Salemba, Jakarta - Kemiskinan itu tidak ada, yang ada hanyalah ketidakhadiran orang-orang yang berpengetahuan.
Pernyataan tersebut diutarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Adin Bondar ketika menerima audiensi dari Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan di Gedung Perpusnas, Salemba, Senin (04/11).
Adin menjelaskan bahwa program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) saat ini berfokus pada pemberdayaan dan inovasi masyarakat.
“Apabila ingin mewujudkan potensi pemberdayaan tersebut, diperlukan masyarakat yang cakap akan pengetahuan,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa TPBIS tidak hanya menyediakan sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang kreatif bagi masyarakat.
“Program ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang kreatif, ruang baca belajar kontekstual, dan ruang berbagi pengalaman yang kami fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Adin menyoroti potensi batik sebagai produk unggulan Kabupaten Pekalongan yang dapat terus dikembangkan melalui pembelajaran dan penerapan keterampilan.
Dalam mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan, Adin menyarankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti UMKM dan Koperasi.
“Kolaborasi ini memungkinkan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat belajar melainkan juga mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung,” tuturnya.
Baginya saat ini, TPBIS telah diterapkan di sekitar 4.000 perpustakaan di berbagai daerah. Adin juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang mendukung literasi dan tingkat kesejahteraan.
“Tidak ada negara maju yang memiliki masyarakat dengan minat baca rendah, dan negara yang memiliki masyarakat dengan minat baca rendah bisa dipastikan tinggi kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi,” tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan Muhammad Haqqi Hasenda mengungkapkan apresiasi atas kesempatan yang diberikan. “Sebelumnya kami ingin berterima kasih karena sudah menerima kedatangan kami ke sini,” ungkapnya.
Kunjungan ini membahas arahan dan saran dari Perpusnas untuk pengembangan kualitas perpustakaan di Kabupaten Pekalongan.
“Memang yang saya lihat, masyarakat Pekalongan yang melek dengan perpustakaan itu kurang,” paparnya.
Dia menerima masukan tentang pentingnya Peraturan Daerah (PerDa) mengenai perpustakaan dan kegemaran membaca (literasi).
“Sehingga nanti PerDa ini menjadi payung hukum dalam rangka mengintegrasikan OPD di sana dalam rangka kebijakan pemerintah,” harap Adin.
Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Hasan Fadhil Aulya
Dokumentasi: Andri / Alfiyan
