Senayan, Jakarta—Komisi X DPR-RI kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa, (24/1). Sidang RDP dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).

Dalam kesempatan awal, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando memaparkan bahwa dari alokasi anggaran 2016 sebanyak Rp 627.698.356.000, Perpusnas berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 616.824.923.125.

Namun, dari hasil penyerapan tersebut masih menyisakan beberapa masalah pada APBN-P 2016, diantaranya bantuan buku siap layan untuk perpustakaan kabupaten/kota, dan infrastruktur TIK untuk gedung layanan baru Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. “Solusinya, kami anggarkan kembali di 2017 melalui optimalisasi anggaran 2017,” terang Kepala Perpusnas.

Sedangkan, dari pengajuan rencana anggaran (RA) 2017 sebesar Rp 462.467.377.000, sebagian besar diperuntukkan untuk alokasi anggaran berdasarkan fungsi, yakni program pengembangan perpustakaan senilai Rp 399.330.632.000. Program pengembangan perpustakaan merupakan bagian dari program prioritas Revolusi Mental yang menjadi fokus dari era Presiden Jokowi dimana mencakup jumlah perpustakaan yang harus dibina, dan jumlah bantuan perpustakaan keliling.

Untuk pengembangan perpustakaan desa, Perpustakaan Nasional akan melakukan sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk pengadaan mobil perpustakaan keliling (MPK), di 2017 Perpusnas merencanakan 100 unit untuk stimulan di 34 provinsi dan 66 kabupaten/kota.

 

Reportase : Hartoyo Darmawan