Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando berharap agar eksekutif dan legislatif di daerah menjadikan perpustakaan dan literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan dan literasi sudah menjadi bagian dari program prioritas nasional 2019.Â  Peran perpustakaan danÂ literasi mampu mendukung pembangunan manusia sehingga berdampak pada kesejahteraan. "Literasi yang dibangun bukanlah sekedar kemampuan membaca saja, namun tetapi literasi harus dibangun mulai dari pengenalan huruf hingga kemampuan menciptakan barang dan jasa," ujar Muhammad Syarif.
Kepala Perpusnas juga berpendapat bahwa peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan kian strategis di era teknologi informasi saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan orang untuk dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dan perpustakaan memiliki peran strategis dalam situasi ini sebagai pusat berbagai pengetahuan yang bisa digunakan masyarakat. Mengutip artikel singkat Jim Clifton,Â berjudul Universities: Disruption Is Coming, danÂ The Slow Death of the University, karya Terry Eagleton,Â  iaÂ  menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi saat ini mengakibatkan disrupsi terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam korelasi perguruan tinggi sebagai ruang untuk menciptakan ahli suatu bidang. "Contohnya, Google, yang saat ini mempekerjakan orang tidak berdasarkan ijasah yang dimiliki,â€ tambah Kepala Perpusnas.
Terkait pengembangan Literasi dan perpustakaan, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul, memberikan kabar menggembirakan mengenai dukungan dan kepedulian pemerintah daerah Padang Panjang dalam pengembangan perpustakaan dan literasi. "Kami sudah disiapkan alokasi dana 70 miliar rupiah dan tanah sebesar 10 ribu meter persegi untuk bangunan perpustakaan.Â Ini dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang," tambah Asrul.
Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Hemmy Setiawan, menjelaskan bagaimana buruknya infrastruktur perpustakaan di sana. "Semenjak hijrah dari Payakumbuh ke Sarilama pada 2009, infrastruktur perkantoran pemerintahan saat ini belum baik. Gedung perpustakaan pun masih menumpang dan ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Karena itu DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berharap agar Perpusnas dapat membantu hal tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.â€
Terkait DAK, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menerangkan selama proposal yang diajukan melalui aplikasi KRISNA lengkap dan baik maka akan meningkatkan peluang daerah untuk mendapatkan bantuan fisik tersebut. "Persyaratan seperti DED (Detail Engineering Design), sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan, serta surat pernyataan bahwa peruntukan tanah tersebut adalah untuk perpustakaan menjadi bagian yang harus dipenuhi," ucap Woro. Pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum juga penting mengingat pengalaman mereka dalam hal yang sifatnya teknis.Â 
Â 
Reportase : Radhitya Purnama
Â

Kunjungan Wakil Wali Kota Padang Panjang dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota: Perpustakaan Harus Menjadi Prioritas

Jakarta &ndash; Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera.
Dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan memiliki daya saing tersebut maka pembangunan kemampuan literasi masyarakat adalah sebuah keharusan.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan secara hibrida oleh Komisi X DPR RI, Selasa (14/2/2022).
Tak hanya Perpusnas, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI juga turut hadir guna membahas secara lanjut mengenai sinergitas yang akan dijalin.
Secara garis besar ketiga lembaga ini memahami dengan sangat baik bahwa penciptaan SDM berkualitas dan berdaya saing harus dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa UNESCO tidak memiliki standar indeks literasi untuk masing-masing negara, karenanya Perpusnas menyusun indeks yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Dia pun menerangkan Perpusnas memiliki sebuah program prioritas nasional yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini selain mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat, namun juga memberikan pendampingan hingga pelatihan soft skills berbasis bahan bacaan ilmu terapan untuk menghasilkan barang dan jasa.
&ldquo;Perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena perpustakaan adalah bangku pendidikan terakhir yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan ilmu dan memperbaiki perekonomian keluarga,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas.
Menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan dan juga menciptakan serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, literasi tidak hanya membaca dan menulis, namun juga mencakup daya nalar dan kreativitas.
&ldquo;Literasi merupakan tema yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar,&rdquo; ungkap Anindito.
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi menjelaskan budaya literasi merupakan salah satu dimensi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan (IPK) yang diatur melalui tiga indikator yaitu kebiasaan membaca, mengakses informasi dan pengetahuan melalui internet, dan mengunjungi perpustakaan.
Dia juga memaparkan arah kebijakan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Adapun salah satu strateginya ialah peningkatan budaya literasi.
&ldquo;Meningkatkan budaya literasi ini mencakup di dalamnya kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi yang terakhir ini sedang dikembangkan Perpusnas dan hasilnya menurut kami sangat bagus, jadi kontekstual, perpustakaan bukan hanya tempat deposit buku namun betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menjadi nilai ekonomi,&rdquo; jelasnya.
Dari 53 anggota Komisi X DPR RI, perwakilan anggota yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi tinggi atas upaya yang telah dilakukan Perpusnas dalam mengembangkan literasi masyarakat Indonesia, meskipun hasil yang dicapai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
Anggota Fraksi PDIP, Rano Karno menekankan pembangunan manusia adalah priotitas utama. Untuk merealisasikannya, budaya literasi dan membaca masyarakat harus dibangun.
&ldquo;Saya tidak bisa mengatakan saya besar tapi saya bisa menjadi begini karena membaca,&rdquo; tegasnya.
Legislator Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi menyampaikan Perpusnas sampai detik ini telah mengerahkan seluruh upaya yang ada untuk menjawab pertanyaan masyarakat akan kebutuhan membaca dengan menghadirkan program TPBIS.
&ldquo;&rsquo;Ketika saya membaca, apa manfaatnya?&rsquo; pertanyaan itu dijawab oleh Perpusnas dengan menghadirkan TPBIS. Perpusnas sudah berkreasi sampai &lsquo;offside&rsquo;, saya mengapresiasi itu,&rdquo; ucapnya.
Senada, Legislator Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru juga sangat mendukung program TPBIS karena baginya literasi harus dapat menghasilkan suatu hal yang produktif hingga memiliki nilai ekonomi.
Dalam lima tingkatan literasi yang diusung Perpusnas, pada tingkatan pertama yakni kemampuan baca, tulis, hitung, dan pembentukan karakter. Anggota Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin sependapat untuk mendahulukan pendidikan karakter dibanding ilmu pengetahuan.
&ldquo;Pendidikan karakter harus didahulukan untuk menyelamatkan bangsa, sehingga kelak SDM kita betul-betul berilmu dan berkarakter,&rdquo; terangnya.
Kegiatan RDP ini merupakan tindak lanjut RDP Komisi X DPR RI dengan Perpusnas tanggal 24 November 2022.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Dukung Penuh Perpusnas, Komisi X DPR RI Kawal Perkembangan Literasi di Indonesia

Denpasar, Bali &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Salah satunya dengan penyediaan berbagai buku ilmu terapan untuk memandu masyarakat terutama generasi milenial dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan di Kota Denpasar dengan tema 'Literasi Berbasis Budaya', di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya, Selasa (18/10/2022).
"Kami mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Denpasar karena literasi dimaknai dengan kemampuan memproduksi barang dan jasa. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo agar membelanjakan APBN, APBD untuk produksi lokal. Sehingga ini dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan perekonomian kita," ungkap Syarif.
Syarif Bando menjelaskan, setiap individu membutuhkan literasi dari berbagai bidang. Jadi peningkatan literasi bukan hanya tugas Perpusnas saja tetapi seluruh komponen bangsa.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan, melalui kegiatan ini menjadi suatu motivasi untuk mewujdukan standarisasi indeks literasi di Kota Denpasar.
Lebih lanjut Wali Kota menjelaskan, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pujangga sastarawan Ida Pedanda Made Sidemen dalam buku Geguritan Selampah Laku memiliki pesan agar menanamkan diri dengan ilmu pengetahuan.
"Literasi menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan kita. Jika ingin hidup bermanfaat maka budaya literasi menjadi solusi dalam setiap kegiatan," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Denpasar mengukuhkan Ni Sagung Made Antari Agustini sebagai Bunda Literasi Kota Denpasar. Sekaligus meluncurkan layanan Perpustakaan Digital Jnana Yasa yang dapat diakses melalui laman pustakajaya.denpasarkota.go.id.
Sementara itu, Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Prof I Wayan Dibia mengatakan, kesenian menjadi salah satu potensi literasi budaya andalan kesenian. Kesenian meliputi seni pertunjukan, seni rupa, seni karawitan, seni rupa dan kriya.
"Dalam penyajiannya seni pertunjukan banyak didukung oleh unsur-unsur seni penunjang. Jika disajikan dengan baik dan benar, dapat merangsang para pemirsa untuk membaca dan menulis," katanya.
Menurutnya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai budaya adalah akibat rendahnya literasi budaya masyarakat.
Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menjelaskan, perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat.
"Perpustakaan berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Di perpustakaan dapat dilaksanakan kegiatan seni lainnya, sehingga perpustakaan akan lengkap ketika memenuhi kebutuhan masyarakat," jelasnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/ Hanna Meinita
&nbsp;

Denpasar, Bali - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia fully supports the Denpasar City Government's efforts to increase the community literacy index.
One of them is by providing various applied science books to guide the community, especially the millennial generation, in improving their welfare.
This was conveyed by the Head of National Library Muhammad Syarif Bando at the opening of the Talkshow on Increasing the Community Literacy Index for Welfare in Denpasar City with the theme 'Cultural-Based Literacy', in the Taksu Room of the Dharma Negara Alaya Building, Tuesday (18/10/2022).
"We appreciate the commitment of the Denpasar City Government because literacy is interpreted as the ability to produce goods and services. As stated by Mr. President Joko Widodo to spend the APBN and APBD for local production. So this can contribute to our economic growth," said Syarif.
Syarif Bando explained, every individual needs literacy from various fields. So increasing literacy is not only the task of National Library but all components of the nation.
The Mayor of Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, said that through this activity it became a motivation to realize standardization of the literacy index in the City of Denpasar.
The Mayor further explained, as expressed by one of the literary poets, Ida Pedanda Made Sidemen in the book Geguritan Selampah Laku, the message is to instill oneself with knowledge.
"Literacy is an important requirement in our lives. If we want to live a useful life, literacy culture is the solution in every activity," he explained.
On the same occasion, the Mayor of Denpasar confirmed Ni Sagung Made Antari Agustini as the Mother of Literacy for the City of Denpasar. At the same time launching the Jnana Yasa Digital Library service which can be accessed via the librajaya.denpasarkota.go.id page.
Meanwhile, Lecturer at the Indonesian Art Institute (ISI) Prof. I Wayan Dibia said, art is one of the mainstays of cultural literacy potential for art. Art includes performing arts, fine arts, musical arts, visual arts and crafts.
"In its presentation, many performing arts are supported by elements of supporting arts. If presented properly and correctly, it can stimulate viewers to read and write," he said.
According to him, many violations of cultural values ​​are the result of low cultural literacy in society.
Acting Deputy for Library Resource Development, Deni Kurniadi explained, libraries make a major contribution in building a knowledge society to foster reading traditions and culture in society.
"The library functions as a cultural center. In the library other artistic activities can be carried out, so that the library will be complete when meeting the needs of the community," he explained.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
Photographer: Ahmad Kemal/ Hanna Meinita

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Denpasar

Salemba, Jakartaâ€”Indeks Aktivitas Literasi Nasional pada 2019 menempatkan Provinsi Lampung pada peringkat lima terbawah dalam urusan literasi, yakni 30, 59. Hal ini membuat gusar pemerintah daerah Lampung. Segudang program literasi disusun sebagai amunisi guna mendongkrak peringkat literasi, salah satunya melalui program Bacakan Aku Buku. Program yang melibatkan peran aktif keluarga ini diinisiasi oleh Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal yang dikhususkan di masa pandemi.
Bunda literasi mencontohkan aktivitas literasi yang bisa dilakukan bersama anak dirumah. â€œAjak anak mengkreasikan masakan. Ajari mereka mengukur volume bahan-bahan yang akan dimasak sembari menginformasikan hidup empat sehat lima sempurna,â€ imbuhnya saat Webinar Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca, Selasa, (11/8).
Bunda literasi berpesan, di masa pandemi banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan orang tua untuk meraih momen kebersamaan dengan anak. Jangan terlalu sering membiarkan anak menonton audio visual, meskipun pada umumnya, anak-anak lebih menyukai tampilan visual lebih menarik daripada teks. Membaca buku merupakan kegiatan yang sederhana.
Â Ada satu cara yang bisa dipraktekkan siapapun, terutama para orang tua untuk mengajak anak-anak mencintai buku, yakni metode read a loud. Read a loud merupakan cara simple untuk membacakan buku kepada anak secara konsisten, terus menerus, sehingga anak akan terbiasa menyimak dan tertarik untuk mencintai buku sedari dini. â€œRead a loud bukan metode menyelesaikan satu buku dengan cepat tetapi metode untuk menikmati proses tanya jawab ketika proses read a loud dilakukan,â€ tambah Bunda Literasi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Bunda Literasi Lampung Kenalkan Program Bacakan Aku Buku di Masa Pandemi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Barus, Sumatera Utara.
 
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Perpusnas dengan STAIB di sela-sela Seminar Nasional Barus: Refleksi Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama di Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Kamis (8/8/2024).
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan Barus sebagai destinasi wisata religi yang diakui, serta memperkuat posisinya sebagai titik nol peradaban Islam di nusantara. 
 
"Ini adalah langkah penting dalam memastikan Barus tidak hanya dikenal sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga sebagai pusat kajian dan studi yang akan mendukung keberlanjutan sejarah dan peradaban Islam di Indonesia," ujar Adin.
 
Deputi mengapresiasi inisiatif Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) yang mencanangkan pembangunan kampus STAIB pada tanggal 2 Agustus 2024. 
 
"Inisiatif ini adalah langkah penting untuk menjadikan Barus sebagai pusat studi sejarah peradaban Islam dan studi agama-agama, serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia," ungkapnya.
 
Penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2017, lanjutnya, menegaskan kembali peran penting daerah ini dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ini menandai Barus sebagai pintu masuk awal agama Islam di Indonesia. 
 
"Penelitian arkeologis yang dilakukan oleh EFEO dan AREKENAS juga menguatkan posisi Barus sebagai pusat awal peradaban Islam di Nusantara," lanjutnya.
 
Ketua Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung mengatakan STAIB hadir untuk mengangkat kembali Barus ke panggung internasional sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di masa lalu serta menjadi mercusuar pendidikan di Indonesia.
 
"STAIB saat ini memiliki dua program studi, yaitu Sejarah Peradaban Islam dan Studi Agama-Agama, yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada putra-putri Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara," katanya.
 
Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan Perpusnas merupakan langkah strategis dalam mengembangkan literasi sejarah dan moderasi beragama di Barus. 
 
&ldquo;Kerjasama ini diharapkan dapat memperkenalkan Barus ke dunia internasional sebagai pusat sejarah dan peradaban Islam di Nusantara. Kami pun telah menyiapkan lahan untuk dapat dibangun perpustakaan&rdquo; imbuhnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan untuk menciptakan peradaban yang berkesejahteraan, perlu adanya investasi dalam Pendidikan dan pengembangan manusia.
 
"Kehadiran STAIB ini sebagai contoh nyata dari upaya untuk mengawal peradaban melalui Pendidikan. Ilmu lebih berharga dibandingkan harta, karena ilmu dapat melestarikan dan memperluas harta serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat," ungkapnya.
 
Sekjen menegaskan moderasi beragama bukan berarti moderasi agama itu sendiri, karena agama sudah memiliki landasan yang kuat dalam ajarannya. 
 
"Moderasi beragama lebih merujuk pada bagaimana seseorang mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dengan cara yang toleran, menghormati budaya lokal, dan memiliki komitmen kebangsaan," tegasnya.
 
Selain itu, dia berharap agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dalam pendidikan dan moderasi beragama.
 
"Semoga kita semua dapat terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan dan moderasi beragama untuk menciptakan peradaban yang lebih baik," harapnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aji Anwar / Andri TK / Andini

Perpusnas dan STAIB Jalin Kerja Sama Menguatkan Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama

Jakartaâ€”Perpustakaan di Indonesia yang sudah terbentuk, sebaiknya memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 ayat 3 huruf e.
Untuk itu, Perpusnas melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Dalam pendataan tersebut, Perpusnas menerbitkan nomor pokok perpustakaan (NPP) untuk perpustakaan yang telah melaporkan ke aplikasi.
Dalam webinar Sosialisasi Aplikasi Pendataan Berbasis Wilayah khusus untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, menyatakan NPP adalah kode unik yang menjadi identitas suatu perpustakaan sehingga harus dimiliki setiap perpustakaan di Indonesia.
â€œNPP merupakan pemberian kode identitas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia, di bawah koordinasi Perpusnas berdasarkan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kode jenis perpustakaan, status perpustakaan, dan nomor urut perpustakaan,â€ jelasnya saat memberikan sambutan secara virtual pada Jumat (25/2/2022).
Pendataan perpustakaan berbasis wilayah merupakan upaya Perpusnas dalam memperbaiki tata kelola data untuk terciptanya satu data perpustakaan. Pengintegrasian data seluruh jenis perpustakaan, dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Selain itu, dia menambahkan, data perpustakaan yang valid dan terbaru ini, akan dijadikan sebagai salah satu data dukung di dalam pembuatan berbagai kebijakan di bidang perpustakaan. Data akan digunakan sebagai masukan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Dia berharap para pustakawan dan tenaga perpustakaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik selaku admin aplikasi pendataan maupun pengelola perpustakaan. Dengan begitu, seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia dapat terselenggara sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Sebelumnya pada 8 Februari 2022, Perpusnas telah meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Pada saat peluncuran, telah dilakukan sosialisasi untuk admin perpustakaan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Pada hari ini, dilakukan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah untuk perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi. Aplikasi ini merupakan pengembangan dan penggantian dari aplikasi NPP sebelumnya. Perpustakaan yang telah memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan.
Salah satu tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.Â 
Reporter: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Wakil Wali Kota Padang Panjang dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota: Perpustakaan Harus Menjadi Prioritas

Dukung Penuh Perpusnas, Komisi X DPR RI Kawal Perkembangan Literasi di Indonesia

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Denpasar

Bunda Literasi Lampung Kenalkan Program Bacakan Aku Buku di Masa Pandemi

Perpusnas dan STAIB Jalin Kerja Sama Menguatkan Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama

Pendataan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan PT, Dukung Terciptanya Satu Data Perpustakaan Â