Salemba, Jakarta &ndash; Pustakawan pernah dideklarasikan menjadi salah satu profesi yang hilang. Untuk itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando mengimbau seluruh pustakawan untuk menjadi profesional agar selalu dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat.
&ldquo;Itu pernah dideklarasikan, salah satu profesi yang hilang adalah pustakawan tapi saya pastikan kalau kita profesional sampai kapan pun pustakawan akan dibutuhkan,&rdquo; ucapnya.
Indonesia akan menjadi negara strategis di masa mendatang, bukan karena memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, melainkan memiliki sumber daya alam (SDA) terkaya di dunia.
Sebagai pelayan ilmu pengetahuan, Kepala Perpusnas menyatakan pustakawan harus mampu menghimpun seluruh pengetahuan yang berserakan dan menjadikannya ke dalam berbagai jenis paket informasi sesuai kategori kebutuhan masyarakat.
&ldquo;Dari zaman batu tulis, cetak, elektronik, hingga media sosial saat ini, fungsi pelayanan pengetahuan tidak pernah berubah. Dunia memang mengalami perubahan dan kita tidak boleh menghindari perubahan tersebut karena hanya mereka yang mampu melakukan penyesuaian yang akan bertahan,&rdquo; ungkap Syarif Bando.
Lebih lanjut dia berharap perpustakaan dapat menjadi ruang terbuka ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan manusia unggul dan cerdas, karena dia percaya manusia yang cerdas akan sejahtera. Selain itu, pustakawan harus menjadi yang terdepan untuk menjelaskan masa depan dari setiap perubahan yang ada.
Menutup sambutannya, Kepala Perpusnas menegaskan bahwa pustakawan merupakan sebuah profesi mulia karena akan terus melayani pengetahuan kepada masyarakat, mengingat dunia terus berkembang dan memunculkan inovasi baru dalam segala aspek kehidupan.
&ldquo;Mari kita bantu mereka melalui tindakan yang kita lakukan, ucapan yang kita lontarkan, dan tanggung jawab yang kita berikan. Kita perlu membangun budaya melayani atas penguasaan bidang teori yang kita miliki, karena ada jutaan referensi di belakang kita,&rdquo; pungkasnya.
Upacara bendera dalam rangka hari jadi Perpunas ke-43 dilaksanakan di lapangan parkir Gedung Perpusnas Salemba, Rabu (17/5/2023). Upacara diikuti oleh seluruh pegawai dengan mengenakan busana adat nusantara.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin dan Andri Tri Kurnia

Peringatan HUT ke-43 Perpusnas: Pustakawan Harus Profesional

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemiÂ virus Corona, pelaksanaan musrenbangnas dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi membuka langsung kegiatan ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas secara virtual tidak mengurangi keterlibatan kepada daerah dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat.
"Musrenbangnas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini virtual. Cara baru meresponÂ e-governmentÂ dan dukungan strategis yang berkembang," kata Suharso dalam video conference, Jakarta, Kamis (30/4).
Musrenbangnas 2020 dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Suharso menceritakan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada pelaksanaan RPJMN di 2020. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka ekonomi makro.
Tema RKP 2020 mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
"Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional, berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025 koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam di tahun 2020," jelasnya.
Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk itu. RKP 2021 mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," ungkapnya.
"Penanganan COVID-19 dengan mempertimbangkan asumsi bahwa pandemi COVID-19 Insya Allah bisa berakhir dalam waktu tidak lama lagi pada tahun 2020 ini. Skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021," jelasnya.
Pada RKP 2021, Suharso menyatakan ada tujuh agenda prioritas nasional yaitu,Â pertamaÂ ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.Â Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.Â Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.Â Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.Â Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Pascamengikuti Musrebangnas, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando segera menindaklanjuti yang sudah menjadi arahan Bappenas dengan tiga kebijakan, yakni memperbaiki sistem kesehatan di lingkungan Perpusnas, memperbanyak koleksi-koleksi tentang herbal, dan mewujudkan Perpusnas sebagai Big Data.
â€œBig Data yang dimaksudkan adalah fokus menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan,â€ pungkas Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Tindaklanjuti Arahan Musrenbangnas 2020, Perpusnas Rumuskan 3 Kebijakan 

Banda Aceh,- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memberikan dukungan pada upaya Arsip Nasional (ANRI) membangun Pusat Studi Arsip Kebencanaan di Aceh dalam rangka memberikan sarana edukasi masyarakat terkait literasi kebencanaan.
Posisi Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana mengharuskan Indonesia bersiap diri dalam menghadapi berbagai bencana yang bisa muncul kapan saja. Salah satu dilakukan dengan membangun budaya literasi masyarakat tentang kebencanaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan upaya yang digagas oleh ANRI untuk membangun pusat studi arsip kebencanaan ini mendorong berbagai pihak untuk dapat menyiapkan berbagai referensi pengetahuan terkait bencana. Selain itu juga sebagai jalan menjelaskan kepada masyarakat tentang gejala bencana yang bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh dunia.
â€œDi perpustakaan nasional banyak sekali naskah yang menjelaskan tentang kebencanaan ini. Yang paling penting bagaimana masyarakat dapat mendapatkan pelajaran serta edukasi tentang gejala bencana alam khususnya,â€ ungkapnya pada Seminar Nasional â€œMenuju Pusat Studi Arsip Kebencanaan Duniaâ€, Jumat (22/10/2021) yang digelar secara hybrid.
Menurut Syarif Bando di Perpusnas sendiri bahan Pustaka terkait kebencanaan terdiri dari berbagai macam mulai dari manuskrip, buku langka, buku elektronik, artikel, dan surat kabar. Contohnya Naskah Bugis (Kutika), Naskah Melayu, Naskah Jawa (Palilindon, Pararaton, Babad Momana dan Sengkala) yang berisi cerita bencana di masa lalu.
Lebih lanjut Syarif Bando menuturkan yang paling penting dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang kesadaran bencana adalah bagaimana setiap kejadian terkait bencana ditulis atau dibukukan.
â€œPenulisan terus dilakukan dari gejala-gejala alam yang terjadi sehingga menambah banyak referensi. Karena masih sulit menemui buku-buku yang memang berkualitas di bidang itu. Di mana secara itu berkaitan dengan kemampuan bangsa kita untuk mempersiapkan peralatan terkait pengendalian berbagai bencana yang mungkin timbul,â€ pungkasnya.
Kepala ANRI Imam Gunarto peresmian Pusat Studi Kebencanaan di Aceh sengaja melibatkan berbagai pihak seperti Perpusnas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Universitas Syiah Kuala (USK), serta Pemerintah Daerah Aceh agar menjadi tanggung jawab bersama.
â€œArsipnya sudah ada, sumbernya sudah ada, dukungan politik sudah ada, biaya sudah ada, peralatan sudah ada, gedung sudah ada. Selanjutnya apa? Yaitu untuk membangun kesadaran bersama di seluruh dunia,â€ tegas Imam.
Imam berharap hadirnya Pusat Studi Kebencanaan ini akan memberikan banyak dampak pada beberapa sektor seperti sosial dan pariwisata dengan banyaknya orang yang akan datang untuk belajar tentang kebencanaan. â€œKarena kita bangsa yang mudah lupa, pusat studi ini merupakan suatu upaya memperpanjang ingatan kita tentang kebencanaan,â€ pungkas Imam.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang pada masa munculnya bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 silam menjadi Koordinator penyusunan cetak biru Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias menceritakan pengalaman terkait penyelamatan arsip di kala itu.
â€œSaya saat itu juga membantu ANRI menyelamatkan arsip-arsip yang terkena Tsunami. Terutama arsip penting saat itu,â€ ungkap Bima Haria.
Bima Haria mengungkap ide pembangunan Pusat Studi Kebencanaan ini sudah muncul sejak 2005. Menurut Haria masyarakat merupakan pihak yang dinilai perlu menerima informasi terkait kebencanaan agar menjadi paham dan bereaksi secara cepat ketika terjadi bencana.
â€œPusat Studi Kebencanaan itu tidak bersifat materi statis tapi justru yang dinamis. Yang bisa dimengerti, diakses, dan dipelajari orang seluruh dunia. Jadi tidak hanya arsip statis tapi juga arsip digital yang bisa diakses,â€ imbuhnya.
Lebih jauh Bima Haria menyebutkan bahwa sebagai negara rawan bencana Indonesia masih kurang memberikan respons terkait kesiapan menghadapi bencana. Pusat studi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan sarana literasi masyarakat tentang hidup di kawasan rawan bencana.
Rektor USK Samsul Riza yang juga hadir menjadi narasumber mengatakan kesiapan USK mendukung untuk melestarikan arsip-arsip terutama terkait kebencanaan.
â€œKami siap berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya pusat studi ini terus dapat berkiprah sehingga perlu penelitian lanjutan. Tidak hanya terkait tsunami tapi juga bagaimana penanganan pandemi di Aceh misalnya bisa ada juga di pusat studi. Ataupun juga kejadian lain yang langka,â€ pungkas Samsul.
Sebelumnya, Pusat Studi Kebencanaan telah diresmikan pada Kamis (21/10/2021) di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Kemayoran, Jakarta &ndash; Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
 
"Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran, dan pascapandemi keluhan utama yang muncul adalah kurangnya solusi bagi mereka yang terdampak PHK. Banyak diantara mereka yang memiliki keterampilan, namun tidak dapat membangun usaha baru menjadi tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.
 
Sebagai solusinya, perpustakaan hadir dengan menyediakan informasi dalam bentuk cetak maupun online. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan tutorial, pelatihan dan pendampingan.
 
"Melalui TPBIS, perpustakaan berupaya meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan," lanjutnya.
 
Dia mengatakan,&nbsp; paradigma TPBIS tidak lagi memandang perpustakaan sebagai entitas eksklusif, tetapi lebih mengedepankan inklusi. 
 
Menurutnya, tingkat kecerdasan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca, tetapi juga oleh kemampuan dalam melanjutkan kesejahteraan dan menjalin kesetaraan dengan negara-negara maju.
 
"Stakeholder meeting ini dilaksanakan sebagai tahapan dari program TPBIS, dimana kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maupun kementerian terkait," ungkapnya.
 
Plt Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas RI Didik Darmanto mengatakan literasi memiliki peran penting dalam upaya transformasi Indonesia.
 
"Literasi mendukung transformasi sosial sekaligus memperkuat ketahanan landasan transformasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi," katanya.
 
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya perpustakaan, baik perpustakaan umum di kabupaten/kota maupun provinsi, hingga tingkat terbawah di desa, merupakan wadah transformasi yang akan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada.
 
"Kami meyakini bahwa di desa itu banyak potensi baik, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, yang menjadi persoalan selama ini bahwa potensi tersebut belum digali dan dikembangkan secara optimal," jelasnya.
 
Lektor Kepala STF Driyarkara Augustinus setyo Wibowo mengatakan bahwa membaca memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dengan peningkatan kehidupan masyarakat. 
 
Namun, rata-rata jumlah buku yang dibaca masyarakat Indonesia masih rendah dengan Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun.
 
"Stigma mengenai rendahnya minat baca buku ini akan membuat daya saing kita rendah, indeks pembangunan juga rendah, dan akhirnya inovasi masyarakat juga rendah," katanya.
 
Namun sayangnya, lanjutnya, minat baca bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. "Maka menjadi tugas kita bersama bagaimana memunculkan minat baca di lingkungan kita," lanjutnya.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengatakan dengan TPBIS menjadikan perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman.
 
"Dalam konsep transformasi perpustakaan ini diperlukan penguatan kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Jadi perpustakaan berperan sebagai inkubasi entrepreneur yang dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan potensi yang ada," katanya.
 
Sementara itu, Syafri warga Indramayu merasakan manfaat dari program TPBIS. Syafri mengatakan berkat fasilitas yang diberikan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Indramayu membuatnya dapat menghasilkan uang.
 
"Saat itu saya mengikuti pelatihan menulis dari google secara online di Perpustakaan Indramayu, setelah itu alhamdulillah ternyata menghasilkan rupiah, dan ini saya gunakan untuk kuliah S1 di jurusan pendidikan TIK," urainya.
 
Setelah lulus, Syafri pun mendirikan perusahaan dengan merekrut adik tingkatnya semasa SMK. Hingga saat ini, ia terus melanjutkan pendidikannya di tingkat S2.
 
"Peran perpustakaan buat saya luar biasa. Bahkan saat ini, saya juga berkontribusi dengan&nbsp; mengajar kelas koding di Perpustakaan Indramayu," pungkasnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengukuhkan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) periode 2023-2025 terpilih hasil Musyawarah Nasional FPUI Tahun 2022, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat dukungan stakeholder dalam melaksanakan replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas/Aji

TPBIS Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Singapura â€“ Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) atau Sidang Kepala Perpustakaan Nasional se-Asia dan Oceania menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah berikutnya pada tahun 2020 mendatang. Penyelenggaraan CDNL-AO pada tahun ini bertempat di The National Library Board (NLB) pada Kamis (21/2). CDNL-AO pada tahun 2019, memperingati ulang tahun ke 40 sejak pertama kali diadakan pada tahun 1979. Sekitar 20 negara di seluruh wilayah Asia dan Oceania berpartisipasi dalam pertemuan ini meliputi Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Fiji, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Singapore, Thailand, Viet Nam.
Sidang kali ini membahas bagaimana rencana serta peran strategis perpustakaan di 40 tahun yang akan datang di negara Asia dan Oceania.Â  Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pandangan bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadapi isu-isu serta menjalankan program strategis perpustakaan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta implementasi big data untuk layanan perpustakaan yang lebih baik.
Sidang CDNL-AO menghasilkan banyak sekali penawaran-penawaran kerjasama yang ditawarkan, salah satunya adalah China Silk Belt Initiative. China Silk belt initiative merupakan program rintisan China untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, inisiatif ini telah berubah menjadi slogan yang luas untuk menggambarkan hampir semua aspek keterlibatan Cina di luar negeri.Â  Belt and Road, atau yi dai yi lu, adalah â€œjalan sutra abad ke-21,â€ yang terdiri dari â€œsabukâ€ koridor darat dan â€œjalanâ€ maritim dari jalur pelayaran. Dari Asia Tenggara ke Eropa Timur dan Afrika, Belt dan Road mencakup 71 negara yang menyumbang separuh populasi dunia dan seperempat dari PDB global.
Pandangan Muhammad Syarif Bando yang disampaikan pada forum internasional tersebut menjelaskan tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan Nasional yang berdiri pada tahun 17 Mei 1980 yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah di bidang perpustakaan. Pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional melakukan sensus untuk mengetahui jumlah total perpustakaan di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 164.576 Perpustakaan yang menempatkan Indonesia sebagai perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah India.
Menghadapi era industri 4.0 dan Society 5.0, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengembangkan perpustakaan digital melalui iPusnas yang merupakan aplikasi di perpustakaan dimana pengguna dapat membaca dan berinteraksi dengan orang-orang seperti halnya di media sosial. Aplikasi ini menggunakan Digital Right Management yang memungkinkan penulis, penerbit, dan pembaca untuk saling terhubung dan menciptakan ekosistem teknologi untuk beradaptasi dengan Â di era industri 4.0 dimana artificial intelligent dan big data sangat penting. Sampai sekarang ipusnas memiliki lebih dari 40.000 judul dan 600.000 eksemplar dan sangat aksesibel bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti turut menyampaikan, Perpustakaan Nasional Indonesia akan terus mendekatkan layanan ke masyarakat dan memberikan bimbingan untuk Perpustakaan Umum melalui stimulus dalam bentuk Mobil Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Sepeda motor serta berusaha mengubah citra Perpustakaan dengan melalui duta baca Indonesia Najwa Shihab sebagai influencer di masyarakat yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat menyenangkan untuk belajar, berbagi pengalaman dan keterampilan. Ditambah lagi pegiat literasi di masing-masing daerah memiliki ide-ide kreatif dalam mendekatkan perpustakaan ke masyarakat seperti Motor Pustaka, Ojek Pustaka, Perahu Pustaka, Kuda Pustaka, Gerobak Pustaka, Kereta Pustaka, Pedati Pustaka, Becak Pustaka, Sepeda Pustaka, Ransel Pustaka hingga Noken Pustaka.
Dalam kesempatan tersebut, Perpustakaan Nasional RI diwakili Muhammad Syarif Bando dengan The National Library Board (NLB) Singapura diwakili Elaine Ng menandatangani kesepahaman bersama terkait kolaborasi pengetahuan tentang koleksi perpustakaan yang berhubungan dengan sejarah, budaya atau warisan negara pihak lain atau negara-negara lain yang berada dalam kepentingan penelitian termasuk berbagi informasi katalog. Pertukaran yang mungkin mencakup mata pelajaran seperti administrasi, koleksi pengembangan dan manajemen, konservasi dan pelestarian, kurator, pameran desain, teknologi informasi serta Riset dan publikasi kelembagaan.
Â 
Reportase : Irhamni Ali dan Arwan Subakti

Indonesia, Tuan Rumah Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) Tahun 2020

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Selain karena memiliki manfaat yang luar biasa, perpustakaan juga menjadi tolak ukur dari peradaban bangsa. Disampaikan oleh Wakil Ketua DRPD Kota Salatiga, Saiful Mashud, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Harus kami sampaikan bahwa minat baca di Kota Salatiga luar biasa karena ada lebih dari 1.000 pengunjung setiap harinya. Akan tetapi, kami merasa masih harus perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah kami kepada masyarakat," ungkap Saiful.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi keinginan pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerahnya. Menurutnya peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada literasi yang merupakan kedalaman akan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
"Peradaban suatu bangsa dapat berkembang dengan baik apabila empat tingkat literasi diterapkan, yakni kemampuan dalam mengumpulkan sumber bacaan, memahami apa yang tersirat dan tersurat, mengemukakan ide dan gagasan, serta menciptakan barang dan jasa yang bermutu," terang Kepala Perpustakaan Nasional.
Seperti diketahui, Salatiga adalah kota kecil yang berada di tengah Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 197.000 orang dan memiliki luas wilayah sebesar 56.789 km2.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Tolak Ukur Sebuah Peradaban Bangsa