Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Laki-laki sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Sosok laki-laki yang baik dibutuhkan sebagai panutan untuk anak dalam penanaman nilai, karakter, budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan keterampilan di tengah arus perubahan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Karenanya, keluarga menjadi pilar utama untuk membentuk tumbuh kembangnya anak-anak yang bakal menjadi penerus bangsa Indonesia. Hal ini dituturkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana dalam sambutan talkshow â€œKetahanan Keluarga melalui Peningkatan Peran Laki-Lakiâ€.
â€œBicara keluarga ada unsur keluarga yang bernama kepala keluarga dan ibu. Ayah dan bunda mempunyai perannya masing-masing dalam membangun ketahanan keluarga. Namun layaknya suatu institusi, di mana keluarga termasuk institusi dalam masyarakat, tetap perlu ada peran pemimpin,â€ ujar Ofy Sofiana di hadapan peserta talkshow yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Lantai 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (24/7/2019).
Kondisi keluarga yang sehat lahir dan batin akan melahirkan generasi penerus bangsa yang bisa hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Secara tidak langsung, ketahanan keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan bangsa. Ketahanan keluarga yang baik akan membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan religius.
Selain berdiskusi, Ofy Sofiana mengajak para peserta untuk kembali mengunjungi Perpusnas dan memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama Fasilitas Layanan Anak di lantai 7. â€œHari ini membahagiakan karena kehadiran para orang tua ke Perpusnas, walaupun mungkin ini kunjungan pertama tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir. Kami menunggu kehadiran kembali bapak ibu membawa anak-anak berkunjung ke Perpusnas,â€ urainya.
Talkshow diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2019. Kepala Subbidang Kerjasama Perpusnas Vira Farhana dalam laporannya menyebut anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, Perpusnas turut andil dalam meningkatkan minat baca anak. Talkshow menghadirkan tiga narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati, Psikolog Hilmy Wahdi, dan Pekerja Seni Teuku Zacky dengan moderator Adjat Wiratma. Acara dimeriahkan penampilan Tarian Gebyar Nusantara dari SDN 5 Pondok Kelapa, Jakarta dan Tari Bermain Hujan dari SDN 7 Kenari, Jakarta.
Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional, Perpusnas mengangkat tema "Saya Anak Nasional, Saya Membaca, Saya Gembira" dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan anak, orang tua, dan pendidik . Selain gelar wicara, ada pameran lukisan guru dan anak yang berlangsung pada 5-29 Juli 2019 serta lomba mewarnai untuk anak usia 5-7 tahun.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Peran Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga  Â 

Salemba, Jakarta - Sebagai sebuah instansi, Perpustakaan Nasional RI dihadapkan pada ancaman internal ataupun internal. Karenanya, harus dirumuskan manajemen risiko untuk melakukan mitigasi dan tahapan dalam menghadapi risiko bencana. Manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan Grand Design Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional Tahun 2021-2025 dan Pedoman Risiko Perpustakaan Nasional.
â€œTentu semua tahu ada ancaman-ancaman tertentu yang tidak mungkin dihindari, gempa bumi misalnya. Kebakaran, bisa dihindari atau tidak, tergantung keteledoran atau kecerobohan. Atau banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita yang harus dirumuskan secara terstruktur,â€ jelasnya dalam pertemuan awal yang digelar di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Untuk itu, Syarif Bando meminta semua pejabat eselon satu dan dua di Perpusnas agar menyusun draft ancaman minimal dan maksimal terhadap tugas, pokok, dan fungsi dari setiap unit. Perpusnas menghadapi risiko yang membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu pelestarian bahan pustaka. Menurutnya, hal ini dikarenakan kondisi iklim di Indonesia yang memiliki tingkat kelembaban udara, terutama kota Jakarta yang memiliki tingkat polusi udara tinggi.
Kepala Perpusnas berharap perumusan grand design menghasilkan empat pemikiran utama. Yang pertama, manajemen risiko yang secara umum menjadi ancaman antara lain gempa, banjir, dan kebakaran. Kedua, memastikan manajemen risiko dalam pengendalian dan pengelolaan bahan pustaka dengan spesifikasinya. Ketiga, perumusan tentang pengelolaan manajemen risiko yang terkait dengan pengelolaan data center, informasi teknologi dengan penyiapan SDM yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan kemampuan pemahaman seperti badan siber. Terakhir, mempersiapkan dokumen manajemen risiko terkait tuntutan hukum.
â€œSaya berharap bahwa standarisasi manajemen risiko ini punya level, setiap aktivitasnya punya skor. Karena dengan skor dan standar ini akan memaksa kita untuk menciptakan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun pembiayaan apalagi yang namanya peralatan kerja untuk pengendalian atau mitigasi bencana,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso menyatakan manajemen risiko merupakan amanah dari delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang masuk ke dalam area Tata Laksana. Dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, Perpusnas menghadapi berbagai hal dan bisa mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai harapan.
â€œSehingga selain manajemen risiko 2021-2024, kita juga akan memiliki pedoman manajemen risiko. Nah dengan demikian di dalam hal ini dengan pedoman itu kita bisa mengantisipasi, menangani risiko-risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi, dan juga bisa mengintegrasikan proses manajemen yang baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kinerja yang ada,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pahlawan dengan segenap pemikiran, tindakan dan gerakan perjuangan kolektif mereka, menjadikan generasi yang ada dan yang akan datang bisa menikmati hidup di persada nusantara sebagai bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa lain.
Dalam pidato Hari Pahlawan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa setiap rangkaian perjuangan kepahlawanan telah membentuk ke-Indonesia-an. &ldquo;Ambillah apinya perjuangan dari para pendahulu kita. Tugas kita saat ini adalah menjaga nyala api tersebut agar NKRI&nbsp; tetap berdiri tegak, menjadi besar dan terus memberi&nbsp; sumbangan penting sebagai bagian dari persaudaraan umat manusia di Indonesia,&rdquo; ujarnya.
Syarif Bando kemudian menukilkan kalimat&nbsp; semangat pendahulu.&nbsp; &ldquo;Keberanian itu dapat digerakkan oleh sebuah modal tak ternilai dan tidak kasat mata. Modal itu adalah harapan. Sebuah harapan yang menimbulkan optimisme dalam hidup. Sebuah harapan yang membuka segenap potensi. Sebuah harapan bahwa dengan mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, maka kita dapat membangun sebuah kehidupan bernegara, sebuah rumah tangga politik kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,&rdquo; ujarnya.
Harapan akan masa depan yang lebih baik saat ini telah ditambatkan oleh pemerintah melalui sebuah visi&nbsp; transformatif yang mengarahkan dan menghimpun gerak seluruh elemen bangsa, yakni &ldquo;Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong &ndash; royong.&rdquo; Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah; ranah mental-kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai penutup, Kepala Perpusnas menjabarkan bahwa saat ini merupakan waktu bagi kita untuk menuntaskan perjuangan membangun bangsa dengan sikap mental yang positif dan konstruktif yaitu membangun sebuah bangsa yang merdeka, maju, berdaulat dan terbuka. Hanya dengan revolusi mental yang positif, optimis dan sadar riwayat kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan terbuka kita menyelami tantangan dan persoalan yang kita hadapi bersama dengan semangat persatuan di dalam kesetaraan seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.
Reportase: Radhitya Purnama

Peringati Hari Pahlawan : Perkokoh Persatuan Membangun Negeri

Jakarta--Perpustakaan merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang, beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan zaman dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pustakawan Ahli Utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar, Hartono, pada apel rutin Senin pagi secara online. (11/04/2022)
Ditandaskan oleh Hartono bahwa perpustakaan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
â€œPerpustakaan berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing di era global. Oleh karena itu kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan dimaksimalkan agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakatâ€, terang Hartono.
Perpustakaan merupakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk mempertinggi pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi dalam pembangunan. Perpustakaan berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan manusia dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan.
Hartono menjelaskan model transformasi perpustakaan yang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
â€œModel transformasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpusnas adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menjadikan program penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinanâ€, jelas Hartono.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi suatu perpustakaan saja, tetapi merupakan bentuk dukungan terhadap program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.
Hartono menyampaikan kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh UPT Proklamator Bung Karno dalam rangka upaya membangun semangat literasi kebangsaan.
â€œDiantaranya adalah dengan menyediakan sumber - sumber informasi baik karya cetak, karya tulis, karya rekam maupun karya digital sebagai bentuk akumulasi ide, gagasan, pemikiran Bung Karno baik subyek geo-politik nasional Pancasila dan internasionalismeâ€, jelas Hartono.
Saat ini UPT Proklamator Bung Karno menggelar kegiatan literasi yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, literasi seni dan budaya. Sebelumnya juga melaksanakan kegiatan literasi warisan kuliner Bung Karno yaitu literasi mustika rasa, literasi desain grafis dan literasi hasta karya.
Kegiatan tersebut mendukung program Perpusnas dalam menyukseskan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter : Anastasia Linawati

Peran Perpustakaan Dalam Masyarakat

Raden Saleh, Jakarta--Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya.
Hukum adalah salah satu alat (tools) yang penting dalam setiap aspek kegiatan. Semua yang berkaitan dengan aspek kehidupan selalu memerlukan peraturan (hukum) sebagai dasar perbuatan. Idealnya, semua produk yang diciptakan harus terdokumentasi dengan baik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector di bidang peraturan dan perundang-undanganÂ  menyediakan wadah khusus, website JDIH Nasional sebagai sarana dokumentasi, jejaring, dan integrasi segala produk hukum Kementerian/Lembaga, termasuk produk hukum di Perpustakaan Nasional RI.
JDIHÂ adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.Â  JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.Â JDIH seperti database nasional yang memudahkan pihak-pihak untuk mengetahui sejauh mana proses (tahapan) peraturan yang disusun secara berjenjang. Arah kebijakan pengembangan JDIH di 2018, antara lain percepatan partisipasi anggota JDIH Nasional, percepatan integrasi metadata anggota JDIH, integrasi website, kelengkapan koleksi data, pengembangan sistem/aplikasi, promosi JDIH Nasional, hingga acknowledgement dan reward.
"Dengan sistem ini, bisa diukur seberapa cepat proses pembuatan peraturan hingga jadi. Siapapun bisa mengetahui prosesnya sudah sampai mana," jelas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso saat mengawali kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Perpusnas di Jakarta, Kamis, (25/10). Bimtek pengelolaan JDIH diikuti oleh tiap unit kerja dengan mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang. JDIH Perpusnas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Secara resmi belum diluncurkan. Bimtek pengelolaan JDIH Perpusnas dimaksudkan agar para pengelola JDIH (admin) nantinya mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang termasuk dan bisa dimasukkan ke dalam web JDIH Perpusnas.
Website JDIH wajib menjadi bagian integral dari website resmi kelembagaan.Â  Secara standar, website JDIH berisi konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan dokumen hukum lainnya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional 

Magelang, Jawa Tengahâ€”Kondisi hulu literasi Indonesia masih membutuhkan perhatian bersama untuk diperbaiki. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan, selama ini masyarakat Indonesia dihakimi karena memiliki budaya baca yang rendah. Padahal, kondisi yang terjadi di lapangan adalah sisi hulu literasi yang belum terkelola dengan baik di mana ketersediaan buku belum mencukupi kebutuhan.
Syarif Bando menjelaskan perbaikan sisi hulu membutuhkan kehadiran negara, dalam hal ini eksekutif, legistatif, yudikatif, TNI/Polri, akademisi perguruan tinggi, pengarang dan penulis buku yang sesuai kebutuhan masyarakat, penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyiapkan buku, penerjemah, regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah, dan terutama, anggaran belanja buku. Menurutnya, sesuai standar Unesco, idealnya setiap tahun terbit tiga buku untuk setiap orang.
â€œBagaimana realitanya? Hari ini coba kita lihat rasio buku nasional Indonesia. Bayangin, rata-rata nasional satu buku ditunggu 90 orang. Kalau satu nasi dus ditunggu 90 orang, apakah 89 orang diklaim tidak mau makan, atau tidak dapat makan?,â€ jelasnya dalam gelar wicara dengan tema â€œPenguatan Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesiaâ€ yang diselenggarakan di Grha Sheba Pustaka Dispuspa Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (1/4/2021).
Dia menegaskan, masyarakat yang tidak berliterasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola hasil sumber daya alam. Dia mencontohkan, hasil pertanian Indonesia yakni pisang dan kelapa, yang diekspor dan diolah di negara lain. Bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi dan dijual di Indonesia dengan harga mahal.
â€œYang namanya pisang di Indonesia, banyak banget. Ke mana pisang Indonesia dijual? Ke Vietnam untuk bahan baku susu. Datang ke Eropa jadi susu kaleng, begitu datang ke Indonesia harga satu kaleng 100 ribu. Padahal mereka beli pisang kita dua ribu satu sisir. Begitulah problematika suatu bangsa,â€ ujarnya.
Pada masa kini, perpustakaan berperan untuk membangun masyarakat literasi. Perpusnas melakukan hal tersebut melalui program transformasi berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecakapan demi kesejahteraan.
Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu serta sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses publik. Dia telah membangun gedung perpustakaan yang memadai di atas lahan seluas 8.700 meter persegi dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.
Saat ini, jumlah perpustakaan yang berpotensi di Kabupaten Magelang sebanyak 858 unit dan telah memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintahannya telah menerbitkan surat edaran pengalokasian dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa.
â€œKami juga menerbitkan surat edaran pengadaan pojok baca dan donasi buku. Jadi perlu kami sampaikan, kami mengambil kebijakan bagi para pegawai pemerintah daerah yang naik pangkat, naik jabatan, dan pensiun, atau kunjungan kerja, ini mesti mendonasikan buku untuk memaksimalkan perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang,â€ tuturnya.
Hal ini dilakukan secara bertahap demi mengubah paradigma masyarakat menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang melalui perpustakaan.
Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Suliswiyadi menyatakan perguruan tinggi berkontribusi dalam mendukung peningkatan literasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dia menjelaskan Unimma telah melakukan beberapa kajian terkait dengan literasi. Ke depan, dia berencana melakukan penelitian mengenai indeks literasi masyarakat di Kabupaten Magelang, terlebih bupati berencana membangun smart city. â€œKarena data itu penting dan berperan dalam pengambilan keputusan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan sejumlah pihak yakni Pemerintah Kabupaten Magelang, Sekolah Tinggi Theologi Magelang, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Universitas Tidar Magelang, Politeknik Muhammadiyah Magelang, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Husain Syubbanul Wathon. Selain itu, dilakukan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Magelang periode 2021-2024 Christanti Handayani.Â 
Kepala Perpusnas juga menyerahkan sertifikat akreditasi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Pemkab Magelang. Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti 5.000 peserta secara virtual.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga Â

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Peringati Hari Pahlawan : Perkokoh Persatuan Membangun Negeri

Peran Perpustakaan Dalam Masyarakat

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional

Kepala Perpusnas: Idealnya Terbit Tiga Buku Baru untuk Setiap Orang dalam Setahun