Jakarta- Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pelangi Tunjung berhasil menempati peringkat pertama dalam Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021.
Tahun ini mengangkat tema â€œMembangun Generasi Muda Indonesia Gemar Membaca serta Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kecintaan Terhadap Budaya Lokalâ€. Rutin digelar setiap tahun, lomba bertutur tingkat SD/MI diikuti 34 perwakilan dari setiap provinsi yang sebelumnya telah diseleksi melalui Dinas Perpustakaan di daerah.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendekatkan anak dengan kekayaan khasanah budaya lokal. Dengan begitu rasa nasionalisme dan cinta tanah air akan secara perlahan ikut terbentuk. Hal tersebut diungkapkan Deni bertepatan dengan Pengumuman Pemenang dan Penutupan Lomba Bertutur Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021 pada Kamis (9/9/21).
â€œDari kandungan bahan bacaan berbasis konten lokal mereka mendapatkan pesan-pesan moral ataupun keluhuran budi pekerti sebagai bagian dari warisan kekayaan Nusantara,â€ sebutnya.
Selain itu Deni menuturkan bahwa pengembangan budaya baca anak dan pengertian literasi baiknya dilakukan sejak dini. Melalui lomba bercerita ini Deni berharap dapat menggiatkan program gemar membaca di kalangan anak-anak.
â€œSejak usia dini, anak-anak perlu ditanamkan sikap saling menghormati, etika sopan santun, rasa belas kasih, bergotong-royong, menerima setiap perbedaan dan toleransi, serta sikap peduli terhadap lingkungan. Sehingga di masa depan nanti mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing namun tetap memiliki kualitas akhlak yang istimewa,â€ tutur Deni.
Oleh karena itu lanjut Deni, penting untuk menumbuhkembangkan kreativitas anak dalam membaca. Sehingga anak dapat leluasa mencari pengetahuan dan adapatif dalam berifikir. Merupakan tugas Perpusnas dan seluruh masyarakat untuk menjaga generasi penerus bangsa dari terpaan budaya yang dapat merusak proses berpikir di masa mendatang.
Lomba yang diselenggarakan 6-9 September ini bertepatan dengan peringatan Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh setiap tanggal 14 September. Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring ini hadir sebagai juri lomba dari berbagai kalangan. Pendongeng Indonesia, Kunduri dan juga Awam Prakoso yang sekaligus pemerhati anak, psikolog anak, Griselda Jane, pegiat literasi, Nanda Julistya, dan Pustakawan Utama Perpusnas Nelwaty.
Berikut nama pemenang Lomba Bertutur Siswa-Siswi SD/MI Nasional Tahun 2021:
Juara 1 - Pelangi Tunjung K, perwakilan Prov. Jawa Timur
Juara 2 - Binar Mutiara Yahya, perwakilan Prov. DI. Yogyakarta
Juara 3 - Najma Hanania Yazid, perwakilan Prov. Banten
Juara Harapan I - Ghina Maulida Junaedi, perwakilan Prov. Sulawesi Selatan
Juara Harapan II - Tiasherany Ayu Syafitri, perwakilan Prov. Sumatera Selatan
Juara Harapan III - Winmay Claudia Arsal Buntu Bamba, perwakilan Prov. Sulawesi Barat
Juara Favorit I - Noia Rasyada M, perwakilan Prov. Jawa Tengah
Juara Favorit II - Demianus Renyaan, perwakilan Prov. Papua Barat
Juara Favorit III - Made Anggun Eza Putri, perwakilan Prov. Bali
Juara Favorit IV - Adinda Khairatul Uzma, perwakilan Prov. Aceh
Juara Favorit IV - Saskya Tryananda, perwakilan Prov. Kalimantan Barat
Juara Favorit V - Keyra Ameera Shafa, perwakilan Prov. Kalimantan Selatan.
Selamat kepada para pemenang!
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perwakilan Jawa Timur Peringkat Pertama Lomba Bertutur Nasional Tingkat SD/MI  Tahun 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev versi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengupulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Kebutuhan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
Aplikasi e-Monev versi 3.0 adalah alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN.
Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja (rencana kerja) kementerian/Lembaga dan data RKA-KL,â€ ujar Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Randy R. Wrihatnolo saat memberikan arahan pada workshop e-Monev Perpustakaan Nasional, Rabu, (16/5).
RKA-KL, lanjut Randy, dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh Satker (satuan kerja, red), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) dan kertas kerja RKA-KL.
Secara garis besar, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
<ol>
<li>Input data realisasi komponen</li>
<li>Input data realisasi output dan indikatotr-indikatornya</li>
<li>Verifikasi data</li>
</ol>
Pengguna aplikasi e-Monev versi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yakni:
<ol>
<li>K-8, yaitu kelompok user input data di level komponen. Pada level ini pelaksana input data berada di Satker, baik di K/L maupun di level pemda</li>
<li>K-7, yaitu kelompok user organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan yang diinput Satker</li>
<li>K-6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bappeda melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD di wilayahnya</li>
<li>K-5, yaitu kelompok user unit kerja eselon dua (UKE-2) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. UKE-2 bertugas menginput capaian output dan indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan. Satker yang berada di lingkup UKE-2 tertentu tidak mengisi realisasi komponen Â tapi wajib mengisi realisasi dari seluruh komponen yang ada di lingkup kerjanya</li>
<li>K-4, yaitu kelompok user unit kerja eselon satu (UKE-1) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana program. UKE-1 bertugas menginput capaian indicator output program, indikator sasaran program</li>
<li>K-3, yaitu kelompok user Biro Perencana K/L, selaku wakil K/L dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait pelaporan, Biro Perencana melakukan verifikasi atas input data di aplikasi e-Monev versi 3.0</li>
<li>K-2, yaitu kelompok user Direktorat Mitra K/L di Bappenas. Direktorat mitra K/L di Bappenas dapat menggunakan data hasil pemantauan K/L mitranya sebagai bahan dasar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP di sektornya masing-masing</li>
<li>K-1, yaitu administrator dari aplikasi e-Monev versi 3.0 yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jakarta--Selain perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut perubahan dalam segala hal, isu bonus demografi di Indonesia, rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pemanfaatan perpustakaan di Indonesia juga turut berperan dalam mengubah tatanan kehidupan.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi dalam menyiapkan SDM perpustakaan agar lebih berkompeten dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman.
Plt. Kepala Pusdiklat Yahyono dalam sambutannya pada Apel Pagi, Senin (4/10/2021) menyatakan beragam pelatihan telah diselenggarakan dengan cara yang konvensional, blended learning, dan virtual learning. Cara tersebut ditempuh dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan sesuai perkembangan zaman untuk internal Perpusnas dan perpustakaan daerah di kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.
Yahyono mengutip pesan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengenai sepuluh kompetensi soft skill yang dibutuhkan ASN untuk menghadapi tantangan perubahan saat ini dan masa mendatang, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan dalam manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, menilai dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
Oleh karena itu, untuk menyongsong perubahan zaman diperlukan adanya cara baru dalam menyiapkan SDM unggul untuk perpustakaan di Indonesia, yaitu corporate university.
â€œCorporate university yang berhasil dan memberikan dampak signifikan di dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi di sektor privat maupun BUMN akan dicoba diinternalisasi di sektor publik,â€ urai Yahyono.
Konsep ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan beberapa sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring, dan on-the-job training. Corporate university memiliki jargon, belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja melalui proses belajar yang sangat dinamis. Kementerian yang telah menerapkan strategi corporate university yaitu Kementerian Keuangan sejak 2016.
â€œSudah saatnya Perpustakaan Nasional pun harus berupaya menerapkan konsep corporate university sebagai suatu pengembangan pelatihan tenaga perpustakaan. Corporate university merupakan modal awal yang baik untuk menciptakan SDM aparatur tenaga perpustakaan yang semakin profesional serta memiliki pola pikir dan budaya instansi yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin baik ,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Corporate University untuk Menciptakan SDM yang Semakin Profesional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar, dengan didampingi Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono dan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo.
Edi Rusdi menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan untuk konsultasi sekaligus koordinasi terkait pengembangan perpustakaan. Seperti pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan perabot, TIK dan bahan pustaka Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan.
DAK adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membangun gedung perpustakaan yang repersentatif. Kehadiran gedung tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi generasi yang akan datang.
"Untuk meningkatkan generasi yang gemar membaca dan literasi, sehingga kita perlu berkolaborasi. Kunjungan ini sekaligus meminta arahan dan bimbingan mengenai pengembangan perpustakaan di Pontianak. Diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kemajuan bagi wilayah Pontianak," ungkapnya, Senin (16/1/2023).
Adin Bondar menjelaskan, jenis DAK Fisik saat ini yakni DAK fisik penugasan. Bantuan DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
"Maka perlu segera diajukan melalui aplikasi KRISNA, karena di bulan Januari ini akan ditentukan lokasi prioritas (lokpri)," jelasnya.
Deputi juga menyarankan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak untuk terus berkoordinasi dengan Bappeda setempat.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyerahkan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Buku tersebut berisi tentang kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal
&nbsp;

Koordinasi Terkait DAK Fisik, Wali Kota Pontianak Kunjungi Perpusnas

Jakarta, Untuk memberikan persepsi serta pemahaman yang sama tentang pencegahan korupsi agar kejadian tindak korupsi tidak terjadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi secara daring, Rabu (1/9/2021).
Sosialisasi yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas ini, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai untuk tidak melakukan tindak korupsi, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
"Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan good governance dan Alhamdulillah selama lima tahun berturut-turut Perpustakaan meraih opini BPK atas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando pada saat membuka acara.
Meski demikian, ujar Syarif, selalu tidak ada jaminan dengan hasil penyelenggaraan keuangan negara yang baik dari BPK itu tidak terjadi celah di dalam penyalanggunaan keuangan negara yang berkaitan dengan kewenangan. Maka, sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengawal ketat agar tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme tidak terjadi di lingkungan Perpusnas.
Berdasarkan hasil survei, indeks persepsi antikorupsi (IPAK) Perpusnas yang dilakukan dari tahun 2018 menunjukkan trend kenaikan indeks. Di tahun 2018 mendapat 3,08 poin, kemudian 2019 naik menjadi 3,61 poin dan di tahun 2020 naik 0,16 menjadi 3,77 poin. Dari hasil ini, Perpusnas masuk dalam kategori Sangat Anti Korupsi.
"Semua bentuk pelayanan di Perpusnas gratis, seperti pembuatan kartu anggota yang sebelumnya dikenakan tarif administrasi sekarang sudah tidak ada. Semua kita gratiskan sehingga sudah tidak ada celah bagi pegawai, dan ini sudah kita umumkan agar masyarakat mengetahui," ujarnya.
Kepala Satuan Tugas Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Rachmawati menjelaskan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Korupsi adalah suatu perbuatan merugikan perekonomian dan keuangan negara dalam bentuk penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan perbuatan curang hingga praktek gratifikasi.
"Misalnya gratifikasi, adanya pemberian dari orang yang tidak diketahui, tetap harus dilaporkan sebelum 30 hari," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dian mengapresiasi kepatuhan LHKPN Perpusnas dari tahun 2017-2020 sangat patuh 100 persen. Hanya saja pengelolaan gratifikasi Perpusnas masih perlu diperbaiki lagi.
Sementara itu, Ketua Reformasi Birokrasi Perpusnas Adin Bondar mengatakan, antikorupsi memegang peranan penting menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perpustakaan Nasional sudah berkomitmen dengan adanya peraturan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œTahun ini sebanyak 13 unit kerja diajukan untuk Layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tiga unit kerja diajukan sebagai Layanan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),â€ ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka

Gandeng KPK, Perpusnas Gelar Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi 

Jakarta - Perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Melalui program perpustakaan transformasi berbasis inklusi sosial, pemulihan sosial ekonomi masyarakat dampak pandemi akan lebih cepat dengan adanya layanan literasi sampai ke tingkat desa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, sebanyak 30 juta masyarakat Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Untuk itulah, perpustakaan hadir untuk memberikan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat, agar dapat bangkit dari keterpurukan.
Dijelaskan, tiga faktor utama penyebab kemiskinan. Diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan terbatas, akses permodalan terbatas dan budaya malas.
"Tidak ada yang tahu, kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga menjadi tugas utama kita sebagai pustakawan untuk menggerakkan masyarakat agar dia memiliki ilmu pengetahuan serta menggerakkan budaya malas menjadi rajin," kata Syarif Bando dalam webinar yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dengan tema Peran Perpustakaan Umum di Era New Normal Dalam Upaya Pemulihan ekonomi Nasional, secara daring pada Selasa (9/11/2021).
Syarif Bando mengatakan, sudah saatnya para pustakawan, civitas perpustakaan berperan sebagai transfer knowledge, tidak hanya management collection dan management knowledge. "Ini filosofi kita bersama, maka kita terus mengajak mitra untuk memastikan Indonesia bisa melangkah maju serta mensejahterakan kehidupan," katanya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan, kemampuan membaca menjadi syarat utama untuk dapat mengakses pengetahuan dan menguasai berbagai bidang ilmu. Apalagi, di era pandemi ini perpustakaan perlu diberdayakan. Karena, banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan dan informasi.
"Perpustakaan tidak hanya sekadar menunggu masyarakat dengan tumpukan buku, tetapi masyarakat akan hadir di perpustakaan untuk meningkatkan produktivitasnya," katanya.
Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pilar penting dalam pemulihan ekonomi nasional, lanjut Amich, perpustakaan tidak cukup hanya dipahami dengan jumlah koleksi, tempat koleksi, ruang baca, infrastruktur IT, maupun pustakawan pasif yang sekadar bekerja secara teknis belum sebagai penggerak literasi.
Namun melalui transformasi perpustakaan, perpustakaan selain mengubah bentuk fisik juga bentuk layanan yang akan diberikan masyarakat. Seperti, penambahan koleksi,penguatan infrastruktur IT yang digunakan masyarakat berselancar di dunia maya untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi.
Dikatakan, perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi, untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan.
"Kami memperkuat dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan untuk membangun perpustakaan dan melengkapi fasilitas perpustakaan," ungkapnya.
Tak hanya itu, koordinasi dengan stakeholder, praktisi, dan pegiat literasi juga perlu dilakukan untuk mengadakan berbagai pelatihan yang berpusat di perpustakaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Â 
"Meskipun di masa pandemi, penguatan agenda perpustakaan untuk pemberdayaan tetap berjalan di banyak wilayah dengan beragam jenis kegiatan, seperti pelatihan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurlianti mengatakan, di era pandemi pihaknya terus memberikan pelayanan untuk masyarakat.
Berbagai pelatihan ekonomi kreatif dan workshop digelar secara virtual untuk menambah kompetensi masyarakatnya. Dengan menggandeng praktisi dan berbagai narasumber, berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat.
"Pandemi membuat kita terbatas melakukan kegiatan, tetapi kami tetap menyiasatinya dengan kegiatan secara virtual. Seperti talkshow maupun workshop," kata perempuan yang akrab disapa Nunung.
Tahun ini, ada empat kabupaten di Kalsel yang menerima program transformasi perpustakaan sosial. Diantaranya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu.
Team Leader Konsultan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Erlyn Sulistyaningsih mengatakan, sejak tahun 2018 program transformasi berbasis inklusi sosial sudah berkiprah di 32 provinsi, 160 kabupaten dan 1.250 desa.
Dikatakan, perpustakaan harus berani keluar dari gedungnya, tidak hanya menyediakan buku untuk bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Perpustakaan harus hadir di masyarakat, harus dapat menjawab kebutuhan yang harus segera diselesaikan, sehingga memberikan dampak dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik," kata Erlyn.
Dikatakan, perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi untuk kebutuhan hidupnya. "Strateginya lebih fokus kepada perpustakaan, untuk meningkatkan layanan informasi. Membuat perpustakaan menjadi lebih menarik, dapat bekerja sama dengan stakeholder untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Salah satu masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Shanty Apriani, berbagi pengalamannya yang memulai bisnis keripik pisang dengan membaca buku di perpustakaan desa Soguo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara.
"Di perpustakaan saya menemukan buku tentang pengolahan camilan dari pisang. Dari buku itu, saya menciptakan produk olahan pisang menjadi kripik dengan berbagai varian rasa," ungkap dia.
Untuk meningkatkan nilai jual dan perluasan, pemiik Enterpreneur Produksi Aneka Kripik Pisang (BananasQ), mengikuti pelatihan, workshop dan mencari informasi di internet yang difasilitasi layanan perpustakaan desa Soguo. Selain dapat membantu ekonomi keluarga, Shanty mengaku dapat membantu ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya.
"Saya berharap perpustakaan desa dapat melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih banyak lagi, yang dapat berubah hidupnya karena layanan perpustakaan," lanjut Shanty.
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Salemba, Jakarta - Perpustakaan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan.
Begitu ucap Wakil Bupati Probolinggo, Ahmad Timbul Prihanjoko saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jumat (23/9/2022).
Baginya, Probolinggo membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang untuk mengejar ketertinggalan serta meningkatkan kualitas masyarakat. Sehingga diharapkan ke depan Probolinggo mampu berdiri sejajar dengan kota lainnya.
â€œPerpustakaan tidak hanya jadi tempat baca tapi juga sebagai pusat berkegiatan,â€ ungkap Ahmad.
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto yang turut hadir menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dengan menggandeng CSR dalam pelaksanaannya.
â€œMeskipun saat ini belum ada gedung perpustakaan yang representatif, kami tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,â€ ucap Heri.
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi yang berkesempatan menerima kunjungan kerja ini mengapresiasi seluruh usaha yang telah dikerahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo.
Deni pada kesempatan tersebut mengingatkan beberapa hal terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung yang dapat dipersiapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo. Mengingat aplikasi Krisna baru akan dibuka kembali pada Januari hingga April tahun 2023.
â€œSiklus DAK itu dibuka dari Januari sampai April, lalu penetapannya di Juli. Pengajuan DAK hanya bisa diusulkan melalui aplikasi Krisna. Untuk menu pembangunan gedung, dokumen pendukungnya penting untuk disiapkan seperti surat kepemilikan tanah, DED, RAB, dan BoQnya,â€ jelas Deni.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

Perpustakaan Tunjang Ketertinggalan SDM

Pencarian

Berita Lainnya

Perwakilan Jawa Timur Peringkat Pertama Lomba Bertutur Nasional Tingkat SD/MI Tahun 2021

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Corporate University untuk Menciptakan SDM yang Semakin Profesional

Koordinasi Terkait DAK Fisik, Wali Kota Pontianak Kunjungi Perpusnas

Gandeng KPK, Perpusnas Gelar Sosialisasi Peningkatan Persepsi Antikorupsi

Perpustakaan Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional