Jakarta- Pandemi Covid19 membuat banyak percepatan dalam transformasi teknologi termasuk salah satunya perpustakaan digital.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan pada Gemilang Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2021 yang digelar Selasa (14/9/2021.) Dirinya mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Perpusnas untuk perwakilan Prov. Jawa Timur dalam berkreativitas dan berinovasi dalam bidang literasi.
Saat ini menurut Khofifah, perpustakaan digital sudah banyak diakses oleh masyarakat di Jawa timur. Melalui kreatifitas yang tercipta banyak prestasi yang telah ditorehkan daerahnya dalam perlombaan tingkat nasional yang digelar Perpusnas tahun 2021.
â€œTeruslah beraktifitas, teruslah berinovasi, teruslah berkreativitas anak-anakku semua yang sudah memenangkan berbagai inovasi, kreativitas dalam macam-macam varian yang sudah disiapkan oleh Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya.
Tahun 2021 ini perwakilan Prov. Jawa Timur, Pelangi Tunjung, berhasil meraih juara pertama dalam lomba bertutur tingkat SD/MI yang digelar pekan lalu. Selain itu, Perpustakaan Samudra Pustaka, Desa Plosorejo, Kabupaten Blitar juga menjadi Juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional Klaster A.
Lebih lanjut Khofifah menuturkan, perpustakaan tidak hanya menjadi media transfer ilmu pengetahuan tetapi juga transfer keterampilan. â€œSelain transfer of knowledge, saya usul ditambahkan transfer of skill karena pendidikan vokasi menjadi penting. Skill tertentu dibutuhkan untuk bisa menjadi sosok profesional di bidang tertentuâ€, imbuhnya.
Menurut Khofifah, apabila transfer keterampilan bisa diakses melalui berbagai aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki Perpusnas seperti iPusnas, IOS, dan e-Resources, maka masyarakat menjadi mandiri dan bisa mengakses pekerjaan dengan pengetahuanya.
Namun Khofifah berpesan, Perpusnas dalam menciptakan kemandirian masyarakat untuk berkreatifitas dan menciptakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dapat memotret kinerjanya. Menurutnya, di Jawa Timur, banyak masyarakat yang sudah mampu bekerja secara mandiri dengan ketrampilan yang dimiliki, namun belum terekam oleh BPS.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021, Gubernur Jawa Timur: Percepatan dalam Transformasi Teknologi Salah Satunya Perpustakaan Digital

Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando memaparkan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2023, dari total anggaran Rp 714,27 miliar, hingga 14 November 2023 realiasi anggarannya sudah mencapai 88,22 persen atau sebesar Rp 630,125 miliar.
 
Adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Rabu, (15/11/2023).
 
"Meskipun target awal adalah 90%, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023." katanya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. 
 
Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan Tahun 2023 dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen dan salur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar.
 
"Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah memang merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah-daerah dan menjadi suatu ikon baru di wilayah tersebut.
 
Namun, dirinya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.
 
"Kami di Komisi X sangat berminat untuk mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ungkap legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, pihaknya bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti bahwa meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. 
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan setidaknya satu digit.
 
"Pada saat di rapat Banggar, saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambahnya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).
 
Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. Dia menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif terkait dengan efektivitas investasi besar yang telah dilakukan.
 
"Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya,"
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Legislator Fraksi Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru bahwa pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. 
 
Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi bisa menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak-anak.
 
"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.
 
"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari PPerpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah-daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar Legislator Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu.
 
"Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan bahwa anggaran Perpusnas yang hanya sekitar Ro 700 miliar merupakan jumlah yang terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
 
"Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.
 
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah-daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.
 
"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah-daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. 
 
Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lain-lain.
 
"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," pungkasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR RI berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2  Persen

Pancoran, Jakarta â€“ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Namun, potensi demografi dan geografi saja belum cukup menjadikan Indonesia negara yang kaya. Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik.
"Banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca," kata Mendagri saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk â€œInovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02).
Mendagri menyayangkan hal tersebut, padahal hal itu dinilainya penting sebagai salah satu langkah untuk menentukan arah dan keberhasilan bangsa. Ia juga menekankan agar Kepala Daerah peduli untuk membuka akses literasi dan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya.
â€œSudah banyak penelitian internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm, semacam wake up call. Meski terakhir, world culture indeks menampilkan update terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah, ini harus ada kerjasama semua pihak termasuk kepala daerah,â€ tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional melansir bahwa minat baca di Indonesia bukan dilatarbelakangi oleh bahan bacaan yang kurang, tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan, apalagi mayoritas penduduk tinggal di daerah pelosok, terpencil.
"Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," terang Mendagri.
Pengetahuan menjadi sangat penting. Kunci untuk memunculkan sumber daya yang unggul. Selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih. Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat.
Reportase : Puspen Kemendagri

Kepala Daerah Harus Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduknya

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan tujuh nilai dasar Ber-AKHLAK yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (22/01/2024). Dia menjelaskan tujuh nilai Ber-AKHLAK yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu&nbsp; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
&ldquo;Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau setiap aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat. Ada tujuh nilai dasar bagi ASN dan yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan,&rdquo; ujarnya.
Nilai berorientasi pada pelayanan, lanjutnya, berarti ASN tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat melainkan wajib memahami kebutuhan masyarakat. &ldquo;Dalam konteks Perpusnas, ASN diwajibkan melayani masyarakat melalui pemenuhan akan kebutuhan literasi,&rdquo; lanjutnya.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Pelayanan mestinya dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita tanamkan terus-menerus ke dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia terus mengalami transformasi dengan sangat cepat,&rdquo; katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya keinginan untuk bertransformasi dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sebagai tenaga ASN yang kompeten.
&ldquo;Kita harus buang jauh-jauh persepsi lama tentang birokrat harus dilayani agar urusan menjadi lancar. Ketika masuk ke dunia kerja, jangan langsung berorientasi pada uang akan tetapi, mulailah berburu sebanyak mungkin kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny K / Veronica

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menekankan pentingnya pembentukan karakter dan literasi pada masa kini demi meraih masa depan yang lebih baik. Dia menekankan, dua hal ini bisa membangun spirit kemanusiaan.
â€œLiterasi adalah orang yang memiliki penguasaan iptek yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa,â€ jelasnya saat menerima kedatangan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih Hasan Ali Basam Kasuba di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (2/7/2021).
Wakil Bupati Halmahera Selatan menuturkan dirinya dan Bupati mempunyai keinginan besar untuk mengubah mindset masyarakat yang menganggap pendidikan hanya sebagai pendidikan formal agar bisa meraih profesi pekerjaan kantoran. Pasangan kepala daerah ini berkomitmen untuk mendukung terciptanya wirausaha di masyarakat.
â€œYa kalau kita di daerah rata-rata memang pendidikannya pengen tinggi, supaya bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi PNS. Tapi tidak terbangun apa namanya mindset bagaimana bisa berdikari, kalau kita bahasanya sekarang anak milenial enterpreneurship istilahnya, punya jiwa entrepreneurship, punya keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat,â€ ujar wakil bupati yang baru dilantik pada 24 Mei 2021 tersebut.
Dia menegaskan, ke depan, akan berupaya membangun ekonomi secara terstruktur. Pengembangan ekonomi akan dibangun untuk menopang sumber daya alam yang dimiliki kabupaten tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menegaskan keseriusan Perpusnas untuk mempererat sinergi di Halmahera Selatan dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perpustakaan dan pengembangan indeks literasi masyarakat di sisi hulu. Di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan dan bantuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Pada 2020, Halmahera Selatan sebenarnya menerima alokasi DAK untuk menu perabot sebesar Rp499 juta. Namun saat itu carry over karena tidak sempat untuk kontrak. Tahun ini, alokasi DAK untuk menu perabot kembali dianggarkan dan sudah masuk kontrak.
â€œKemudian yang berikutnya ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini juga 2020 sudah kita berikan bantuan ada komputer, buku, pelatihan, dan sebagainya. Tapi tahun ini 2021, ada tiga desa yang akan kita berikan bantuan, Desa Tuokona, Desa Wayamiga dan Desa Mandaong,â€ urainya.
Dengan kunjungan ini diharapkan Perpusnas dapat meningkatkan sinergi dengan masyarakat Halmahera Selatan melalui kepala daerah, yang direalisasikan dengan pemberian sejumlah buku dan unit komputer yang akan dikirimkan ke lokasi.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Halmahera Selatan  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sistem manajemen kemanan informasi menjadi mutlak yang harus dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Pasalnya tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berbanding lurus dengan tingkat resiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi inofrmasi dan komunikasi yang juga semakin tinggi dan kompleks.
Demikian disampaikan, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana pada Sosialisasi Kesadaran Sistem Keamanan Informasi (SMKI) dengan tema Keamanan Siber di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara hybrid pada Jumat, (19/11/2021).
"Perpusnas terus berupaya menjadikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai enabler untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan. Sehingga melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak perlu dilakukan," kata Ofy.
Apalagi, lanjut Ofy, penggunaan ruang siber Perpusnas menunjukkan peningkatan. Ini terlihat dari statistik interaksi seperti jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar, jumlah unduh sumber informasi koleksi digital dan koleksi yang diakses.
"Upaya ini tentu tidaklah mudah, tetapi menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Tingginya tingkat pemanfaatan TIK berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan TIK, kemanan siber menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan program pembinaan dan layanan perpustakaan," jelas dia.
Sementara itu, Sandiman Ahli Muda, Badan Sandi Siber Nasional (BSSN), Alvin Devara Lesmana mengatakan, tiap tahunnya serangan siber meningkat. Terutama di masa pandemi tahun 2020, meningkat 71 persen dibanding tahun 2019.
Ada empat tren serangan siber, diantaranya hacking yakni usaha mendapatkan akses tidak sah ke sistem, data breach dimana data dan informasi seorang pengguna device telah diakses tanpa adanya otorisasi, phising upaya untuk mendapatkan informasi data dengan teknik pengelabuan, serta video conference hijacking yakni usaha melakukan eksploitasi sistem komunikasi dengan tujuan mengganggu atau merusak sistem.
"Tidak ada sistem yang dijamin aman 100 persen, karena serangan bisa terjadi kapan saja. Jadi, yang harus dilakukan dengan memaksimalkan upaya sistem keamanan," ungkap Alvin.
Alvin menuturkan, instansi pemerintah harus menerapkan kemanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan dilakukan melalui ISO 27001 dan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.
"Dalam peningkatan kapasitas siber, perlu adanya peningkatan SDM, proses dan teknologi," tuturnya.
Analis Kebijakan BSSN, Irwansyah menambahkan, tren ancaman siber pasti akan selalu mengalami peningkatan, apalagi di era yang serba dikerjakan secara online. Untuk menjamin sistem keamanan maka perlu dibentuk Computer Sevurity Incident Response Team (CSIRT).
"CISRT atau tim tanggap siber merupakan tim yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan," kata Irwansyah.
 CISRT, lanjut Irwansyah terdiri dari empat jenis, seperti CISRT nasional, sektoral, organisasi dan khusus.
Dijelaskan, ketika terjadi insider siber di suatu organisasi, maka dapat melapor kepada CIST Organisasi (internal, untuk kemudia ditangani oleh CISRT Organisasi,
"Apalagi tidak dapat tertangani, maka dilakukan kolaborasi penanganan insiden bersama CISRT Sektoral," jelasnya.
Irwansyah berharap, Perpusnas dapat segera membentuk CISRT guna mencegah adanya insiden siber di lingkungan Perpusnas.
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021, Gubernur Jawa Timur: Percepatan dalam Transformasi Teknologi Salah Satunya Perpustakaan Digital

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2 Persen

Kepala Daerah Harus Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduknya

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Halmahera Selatan Â

Perpusnas Gelar Sosialisasi SMKI