Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin meningkatkan minat dan daya baca untuk memberikan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas Utara, menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hermansyah Syamsiar saat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Senin (6/1).
Hermansyah menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan masukan, informasi maupun data terkait upaya meningkatkan minat dan daya baca masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satunya terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan. Â  "Untuk meningkatkan minat baca tentu saja dibutuhkan solusi, kami pesimis jika belum ada fasilitasnya. Maka kedatangan kami ingin mendapatkan informasi terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui bantuan DAK. Saat ini kami mengalokasikan dana untuk perpustakaan baru sebesar 1,6 milyar dari dana APBD," terangnya. Â  Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan, melalui bantuan DAK pemerintah daerah bisa mengajukan berbagai bantuan. Diantaranya, pembangunan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot hingga koleksi buku.Â  Â  "Untuk mengajukan DAK untuk pembangunan gedung, yang perlu diperhatikan harus ada sertifikat tanah dan lahan tersebut tidak bermasalah. Jangan sampai ketika sudah mendapat bantuan terganjal sertifikasi. Selain itu DED juga perlu dipersiapkan," jelasnya. Â  Dalam kesempatan tersebut, Deni mengingatkan, untuk mendapat DAK, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan dengan mengisi persyaratan melalui aplikasi KRISNA. "Siklus pengajuan bantuan melalui aplikasi KRISNA ini dapat dimulai di bulan Februari hingga Juni mendatang. Sehingga jika Musi Rawas Utara menginginkan bantuan pembangunan gedung bisa segera mengajukan permohonan bantuan DAK," imbuhnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Pimpinan lembaga lestilatif Kabupaten Bangka Barat berkomitmen membangun perpustakaan modern di daerahnya. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Samsir melihat peluang ini bisa terjadi melalui program pemerintah pusat yang ada di Perpustakaan Nasional RI yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Samsir berharap Kabupaten Bangka Barat bisa dipertimbangkan sebagai penerima DAK pembangunan perpustakaan pada 2020. Untuk melengkapi dokumen terkait usulan DAK, pihaknya menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat.
â€œYang menjadi priotas kami adalah membangun perpustakaan modern. Sebagai bentuk keseriusan kami dan inovasi yang dilakukan dinas, kami sudah menyiapkan lahan seluas satu hektare,â€ jelas Samsir saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas, di Ruang Rapat Pimpinan, Salemba, Jakarta, pada Senin (17/6/2019). Samsir didampingi pimpinan DPRD dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPRD Kabupaten Bangka Barat diterima Kepala Bagian Perencanaan Perpusnas Adin Bondar, Kepala Bagian Hukum dan Humas Rismini beserta jajaran terkait.
Perpustakaan yang modern menjadi kebutuhan di Bangka Barat mengingat saat ini perguruan tinggi pertama sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, Kabupaten Bangka Barat merupakan destinasi wisata religi dan wisata sejarah. Perpustakaan modern akan mendukung konten untuk sektor pariwisata.
Samsir menegaskan daerahnya memiliki komitmen tinggi dalam penguatan fungsi perpustakaan melalui program Desa Mandiri yang dicanangkan pada 2012. Melalui program ini, setiap desa harus memiliki satu perpustakaan. Hingga saat ini, dari 69 desa di Bangka Barat sudah 50 persen desa yang memiliki perpustakaan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar yang menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bangka Barat menjelaskan pihaknya menyambut baik komitmen dari pimpinan dewan. Namun, Adin meminta agar proposal disertai komitmen pemeliharaan gedung perpustakaan dari Bupati Bangka Barat.
Selain itu, proposal harus memiliki instrumen yang lengkap seperti ketersediaan lahan dan detail engineering design (DED). Kondisi literasi dari daerah pengusul juga menjadi pertimbangan apakah daerah tersebut tepat menerima DAK. â€œGedung perpustakaan yang akan dibangun harus memiliki fungsi-fungsi layanan yang menguatkan budaya lokal, selain itu harus memiliki layanan inklusi sosial misalnya layanan disabilitas, anak, ruang keterampilan,â€ jelas Adin Bondar yang didampingi Kepala Bagian Hukum dan Humas Rismini beserta jajaran terkait.
Jika pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerima DAK, DPRD dan Dinas Perpustakaan dimintai komitmennya untuk menyiapkan tenaga pustakawan. Saat ini, ada tiga pustakawan dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat.
Adin Bondar menjelaskan ada rangkaian prosedur dalam penentuan penerima DAK. Setelah daerah pengusul mengajukan proposalnya ke aplikasi, selanjutnya akan disetujui oleh Bappeda Provinsi, untuk kemudian dicek dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, Perpusnas bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan duduk bersama untuk menentukan penerima DAK.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Bangka Barat Berencana Bangun Perpustakaan Modern

Â 
Jakarta--Perpustakaan Umum Choa Chu Kang Singapura dibuka kembali setelah ditutup selama 2 (dua) tahun. Perpustakaan yang beroperasi di bawah National Library Board (NLB) Singapore merupakan perpustakaan yang ketujuh dan terbaru milik NLB. Kini perpustakaan tersebut hadir dengan tampilan yang lebih â€˜hijauâ€™ dengan mengusung tema berbasis alam.
Acara pembukaan diselenggarakan secara daring dan luring pada Rabu (27/10/2021). Hadir sebagai tamu kehormatan yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Josephine Teo. Sedangkan perwakilan perpustakaan negara sahabat hadir secara daring melalui Zoom.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyambut baik dibukanya kembali Perpustakaan Umum Choa Chu Kang. Ia menyampaikan dukungannya dan ucapan selamat secara daring serta berharap perpustakaan tersebut dapat memberi inspirasi bagi negara lain di dunia.
â€œDiharapkan selain bermanfaat bagi masyarakat Singapura, juga menginpirasi negara-negara lain di dunia, khususnya Indonesia dalam memberdayakan sumber daya alam hayati sebagai salah satu potensi dalam membangun negeri,â€ ujarnya.
Lebih lanjut Syarif memaparkan harapan mengenai hubungan baik antara Indonesia dan Singapura selama ini dapat terus terjalin dengan baik melalui diplomasi kebudayaan dan pengetahuan dengan menekankan pentingnya peran perpustakaan.
â€œPerpustakaan merupakan jembatan pengetahuan masa lampau, kini, dan yang akan datang,â€ tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Menteri Josephine dalam sambutannya, di mana ia memiliki kenangan tentang perpustakaan sejak ia berusia sembilan tahun. Josephine memahami bahwa perpustakaan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak usia dini hingga usia senja dan memiliki peran tersendiri dalam tiap fase kehidupan manusia.
â€œLibraries have a special place in many peopleâ€™s hearts. Somehow libraries continue to feature in our lives even as we grow. It plays a vital role in our society, as gateway to knowledge and culture,â€ ungkapnya.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â

Perpusnas Dukung Pembukaan Kembali Perpustakaan Choa Chu Kang  Â 

Kupang, Nusa Tenggara TimurÂ  - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis arsip statis kepada Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan pada PeringatanÂ Hari Kearsipan ke-47 yang dilaksanakan pada Ballroom Hotel Swissbell Kristal Kupang, NTT, Selasa, (15/5). Kepala ANRI dalam kesempatan tersebut juga memberikan piagam penghargaan kepada Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas peran sertanya dalam penyelamatan arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kepala ANRI Mustari Irawan mengatakan dalam memperingati Hari Kearsipan ke-47, pihaknya mengadakanÂ  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan untuk menindaklanjutiÂ  Gerakan Nasional Sadar Arsip yang sudah lebih dulu dicanangkan Menteri PAN-RB Asman AbnurÂ  padaÂ  17 Agustus 2016 lalu. RakornasÂ  Kearsipan sekaligus mendorong percepatan sistem informasi arsip dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh pemerintahan daerah.
Rakornas Kearsipan mengusung tema "Arsip Sumber Informasi Autentik dan Terpercaya, Arsip Yes! Hoaks No! ". Di era informasi saat ini, siapa yang menguasai informasi dialah yang dapat menguasai dunia," ujar Mustari. Menurut Kepala ANRI arsip yang dikelola yang baik dengan penggunaan data dan informasi yang otentik, akurat, dan terpercaya adalah arsip yang berasal dari kegiatan pemerintahan. Di satu sisi, arsip yang baik dapat mensejahterakan rakyat.
Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â 
Â

Perpusnas Raih Penghargaan dari ANRI Atas Penyelamatan Arsip Yang Bernilai Guna

Upacara bendera diadakanÂ di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok, mengenai pelaksanaanÂ upacaraÂ benderaÂ memperingati Hari Lahir (Harlah) Pancasila pada saat normal, dibandingkan di tengah situasi pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19, saat ini. â€œUpacara benderaÂ HariÂ LahirÂ PancasilaÂ tetap diselenggarakan meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak terlepas dari upaya untuk senantiasa mengingat sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa rangkaian peringatanÂ HariÂ LahirÂ Pancasila.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/SK394gURqoY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Upacara dijadwalkan dipimpin Presiden Joko Widodo. Undangan yang akan hadir mengikutiÂ upacaraÂ benderaÂ di halaman gedung Pancasila adalah Wakil Presiden RI dan pejabat tinggi negara/pejabat negara.

Upacara Bendera Virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan, dan alih media serta memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyiman, merawat, dan melestarikan naskah kuno. Hal ini menjadi salah satu dasar hukum Pusat Preservasi Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional dalam melakukan alih media digital naskah kuno.
Demikian disampaikan, Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka, Ahmad Masykuri dalam paparan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Alih Media Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dilestarikan dan Didayagunakan, Rabu (5/8).
â€œPada NSPK yang telah disusun ini, ada beberapa norma yang diusulkan yakni norma bagi masyarakat pemilik naskah kuno, seperti menghormati dan memberikan kesempatan pemustaka untuk mengakses hasil alih media naskah yang dimilikinya, sedangkan bagi perpustakaan sebagai pengalih media naskah kuno, melakukan tindakan persuasif dan tidak memaksanakan untuk melakukan alih media naskah kuno kepada masyarakat,â€ terangnya.
Sedangkan, dalam menentukan standar dan pedoman alih media digital naskah kuno, Masykuri menjelaskan, pihaknya menyesuaikan dengan beberapa standar acuan dari organisasi internasional seperi IFLA, ALA, maupun FADGI. â€œSalah satunya standar minimum SDM yang disiapkan, minimal memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengoperasikan perangkat komputer dan alat alih media,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Upriyadi menyampaikan, dalam kriteria umum, ada tujuh unsur kebudayaan, diantaranya, bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.
â€œUntuk standar ada dua bagian, yakni standar koleksi dan operasional kegiatan. Standar koleksi Salah satunya orientasi pada kekayaan khasanah budaya etnis nusantara yang ditemukan di daerah. Mengenai pengadaan bahan pustaka dapat melalui pembelian, hadiah atau hibah, maupun tukar menukar,â€ terangnya dalam paparan NSPK Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.
Menanggapi kedua paparan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, tata bahasa dan penggunaan kalimat dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) masih perlu diperhatikan.
â€œNSPK yang sudah dipaparkan ini nantinya akan kita bawa ke rapat pleno dengan mengundang ahli bahasa, ahli hukum. Oleh karena itu sudah pasti semua PPK, pimpinan tinggi dan madya bertanggung jawab untuk mengundang ahli di bidang masing-masing. Sehingga nantinya menghasilkan NSPK yang mudah dipahami dan diterapkan di daerah,â€ ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif memberikan masukan untuk Pusat Preservasi Bahan Pustaka, yakni perlu adanya aplikasi untuk mendaftarkan naskah kuno yang ada di daerah-daerah, sehingga nantinya ada pencatatan secara nasional. Sedangkan, untuk Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Syarif meminta agar NSPK yang telah dipaparkan, dapat disempurnakan lagi.
Reportase : Wara Merdekawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan

Kabupaten Bangka Barat Berencana Bangun Perpustakaan Modern

Perpusnas Dukung Pembukaan Kembali Perpustakaan Choa Chu Kang Â

Perpusnas Raih Penghargaan dari ANRI Atas Penyelamatan Arsip Yang Bernilai Guna

Upacara Bendera Virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila

Aplikasi Registrasi Naskah Kuno di Daerah Diperlukan