Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Kehadiran Duta Baca Indonesia (DBI) harus dapat memberikan impact atau dampak bagi masyarakat Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan DBI dibutuhkan untuk mengubah pola pikir dalam membaca dan menulis. Kehadiran DBI harus berdampak terutama saat bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah. Kerja DBI dinilai berat karena harus memastikan masyarakat menerima informasi baru melalui aktivitas dan gerakannya.
&ldquo;Kita berada pada suatu era yang namanya ledakan informasi. Kalau hari ini ditaksir satu juta informasi lahir dalam satu hari, itu ditaksir minimal, dan kita hanya dapat satu, berarti kita ketinggalan 999.999 informasi. Karena itu, gerakan Duta Baca Indonesia untuk memastikan orang berada dalam ruang yang terkonfirmasi dengan dunia yang baru,&rdquo; urainya dalam penandatanganan Kontrak Kerja antara Perpusnas dan DBI, Gol A Gong yang diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 11, Jakarta, pada Rabu (25/1/2023).
Kepala Perpusnas menambahkan, melalui gerakannya, DBI dapat mendobrak pola pikir masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyiapan bahan bacaan.
Ditegaskan, DBI mewakili negara dalam setiap kunjungan. Pada tahun ini, DBI diharapkan meningkatkan kualitas kegiatannya. Pendeklarasian duta baca merupakan dukungan yang berharga bagi Perpusnas.
&ldquo;Karena itu saya harap pejabat lainnya juga aktif untuk mendorong komunitas, institusi, ada duta bacanya di TNI, di Polri, di lembaga-lembaga vertikal dan organisasi-organisasi yang memang pengaruhnya sangat vital,&rdquo; tukasnya.
Gol A Gong didaulat menjadi DBI sejak 2021 dan mengusung tagline &ldquo;Berdaya dengan Buku&rdquo;. Berdasarkan catatan, pada 2022, pria dengan nama lengkap Heri Hendryana Harris ini melakukan Gerakan Safari Literasi di 436 titik di seluruh Indonesia, yang mana 12 titik bersentuhan langsung dengan Perpusnas.
Gol A Gong melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Perpusnas, pemerintah daerah, pegiat literasi, forum komunitas, dan seluruh masyarakat. Dia menambahkan, selama tiga bulan berkeliling ke 40 kota menggunakan mobil menuju daerah timur Indonesia. Selama perjalanan, Gol A Gong menemukan tiga masalah utama terkait literasi di Indonesia. Pertama, peran kepala dinas perpustakaan kurang maksimal dalam memotivasi kinerja para pustakawan.
&ldquo;Rata-rata kepala dinas perpustakaan merasa dibuang sehingga tidak memotivasi para pustakawan untuk melakukan kegiatan kreatif, inovatif, dan tentu out of the box. Itu banyak sekali saya temukan ketika diwawancara. Sehingga pustakawan-pustakawannya tidak kreatif, tidak mampu mengeksplorasi gagasan-gagasannya karena pimpinannya selalu mengatakan saya dibuang,&rdquo; ungkapnya.
Kedua, akses ke perpustakaan atau toko buku masih sulit, terutama di daerah timur Indonesia. Ketiga, distribusi yang tidak merata karena ekosistem perbukuan belum terbangun dengan sehat.
&ldquo;Dan saya melihat Perpustakaan Nasional melakukan penetrasi dengan pojok baca digital dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), jadi saya sebagai Duta Baca merasa mendapatkan mitra yang kompeten. Saya senang sekali ketika Perpustakaan Nasional ada di mana-mana,&rdquo; ungkapnya.
Tahun ini, dia mengusung kegiatan dengan tajuk Gerakan Indonesia Menulis. Salah satu kegiatan gerakan ini adalah menggandeng pustakawan untuk menulis.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menjelaskan tahun ini Perpusnas mengusung tema utama transformasi perpustakan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan, solusi cerdas pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19. Deputi menegaskan ketidakhadiran pengetahuan menjadi penyebab kemiskinan. Masyarakat berpengetahuan ditentukan oleh kualitas SDM. Kualitas SDM didukung oleh konektivitas dan akses terhadap pengetahuan, tersedianya sumber dan bahan pengetahuan, serta ketidakmampuan SDM karena perilaku atau budaya.
Sementara itu dalam gelar wicara &ldquo;Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat&rdquo;, penulis Prama Ramadani Putranto, menuturkan potensi daerah dapat dikemas menjadi tulisan menarik yang populer. Pria yang dimentori Gol A Gong dalam program Kajian Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal dari Perpusnas tersebut, menulis tentang serabi dalam bukunya. Dia menyebut, serabi merupakan kuliner khas Ambarawa.
&ldquo;Bukunya tentang kekaguman saya dengan kota Ambarawa. Namun di sini, ternyata bukan soal sejarah, mulai dari wisata alam dan tentunya wisata kuliner serabi. Dalam diskusi, Pak Gong menyampaikan metode naskah menarik dan point of view yang tepat, bagaimana dibuat seperti catatan perjalanan,&rdquo; urainya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar/Deni Irawan

Kehadiran Duta Baca Indonesia Berdampak Bagi Masyarakat

Jakartaâ€”Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) didorong agar menerapkan akuntabililtas dan transparansi dalam menggunakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan komitmen dari kepala dinas perpustakaan di provinsi maupun kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk melaksanakan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah. Para kepala dinas diingatkan bahwa patut disyukuri DAK perpustakaan masih diperjuangkan oleh pemerintah, apalagi saat ini kemampuan keuangan negara terbatas karena pandemi Covid-19.
"Kami berharap bahwa ke depan teman-teman seperjuangan di provinsi dan kabupaten kota yang diberi mandat sebagai kepala dinas perpustakaan, bisa menunjukkan kepemimpinan, optimisme, dan komitmennya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari perpanjangan tangan pemerintahan pemerintah pusat tentu saja melalui Perpustakaan Nasional," ujarnya dalam FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan DAK Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (23/11/2021).
Syarif Bando menekankan, ilmu pengetahuan dan skill, inovasi, kreativitas, serta keterampilan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, DAK bukan hanya soal pekerjaan fisik membangun gedung fasilitas layanan perpustakaan, tapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat untuk membaca dan memanfaatkan perpustakaan.
â€œJadi tidak boleh kita berhenti mencari testimoni bukti-bukti fisik terhadap proses perubahan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat hanya dengan knowledge, hanya dengan skill, kemauan keras, kita bisa berubah,â€ jelasnya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami menjelaskan, FGD pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri PPN Nomor 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Dia menekankan, evaluasi ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik, terutama dari sisi perencanaan dan kebijakan. Bappenas harus memastikan alokasi anggaran DAK sudah tepat sasaran.
Dia mengungkapkan, kebijakan dasar untuk DAK fisik berkaitan erat dengan program nasional yakni peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas manusia Indonesia dicerminkan oleh kualifikasi pendidikan dan kecakapan literasi.
"Karena pendidikan dan literasi itu sangat terkait erat yang kemudian nanti bisa secara bersama-sama itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, manusia dan masyarakat Indonesia. Karena itu maka menjadi penting bagi kami di Bappenas memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara umum di daerah itu memenuhi standar nasional dengan menggunakan investasi melalui DAK," urainya.
Amich menekankan, tingkat ketercapaian pelaksanaan program dan anggaran DAK secara efektif dan efisien akan menjadi bahan rujukan Bappenas untuk menilai ulang usulan yang diajukan pada tahun mendatang. "Atas dasar itulah nanti dari forum ini kita bisa menyusun rekomendasi bagi proses perencanaan dan kebijakan di tahun berikutnya. Ini yang disebut bahwa penting keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Karena tadi satu titik ke titik yang berikut adalah rangkaian yang menyatu," tuturnya.
Sementara itu, Saddam Husin yang mewakili Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mengungkapkan sejak 2019, DAK dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Selama kurun waktu 2019-2021, kinerja kontrak terhadap rencana kerja DAK terbilang cukup baik yakni rata-rata sebesar 93,5 persen. Namun, masih terdapat gap antara alokasi dan kontrak, sehingga ada alokasi yang tidak dapat dimanfaatkan.
Dia menyebutkan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan DAK yakni penguatan koordinasi perencanaan pusat dan daerah agar prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah. â€œKami mengusulkan dilakukan bimbingan teknis kepada daerah agar dapat mengusulkan DAK fisik dengan benar dan dapat memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan. Serta dilakukan evaluasi ketercapaian output untuk menjaga ketercapaian target prioritas nasional,â€ pungkasnya.
DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021 memuat enam menu yakni pembangunan gedung, perluasan gedung, renovasi gedung, pengadaan perabot, pengadaan TIK, dan pengadaan bahan perpustakaan. Hingga 19 November 2021, dari alokasi DAK senilai Rp550 miliar, yang sudah dikerjakan senilai Rp415,8 miliar atau sekitar 76%. Sisa waktu sekira sebulan lagi diharapkan pekerjaan fisik sudah mendekati akhir dan tinggal proses administratif yang belum sepenuhnya dilaporkan atau tercatat dalam pembukuan.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â

Daerah Penerima DAK Didorong Menerapkan Akuntablitas dan Transparansi

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan delegasi Director National Library Board (NLB) of Singapore Tay Ai Cheng, Senin, (3/12). Pada kesempatan tersebut, NLB Singapura ingin menjajaki kerja sama (MOU) terkait copy digital koleksi untuk dipamerkan pada peringatan 200 tahun kependudukan Inggris di Singapura.
â€œSelain ingin meng-copy digital koleksi Singapura yang ada di Perpusnas, kami juga sedang menghimpun hal yang sama dari perpustakaan-perpustakaan di belahan benua Eropa,â€ ujar Director NLB. Kepala Perpusnas menyatakan kesediaannya namun meminta pihak NLB untuk bersurat resmi sebelum melakukan MOU. Bahkan, Kepala Perpusnas mengajukan permintaan serupa untuk koleksi Indonesia yang berada di NLB Singapura. â€œKami ingin kerjasama ini mutualisme,â€ ucapnya.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Perpusnas yang didampingi Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, Perpusnas bekerja sama dengan The Coca Cola Foundation telah sukses mendorong kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pojok-pojok ekonomi baru lewat kreatifitas dan inovasi. â€œProgram PerpuSeru yang dikembangkan mereka adalah bagian dari perpustakaan yang berbasis inklusi sosial,â€ papar Muhammad Syarif.
.
Perpusnas pun melanjutkan tongkat estafet program tersebut dengan memasukkannya sebagai usulan kepada Bappenas. Alhasil, pada 2019 program perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah masuk ke dalam bagian prioritas pembangunan nasional satu. Implementasi program tersebut salah satunya adalah dengan menghadirkan trainer/pendamping di kantong-kantong masyarakat di 60 kabupaten/kota. â€œPeran lebih besar juga diberikan kepada para pustakawan untuk aktif bergerak mendekatkan bahan bacaan yang diperlukan masyarakat (librarian movement),â€ ujar Deputi Woro Titi
Di samping librarian movement (pustakawan bergerak), mobil perpustakaan keliling (MPK), Perpusnas juga memiliki aplikasi Indonesia One Search (IOS). IOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Selain itu, portal ini juga menyediakan akses ke sumber elektronik internasional (e-resources) yang dilanggan oleh Perpusnas untuk semua anggota yang terdaftar.
Foto Terkait :Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

NLB Singapura Jajaki MOU dengan Perpusnas  Â 

Lumire Hotel, Jakarta - Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, berpengaruh terhadap kelembagaan Perpustakaan Khusus yang ada di Kementerian/Lembaga.
Penyederhanaan birokrasi ini memberi dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja. Namun juga berpengaruh terhadap kejelasan tugas dari masing-masing perpustakaan yang ada di Kementerian/Lembaga tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Marganingsih dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga Negara, Rabu (5/4/2023) di Hotel Lumire Jakarta, Jakarta Pusat.
&ldquo;Pasti banyak perubahan setelah adanya penyederhanaan birokrasi. Tujuan FGD ini adalah untuk bersama-sama mendiskusikan kedudukan kelembagaan perpustakaan di setiap Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Marganingsih.
Marganingsih melanjutkan, penguatan kelembagaan perpustakaan perlu dilakukan mengingat pentingnya posisi perpustakaan yang sangat strategis dalam menyediakan informasi guna mendukung tugas dan fungsi kelembagaan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Adanya perpustakaan khusus di Kementerian/Lembaga ini menjadi perpustakaan rujukan, sebagai mercusuarnya Kementerian/Lembaga dalam menyediakan informasi yang sesuai dengan bidangnya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Khusus, Rohani Br Tohang berharap adanya keseragaman atau standar untuk Kementerian/Lembaga terkait dengan kedudukan lembaga.
&ldquo;Kami perlu mendengar bagaimana kondisi Perpustakaan Khusus di Kementerian/Lembaga saat ini. Nantinya kami dapat memperoleh rekomendasi yang bisa kami tindaklanjuti,&rdquo; ujar Rohani.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Awan menyampaikan perlu ada arahan lebih lanjut dari Perpusnas selaku pembina perpustakaan khusus terkait uraian tugas dan fungsi perpustakaan di Kementerian/Lembaga.
&ldquo;Kami harap ada arahan langsung ke perpustakaan khusus di Kementerian/Lembaga, misalnya berupa edaran agar menjadi acuan kami menjalankan tugas dan fungsi di lembaga kami,&rdquo; ungkap Awan.
FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga Negara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Kepegawaian Negara.
FGD akan dilaksanakan selama tiga dengan mengundang total 21 Kementerian/Lembaga yang memiliki Perpustakaan Khusus.
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin Saputri
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga 

Jakartaâ€”Reformasi birokrasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus ditingkatkan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, Indeks RB Perpusnas adalah 74,01 sementara pada 2019 yaitu 73,05. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menyatakan meski indeks RB mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terjadi peningkatan kualitas reformasi. Kualitas implementasi RB Perpusnas secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif karena sudah dilakukan reformasi pada seluruh unit kerja.
"Kalau dulu padaÂ  pathun 2016, 2017, kami memotret reform yang dilakukan pada permukaan. Tapi pada tahun 2019, 2020, kami memastikan reform juga terjadi di unit-unit kerja instansi. Ini yang sebetulnya secara substansi naik, kualitas reform-nya baik,â€ paparnya dalam kegiatan â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik Perpustakaan Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021).
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini. Di antaranya peningkatan peran agen perubahan dalam memiliki dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT), serta penguatan pembinaan dan kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk mencapai sasaran strategis Perpusnas.
Akhmad Hasmy menekankan, di dalam proses penilaian, hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbaikan yang dilakukan berkelanjutan. Karenanya, setiap perubahan atau inovasi yang dilakukan, mesti diperhatikan siklusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga perbaikan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan kondisi akurat mengenai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.
â€œDan bicara dokumentasi, ini persoalan sederhana, klasik, tapi kadang-kadang mempengaruhi hasil penilaian. Kemudian, pembuktian oleh stakeholder baik melalui survei maupun eksternal, tentunya tergambar pengakuan reform yang dilakuan instansi pemerintah,â€ jelasnya.
Meski ada area perubahan RB yang nilainya sudah baik, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, persepsi masyarakat bisa berubah ketika pihaknya melakukan evaluasi pada masa mendatang.
â€œBicara kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Perpusnas itu, kualitasnya baik ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah mulai sadar haknya. Sehingga ketika melakukan evaluasi atau survei, di tahun tertentu, bisa jadi berubah seiring dengan pemahaman akan hak-hak publik,â€ urainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan faktanya, indeks RB Perpusnas memang meningkat. Namun dia menegaskan agar pegawai Perpusnas tidak terpatok pada angka dan tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mempercepat reformasi birokrasi dan struktural.
â€œSatu kata kunci yang penting dan harus dipahami adalah tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita, untuk memastikan kemampuan kita merespon seluruh perubahan dan tuntutan yang timbul dari situasi yang sangat cepat ini,â€ ungkapnya.
Dalam kondisi pandemi, beliau meminta para pegawai supaya dapat mengoptimalkan layanan daring sehingga kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Lima Prioritas Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan RB, instansi pemerintah didorong agar cepat dalam memberikan pelayanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif, produktif, inovatif, kompetitif.
Reporter: Hanna Meinita

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan  Â 

Humbang Hasundutan, Sumatera Utara - Mulai terkikisnya budaya Batak juga merupakan salah satu dipilihnya Sipinsur sebagai lokasi Festival Naskah Nusantara V adalah agar masyarakat Batak mencintai budaya leluhurnya.
Suku Batak merupakan salah satu suku yang populer di Indonesia. Namun, sayang peninggalan budaya dari para leluhur Batak kurang diminati. Padahal, salah satu yang fenomenal dari peninggalan leluhur suku Batak adalah tradisi pernaskahan.
"Banyak filosofi naskah Batak yang bisa dieksplorasi mendalam sebagai kearifan lokal suku Batak," ujar Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka FNN V di kawasan wisata Geosite Sipinsur, pada Senin siang, (19/8).
Perpustakan Nasional, lanjut Ofy, menyimpan sedikitnya 200 naskah kuno Batak. Sebagian sudah ada yang dialihmediakan ke dalam bentuk digital. Seluruh naskah atau manuskrip yang sudah dialihmediakan bisa diakses melalui situs khastara.perpusnas.go.id.
Naskah kuno adalah dokumen tertulis.Tidak semua bangsa mempunyai khasanah naskah yang melimpah di hampir seluruh Nusantara. Kandungan yang tersimpan di dalam manuskrip Nusantara berisikan jatidiri bangsa. Bahkan, istilah Pancasila berasal dari kitab Sutasoma. Oleh karena itu, di masa mendatang penelitian naskah harus interdisipliner. Artinya melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Tidak hanya filolog atau sejarawan.Â 
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan bahwa tidak semua suku bangsa memiliki peninggalan tertulis. Namun, agar tetap terlestarikan dan bermanfaat perlu komitmen bersama. Artinya, tidak hanya Perpusnas saja yang bertanggung jawab. Perlu melibatkan masyarakat luas.Â Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah yang pro aktif terhadap pelestarian peninggalan budaya Batak kuno. Diduga naskah Batak jumlahnya mencapai ribuan. Sebagian ada yang tersimpan baik di perpustakaan, museum, atau dirawat secara perorangan. Namun, banyak juga yang tersebar di luar negeri. Ini yang patut disayangkan.Â 
"Ada tiga aspek yang bisa dilakukan agar tidak punah, yaitu aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan," imbuh Bupati Dosmar. Dipilihnya Geosite Sipinsur sebagai lokasi juga membantu mengenalkan Sipinsur sebagai daerah wisata baru di Indonesia. FNN V yang berlangsung selama lima hari menargetkan angka kunjungan sebanyak 5.000 orang.
Selain menggelar pameran naskah nusantara yang bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Utara dan Museum TB Silalahi,Â  FNN V juga mengadakan workshop penulisan aksara Batak, penulisan naskah Bali, Bugis, Jawi, dan kaligrafi, serta pembuatan wayang beber.Â Sedangkan untuk Seminar Naskah menghadirkan narasumber filolog internasional Uli Kozok, Ketua Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Robert Sibarani, Monang Naipospos, Jakmen Sinulingga, dan Lidya Christina.
Reportase dan Foto : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kehadiran Duta Baca Indonesia Berdampak Bagi Masyarakat

Daerah Penerima DAK Didorong Menerapkan Akuntablitas dan Transparansi

NLB Singapura Jajaki MOU dengan Perpusnas Â

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan Â

Festival Naskah Nusantara V : Nafas Kearifan Lokal Batak Berbalut Kesejukan Sipinsur