Upaya Perpusnas untuk Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara langsung menyambut kedatangan rombongan sebanyak 75 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari para Camat dan Kepala Desa (Kades) di Ruang Teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, (1/8). Turut hadir mewakili Bupati Sigi, yaitu Sekretaris Daerah Muhammad Basir serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Andi Muhyul.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti sangat mengapresiasi kehadiran para OPD yang sangat antusias berkunjung ke Perpustakaan Nasional dalam rangka menggali informasi untuk dijadikan bahan acuan dalam pengembangan perpustakaan di desa masing-masing. "Diharapkan dengan kedatangan ke Perpustakaan Nasional dapat menginspirasi dalam pengembangan perpustakaan desa. Perpustakaan adalah rumah masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan aktivitas masyarakat," terang Woro.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Muhammad Basir mengungkapkan kekagumannya dan mengubah 360 derajat cara pandangnya terhadap perpustakaan. "Setelah melihat gedung perpustakaan dengan teknologi yang canggih, penataan dan pelayanannya yang sangat luar biasa, para kades terinspirasi mengembangkan perpustakaan dan tertantang untuk mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan," urai Basir. Basir menyebutkan beberapa desa telah menganggarkan dana desa untuk pengembangan perpustakaan dan kedepannya setiap OPD diwajibkan bekerjasama dengan dinas perpustakaan dalam penyelenggaraan kegiatan.
"Desa harus maju dan dijadikan prioritas pembangunan nasional guna mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia dari pinggiran," jelas Kepala Perpustakaan Nasional. Syarif juga menekankan bahwa perpustakaan sangat penting bagi desa, dimana kesejahteraan diperoleh melalui kecerdasan dan transfer ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca. "Jangan melihat perpustakaan sekedar tempat deretan buku-buku tetapi harus dapat dikorelasikan dengan empat prioritas pembangunan desa yaitu pengembangan produk unggulan desa, pengembangan akses pasar, pembangunan embung atau saluran air dan pembangunan sarana olahraga desa," papar Syarif.
Syarif juga menjelaskan bahwa perpustakaan setidaknya diperkuat oleh lima undang-undang, yaitu pada pembukaan UUD 1945, UU No 4 Tahun 1990 tentang KCKR, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya, UU No 6 tentang Desa dimana pada Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang alokasi dana desa salahsatunya untuk perpustakaan.
Dalam kesempatan kunjungannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi Andi Muhyul menyampaikan bahwa Bupati Sigi Mohammad Irwan sangat mendukung perkembangan perpustakaan di wilayahnya. Andi juga berharap kepada Perpustakaan Nasional dapat memberikan bantuan pembangunan gedung perpustakaan ataupun mobil dan motor perpustakaan keliling untuk menjangkau wilayah yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa. Selain itu juga kabupaten Sigi selayaknya mendapat kesempatan untuk acara Roadshow atau Safari Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi masyarakat kabupaten Sigi.
Reportase : Arwan Subakti

75 OPD Kabupaten Sigi Menyambangi Perpustakaan Nasional

Makassar, Sulawesi Selatan â€“ Perpustakaan Nasional melaksanakan Sosialisasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan,Â  Makassar, Senin, (20/8). Acara yang dihadiri sekitar 420 peserta tersebut dihadiri oleh pustakawan perpustakaan umum kabupaten/kota, pustakawan dan dosen perguruan tinggi, guru, pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non kementerian turut mengambil bagian dalam implementasi sembilan agenda prioritasÂ  (Nawa Cita) program dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terutama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup manusia.
â€œKami telah berkeliling sekitar 250 kabupaten/kota terkait upaya membangun karakter bangsa juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan kali ini berfokus pada peningkatan kulitas sumber daya manusia bidang perpustakaan dalam hal penguasaanÂ  teknologi informasi untuk memastikan insan pengelola perpustakaan dapat menguasai perkembangan teknologi di bidang perpustakaan,â€ jelas Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Kepala Perpusnas juga menyampaikan bagaimana dalam membangun sinergitas, agar apa yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, p[erpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah semuanya dapat terkoneksi dalam suatu jaringan yang telah terbangun dalam Indonesia OneSearch (IOS).
Lebih lanjut, Syarif mengajak kepada peserta yang hadir untuk merubah paradigma mengenai perpustakaan yaitu perpustakaan yang pada awalnya sebagai deretan buku-buku berdebu yang dijaga oleh pustakawan hinggaÂ  buku tersebut membusuk, menjadi perpustakaan yang terdepan dalam membantu masyarakat dalam merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Syarif menyampaikan ada dua teori untuk memastikan apa yang ada di buku sebagi teori untuk bisa diaplikasikan pada masyarakat yaitu dengan membaca dan vokasi. Perpustakaan Nasional saat ini mengembangkan e-resources, iPusnas dan IOS yang dapat dimanfaatkan gratis ke seluruh pelosok nusantara sehingga jaringan perpustakaan akan terhubung dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas hingga pulau Rote. â€œKami beritahukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, jaringan Perpustakaan Nasional telah berhasil mengkoneksikan 1200 perpustakaan denganÂ  2.1 miliar artikel di dalamnya,â€ ujar Syarif.
Pada tahun 2019 sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo, Perpustakaan Nasional menjadi pusat untuk melanggan jurnal internasional. â€œKata kunci kedepan bagaimana perpustakaan menjadi bagian terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk menemukan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,â€ terang Syarif. Kepala Perpusnas yang menjadi keynote speaker acara sosialisasi menjelaskan bahwa sebuah negara yang hanya menggantungkan kepada sumber daya alam tidak akan sustainable tetapi negara yang menggantungkan kepada kemampuan jaringan dengan aplikasi teknologi tingkat tinggi akan menjadi sesuatu yang terus mendominasi perjalanan dunia dimana pada saat ini telah memasuki era indistri 4.0 yaitu suatu yaitu era berkembangnya teknologi cyber system yang canggih. Diawali pada abad ke-18 revolusi industri 1.0 dengan digantikannya tenaga manusia dan hewan oleh mesin, saat itu James Watt menemukan mesin uap di Eropa, revolusi industri 2.0Â  dimulai ketika listrik ditemukan dan menggantikan kekuatan mesin, sedangkan revolusi industri. 3.0 mulai berkembang ketika komputerisasi, otomasi dan digital mewarnai perkembangan internet yang sangat cepat.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir dimana menjadi peserta yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dan mengapresiasi terhadap pemilihan Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan Rezky Amalia Syafiin yang diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk melek baca dan sadar baca kemudian menjadikan buku sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Soni mengharapkan sosialisasi layanan berbasis TIK dapat menjadi momentum, khususnya bagi mahasiswa dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi infotrmasi dan komunikasi bidang perpustakaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi dan inovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digeluti.
â€œUpaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menghadirkan layanan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online seperti e-resources, iPusnas dan Indonesia OneSearch patut diapresiasi untuk memperoleh akses dan layanan informasi secara cepat,â€ terang Soni. Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga menegaskan perpustakaan sudah menjadi urusan wajib di daerah otonomi sama seperti urusan kesehatan dan pendidikan. â€œSaking pentingnya urusan perpustakaan ini maka seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia harus punya kepala dinas perpustakaan,â€ terang Soni.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Terdepan Dalam Pemanfaatan Teknologi di Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sekretaris Kedua untuk Urusan Politik dan Ekonomi Kedubes Uzbekistan Muzaffar Abduazimov beserta Sekretaris Duta Besar Uzbekistan Muhammad Nidhal mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat pada Rabu (30/03).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan potensi kerja sama di bidang pendidikan, riset, publikasi hingga pertukaran program antara Perpustakaan Nasional RI dan institusi terkait di Uzbekistan, utamanya dengan Perpustakaan Nasional Uzbekistan.
Muzaffar memaparkan akhir tahun 2020, sebanyak 200 mahasiswa dari Indonesia berkunjung ke Uzbekistan mempelajari seni arsitektur. Hasil kunjungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembangunan masjid yang ada di Cianjur, Jawa Barat.
Â â€œUzbekistan merupakan salah satu negara Islam yang memiliki warisan dunia Islam yang paling besar. Sering pula dikaitkan dengan tanah asal dari para tokoh muslim yang mempunyai perhatian dalam ilmu pengetahuan,â€ urainya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan perpustakaan yang memiliki undangâ€“undang yang menjadi pedoman regulasi bagi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
â€œPerpustakaan Nasional juga menempati posisi nomor satu di dunia dalam penyediaan jurnal ilmiah,â€ jelasnya.
Syarif Bando menyambut baik maksud kunjungan kerja tersebut dan mengharapkan menjadi pintu untuk kerja sama antara kedua negara dalam bidangâ€“bidang yang terkait.
Â 
Reporter:Â  Anastasia Linawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Uzbekistan Jajaki Kerja Sama dengan Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya memperkuat eksistensi perpustakaan di Indonesia, salah satunya melalui pemberian dana dekonsentrasi.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menyatakan dana dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga kepada instansi vertikal di wilayahnya. Dana dekonsentrasi perpustakaan Perpusnas diharapkan dapat membantu perpustakaan provinsi, selaku pembina perpustakaan, di dalam mengembangkan perpustakaan yang ada di wilayahnya.
â€œDengan dana dekonsentrasi di bidang perpustakaan yang digulirkan untuk dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang diberikan selama satu tahun berjalan dan program selanjutnya diserahkan kepada daerah bagaimana memanfaatkan anggaran dana dekonsentrasi ini,â€ urainya dalam Sosialisasi Kegiatan Dana Konsentrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (10/6/2022).
Pada 2022, aktivitas dan alokasi anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan digulirkan untuk lima kegiatan yaitu pembinaan administrasi keuangan, pendataan bidang perpustakaan, workshop bunda literasi dan duta baca daerah serta pegiat literasi daerah, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah, serta sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.
Dia menambahkan, dekonsentrasi bidang perpustakaan memiliki empat tujuan yakni untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
â€œSelain itu, meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat melalui perpustakaan, meningkatkan peran perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan, serta memperkuat data bidang kepustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia,â€ tuturnya.
Dia menekankan, dinas perpustakaan provinsi harus dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana dekonsentrasi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan tidak ada daerah yang melaksanakan kegiatan, namun daya serapnya masih rendah.
â€œOleh karena itu, akan menjadi reward and punishment terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia. Harapan kami tentu saja perhatian yang lebih baik di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi dan memastikan daya serapnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,â€ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpusnas, Joko Santoso, mengungkapkan pada tahun ini, secara pagu anggaran kegiatan dana dekonsentrasi totalnya sebesar Rp15, 8 miliar untuk lima kegiatan. Alokasi anggaran untuk 33 provinsi yang menerima dekonsentrasi berbeda, karena tergantung jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dia menyebut, ada beberapa catatan terkait dana dekonsentrasi terutama soal sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, misalnya keterlambatan pelaksanaan, keterlambatan penyampaian laporan, dan penyerapan.
Hingga triwulan kedua tahun 2022, sisi penyerapan dekonsentrasi masih kurang menggembirakan yakni di bawah 50 persen. Menurutnya, hal ini menjadi catatan, karena proses kinerja yang rendah ini akan berdampak kepada kinerja Perpusnas. Dia berharap sosialisasi ini dapat memperbaiki kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
â€œIni menjadi salah satu upaya dukungan Perpustakaan Nasional di dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi melalui berbagai macam kegiatan. Kita lihat semua bahwa dinamika ini sangat terpulang kepada keaktifan dan sikap, waktu, dari dinas perpustakaan provinsi,â€ pungkasnya.
Tahun ini, ada kegiatan baru yakni pendataan perpustakaan. Dia menekankan, pendataan perpustakaan merupakan upaya Perpusnas dalam melakukan data profiling seluruh jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Ke depannya, validitas data yang diinput dalam pendataan, akan menjadi sandaran bagi Perpusnas dalam memberikan skema dekonsentrasi, skema bantuan, dan skema dana alokasi khusus fisik bidang subbidang perpustakaan daerah.Â 
Reporter: Hanna Meinita

Dana Dekonsentrasi untuk Memperkuat Eksistensi Perpustakaan

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
&nbsp;

Peepustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI), Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI), dan Universitas Lampung menyelenggarakan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-15 dengan tema "Artificial Intelligence dalam Perpustakaan Digital" di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Konferensi ini berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 9 Agustus 2024.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, termasuk Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D., CISA, CISM dari Universitas Indonesia, dan Prof. Dr.Eng. Admi Syarief dari Universitas Lampung. Mereka diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ketua FPDI, Prof. Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Dr. Joko Santoso, M.Hum, menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional RI dalam mendorong digitalisasi. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia, yang terdiri dari generasi Z dan milenial, lahir di era digital. Oleh karena itu, tema AI sangat relevan untuk mempercepat akses pengetahuan yang tidak terbatas. Dr. Joko Santoso juga menambahkan bahwa upaya digitalisasi meliputi akses cepat ke portal web, bahkan untuk perpustakaan di daerah terpencil.
Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung, Riski Sofyan, mengucapkan terima kasih karena Lampung terpilih sebagai tuan rumah KPDI ke-15. Ia berharap konferensi ini dapat meningkatkan kesadaran digital dan memajukan perpustakaan di daerah tersebut.
KPDI ke-15 juga mengadakan Call for Papers yang melibatkan beberapa moderator, antara lain Hendro Wicaksono, SS., M.Hum., Muhammad Bahrudin, S.Hum., Yuan Oktafian, S.Hum., dan Sumarno, S.Sos., M.M. Para peserta akan mempresentasikan makalah sesuai topik yang relevan, yang akan dinilai oleh tim penilai dari FPDI.
Penyelenggaraan KPDI ke-15 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan merumuskan strategi menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era digital.
&nbsp;

Berita

Perpustakaan Nasional RI Gelar Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-15 di Bandar Lampung