Bandar Lampung, Lampung--Mengatasi literasi bukan soal yang mudah. Padahal esensi dari literasi amatlah penting. Pengukuhan Bunda Literasi diharapkan bisa memunculkan optimisme baru, selain keragaman komunitas literasi yang menjamur di Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Halim menyampaikan hal tersebut pada kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa, (8/10).
Di Lampung, diakui Wagub, para komunitas literasi tidak pernah kehabisan akal memperjuangkan budaya membaca dan literasi di masyarakat. Ada yang menggunakan motor, ontel, hingga gerobak cendol sebagai medium penyampaian informasi dan pengetahuan.
"Pengalaman saya sewaktu menjadi Wakil Bupati, tiap desa disediakan anggaran percepatan literasi. Namun, masih ada saja yang bertanya untuk apa mengganggarkan perpustakaan di zaman sekarang. Sinis tapi itulah faktanya," ungkap Chusnunia di hadapan ratusan peserta Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca.
Rupanya, tidak mudah bicara pentingnya perpustakaan, apalagi di era disrupsi danÂ  informasi yang masif. Padahal esensi dari memperjuangkan literasi adalah memperjuangkan peradaban. Efeknya sangat besar dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. "Kalau tidak diperjuangkan, maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan segitu-gitu saja. Dan cara yang paling mudah mendongkrak SDM yah dengan literasi, " jelas Wagub.
Gubernur, lanjutnya, telah menginstruksikan untuk membangun perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini yang sarat dengan kaum milenial. Bahkan, nantinya akan disediakan working space. "Itu sudah menjadi visi gubernur," tandas Wagub.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan
Â

Wagub Lampung : Lampung Siapkan Perpustakaan Milenial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pasalnya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat Â deposit yang hanya melayani buku, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Ada tiga peran perpustakaan dalam pembangunan nasional. Pertama,Â  peran perpustakaanÂ  sebagai pusat ilmu pengetahuan bisa melahirkan inovasi maupun kreativitas. Kedua, peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berbasis literasi. Dan yang terakhir peranÂ  perpustakaan sebagai pusat kebudayaan.
â€œPerpustakaan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan sekolah. Yang membedakan, perpustakaan bisa dimanfaatkan siapa saja, mulai dari balita hingga lansia. Untuk itu perpustakaan harus mengembalikan marwahnya, sebagai wahana belajar sepanjang hayat,â€ tutur Kepala BidangÂ  Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto, dalam paparan Kebijakan RPJMN Perpustakaan 2020-2024, Rabu (31/07).
Dijelaskan, sesuai arahan Presiden dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, perpustakaan memiliki peran dalam peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya di bidang ekonomi, perpustakaan dapat mensejahterakan masyarakat melalui kemampuan literasi. Hal ini kadang tidak disadari pustakawan.
â€œMaka dari itu, dalam mekanisme perencanaan, penganggaran pengembangan dan pembangunan perpustakaan, kami mengajak perpustakaan untuk terus berinovasi, mengingat perpustakaan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan sampai ke seluruh pelosok negeri. Kemampuan mengakses informasi inilah merupaka kunci untuk mewujudkan kesejahteraan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Raden Raditya

Tiga Peran Perpustakaan Dalam Pembangunan Nasional 

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
&nbsp;

Peepustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Gramedia Writes and Readers ForumÂ  (GWRF) 2019 resmi dibuka hari ini, Jumat (1/8). Acara yang digelar kali kedua tersebut diselenggarakan di Perpustakaan Nasional. Sebanyak 45 penulis dihadirkan dalam event ini.
Direktur Publikasi dan Edukasi Gramedia, Suwandi S. Brata, menyampaikan apresiasi kepada Perpusnas atas dukungan yang diberikan pada GRWF 2019. â€œTema besar yang diangkat dalam GRWF tahun ini adalah Literacy in Diversity,â€ jelasnya. Dengan tema ini, Suwandi berharap bahwa perbedaan yang menjadi keunikan bangsa Indonesia dapat memperkaya literasi masyarakatnya.
Indonesia dikenal sebagai salah negara dengan tingkat perbedaan suku, budaya, dan bahasa tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik pernah merilis data bahwa 1.331 suku hidup di Indonesia, dan sebanyak 662 bahasa teridentifikasi menurut Badan Bahasa. Demi menjaga keragaman dan keutuhan, maka diperlukan tingat literasi yang baik.
Event yang diprakarsai Gramedia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional adalah upaya kecil menjaga persatuan dalam keberagaman. Ajang ini merupakan forum tatap muka, interaksi, diskusi, dan sharing antara penulis dan pembaca. GWRF digelar selama tiga hari pada 2-4 Agustus di Perpusnas, menargetkan 3.000 peserta yang datang menyaksikan.
Sebanyak 45 penulis buku dan pemateri profesional dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan sharing praktek nyata dunia keliterasian. Sederet penulis kenamaan, seperti Fiersa Besari, Ayu &amp; Ditto, Aan Masnyur, Sapardi Djoko Damono, Rintik Sedu, A. Fuadi, Budiman Sudjatmiko, Maman Suherman, Ayu Utami, dan lainnya. Taalkshow dan workshop dari tiap penulis mengusung ragam tema khas milenial, budaya dan sastra, hingga spiritualitas, tambah Suwandi.
Reportase : Eka Purniawati/Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Gramedia Writers and Readers Forum 2019 : Literasi Dalam Keragaman

Senayan, Jakarta&mdash;Komisi X DPR-RI kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa, (24/1). Sidang RDP dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).
Dalam kesempatan awal, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando memaparkan bahwa dari alokasi anggaran 2016 sebanyak Rp 627.698.356.000, Perpusnas berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 616.824.923.125.
Namun, dari hasil penyerapan tersebut masih menyisakan beberapa masalah pada APBN-P 2016, diantaranya bantuan buku siap layan untuk perpustakaan kabupaten/kota, dan infrastruktur TIK untuk gedung layanan baru Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. &ldquo;Solusinya, kami anggarkan kembali di 2017 melalui optimalisasi anggaran 2017,&rdquo; terang Kepala Perpusnas.
Sedangkan, dari pengajuan rencana anggaran (RA) 2017 sebesar Rp 462.467.377.000, sebagian besar diperuntukkan untuk alokasi anggaran berdasarkan fungsi, yakni program pengembangan perpustakaan senilai Rp 399.330.632.000. Program pengembangan perpustakaan merupakan bagian dari program prioritas Revolusi Mental yang menjadi fokus dari era Presiden Jokowi dimana mencakup jumlah perpustakaan yang harus dibina, dan jumlah bantuan perpustakaan keliling.
Untuk pengembangan perpustakaan desa, Perpustakaan Nasional akan melakukan sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk pengadaan mobil perpustakaan keliling (MPK), di 2017 Perpusnas merencanakan 100 unit untuk stimulan di 34 provinsi dan 66 kabupaten/kota.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

RDP Komisi X DPR-RI dengan Perpusnas

Jakarta - Tugas utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI adalah menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Perpusnas hadir dengan UU Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan revisi sekaligus pengganti UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR). Dalam rangka hari jadi Perpusnas ke-41, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas menyelenggarakan talkshow bertema â€œPraktik Baik Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekamâ€ secara daring pada Selasa (25/5/2021) untuk melihat pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 dari sudut pandang narasumber yang berasal dari latar belakang profesi yang berbeda.
Publishing &amp; Education Director Kompas Gramedia, Wandi S. Brata mengatakan bahwa Kompas Gramedia bersama 6 penerbit buku dan lebih dari 120 jaringan toko di seluruh Indonesia menyediakan produk literasi bermutu dan sejumlah produk lainnya untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan Kompas Gramedia untuk menyosialisasikan UU SSKCKR adalah dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang UU tersebut kepada para penulis pada kegiatan Writers Gathering yang diselenggarakan setiap tahunnya.
â€œKeberadaan UU SSKCKR ini perlu disambut dengan gembira karena nantinya Perpusnas bisa menjadi pusat dari seluruh khasanah budaya bangsa dan kita jadi tahu tempat di mana bisa dengan mudah mencari sumber-sumber untuk pembelajaran. Tidak lupa Perpusnas juga kelak menjadi wadah agar anak cucu kita di masa depan tetap bisa menemukan karya lama terbitan Gramedia,â€ jelas Wandi.
Menghadirkan juga perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang mendistribusikan sekitar 95% dari musik yang dijual di Indonesia, Braniko Indhyar, membeberkan bahwa karya rekaman haknya dilindungi hanya selama 50 tahun namun setelahnya tidak diketahui hak tersebut milik siapa, untuk itu UU SSKCKR sangat penting bagi para produser lagu.
â€œASIRI ditunjuk asosiasi label seluruh dunia untuk mengeluarkan ISRC (International Standard Recording Code) semacam nomor induk lagu agar bisa dienali ketika diupload ke digital service provider. Kami mengakomodir perusahaan rekaman yang meminta ISRC sekaligus mewajibkan mereka untuk menyimpan hasil rekamannya ke Perpusnas,â€ ungkapnya.
Braniko berharap dengan adanya UU SSKCKR bisa melestarikan master rekaman karena itu adalah aset yang paling penting bagi para perusahaan rekaman. â€œPeran Perpusnas penting sekali, maka dari itu para produser harus memahami UU ini,â€ lanjut Braniko.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, Monika Nur Lastiyani, mengungkapkan tujuan UU SSKCKR adalah mewujudkan dan melestarikan koleksi nasional sebagai budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, disamping itu juga sebagai penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia.
â€œHarapan utama kami adalah adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan UU SSKCKR ini, kami akan melakukan upaya seoptimal mungkin untuk merealisasikannya. Kami juga berharap ada kerjasama atau kolaborasi yang harmonis dengan Perpusnas terkait data penerbit yang meminta ISBN setiap bulannya,â€ harapnya.
Sebagai narasumber terakhir, Aktris dan Penulis, Oki Setiana Dewi mengakui betapa pentingnya peran Perpusnas dalam upaya melestarikan karya anak bangsa. â€œBuku saya yang judulnya Melukis Pelangi: Catatan Hati Oki Setiana Dewi ini sudah tidak ada dimana-dimana, bahkan di penerbitnya tidak ada tapi di Perpusnas masih ada, masyaAllah,â€ paparnya.
Oki pun menutup talkshow ini dengan membagikan sedikit pengalaman dan harapannya untuk Perpusnas, â€œDi Jerman, museum dan perpustakaan menjadi tempat favorit bagi masyarakat setempat karena di sana dibuat acara-acara yang menarik setiap minggunya. Nah, mungkin kedepannya hal itu bisa diadaptasi oleh Perpusnas dan perpustakaan yang ada di Indonesia misalnya dengan menggandeng penulis, influencer atau public figure yang sudah pernah menulis untuk sharing pengalaman menulis mereka. Dengan demikian harapannya perpustakaan bisa menjadi tempat favorit bagi masyarakat,â€ tutupnya.
Â 
Reporter: Basma Sartika

Pentingnya UU SSKCKR sebagai Upaya Melestarikan Karya Anak Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Selain karena memiliki manfaat yang luar biasa, perpustakaan juga menjadi tolak ukur dari peradaban bangsa. Disampaikan oleh Wakil Ketua DRPD Kota Salatiga, Saiful Mashud, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Harus kami sampaikan bahwa minat baca di Kota Salatiga luar biasa karena ada lebih dari 1.000 pengunjung setiap harinya. Akan tetapi, kami merasa masih harus perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah kami kepada masyarakat," ungkap Saiful.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi keinginan pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerahnya. Menurutnya peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada literasi yang merupakan kedalaman akan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
"Peradaban suatu bangsa dapat berkembang dengan baik apabila empat tingkat literasi diterapkan, yakni kemampuan dalam mengumpulkan sumber bacaan, memahami apa yang tersirat dan tersurat, mengemukakan ide dan gagasan, serta menciptakan barang dan jasa yang bermutu," terang Kepala Perpustakaan Nasional.
Seperti diketahui, Salatiga adalah kota kecil yang berada di tengah Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 197.000 orang dan memiliki luas wilayah sebesar 56.789 km2.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Tolak Ukur Sebuah Peradaban Bangsa