Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP.  Ini merupakan ke-empat kalinya penghargaan WTP diraih Perpusnas secara berurutan sejak 2016-2019.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.
Presiden juga mengharapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran.
“Saya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,†tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
Sedangkan bagi yang belum meraih predikat WTP,
Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.
"Saya akan memonitor terus menerus, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.
LHP LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan  anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.
Pada kesempatan penyerahan LHP LKPP 2019, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama seluruh petinggi Pratama dan madya menyaksikan nya secara virtual.
Reportase : Hartoyo Darmawan
