Salemba, Jakartaâ€”Banyak catatan rekomendasi yang disarankan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam menyikapi hasil survei dan kajian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Perpustakaan Nasional. Â 
Rekomendasi yang disampaikan, yakni tim RB internal diharapkan lebih efektif melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program kerja, termasuk memperbarui mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture seet) jadi lebih baik. Pegawai diminta memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi. Sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi harus diperbaiki dan secara berkala melakukan survei internal dari unit kerja yang berbeda agar dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja.
Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Selanjutnya, melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan/UU agar diketahui apakah ada kemungkinan tumpang tindih/ketidakharmonisan, termasuk dalam penataan arsip agar mudah ditemukan kembali berkas yang dibutuhkan.
Rekomendasi berikutnya adalah menyempurnakan kembali rumusan kinerja secara berjenjang dan dibuatkan pengukuran kinerja secara elektronik di seluruh level organisasi. Dan yang terakhir memberlakukan reward dan punishment termasuk pemberian tunjanganyang didasarkan penilaian kinerja. Bukan hanya kehadiran saja.
â€œAgent of change yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi,â€ tambah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, pada koordinasi pelaksanaan RB Perpusnas, Senin, (6/5).
Sedangkan untuk indeks persepsi anti korupsi menurut survei eksternal dari skala 4, Perpusnas menunjukkan angka 3,61 (belum memuaskan). Sedangkan, untuk indeks kualitas pelayanan publik juga mendapati hasil 3,41 dari skala 4 (belum memuaskan). Pun dengan survei internal integritas organisasi dimana salah satu komponen penilaian yakni, budaya organisasi dan sistem anti korupsi juga memperoleh angka rendah, 2,96
Meski terjadi sebuah anomali, dimana total penilaian indeks RB Perpusnas mendapati angka 70, 12 (kategori BB) di tahun 2018, namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan. Perpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya.
Sekedar diketahui bahwa KemenPAN-RB bersama Kementerian Keuangan menargetkan pada tahun 2025, seluruh K/L tunjangan kinerja sudah harus 100%. Bahkan, kalau bisa dipercepat yakni pada 2023.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Meski Raih Predikat BB, Pelaksanaan RB Perpusnas Tetap Dibekali Sejumlah Rekomendasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menjadi salah satu Tamu Spesial untuk Diskusi Panel pada The Leadersâ€™ Conversations 2021.
Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (IFLA) Kantor Regional untuk Asia dan Oseania dan National Library Board (NLB) Singapore berkolaborasi dalam menyelenggarakan the Leadersâ€™ Conversations 2021 dengan tema Masterplans of Libraries and Archives, pada Senin (1/11/2021), secara daring melalui aplikasi Zoom.
Dalam sambutannya, Presiden IFLA, Barbara Lison, mengatakan bahwa IFLA memiliki empat arah strategis untuk periode tahun 2019-2024. Pertama yakni memperkuat suara dunia tentang pentingnya perpustakaan. Kedua mengenai cara menginspirasi dan meningkatkan pratik profesional. Ketiga adalah tentang bagaimana menghubungkan dan memanfaatkan bidang perpustakaan. Dan keempat membahas optimalisasi organisasi perpustakaan di seluruh dunia.
â€œIFLA mencoba untuk menjalankan keempat arah strategis tersebut dalam lima tahun ini,â€ ujar Barbara.
Mendukung pernyataan Barbara Lison, CEO NLB Singapore, Ng Cher Pong, menyatakan bahwa NLB Singapore memiliki sebuah rencana kolaborasi yang diperuntukkan bagi mitra dan komunitas.
â€œLAB25 adalah undangan untuk berkolaborasi dengan NLB Singapore guna menata kembali perpustakaan dan arsip dalam menjadi pendamping yang lebih kuat bagi masyarakat saat kita melibatkan sosial, budaya dan ekonomi untuk berkembang bersama,â€ ungkap Ng Cher Pong.
Menjawab pertanyaan yang diajukan seputar hal spesial yang membuat Perpustakaan Nasional RI berbeda dibanding Perpustakaan Nasional di negara lain, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Woro Titi Haryanti, menjelaskan perpustakaan menjadi prioritas dalam pembangunan Indonesia.
Perpustakaan Nasional RI selaku pembina dari seluruh jenis perpustakaan di Indonesia bertanggung jawab atas terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehingga perpustakaan wajib bertransformasi.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dibentuk, menargetkan perpustakaan desa agar mampu menghubungkan masyarakat dengan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional RI melalui layanan daring seperti Indonesia OneSearch (IOS) dan Khasanah Nusantara (Khastara).
Selain itu, dalam upaya melestarikan dan mempromosikan manuskrip nusantara, Woro mengajak Perpustakaan Nasional Australia dan negara Asia lainnya untuk berkolaborasi dalam mengumpulkan manuskrip-manuskrip budaya Indonesia yang masih berada di luar Indonesia.
â€œKami ingin berkolaborasi dengan Australia untuk menghimpun koleksi manuskrip nusantara yang masih tersebar di luar Indonesia. Dengan demikian harapan kami manuskrip-manuskrip tersebut bisa dikenal di seluruh dunia,â€ jelas Woro.
Sebagai penutup Woro juga membeberkan bahwa kerja sama merupakan suatu hal yang penting untuk dijalankan di semua tingkat kepentingan, mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, dan sektor swasta. Sehingga Perpustakaan Nasional RI mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang perpustakaan.
â€œPertemuan rutin tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman lebih baik tentang fungsi perpustakaan yang telah bertransformasi yakni untuk belajar, berbagi, dan beraktivitas. Kerja sama ini dibuka untuk semua jenis perpustakaan,â€ pungkas Woro.Â Â Â Â 
The Leadersâ€™ Conversations merupakan sebuah kegiatan digital baru yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2020. Kegiatan ini digunakan sebagai wadah bagi para pemimpin perpustakaan yang berasal baik dari dalam maupun luar Asia dan Oseania untuk berbagi wawasan mereka tentang perkembangan besar dalam dunia perpustakaan. Inisiatif ini mendapat dukungan besar dari IFLA dan IFLA Regional Kantor Regional untuk Asia dan Oseania karena selaras dengan Visi Global IFLA.
Reporter: Anastasia Linawati dan Basma Sartika

Perpusnas Hadir di The Leadersâ€™ Conversations 2021

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Sebanyak enam orang perwakilan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah mengunjungi Perpustakaan Nasional. Rombongan yang diketuai oleh Ketua Komisi IV Zeth Latukarlutu ingin berkonsultasi untuk penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Senin, (23/4).
DRPD Maluku Tengah mengakui selama ini urusan perpustakaan mayoritas diurusi oleh Dinas Pendidikan. Perpusnas menyarankan penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan dilakukan oleh anggota dewan melalui hak inisiatif. â€œTidak perlu menunggu masukan dari pemerintah,â€ imbuh Deputi II Perpusnas.
Perda tentang perpustakaan, lanjut Deputi, memuat antara lain penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, mekanisme pelayanan perpustakaan, pengadaan koleksi, promosi dan sosialisasi, hingga pendanaan.
Pelayanan perpustakaan tidak hanya dilakukan secara konvensional. Pemerintah bisa mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat dengan menggunakan armada Â perpustakaan keliling berupa mobil yang diberikan Perpustakaan Nasional kepada seluruh daerah. Â Satu unit mobil perpustakaan keliling sudah dilengkapi dengan koleksi buku, TV LCD, proyektor, genset, alat pemutar video, modem. Beri masyarakat tayangan yang mengedukasi maupun tayangan kebudayaan maupun kearifan lokal sehingga proses penanaman karakter tetap terjaga.
Hingga tahun 2017, Perpusnas telah menyalurkan 708 unit mobil perpustakaan keliling. â€œKarena ini sifatnya stimulan jadi kami mengharapkan pemda bersama DPRD untuk menambah unit perpustakaan keliling karena untuk melayani cakupan wilayah yang luas tentu tidak cukup bermodalkan bantuan dari pemerintah pusat saja,â€ ujar Woro.
Lebih jauh Deputi II mengingatkan agar koleksi yang ada di perpustakaan keliling terus di update. Â Dan peruntukkan mobil perpustakaan keliling jangan sampai dialihfungsikan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain, misalnya menjadi armada antar jemput pegawai atau untuk pengangkutan sesuatu. Â â€œUntuk koleksi diperbanyak bacaan mengenai ilmu terapan. Jangan terpaku pada buku teks. Pemda juga bisa memanfaatkan alokasi dana desa untuk keperluan Â perpustakaan atau taman baca lewat kegiatan pengembangan sumber daya masyarakat,â€ tutup Woro Titi Haryanti.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Kunker DPRD Kab. Maluku Tengah : Diminta Serius Perhatikan Perpustakaan

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Salemba, Jakartaâ€”Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sudah dimulai pemerintah sejak tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mereformasi sistem birokrasi yang ada di semua kementerian/lembaga. Salah satu aspek yang hendak dirubah lewat RB adalah budaya kerja, termasuk di Perpustakaan Nasional. Perpusnas sudah memulai pelaksanaan RB sejak 2010.
Perpustakaan Nasional, pelaksanaan RB sudah dimulai tahun 2012 lalu dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi. Salah keuntungan yang didapat melalui perbaikan RB adalah dengan diberikannya tunjangan kinerja (tukin).
â€œTunjangan tidak diperoleh dengan otomatis apalagi gratis. Peraturan tetap harus dilaksanakan,â€ terang Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama, Kamis, (16/5).
Budaya kerja adalah salah satu aspek yang diperhatikan dalam RB. Membentuk Agen Perubahan (agent of change) merupakan salah satu cara yang dilakukan tim manajemen perubahan agar bisa menjadi role model. Sosok yang bisa diteladani.
â€œJangan lagi membiasakan tidak berada di tempat ketika jam kerja berlangsung. Â Merubah perilaku budaya kerja adalah salah satu hal yang concern dibenahi tim manajemen perubahan sekretariat utama,â€ jelas Sri Sumekar.
Hal itu pula yang dituntut dari para agen perubahan yang sudah dibentuk di tiap unit kerja eselon satu. Selain sebagai sosok yang diteladani, para agen diharapkan mampu mensosialisasikan tupoksi lembaga. Pelaksanaan RB bukan tanggung jawab pimpinan struktural melainkan tugas bersama.
Sementara itu Ketua Tim RB Sekretariat Utama, Joko Budi Santoso, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan RB adalah birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang prima, serta akuntabel dan berkinerja.
Dalam waktu dekat, tim RB Sekretariat Utama akan menyusun bisnis proses (pedoman kerja), menyusun standar kompetensi ASN, standar kompetensi teknis bidang perpustakaan, analisis beban kerja (ABK). â€œKami harapkan dukungan dan kerelaan dari seluruh pegawai, SKP dikerjakan, jaga kedisiplinan, dan ikuti aturan,â€ tambah Inspektur, Darmadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit

Sosialisasi dan Implementasi RB Sekretariat Utama Perpusnas

Jakarta - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejalan dengan manifesto UNESCO terkait perpustakaan umum sebagai gerbang menuju pengetahuan, yakni menyediakan kondisi dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat bagi setiap manusia.
Demikian disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Woro Titi Haryanti dalam sambutannya pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Regional Tahun 2023 yang mengangkat tema Menjadi Perpustakaan Inovatif dan Kreatif dengan CIEL (Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Leadership) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/8/2023).
&ldquo;Karena itu, UNESCO mendorong pemerintah pusat dan daerah supaya secara aktif menyediakan pelayanan perpustakaan umum atas dasar persamaan akses bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa, dan status sosial,&rdquo; ucapnya.
PLM Regional Tahun 2023 merupakan agenda tahunan dan menjadi bagian dari Program TPBIS yang telah digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) dan Kementerian Keuangan RI, sejak tahun 2018.
Woro Titi menjelaskan bahwa Program TPBIS merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Dengan program ini, Perpusnas terus bergerak untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik berbagi pengalaman, berlatih keterampilan dan kecakapan hidup, belajar secara konteksual untuk menjadi masyarakat produktif, mandiri dan sejahtera.
&ldquo;Adapun aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, bantuan TIK, bantuan koleksi siap pakai dan rak buku, dan perangkat jaringan untuk akses internet,&rdquo; ungkapnya. &nbsp;&nbsp;
PLM Regional Tahun 2023 dalam hal ini dilaksanakan untuk menunjukkan eksistensi dan peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Woro Titi mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kesempatan dan peluang yang baik untuk mengembangkan ide dan kreativitas peserta guna mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial.
&ldquo;Peer learning adalah pendekatan kolaboratif, sehingga satu ide akan menjadi ide yang besar, begitu pula dengan kreativitas. Harapannya bisa untuk mempercepat peningkatan kinerja dari capaian TPBIS, ketimbang berpikir sendiri. Kita harus melakukannya bersama untuk mencapai tujuan,&rdquo; harapnya.
Selaku Team Leader Konsultan Pendamping Program PT MarkPlus, Inc., Erlyn Sulistyaningsih pada hari kedua, Rabu (23/8/2023) menerangkan bahwa meskipun sederhana, perpustakaan memiliki peran besar dalam membangun masyarakat menjadi sejahtera.
Untuk program TPBIS, Erlyn menambahkan Key Performance Indicator (KPI) dibutuhkan guna menjadi indikator kuantitatif dalam menilai kinerja dari suatu organisasi dalam melakukan tujuan tertentu. Komponen yang terdapat di dalam KPI itu pun berbeda sesuai perannya di provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.
&ldquo;KPI memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan suatu program di setiap tingkatan. Lalu, gambaran tersebut akan mendorong percepatan dari impelementasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Jadi, bapak/ibu dapat membuat prioritas atas desa/kelurahan mana yang membutuhkan pembinaan atau pendampingan,&rdquo; jelasnya.
Erlyn juga menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerjanya, perpustakaan harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan yang memberi dampak nyata untu Masyarakat. Selain itu, perpustakaan juga perlu meningkatkan kapasitas untuk dapat mengelola layanan dengan baik dan mengkomunikasikannya kepada publik.
&ldquo;Ayo kita bergerak dan lakukan yang berbeda untuk perpustakaan. Karena perpustakaan adalah andalan bangsa kita untuk mendampingi masyarakat,&rdquo; ajaknya.
Sementara itu, Deputi CEO MarkPlus, Inc., Yosanova Savitry memaparkan keberlanjutan transformasi perpustakaan membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, guna menjadi komunikasi yang handal ada formulanya yaitu konten, konteks, dan delivery (penyampaian).
&ldquo;Konten yang baik bentuknya singkat, padat, dan mudah dipahami, konteksnya sesuai dengan target audiensi, dan penyampaiannya mudah untuk diingat,&rdquo; katanya.
Ketika keahlian berkomunikasi sudah dimiliki, bagi Yosanova, konsep CIEL kiranya dapat diterapkan untuk senantiasa mengembangkan layanan perpustakaan dengan lebih percaya diri. Dalam Bahasa Prancis, ciel memiliki arti langit. Adapun filosofi dari langit menurutnya yaitu luas, tenang, dan tinggi.
&ldquo;Seseorang yang punya CIEL diharapkan lebih tenang, berpikiran luas, dan komprehensif dalam melihat sesuatu,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;
PLM Tahun 2023 terbagi ke dalam Regional Jakarta dan Regional Surabaya. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta diselenggarakan selama 2 hari yakni 22-23 Agustus 2023 dan melibatkan 309 peserta yang berasal dari 17 perpustakaan provinsi, 66 perpustakaan kabupaten/kota, dan 266 perpustakaan desa/kelurahan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Meski Raih Predikat BB, Pelaksanaan RB Perpusnas Tetap Dibekali Sejumlah Rekomendasi

Perpusnas Hadir di The Leadersâ€™ Conversations 2021

Kunker DPRD Kab. Maluku Tengah : Diminta Serius Perhatikan Perpustakaan

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Sosialisasi dan Implementasi RB Sekretariat Utama Perpusnas

PLM 2023: Perpustakaan Umum Gerbang Pengetahuan