Pontianak, Kalimantan Barat - Perpustakaan Nasional mendukung pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berupaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan literasi. Transfer ilmu pengetahuan dari teori dan praktik hanya bisa dilakukan melalui membaca. Karenanya, kepedulian kepala daerah kepada perpustakaan dan literasi akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan SDM yang kompeten adalah kunci dalam pembangunan suatu pemerintahan. â€œTidak ada suatu pemerintahan di dunia ini yang gagal membangun negaranya disebabkan sumber daya alamnya terbatas. Tetapi umumnya, negara di dunia ini gagal membangun karena SDM-nya terbatas,â€ ujar Syarif Bando saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Wisata Literasi Nasional di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalbar, pada Sabtu, (7/9). Wisata Literasi Nasional merupakan kegiatan yang digagas Forum Indonesia Menulis dan didukung oleh Perpusnas, Duta Baca Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan Kalbar sebagai provinsi literasi Indonesia.
Saat ini, menurut Syarif, yang menjadi kendala dalam dunia literasi adalah ketersediaan bahan bacaan. Karenanya, Syarif mengapresiasi FIM yang meluncurkan 1.000 buku hasil karya penulis di Kalbar. â€œKarena kalau anda tidak pernah membaca, mustahil anda pernah menulis. Karena itu saya ingin mengapresiasi dan terus bekerjasama dengan Forum Indonesia Menulis yang dimulai dari Kalimantan Barat,â€ jelasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan membangun SDM tidak kalah pentingnya dibandingkan membangun yang lain. â€œSaya jika disuruh memilih lebih banyak SDA atau SDM? Saya pilih SDM yang banyak, SDA bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau kita punya SDM yang andal, itu akan menguasai apapun,â€ tutur saat membuka Wisata Literasi Nasional.
Sutarmidji mengaku berupaya membaca satu buku dalam sehari. Dia juga terbiasa membekali diri dengan membaca sebelum berbicara di depan umum, agar menambah wawasan dan informasi. â€œKetika saya menyampaikan sesuatu, saya harus baca literaturnya apa dulu sehingga saya nyambung ketika bicara apapaun. Mau bicara teknik, oke, bicara masalah ekonomi ayo, bicara politik, karena saya selalu melengkapi diri dengan literatur-literatur yang menjadi sumber,â€ jelasnya.
Pemerintah provinsi Kalbar akan membuat program untuk menarik minat membaca masyarakat. Program ini berupa perpustakaan atau rumah baca di setiap desa. Ini dilakukan agar desa di Kalbar memenuhi indikator desa mandiri. Sutardmiji menilai, jika mengandalkan dana desa, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah desa tertinggal menjadi desa mandiri. â€œKarenanya perlu terobosan untuk membuatnya, salah satunya lewat perpustakaan atau rumah baca. Bangun rumah baca kan ga mahal, cukup 50 juta. Atau sandingkan dengan balai desa, di sana ada perpustakaan desa, PAUD, posyandu. Kalau sudah dibangun semua, indikator (desa mandiri, red) terpenuhi,â€ urainya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menilai keluarga merupakan kunci dalam membangun kegemaran membaca. Orang tua diminta memberikan bukti kepada anaknya untuk mendorong mereka agar mau membaca. â€œSaya beruntung lahir di keluarga yang cinta ilmu, di rumah penuh dengan buku dan ketika keluar rumah selalu membeli buku. Saya dan kakak adik saya sudah jatuh cinta kepada buku sebelum bisa membaca karena tiap malam kami dibacakan dongeng oleh ibu. Jangan berharap generasi muda berusaha mencari informasi melalui buku kalau di rumah, ortunya tidak seperrti itu,â€ jelasnya saat menjadi narasumber talkshow.
Keterampilan membaca juga harus dilatih setiap harinya. Najwa juga mendorong para peserta yang hadir agar membaca aktif. â€œMembaca aktif beda dengan aktif membaca. Kalau membaca aktif, sejak awal kita melihat identitas penulis, cover buku, kita akan berusaha menyelami karakter di buku itu, plot ceritanya, sehingga kita mengidentikasi karakter yang ada di dalam buku. Karena melalui membaca, kita berusaha menarik makna yang ada di buku tersebut,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas 

Perpustakaan Nasional pada 31 Januari 2022Â  melaksanakan Apel Pagi rutin yang diadakan setiap hari Senin pagi secara virtual melalui aplikasi Zoom. Apel Pagi yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Perpustakaan Nasional ini dipimpin oleh Deni Kurniadi selaku Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Dalam acara hari ini, Deni Kurniadi membeberkan beberapa prestasi yang diperoleh oleh Perpustakaan Nasional sepanjang tahun 2021, diantaranya :
Â 
Pertama, laporan keuangan Perpusnas mencatatkan prestasi yang mengesankan. Pada 14 September 2021, Perpusnas memperoleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Sebab, lima kali berturut-turut sejak 2016-2020 laporan keuangan Perpusnas mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Â 
Â 
Kedua, Perpusnas mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi â€œInformatifâ€ dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang Tahun 2021. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73. Penghargaan diberikan Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin kepada Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Â 
Â 
Ketiga, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober , Perpusnas kembali meraih penghargaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menganugerahkan media sosial Perpusnas sebagai Terbaik VII dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. Penghargaan diberikan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2021 yang diselenggarakan secara virtual.Â 
Â 
Keempat, Perpusnas meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Tahun 2021. Perpusnas meraih predikat Terbaik II untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam ajang JDIHN Awards Tahun 2021.Â  JDIHN Awards merupakan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anggota terbaik JDIHN atas kinerja dalam pengelolaan JDIH di institusi masing-masing.Â 
Â 
Kelima, Perpusnas meraih Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di tingkat kementerian/lembaga dengan kategori Baik dengan 258 poin. Anugerah meritokrasi merupakan bentuk apresiasi tinggi yang diberikan KASN kepada instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem merit. Nilai baik merupakan bentuk keberhasilan Perpusnas dalam menerapkan sistem merit untuk memperbaiki manajemen ASN.Â 
Â 
Keenam, Perpusnas mendapatkan sertifikat standar ISO Kualitas Layanan. Prestasi ini, menjadi Triger dalam memacu kinerja Perpustakaan di Tahun 2022. Pemerintah berkewajiban, untuk menggalakkan promosi gemar membaca, dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selain untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga memberdayakan masyarakat, sehingga memberikan manfaat, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya.
Â 
â€œBila masyarakat sudah menyadari, dan merasakan secara langsung, manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca, akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi, merupakan wujud, dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara.â€ tutur Deni sebelum menutup sambutan acara Apel Pagi.
Â 
Sambutan ditutup dengan kutipan pernyataan yang disampaikan Thomas J. Stanley, Ph.D â€œdalam bukunya dengan judul â€˜â€™100 Faktor yang membuat Suksesâ€™â€™ , dan ini bisa dijadikan perhatian untuk kita semua â€“ : Integritas, Disiplin, Good Interpersonal Skill, Dukungan dari Pasangan Hidup, BekerjaÂ  Lebih Keras dari Orang Lain, Mencintai Apa Yang Dikerjakan, Good and Strong Leadership, Semangat dan Berkepribadian Kompetitif, Good life Management, Ability to Sell Idea and Product, IQ, Sekolah (Sekolah Favorit), Lulus Dengan Nilai Terbaik.â€
Â 
Reporter - Syifa Azka Layalia

Sederet Prestasi Perpustakaan Nasional Sepanjang 2021

Pancoran, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang berdasar pada UUD 1945. Adapun visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan misinya ada dua yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. Dalam upaya membatu para pegawai melaksanakan pekerjaan, BPK mendirikan perpustakaan yang termasuk ke dalam perpustakaan khusus.
Tugas dari perpustakaan riset BPK antara lain mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan, menyediakan bahan pustaka untuk kegiatan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, menyediakan bahan rujukan tentang keuangan negara, meningkatkan minat baca, dan meningkatkan bahan pustaka dalam rangka peningkatan kompetensi pemeriksa dan non pemeriksa di lingkungan BPK. "Pegawai biasanya mencari koleksi di perpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Untuk koleksinya sendiri 50:50 dalam bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan," ujar Dewi Kaniasari dari Perpustakaan BPK RI di Rakornas Bidang Perpustakaan 2020.
Repositori BPK dibagi kedalam empat kategori yakni hasil pemeriksaan, terbitan BPK, juklas dan juknis, serta kumpulan artikel. "Hasil pemeriksaan kami dibuat dalam bentuk cetak maupun digital. Dan bagi mereka yang rajin menulis akan berada di posisi atas karena database kumpulan artikel dikelompokkan berdasarkan nama penulis artikel," ungkap Dewi.
Kegiatan yang biasa dilakukan oleh perpustakaan riset BPK antara lain membentuk forum perpustakaan yang dilakukan bersama dengan pengelola perpustakaan di seluruh kantor perwakilan BPK yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar didapatkan kesamaan pengelolaan perpustakaan di pusat dan perwakilan. Ada juga bedah buku, sosialisasi layanan dan koleksi perpus, promosi dengan Kereta Buku (GoSIP), ngopi bareng, kunjungan delegasi SAI Dunia, dan Coworking space. "Perpustakaan kami tidak terlalu besar tapi ada dua tempat diskusi yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, dan juga diskusi," tutup Dewi.
Reporter: Basma Sartika

Koleksi Perpustakaan BPK RI Dijadikan Referensi Bagi Pegawai

Â  Â INSENTIF atau Bonus demografi tidak sertamerta datang dengan sendirinya manakala tidak dipersiapkan dengan benar dan sedini mungkin, termasuk penguatan peranan penting perpustakaan hingga ke pelosok nusantara. Diiringi penguatan literasi untuk masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga menghadirkan layanan prima dan ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan diri guna meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini, kita memiliki 164.610 perpustakaan menempati urutan ke-2 dunia setelah India (323.605 perpustakaan), Rusia (113.440) dan China (105.831). Kita mengapresiasi kinerja perpustakaan nasional dibawah kepemimpinan Muhammad Syarif Bando (Alumni PPSA XXII Lemhannas R.I) sekaligus memberikan dukungan agar perpustakaan semakin maju, terutama dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul.
Â  Â SDM Unggul-Negara Maju, harus benar-benar membumi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global, termasuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan (knowledge based society) hingga ke pelosok nusantara. Tantangannya, perlu memperluas infrastruktur perpustakaan hingga ke desa-desaÂ maupun memacu literasi yang masih rendah. Sesuai Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan maka pemerinta desa berkewajiban membangun perpustakaan desa, terlebih kini sudah ada dana desa yang semestinya sebagian dialokasikan untuk hal tersebut. Mekanismenya melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang digelar oleh pemerintah desa bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Harapannya agar perpustakaan benar-benar membumi dan sebarannya merata; mengingat saat ini masi berpusat di pulau Jawa (47,89 %), pulau Sumatera (23,55%) dan pulau Sulawesi (11,62% ). Pun, sokongan buku baru masih kurang dari 60.000 judul per tahun, terlebih jika dikaitkan dengan standar UNESCO untuk setiap orang membaca minimal 3 buku baru per tahun. Masih sangat jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya sekitar 265 juta penduduk.
Pacu Literasi Â  Â Literasi adalah kemampuan diri seseorang untuk membaca dan mengolah informasi dalam hal membaca dan menulis, serta mengatasi masalah dalam kegiatan tertentu di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, menunjukan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat menjadi rata-rata 6 jam per minggu berada di peringkat 16 dari 30 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survai dari Central Connecticut State University (CCSU) tahun 2016 merilis hasil pemeringkatan literasi dari 61 negara, Indonesia berada di peringkat ke 60; dengan indikator perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Ini cambuk gunas memicu kita untuk lebih seriu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, termasuk pembudayaan gemar membaca dari usia dini. telah dicanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi Gerakan Literasi Sekolah/Perguruan Tinggi, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga secara simultan, terus-menerus dan bertingkat. Tantangannya saat ini tontonan televisi maupun gawai (smartphone) menjadi factor penghambat gerakan literasi tersebut, karena berdarsakan hasil survai yang dilakukan oleh US Agency For International Development (USAID) sungguh mencengangkan. Rata-rata orang Indonesia menonton televisi selama 300 menit per hari (5 jam per hari), sementara penduduk negara maju butuh waktu 60 menit (1 jam per hari). Di sisi lain, kegemaran membaca di kalangan anak-anak tergerus oleh smart phone, mereka sibuk bermain game dan aktif di dunia media sosial (medsos) Selain itu hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya,Â pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Sangat jomplang jika dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat yang terbiasa 10-20 buku per tahun dan penduduk Jepang membaca 10-15 buku per tahun. Di tengah covid 19, keadaan semakin parah karena waktu luang lebih banyak diisi dengan kegiatan menonton dan berselancar di dunia medsos. Dalam kaitan ini, Perpusnas senantiasa memacu literasi masyarakat anatar lain memberikan apresiasi kepada para Pejuang literasi Indonesia untuk seperti pustakawan/wati berprestasi, pelestari naskah, jurnalis,Â birokrat, lomba pustaka, lomba bercerita (story telling), lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, tokoh masyarakat, media massa, dan lifetime achievement. Literasi Digital Zaman now, dunia serba digital akibat kemajuan teknologi komunikasi dan infromatika terlebih kini era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang yang sudah berlangsung. Kemajuan iptek ini seolah menjadi jebakan Batman terutama bagi negara-negara berkembang, karena Research &amp; Development negara maju telah jauh meninggalkannya. Sehingga negara-negara berkembang dan belum berkembang menjadi tergantung dan dijadikan pangsa pasar yang sangat potensial. Kita dunia masuk target-terget mereka dalam era masyarakat multimedia (cyber society). Dampaknya pun bersifat multidimensiaonal dan mempengaruhi perubahan perilaku social baik dalam skala makro maupun mikro dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era yang serba digital saat ini, yang menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukan lagi kegiatan literasi (baca tulis), namun gawai, televise dan media social lainnya yang berbasis internet. Berdasarkan hasil survai Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014, menyebutkan pengguna internet aktif mencapai 107 juta pengguna atau sekitar 24% dari total populasi Indonesia, yang aktif main game online sekitar 10,7 juta (10%) dari total pengguna. Segmentasinya pengguna internet adalah penduduk berusia 12-34 tahun (64%) , usia 20âˆ’24 tahun (15%) dan penduduk yang bekerja mencapai 53%. Untuk anak-anak hendaknya para orang tua harus mampu memberikan pendampingan agar tidak mereka tidak menjadi kecanduan (adiksi) gawai (smart phone). Menurut WHO, kecanduan game dikategorikan gangguan kesehatan jiwa yakni gaming disorder. Gangguan ini dicirikan dengan gangguan kontrol atas game. memprioritaskan bermain game di atas aktivitas harian lainnya, dan tetap terus bermain atau semakin banyak bermain meskipun merasakan dampak negative. Â  Â Ini menjadi tantangan serius karena generasi Z (kelahiran 1996-2012) yang tumbuh dengan lingkungan berkemajuan teknologi perlu pendampingan dan pembinaan yang benar. Generasi milenial ini ini merupakan pengguna internet yang paling banyak (71,8%) dari total pengguna internet. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menata dan menyiapkan mereka agar menjadi SDM Unggul yang menguasi ilmu teknologi dan berakhlaq mulia. Disinilah diperlukan platform digital nasional yang aman dan nyaman untuk kepentingan nasional, termasuk meningkatkan literasi digital sehingga mereka setiap saat dapat mengakses konten-konten positif dan mendidik. Disisi lain, negara harus hadir untuk memblokir konten-konten asusila yang merusak akhlaq bangsa.
 Ekonomi Digital Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu akselerasi/percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital, diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses ebisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara secara mandiri (guna menjamin kepentingan nasional yaitu keamanan dan kesejahteraan). Kemajuan teknologi informasi berbasis internet berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital, seperti bisnis online, startups, unicorn dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahan-perusahaan asing terhadap pelaku startups). Pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dengan penetrasi sekitar 54,68% (143,26 juta jiwa) terkoneksi internet diproyeksikan dapat meraih profit sekitar US$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan mengingat jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akibat dari belum dimilikinya satelit serta saham-saham perusahaan telekomunikasi dikuasai asing, sehingga menimbulkan kerawanan keamanan big data yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada persoalan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan content. Kondisi yang demikian akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandiirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Ekonomi Digital menurut Don Tapscoot dalam Meithianan Indrasari, adalah sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Menurut Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) komponen utama konsep Ekonomi Digital yaitu infrastruktur ebisnis (perangkat keras,perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.). Inti dari ekonomi digital adalah penggunaan komputer dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia e-anything yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu penyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. Kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono adalah ekonomi yang melibatkan prakarsa rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kemandirian ekonomi tidak tergantung ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan.6 Sehingga diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas membangun ekonomi rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, kita tidak saja mengahadapi debt trap (jebakan utang) tetapi juga culture trap (jebakan budaya) dalam mentrasformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. 7 Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Guna mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital . Juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi yaitu sisfat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana &amp; prasarana), potnesi SDM, serta potensi dan pengelolaan dana. Tantangan yang harus segera diatasi adalah a) UU ITE belum cukup untuk mengatur ekonomi digital. Menurut Sylvia W.Sumarlin bahwa UU ITE belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US$ 150 Miliar/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun; b) Koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya.13 Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga; c) Lemahnya Cyber Security Nasional. Platform IT masih dikuasai oleh perusahan-perusahaan asing. Sehingga sangat urgent untuk membangun MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lainlain di Indonesia; d) Kendala Akses Keuangan Pelaku Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital (internet) disamping terkendalaoleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Disisi lain keterpurukan ekonomi nasional maupun global akibat penyebaran covid 19 yang mulanya dari Wuhan-China ini sungguh menguras tenaga, pikiran dan multi-sumberdaya dan dana yang sangat besar maupun memakan korban jutaan orang meninggal dan terinfeksi positif. Pun, PHK merajalela terjadi di seluruh dunia sehingga kualitas hidup terdegradasi sangat tajam.
 Songsong Insentif Demografi Pada 2030 merupakan momentum yang harus dipersiapkan dengan benar dari sekarang agar kita dapat memanfaatkan insentif/bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saat itu usia produktif sekitar 65% dan menjadi actor utama dalam menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kesehatan dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang harus dipersiapakan bagi mereka. Generasi saat ini mestinya tertantang untuk melahirkan karya gemilang bangsa seperti para pendahulu kita yang telah mampu mengukir emas kemerdekaan, kemudian pembangunan dan penguasaan teknologi canggih dengan diterbangkannya pesawat terbang buatan putra terbaik bangsa Indonesia yakni Prof. B.J Habibie, Presiden Indonesia ke-3 yaitu N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 bertepatan dengan 50 tahun Indonesia Merdeka. Kini, anak bangsa ditunggu karya gemilangnya menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045. Singsingkan lengan, satu padukan hati, niat dan sinergi untuk Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam menyongsong Insentif/bonus demografi tersebut, PNRI (perpustakaan Nasional Republik Indonesia) diharapkan mampu mengambil peranan signifikan antara lain melalui penguatan jaringan infrastruktur perpustakaan hingga pelosok tanah air, penguatan literasi, penguatan pustakawan/wati, membangun ekosistem perpustakaan digital (library 4.0), perpustakaan keliling (termasuk perpustakaan apung untuk menjangkau masyarakat nelayan di pulau-pulau kecil), taman bacaan, perpustakaan buruh, nelayan, petani, maupun koperasi dan UMKM maupun mal perpustakaan (semacam counter bacaan publik di mal-mal), dan lain-lain. Pun, penguatan SDM dalam hal ini komunitas pustakawan/wati antara lain melalui tranformasi keahlian berbasisi digital menuju peranan baru sebagai sumber informasi yang mampu memberikan layanan prima antara lain mengajar, memberikan konsultasi, meneliti, memelihara akses informasi yang demokratis, dan bekolaborasi dengan para ahli komputer dan ilmuwan dalam mendisain dan memelihara sistem akses informasi dan kontributor dalam dalam membangun literate society. Dengan demikian, peranan penting perpustakaan akan semakin membumi terutama dalam menyiapkan generasi milenial menjadi insentif/bonus demografi yang gemilang bagi Indonesia di tahun 2030an. Semoga.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

MEMAKNAI PERANAN PENTING PERPUSTAKAAN DALAM MENYONGSONG INSENTIF DEMOGRAFI 2030

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Tidak hanya pengetahuan modern yang diajarkan, namun perpustakaan juga harus mengajarkan tentang kearifan lokal. Kedua kemampuan tersebut mampu menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan aktif.
Dalam upaya membangun masa depan yang inklusif di era digital dan guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk persaingan global, pendidikan harus dibenahi secara keseluruhan. Hari ini yang terpenting adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mempelajari yang mereka butuhkan dengan pendekatan yang penuh dengan kepedulian.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kebijakan dan Advokasi International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Stephen Wyber pada kegiatan webinar Urban-20 Side Event dengan tema â€˜Enabling Cities, Caring Citiesâ€™ yang diselenggarakan secara hybrid oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Selasa (30/8/2022).
Lebih lanjut, Stephen juga mengingatkan untuk tidak hanya terpaku kepada pendidikan formal saja, melainkan juga pendidikan harus diperluas hingga ke perpustakaan dan lembaga pembelajaran orang dewasa. Keduanya menjadi infrastruktur yang peduli dengan kesejahteraan dan masa depan masyarakat di setiap kota di dunia. Â 
â€œYang diharapkan dari akhir kegiatan hari ini ialah kita mendapatkan beberapa pesan kunci dan ide bagus tentang bagaimana kita bisa menjalankan peran perpustakaan dan lembaga pembelajaran orang dewasa untuk menjadi bagian kunci dari agenda pemerintahan Republik Indonesia yang berdasar pada perhelatan Presidensi G20,â€ harapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, membenarkan bahwa berdasarkan catatan Bappenas dan BPS sebagian besar masyarakat Indonesia terjun sebagai kepala keluarga dengan hanya bermodalkan ijazah pendidikan umum, sehingga mereka perlu dididik melalui pendidikan non formal.
Syarif Bando juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah paradigma perpustakaan di seluruh dunia agar dapat bertransformasi dan hadir di tengah masyarakat. Selain itu, dia berharap perpustakaan tidak lagi menjadi simbolisasi bagi setiap negara.
â€œMisi kita adalah meyakinkan kepada siapa saja bahwa dia bisa berubah dengan satu buku yang relevan dengan pilihan ekonominya. Karena peran untuk menolong masyarakat yang termajinalkan dengan buku-buku ilmu terapan itu sangat penting,â€ jelasnya.
Hadir pada kesempatan yang sama secara daring, Presiden Asosiasi Pendidikan Dasar dan Dewasa Asia Pasifik Selatan (ASPBAE), Nani Zulminarni, menyampaikan bahwa sejatinya terdapat 6 (enam) situasi di mana seseorang dapat tersingkirkan dari proses pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Adapun 6 situasi tersebut terdiri dari gender dan usia, disability dan diffability, status sosial, lokasi, metodologi dan pendekatan, serta topik dan fokus. Keenam situasi ini membuatnya sependapat dengan yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas bahwa paradigma perpustakaan harus berubah ke arah untuk lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
â€œPustakawan harus bisa mensupport proses belajar melalui buku, cerita, data, informasi yang ada di perpustakaan, juga termasuk hasil-hasil riset menjadi sumber pembelajaran pendidikan bagi masyarakat yang lebih inklusif. Ungkapan â€˜Education is not limited to schoolâ€™ harus dimaknai sebagai proses belajar yang sepanjang hayat,â€ pungkas Nani.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Melalui Pembelajaran Inklusif, Perpustakaan Harus Beri Dampak kepada Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tidak perlu ada pengangguran selama ada buku
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhammad Yusran Lalogau bersama jajaran di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (3/4/2023).
Kepala Perpusnas mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenyam pendidikan wajib secara masih lengkap, sehingga masih membutuhkan pendampingan khusus agar memiliki kreativitas untuk membuka lapangan kerja.
&ldquo;Pemerintah daerah harus betul-betul mengintervensi seluruh bidang yang ada dalam menyediakan buku, konten, dan pelatihan kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Literasi adalah milik semua, oleh karena itu literasi harus menjadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Paradigma perpustakaan sangat mendukung upaya tersebut karena 70% tugas perpustakaan saat ini yakni transfer pengetahuan.
Bupati Yusran mengungkapkan Kabupaten Pangkep merupakan kabupaten tiga dimensi karena terdiri dari daerah pegunungan, daratan, dan kepulauan.
Tahun lalu, jelasnya, Kabupaten Pangkep telah melakukan sebuah inovasi berbentuk perpustakaan kapal. Harapannya para penumpang kapal dapat menikmati perjalanan dari satu pulau ke pulau lain dengan membaca koleksi buku bacaan yang disediakan.
Sejak dirinya dilantik pada tahun 2021, Kabupaten Pangkep memiliki agenda tahunan bertajuk kegiatan literasi yang rutin digelar selama satu pekan. Kegiatan tersebut terwujud berkat adanya kolaborasi yang terjalin dengan organisasi masyarakat (ormas) baca yang terdiri dari pemuda pemudi setempat.
Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep yang menjadi lokasi pelaksanaan agenda tahunan itu tidak terlalu besar, sehingga dirasa akan lebih maksimal pelaksanaannya apabila didukung dengan adanya gedung perpustakaan yang representatif.
&ldquo;Saat ini sudah ada taman-taman literasi yang dibangun di satu titik tempat, kami berharap dapat membangun gedung perpustakaan yang representatif di tengahnya, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang kelak diadakan bisa diintegrasikan dengan program-program yang akan dilakukan,&rdquo; jelasnya.
Terkait pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2024 untuk menu pembangunan gedung, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menerangkan bahwa Kabupaten Pangkep telah mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan, akan tetapi masih Design Engineering Design (DED) yang diberikan masih kurang detil.
&ldquo;Mekanisme penyaluran DAK bukan lagi regular, melainkan penugasan, sehingga dibatasi hanya untuk yang termasuk ke dalam lokasi prioriotas yang akan muncul di sistem. Agar semua persyaratannya lengkap, DED yang disampaikan harus dibuat lebih detil lagi karena yang sudah ada belum komprehensif,&rdquo; terang Adin.
Selain pengusulan DAK, dia juga mendorong Bupati Pangkep untuk mengajukan stimulan lain yang disediakan Perpusnas seperti pojok baca digital (Pocadi), mobil perpustakaan keliling, dan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pangkep.
&ldquo;Banyak hal yang mampu mendorong peranan perpustakaan menjadi penting bagi masyarakat. Karena perpustakaan adalah sumber pengetahuan yang harus dipraktikan, dengan demikian ekonomi daerah bisa meningkat,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berani Jemput Kesejahteraan Hidup melalui Perpustakaan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI), Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI), dan Universitas Lampung menyelenggarakan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-15 dengan tema "Artificial Intelligence dalam Perpustakaan Digital" di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Konferensi ini berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 9 Agustus 2024.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, termasuk Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D., CISA, CISM dari Universitas Indonesia, dan Prof. Dr.Eng. Admi Syarief dari Universitas Lampung. Mereka diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ketua FPDI, Prof. Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Dr. Joko Santoso, M.Hum, menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional RI dalam mendorong digitalisasi. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia, yang terdiri dari generasi Z dan milenial, lahir di era digital. Oleh karena itu, tema AI sangat relevan untuk mempercepat akses pengetahuan yang tidak terbatas. Dr. Joko Santoso juga menambahkan bahwa upaya digitalisasi meliputi akses cepat ke portal web, bahkan untuk perpustakaan di daerah terpencil.
Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung, Riski Sofyan, mengucapkan terima kasih karena Lampung terpilih sebagai tuan rumah KPDI ke-15. Ia berharap konferensi ini dapat meningkatkan kesadaran digital dan memajukan perpustakaan di daerah tersebut.
KPDI ke-15 juga mengadakan Call for Papers yang melibatkan beberapa moderator, antara lain Hendro Wicaksono, SS., M.Hum., Muhammad Bahrudin, S.Hum., Yuan Oktafian, S.Hum., dan Sumarno, S.Sos., M.M. Para peserta akan mempresentasikan makalah sesuai topik yang relevan, yang akan dinilai oleh tim penilai dari FPDI.
Penyelenggaraan KPDI ke-15 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan merumuskan strategi menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era digital.
&nbsp;

Berita

Perpustakaan Nasional RI Gelar Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-15 di Bandar Lampung