam memberikan layanan kepada pemustaka dan upaya tersebut ke depan akan terus dilakukan.
"Pemberian layanan di Perpusnas akan semakin mengarah ke digital setiap tahunnya. Dengan demikian, kami mendorong seluruh pustakawan untuk semakin jeli dalam melihat kebutuhan pemustaka agar fasilitas yang nantinya diadakan dapat digunakan dengan optimal," ungkapnya.
Pustakawan Ahli Madya Perpusnas, Yuli Maryani dan Juli Odor Nainggolan yang turut hadir juga menginformasikan beberapa program dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan antara lain Satu Kartu Terintegrasi (Sakti), referensi virtual, dan ruang khusus penelitian di lantai 3 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
"Salah satu program yang ditawarkan oleh Perpusnas ialah Sakti yang mampu secara otomatis menjadikan anggota perpustakaan UMM juga sebagai anggota Perpusnas. Jadi mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang sama," katanya.
"Referensi virtual adalah fasilitas live chat yg diberikan oleh Perpusnas kepada seluruh pemustaka untuk berbagai pertanyaan. Selain itu di lantai 3 juga ada fasilitas sarana dan prasarana bagi para peniliti," terangnya.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin/Alfiyan Tarih Alfatih&nbsp;

Tingkatkan Wawasan Kepustakawanan, UMM Datangi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan penghargaan untuk penulis buku (pustaka) terbaik tahun 2023.
 
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap penulis buku yang telah menghasilkan dan menyerahkan karya buku terbaiknya ke Perpustakaan Nasional.
 
Penilaian dan pemberian penghargaan diberikan kepada penulis karya cetak yang telah menerbitkan karyanya mulai tahun 2017 sampai dengan Mei 2023, serta telah diserahsimpankan.
 
Tahun ini terdapat 24 buku terbaik dari empat subjek pustaka. Diantaranya, subjek pustaka transformasi digital, ASEAN, stunting dan pemilihan umum. Tiap subjek pustaka terdiri dari enam buku terbaik.
 
Subjek pustaka transformasi digital terbaik pertama diraih buku berjudul Smart economy: kewirausahaan UMKM 4.0 karya Arif Hoetoro dan Dias Satria
 
Subjek pustaka ASEAN terbaik pertama diraih buku berjudul Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik karya Faris Al-fadhat. 
 
Buku berjudul Pencegahan stunting pada balita melalui perbaikan gizi dan sanitasi: integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif karya Tria Astika Endah Permatasari mendapat peringkat pertama dalam subjek pustaka stunting. 
 
Dan subjek pemilihan umum terbaik pertama diraih buku berjudul Pembatasan Hak Pilih Warga Negara karya Khairul Fahmi.
 
Proses penilaian buku terbaik dilakukan selama bulan Juni hingga Agustus 2023. Juri yang dilibatkan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pakar, praktisi, akademisi serta perwakilan dari badan bahasa.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi para penulis yang telah menghasilkan bahan bacaan untuk masyarakat. Penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas karya-karya penulis yang telah mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitasnya.
 
"Kalau Anda mau mengenal dunia, bacalah. Kalau mau dikenal, menulislah," ungkapnya dalam Pekan Penghargaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, (7/9/2023).
 
Dijelaskan, subjek pustaka yang mendapat penghargaan dipilih berdasarkan relevansinya dengan kebijakan pemerintah.
 
"Seperti saat ini tengah berlangsung KTT ASEAN, stunting masih menjadi perhatian kita karena menyangkut masalah pondasi SDM bangsa Indonesia. Saat ini kita tidak lepas dari transformasi digital, dan juga saat ini kita juga tahun ini kita sudah masuk tahun politik untuk pemilihan umum," jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh meratapi nasibnya yang sering dihakimi sebagai bangsa yang rendah dalam budaya membaca. Padahal Indonesia memiliki jumlah aksara terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang sebagai keturunan dari nenek moyang yang gemar membaca. 
 
"Budaya membaca di Indonesia telah tinggi sejak dulu, dan ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti Kuda Pustaka, Perahu Pustaka, bahkan Motor Pustaka, yang menyebarkan buku-buku ke berbagai pelosok negeri, dikelilingi oleh antusiasme anak-anak yang ingin belajar," ungkapnya.
 
Namun, kondisi saat ini, lanjutnya, Indonesia masih mengalami kekurangan buku. "Satu buku ditunggu 90 orang, padahal standar UNESCO menyarankan setidaknya ada tiga buku yang tersedia untuk setiap individu setiap tahun," lanjutnya.
 
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan Penghargaan Pelaksanaan SS KCKR Kategori Mitra Perpustakaan Nasional. Untuk kementerian/lembaga penghargaan diserahkan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdi kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI - Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Lembaga Sensor Film.
 
Sedangkan Penghargaan Pelaksanaan SS KCKR Kategori Mitra Perpustakaan Nasional&nbsp; untuk tokoh Masyarakat diserahkan kepada&nbsp; mendiang musisi Indonesia A. Riyanto.
 
Sementara itu, salah satu pemenang ketiga subjek pustaka pemilihan umum, Leonardus H. Simarmata, penulis buku Pemilukada: Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Perpusnas untuk penghargaan yang diterimanya.&nbsp;
 
"Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di jelang Pemilu 2024 yang pelaksanaannya bulan November 2023 mendatang," ucapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk 24 Penulis Buku Terbaik 2023

Â  Â  Â BERDAMAI dengan Corona. Inilah yang menjadi trending topic di tengah dunia memerangi pandemic covid 19 yang belum juga mereda, bahkan WHO menyatakan Â bahwa covid 19 tidak mungkin hilang dan bisa menjadi virus endemik lain di komunitas kita. Korban jiwa semakin bertambah, ekonomi semakin terpuruk , negara maju pun seperti Jepang dan Jerman sudah mengalami resesi ekonomi. Sungguh sangat mencemaskan dampak multi-dimensional yang ditimbulkan. Naâ€™udzubillah. Untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut pemerintah Indonesia pun harus menyiapkan anggaran yang sangat besar mencapai Rp 641,17 Trilium, termasuk rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti social safety net, economy safety net, financial safety net, dan health safety net. Update data BNPB per 20 Mei 2020 : ada 17.514 kasus terinfeksi positif covid 19; dirawat di Rumash Sakit 12.237 orang, sembuh 4.129 dan meninggal dunia 1.148 orang. Sementara itu, untuk data dari 213 negara sedunia adalah 4.796.714 kasus terinfeksi positif covid 19, yang dinyatakan sembuh 1.849.628 orang dan meninggal dunia sebanyak 316.434 orang.
Â Â Â Â  Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki pola hidup baru (the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru. Â 
Â Â Â Â  Budaya Pola Hidup Baru (The New Normal)
Â Â Â Â  Pola hidup baru adalah transformasi budaya dari kondisi sebelumnya disesuaikan dengan kondisi kekinian dalam kepungan wabah corona, yang belum ditemukan antivirusnya. Menurut para peneliti epidemiologi bahwa rencana menghadapiÂ the new normalÂ ini sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala. Pola hidup baru nantinya penuh resiko sehingga diperlukan kesadaran dan disiplin yang sangat tinggi.
Â Â Â Â  Badan Kesehatan Dunia(WHO) menganjurkan transisi menuju pola kehidupan baru (The New Normal) dalam arti tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Antara lain, a) negara harus membuktikan bahwa transmisi Covid-19 telah dikendalikan; Â b) resiko penularan wabah telah diminimalkan; c) kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan karantina pasien, d) pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan,Â  e) melibatkan peranserta masyarakat dan f) meningkatkan solidaritas antara bangsa dan negara untuk bersama-sama menanggulangi pandemic covid 19.
Â Â Â Â  Mutlak diperlukan optimisme dan kewaspadan yang tinggi dalam menjalani situasi baru seperti tersebut dengan mentatati protocol kesehatan seperti jaga jarak aman (social distancing), pakai masker, mencuci tangan setelah berakktivitas. The new normal dimaknai sebagai mengutamakan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Perlu panduan jelas dan tegas untuk mengawal masa transisi menuju the new normal, dibarengi memantapkan solidaritas antara kelembagaan dan negara untuk bersama-sama melawan pandemic ini. Kita pun patut mengapresiasi dan terima kasih atas ketulusan tim medis sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa henti menyelamatkan nyawa, bahkan mengorbankan jiwa demi kemanusiaan.
Â  Â  Â Mau tidak mau atau suka tidak suka kita bersiap kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas dengan menerapkan aturan pencegahan wabah covid 19, terutama saat berada di luar rumah. Memang akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu penyesuaian secepat-cepatnya, kendati ada ketidaknyamanan. Namun semuanya harus sadar dan disiplin tinggi demi kepentingan keselamatan diri, orang lain dan masyarakat secara umum. Dibarengi ihtiar dan doa kepada Alloh SWT. mengangkat semua penyakit dan kesulitan-kesulitan lainnya.
Â  Â  Â Jika tidak segera melakukan kegiatan produktif maka dampak multi-dimensional akan semakin terpuruk dan terjadi resesi ekonomi dunia. Byangkan, jumlah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) per 20 April 2020 mencapai 2.084.593 baik yang dirumahkan tanpa upah maupun PHK akibat pandemic covid 19 dari 116.370 perusahaan. Hingga awal Mei 2020 jumlah yang di PHK akibat covid 19 bertambah menjadi sekitar 3.000 orang (masih dalam proses validari oleh Kemnaker).
Dan apabila kondisinya semakin parah maka pengangguran akan semakin menigkat serta berdampak negative terhadap produktivitas nasional maupun kesuksesan menyongsong insentif/bonus demografi pada 2030. Sementara itu, data ILO (Organisasi Buruh Internasional) pada Triwulan II/2020 mencatat bahwa PHK massal sedunia mencapai 195 juta orang atau menghilangkan jam kerja secara global sebanyak 6,7%. Angka pengagguran pada Maret 2020 naik dibandingkan akhir tahun 2019, di Amerika Serikat tercatat naik menjadi 14.7% dari 3,5%; di China naik menjadi 6,0% dari 5,2%, di Jepang naik menjadi 2,5% dari 2,2%; di Jerman naik menjadi 3.5% dari 3,2%; di Inggris naik menjadi 4.0% dari 2.8%; di Korea Selatan naik menjadi 3,8% dari 3,7% dan di India naik menjadi 7,8% dari 7,6%.
Â Â Â Â  Alternatif Solusi
Â Â Â Â  Pola Hidup Baru sebagai alternatif solusi perlu kajian lebih mendalam dan apa adanya agar pelaksanaanya benar-benar hasilnya maksimal dengan resiko nihil atau seminimal mungkin. Law inforcement terhadap protocol kesehatan harus tegas dan humanistis, sehingga masyarakat secara sadar diri mau mentaatinya, mengingat resiko covid 19 ini sangat besar dapat merenggut jiwa manusia, terlebih antivirusnya belum diketemukan.
Â  Â  Â Untuk mengatasi pengangguran antara lain perlu menyiapkan program perlindungan sosial, realokasi anggaran untuk membuka lapangan kerja baru maupun stimulus ekonomi untuk para pelaku usaha, utamanya UMKM dan Koperasi. Pun, Kemnaker telah menyiapkan kartu prakerja bagi yang PHK atau dirumahkan untuk mendapatkan pelatihan baru (re-skilling) yang dipersyarakatkan oleh industri yang tertera dalam Sisnaker (Sistem Informasi ketenagakerjaan). Peserta dapat memilih jenis dan lembaga pelatihan baik di BLK (Balai Latihan Kerja) Pemerintah maupun LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Swasta.Â  Yang berkepentingan agar dapat melapor ke kantor Disnaker Kabupaten/Kota setempat. In paralel, kita menghimbau agar para orang kaya/pengusaha untuk lebih dermawan membantu warga negara lainnya yang membutuhkan, karena mereka si kaya yang jumlahnya sekitar 1% telah menguasai 49,3% kekayaan nasional. Negara pun harus hadir untuk me-redistribusi pendapatan nasional agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin melebar.
Â Â Â Â  Dalam persiapan jalani pola hidup baru nantinya diperlukan sikap disiplin, solidaritas dan gotong royong yang tinggi, dibarengi ihtiar sekuat tenaga dan doa kepada Alloh Yang Maha Kuasa. Menurut hemat kami bahwa faktor disiplin diri inilah yang harus dipacu kembali oleh setiap orang agar pola kebidupan baru berlangsung lancar, aman, produktif dan tidak menimbulkan malapetaka baru.
Â Â Â Â  Dengan demikian, kita bersama-sama bersiap untuk menjalani pola hidup baru (the new normal) sebagai pribadi, komunitas sebangsa, senegara maupun sedunia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

BERSIAP JALANI POLA HIDUP BARU DI TENGAH CORONA

Salemba, Jakarta - Pekerjaan profesional dapat terwujud dengan adanya sebuah rangkaian teknis dari komponen satu dengan komponen lainnya, meskipun memiliki fungsi yang berbeda beda tetapi mendukung proses utama. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, di Aula Salemba, Selasa (21/1).
â€œJadi kalau semua orang yang ada disini bekerja secara teknis dia tidak pernah akan lepas dari perannya untuk mengatur perpustakaan Indonesia yang barometernya ada tiga. Diantaranya, Â perpustakaan di Indonesia berfungsi dengan baik, pembaca Indonesia dan indeks literasi meningkat serta rasio antara penduduk dan jumlah buku yang beredar seimbang,â€ ungkap Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menyampaikan, perlunya memiliki komitmen yang sama dalam memandu jalannya pembangunan perpustakaan dan meningkatkan kegemaran membaca diIndonesia. â€œDi hari mendatang, kemungkinan Bappenas akan terus meningkatkan anggaran untuk dua komponen, yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bantuan DAK perpustakaan. Sebab, ini semakin tidak bisa dipisahkan dengan visi Presiden tentang pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju,â€lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Widiyanto mengatakan, rakernis dilakukan sebagai awal rangkaian kegiatan pelaksanaan tahun anggaran 2020, meski rutin dilakukan tiap tahunnya tetapi diharapkan dapat dilaksanakan lebih serius. â€œApalagi saat ini perpustakaan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebagai instansi pembina perpustakaan seluruh Indonesia, Perpusnas memiliki tugas yang berat, salah satunya tugas untuk mencermati pelaksanaan inpassing pustakawan,â€ katanya.
Lebih lanjut, Widi menambahkan, dalam rakernis tahun ini membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan ditahun 2019, evaluasi renstra 2015-2019, serta menyusun renstra 2020-2024. Di Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, memiliki tugas yang berhubungan dengan masyarakat dan stakeholder meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan, dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional. â€œKami mencoba mengintegrasikan data yang ada di kedeputian 2 disatukan dalam satu wadah yang nantinya bisa dengan mudah diakses,â€ imbuhnya.
 ReportaseÂ Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati / Alin Amelia
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Berita

Rakernis Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan