Hernandono, MLS., MA., Kepala Perpustakaan Nasional RepubIik Indonesia periode 1998—2001, tutup usia pada Sabtu, 30 Oktober 2021, di Jakarta, pukul 20.05 WIB. Jenazah almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Dermaga Indah III Nomor 4,  RT 08 RW 26,  Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ke Pemakaman Umum Tanah Kusir Kebayoran Lama, pada Minggu 31 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Hernandono yang lahir di Purwokerto, 17 Maret 1941, selama hidupnya berkarir dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Hernandono berasal dari keluarga guru seperti kakek buyutnya, Kartowirono. Juga kakeknya, Kromoatmodjo di Purwokerto. Ayahnya, Soedjono Kartowirono, adalah seorang Referendaris, sebuah jabatan pada masa kolonial Belanda yang secara fungsi tidak jauh berbeda dengan jabatan pustakawan saat ini.

Pada tahun 1960, setelah menyelesaikan SMA di Semarang, Hernandono meneruskan sekolah di Sekolah Perpustakaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu kampusnya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Sekolah ini merupakan cikal-cakal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia (UI), yang beberapa tahun pernah berlokasi di kampus IKIP (sekarang Universitas Negeri Jakarta) Rawamangun, dan terakhir pindah ke kampus Depok.

Pada bulan Juli 1963, Hernandono lulus Sarjana Muda (BA) Ilmu Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UI. Karena Kepala Sekolah Perpustakaan, waktu itu ialah Murtini S. Pendit, melihat bakatnya dalam menulis indah, maka selama beberapa tahun ajaran ia diminta untuk membantu menulis ijazah.

J.N.B. Tairas, salah satu dosen waktu itu, menganjurkan Hernandono untuk melamar pekerjaan di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang saat itu memerlukan pustakawan. Anjuran ini dituruti Hernandono dengan mengawali karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (PDIN-LIPI), sejak 1 Oktober 1963. Hernandono kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 Mei 1965.

Hernandono menikah dengan Nunuk Susmiyati tanggal 2 Maret 1969. Pasangan ini dikaruniai empat orang putra dan putri yakni, Anggraini Setyasari, Kamaratih Ditasari, Wiratna Tritawirasta dan Randana Amretawira (Almarhum).

Jabatan struktural Hernandono dimulai sejak dipercaya menjadi Pejabat Sementara Sekretaris PDIN-LIPI, pada 1 Juni 1973 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris PDIN-LIPI pada 1 Oktober 1974. Pada 25 Agustus 1977 Hernandono kemudian dilantik sebagai Asisten Direktur Urusan Perpustakaan PDIN-LIPI.

Pada tahun 1977 Hernandono melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Library Studies (MLS), dari Loughborough University of Technology, Inggris. Tidak hanya berhenti di situ, Hernandono ingin melanjutkan menempuh pendidikan S3, pada tahun 1983. Namun, hanya berhasil hingga meraih gelar Master of Arts on International Studies (MA), dari University of Denver, Amerika Serikat.

Jabatan Hernandono kemudian beralih menjadi Kepala Bidang Pengembangan Informasi Ilmiah mulai 17 Januari 1987, ketika PDIN-LIPI berubah nama menjadi PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di PDII-LIPI karir terakhirnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sejak ditetapkan pada 10 November 1988.

Dari PDII-LIPI karir Hernandono berpindah ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ketika diminta oleh Kepala Perpusnas saat itu, Mastini Hardjoprakoso, MLIS., untuk menjadi Kepala Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan, pada 4 Agustus 1990. Pada tahun 1997, Hernandono berkesempatan mengikuti Pelatihan Kedinasan/Kepemimpinan SPATI-LAN Angkatan I.

Pengembangan organisasi pada Perpusnas membuka peluang bagi Hernandono naik menjadi Deputi Bidang Pembinaan Perpustakaan, sejak 5 Mei 1998. Di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini puncak karir Hernandono adalah ketika dilantik sebagai Kepala Perpusnas pada 31 Agustus 1998 menggantikan Mastini Hardjoprakoso, MLIS.

Pada masa kepemimpinan Hernandono, kelembagaan Perpusnas berkembang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50  Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI. Di mana Perpusnas terdiri dari Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi yang membawahi Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pusat Layanan Informasi dan Deputi Pembinaan membawahi Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran, Pusat Pembinaan SDM dan Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional memiliki 27 organisasi vertikal di daerah provinsi dengan nama Perpustakaan Nasional Provinsi.  Pada masa ini Perpustakaan Nasional berperan sebagai focal point pusat Jejaring Perpustakaan Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS-Humaniora) yang beranggotakaan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi dominan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora di Indonesia. 

Pada masa kepemimpinan Hernandono, MLS., MA., pula, Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah resmi digulirkan. Dampaknya 27 Perpustakaan Nasional Provinsi tidak lagi menjadi bagian dari organisasi vertikal Perpustakaan Nasional RI, namun menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Secara organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional mengalami perubahan berdasar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yang membawahi Pusat Deposit Bahan Pustaka, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dan Pusat Preservasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan membawahi Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan dan Pusat Pengembangan Pustakawan.

Pada  masa ini Perpustakaan Nasional mengalami pengembangan organisasi lagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional, selain Kedeputian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya ditambah dengan Sekretariat Utama yang membawahi Biro Hukum dan Biro Umum. 

Karir Hernandono bergeser dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional ketika ditetapkan menjadi Pustakawan Ahli Utama tanggal 27 Maret 2001. Di samping tugasnya sebagai Pustakawan Ahli Utama, Hernandono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Tingkat Pusat Jabatan Fungsional Pustakawan, sejak tahun 2002 hingga 2006. Hernandono, MLS. MA., setelah 43 tahun malang melintang di dunia perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengakhiri tugas pada  17 Maret 2006, dengan Pangkat Pembina Utama/IVe.

Selama karirnya yang panjang Hernandono meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah RI. Di antaranya Pustakawan Teladan Tingkat Nasional tahun 1990, Satyalencana Karya Satya XX Tahun pada 1991, Satyalencana Karya Satya XXX Tahun pada 1996. Beliau juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) pada periode 1995--1998. Pada kurun waktu 1977 hingga tahun 1997 Hernandono, MLS. MA., juga mentarnsformasikan pengetahuan dan pengalamannya di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia sebagai Pengajar Tidak Tetap.

“Selamat Jalan Pak Hernandono”. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warkhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma latakhrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfirlana walahu. Aamiin.

 

Jakarta, 31 Oktober 2021 (JS)