Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kedutaan Besar RI untuk Lebanon mengadakan Kunjungan Kehormatan pada Kamis (16/06/2022) pagi di Ruang Rapat Pimpinan lt.5 Gedung Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka Selatan no. 11.
Kunjungan dihadiri oleh Dubes RI untuk Lebanon di Beirut, Â sedangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) diterima oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI beserta jajaran.
â€œMuhammad Syarif Bando menyambut baik atas kunjungan kehormatan dari kedubes Republik Indonesia untuk Lebanon dan berharap kunjungan kehormatan ini sebagai awal untuk menjalin kerja sama yang sekiranya memang perlu untuk dikerjasamakan sebagai upaya menjaga hubungan yang baik kedua negara serta meningkatkan jejaring perpustakaan dilingkup internasionalâ€™, ucapnya.
Dalam kunjungan ini Duta Besar RI untuk Lebanon di Beirut mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dan akrab. Pada pertemuan ini tentunya kami sangat berterima kasih mendapatkan informasi-informasi yang sangat kaya dan penting dari beliau tentang perkembangan perpustakaan nasional.
â€œHajriyanto Y. Thohari berharap dapat menjalin hubungan erat melalui kerja sama antara Indonesia dan Lebanon terkait dengan promosi Indonesia dengan mengembangkan â€œIndonesian Cornerâ€ yaitu pengisian dan pengumpulan buku-buku mengenai Indonesia yang bersifat pengetahuan umum, teknologi, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, Kesehatan dan buku lainnya termasuk hiburan dan kuliner. Dan juga pertimbangan kerjasama perpustakaan online dengan Perpusnas terkait pengadaan buku-buku Indonesia. Dan juga pemutaran film promosi Indonesia,â€ ujarnya.
Saat ini KBRI telah bekerjasama dengan Lebanese University dan Lembaga Kebudayaan Yayasan Rabitah Tsaqiyah dalam mengembangkan Indonesian Corner melalui kegiatan mengumpulkan dan pengadaan buku-buku mengenai Indonesia sebagai bentuk promosi Indonesia.
Diharapkan kerja sama Perpustakaan Nasional RI dengan Perpustakaan Nasional Lebanon dan Indonesia corner yang sudah dirintis tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kerja sama kedua negara.
Â 
Reportase : Herwin Saswita

Jalin Inisiasi Kerja Sama, Perpustakaan Nasional Menyambut Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Lebanon

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau--Bertempat di Aula Wan Sri Beni, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, didampingi Plt. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, mengukuhkan Bunda Literasi Provinsi Kepulauan Riau pada acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Bunda Literasi kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dari Perpusnas pada Selasa (27/9/2022).
Kehadiran bunda literasi diharapkan mampu membantu mengembangkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengelolanya dengan dukungan referensi literatur. Dengan demikian, manfaat literasi dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat literasi yang tinggi merupakan bekal hidup masyarakat untuk berdaya saing dengan bangsa lain.
Muhammad Syarif Bando menyatakan salah satu kewajiban pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Literasi sudah merambah di banyak aspek kehidupan, namun pemahaman literasi di masyarakat masih sebatas mengenal aksara dan bisa baca tulis.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa peran bunda literasi sudah meluas. Mereka boleh melakukan kolaborasi, bersinergi dengan program lain sehingga tujuan bersama bisa tercapai. "Pemerintah disebut sukses ketika berhasil mengangkat kualitas sumber daya manusianya," urai Syarif Bando.
Perpusnas merumuskan lima tingkatan literasi sebagai arah membentuk manusia unggul, yaitu kemampuan mengenal baca tulis hitung dan pembentukan karakter; kemampuan mengakses bahan bacaan terjangkau; kemampuan memahami yang tersirat dan yang tersurat; kemampuan melahirkan inovasi dan kreativitas; dan kemampuan memproduksi barang dan jasa.
Sebagai bagian dari penggerak literasi, Bunda Literasi tidak bisa berjalan sendirian. Mereka perlu dukungan dan kerja sama banyak pihak untuk mengembangkan kemampuan menggali sumber daya yang ada dan mengelolanya sehingga bernilai ekonomi.
"Lewat bahan bacaan yang tepat, masyarakat jadi tahu cara mengemas produk dengan menarik dan memasarkannya melalui media digital sehingga manfaat literasi terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan dirasakan," ujar Bunda Literasi Dewi.
Sementara itu untuk mewujudkan pengembangan perpustakaan di daerah, Perpusnas mendukung ketersediaan sarana prasarana perpustakaan. Deni Kurniadi mendorong perpustakaan daerah mengusulkan bantuan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari menu pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, koleksi, perabot, dan TIK.
Pengukuhan Bunda Literasi tersebut menurut Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, merupakan gambaran dari pepatah Arab, yaitu 'ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya'.
"Ibu memiliki peran yang sentral dalam mengenalkan literasi sejak dini, terutama pada fase pertumbuhan anak di masa golden age," kata Ansar Ahmad.
Program Bunda Literasi yang diinisiasi Perpustakaan Nasional, lanjut Gubernur, merupakan ide brilian dan patut mendapatkan apresiasi. Bunda Literasi diharapkan mampu menjadi figur yang menginspirasi.
Â 
ReporterÂ  : Eka Cahyani
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Dukung Pengembangan Literasi di Kepulauan Riau, Perpusnas Kukuhkan Bunda Literasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menandatangani Piagam Penerapan Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara online dan on-site pada Rabu (30/6/2021). Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dengan narasumber Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Memahami pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan rutinnya, Perpustakaan Nasional telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis bagi semua unit di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya unit eselon 2 dan UPT untuk melakukan penerapan pengelolaan manajemen risiko di unitnya secara terstruktur, komprehensif, dan baku sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih menyebutkan secara keseluruhan pada tahun 2020/2021 di unit eselon 2 dan UPT terdapat 398 risiko yang harus diselesaikan atau dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak lanjut terhadap risiko tersebut dengan mengadakan pemetaan rencana perlakuan risiko dan tindak lanjut rencana perlakuan risiko yang menghasilkan dokumen yang ditandatangani pada hari ini.
â€œPenandatanganan naskah perlakuan risiko ini merupakan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati secara tertulis untuk menyelesaikan, menindaklanjuti rencana perlakuan risiko di unit kerja masing-masing,â€ ujar Sri.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi tersebut terkait dengan posisi Perpustakaan Nasional yang menjadi public service atau institusi pelayanan umum yang selalu dihadapkan pada persoalan baik yang disebabkan oleh alam yang tidak terduga maupun dinamika masyarakat yang dilayani di satu sisi dan pada sisi yang lain juga lebih besar disebabkan oleh faktor internal.
Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Perpustakaan Nasional berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian penyebab risiko terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia mengharapkan arahan dari BPKP.
â€œSampai Desember 2021 ini target untuk tindak lanjut rencana perlakuan risiko kurang lebih sekitar 942, kami berharap bahwa di dalam agenda hari ini kami mendapatkan pencerahan, pengarahan bagaimana agar rencana ini bisa betul-betul direalisasikan, terutama karena banyak hal, misalnya kesadaran pengelolaan risiko belum menjadi budaya Perpusnas,â€ tegasnya.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur, yang salah satunya adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan.
â€œSebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur dari lima unsur SPIP adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan,â€ papar Iwan.
Iwan Taufiq Purwanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam melakukan mitigasi risiko pada suatu lembaga, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, dan pemantauan.
â€œPada saat melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko harus dirumuskan secara spesifik agar tepat diusulkan rencana tindak pengendaliannya sebagai langkah mitigasinya,â€ pesannya.
Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi mengingatkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah mensosialisasikan bagaimana supaya semua unit kerja sadar akan risiko.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen perlakuan risiko semua unit kerja eselon 2 dan UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Sebanyak 60 ASN Perpustakaan Nasional RI (Pepusnas) menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya dari pemerintah Indonesia. Penghargaan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo berdasar Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 17 Juni dengan Nomor 44/TK/Tahun 2020 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana karya Satya. Penyematan pin Satyalencana Karya Satya dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebelum mengikuti upacara memperingati kemerdekaan RI ke-75 secara virtual, pada Senin, (17/8).Â 
Dalam petikan Keppres disebutkan penghargaan diberikan pemerintah atas dasar pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus selama masa paling singkat 10, 20, dan 30 tahun usia kerja.Â Ke-60 ASN yang menerima penghargaan meliputi 30 ASN dengan masa bakti 30 tahun kerja, 4 ASN dengan masa bakti 20 tahun kerja, dan 26 ASN dengan masa bakti 10 tahun kerja.
Pada sambutan awal, Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan penghargaan ini patut disyukuri karena merupakan bentuk terima kasih dari negara. "Jadikan sebagai pendorong, motivasi bagi rekan ASN lain untuk terus mengabdi penuh dedikasi kepada bangsa," ujar Woro Titi sesaat sebelum penyematan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas mengingatkan bahwa penghargaan ini istimewa karena terpilih diantara 4 juta ASN yang ada di seluruh Indonesia. Namun, tidak ada yang tahu kebenaran segala prasyarat penghargaan yang dituliskan selain yang bersangkutan. "Parameter disiplin, jujur, akuntabel, yang tahu hanya dirinya dan Tuhan," pungkas Kepala Perpusnas.Â  Â  Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

60 ASN Perpusnas Terima Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah-naskah kuno ibarat pelita peradaban. Kandungan informasi di tiap naskah selalu sarat dengan pesan positif. Koleksi naskah kuno nusantara ditulis dalam berbagai aksara dan bahasa. Perpustakaan Nasional hingga tahun 2017 memiliki 11.133 naskah. Â Namun, tidak banyak yang bisa membaca setiap kandungan yang tersirat maupun yang tersurat.
Agar masyarakat mudah mengakses dan tahu manfaat besar dari naskah-naskah kuno nusantara, Perpusnas meluncurkan situs web khusus â€˜Khastaraâ€™ di Ruang Teater Soekarman Layanan Perpustakaan, Kamis, (3/1). Khastara artinya Khasanah Naskah Nusantara. Situs web ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai penyedia sistem dan web serta Pusat Preservasi sebagai penyedia isi (konten).
â€œSalah satu peran dari perpustakaan adalah sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau dan situs web Khastara memuat seluruh koleksi digital hasil alih media dari koleksi tercetak pustaka nusantara yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Situs ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia demi kepentingan intelektual,â€ kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada saat peluncuran.
Situs web ini, tambah Kepala Perpusnas, memudahkan pemustaka dalam mengakses koleksi pustaka nusantara yang sudah didigitalkan dalam bentuk dan format yang menarik sehingga kondisi koleksi tercetak yang sudah rapuh tetap terjaga.
Penyajian koleksi pustaka nusantara akan dibuat dalam bentuk website yang intuitif namun sederhana, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dengan konsep Web Responsif. Sehingga situs web Khastara dapat dibuka dengan gadget, seperti tablet dan smart phone.
Situs web Khastara memuat koleski sebanyak 8324 judul, diantaranya koleksi manuskrip (naskah kuno) 837 Judul, koleksi monograf langka yang diterjemahkan (buku langka) sebanyak 144 judul, koleksi kartografi (peta) sebanyak 1.548 judul, koleksi bahan grafis (foto, gambar, lukisan) sebanyak 5.716 judul, dan koleksi serial langka (majalah dan surat kabar langka) sebanyak 79 judul.
â€œHarapan kami, peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dipersembahkan Perpustakaan Nasional menambah khasanah dan keragaman informasi yang ada serta berguna bagi masyarakat Indonesia,â€ ungkap Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Luncurkan Khastara : Cara Baru Kenali Naskah-Naskah Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ â€œBibliografi Nasional dan Katalog Induk Nasional merupakan terbitan yang wajib dikerjakan oleh perpustakaan nasional di seluruh dunia,â€ kata Prita Wulandari, Kepala Sub Direktorat Bibliografi saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Situs Web di Teater Soekarman Perpustakaan Nasional pada Rabu (18/9).
Situs Web BNI dan KIPI, yang dikelola oleh Direktorat Deposit merupakan dua situs yang disosialisasikan pada acara Sosialisasi Situs Web. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perpusnas Expo yang digelar dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September.
Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) berisi daftar buku yang sudah terbit di Indonesia, termasuk buku terjemahan. Manfaat BNI bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang perpustakaan, yaitu mereka dapat dengan mudah menyeleksi buku untuk pengadaan di perpustakaan masing-masing. Sedangkan, daftar buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri, yang dikarang oleh penerbit Indonesia maupun asing terdapat dalam biblioteka Indonesiana.
Katalog Induk Perpustakaan Indonesia (KIPI) merupakan aplikasi untuk menghimpun dan mengolah metadata katalog dalam jejaring perpustakaan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018 untuk mengakomodasi kebutuhan penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah. KIPI dapat di-download dan di-instal dalam mini server. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah penghimpunan data secara nasional dan berguna bukan saja untuk komunitas perpustakaan, tetapi juga pustakawan dan pemustaka.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/Aninda Ernest
Fotografer : Raden Radityo
Â 
Â

Berita

Situs Web BNI dan KIPI untuk Efisiensi Data