Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam upaya pengembangan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan komitmen serta kolaborasi dari berbagai pihak.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting saat menerima kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (25/9/2023).
 
Deputi menyampaikan perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat untuk membaca buku saja, tetapi juga dapat digunakan untuk berkegiatan maupun melakukan kegiatan kreatif. 
 
"Paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah, kalau masih ikut pola lama tentu perpustakaan lambat laun akan ditinggalkan," ungkapnya.
 
Dengan membaca, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah produk yang dapat dijual sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.
 
"Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) ini sudah terasa dampaknya, semoga ini dapat diadopsi dan diimplementasikan di Kabupaten Lumajang," lanjutnya.
 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpusnas Nani Suryani menambahkan Perpusnas sebagai institusi pembina sesuai dengan UU Nomor 43 tentang Perpustakaan bahwa memiliki kewajiban untuk memastikan keberadaan perpustakaan di daerah dapat berfungsi dan ada.
 
"Kami pun memiliki fungsi sebagai regulator, supervisor dan motivator. Memberikan dorongan, stimulan dan memberikan supervisi sehingga memang perpustakaan dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
 
Kepala PPUK mengatakan Kabupaten Lumajang sebelumnya dikenal dengan kiprahnya di bidang perpustakaan, namun hal ini diperlukan komitmen untuk memastikan pengelolaan perpustakaan semakin baik di era yang terus berkembang.
 
"Dinas perpustakaan Harus tetap kreatif dan inovatif dalam mengembangkan perpustakaan. Bahkan Kabupaten Lumajang telah menerima bantuan dari program TPBIS," katanya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Sugianto mengungkapkan kekhawatirannya mengenai strategi dan daya tarik yang telah hilang dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan.
 
"Kami telah kehilangan strategi, kehilangan akal bagaimana Perpusda ini bisa diminati. Sebagaimana harapannya, perpustakaan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan literasi serta pengetahuan masyarakat," ungkapnya. 
 
Dia menyebut bahwa telah ada upaya dalam meningkatkan status Perpusda yang sebelumnya kantor menjadi dinas, serta memperbaiki infrastruktur dengan harapan agar perpustakaan semakin diminati oleh masyarakat.
 
"Bahkan kita telah mencoba untuk menjadikan perpustakaan sebagai model kafe dengan fasilitas WiFi gratis, untuk menarik minat masyarakat terutama generasi muda," katanya.
 
Lebih lanjut, dia menyatakan tekadnya untuk mencari strategi ideal yang dapat meningkatkan minat baca di Kabupaten Lumajang.
 
&nbsp;"Kami ingin melihat peningkatan minat baca di daerah kami, yang saat ini masih terbilang rendah," tambahnya.
 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Supratman mengatakan minat baca menjadi masalah yang harus ditingkatkan di masyarakat.
 
"Yang jadi masalah, jangankan membaca bahkan diundang ke balai desa saja kadang tidak hadir. Mereka hanya datang jika ada urusan tertentu saja," katanya.
 
Ketua Komisi D menekankan bahwa regulasi mengenai perpustakaan sudah ada dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), namun implementasinya belum sepenuhnya efektif.
 
"Untuk membangkitkan semangat membaca, inilah yang menjadi masalah," tegasnya.
 
Dia mengakui ahwa di era digital seperti sekarang, perpustakaan memiliki tantangan tersendiri. "Karena saat ini sudah digitalisasi, otomatis masyarakat menjadi enggan datang ke perpustakaan fisik," ujar Supratman. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk tetap relevan dan menarik minat masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak

Jakarta - Ketua Umum Dharma Pertiwi Nanny Hadi Tjahjanto mengaku terkesan dengan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. Istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto tersebut menilai fasilitas layanan yang ada di setiap lantai memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Nanny Hadi Tjahjanto saat mengunjungi gedung Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Kamis (10/1/2019). Dalam kunjungan ini, Nanny Hadi Tjahjanto diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Nanny Hadi menjelaskan kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan terkait pengembangan perpustakaan sekolah yang berada di bawah naungan Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi membawahi tiga unsur utama yakni Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, dan PIA Ardhya Garini. Setiap unsur memiliki ratusan sekolah mulai dari PAUD hingga SMA yang tersebar di seluruh Indonesia.
â€œSaya ingin menerapkan Gerakan Nasional Gemar Membaca yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Tentunya perlu ada perpustakaan di sekolah. Untuk itu saya berkunjung ke sini, untuk melihat bagaimana perpustakaan yang betul. Dan saya mendapatkan ilmunya di sini yang sungguh luar biasa,â€ jelas wanita asal Singosari tersebut.
Nanny Hadi memastikan setelah kunjungan ini, pihaknya akan menginstruksikan kepada ketua masing-masing unsur agar mendirikan perpustakaan di setiap sekolah. Selain itu, didorong agar setiap perumahan memiliki sudut baca. Pendirian sudut baca di setiap perumahan diharapkan mendekatkan kegemaran membaca kepada setiap keluarga.
Perpusnas diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada Dharma Pertiwi. â€œKami berharap ada bimbingan dari Perpusnas untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah dan organisasi kami. Kami juga mempunyai kantor-kantor organisasi yang memiliki sudut baca dan kami harapkan ada bimbingan dari Perpusnas untuk sudut baca ini,â€ pungkasnya.
Dalam kunjungannya, Nanny Hadi sempat melihat fasilitas yang ada di Bangunan Cagar Budaya, layanan keanggotaan di lantai 2, layanan anak di lantai 7, dan berakhir di lantai 24 yang memiliki keunggulan pemandangan ke ikon Kota Jakarta, Monumen Nasional (Monas). Di lantai 2, Nanny Hadi membuat kartu keanggotaan.
Reportase: Hanna Meinita/Amira Fikriana
Â

Istri Panglima TNI Terkesan dengan Fasilitas Layanan Perpusnas

Tugu Tani, Jakartaâ€”Hadirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) baru nomor 13 tahun 2018, harus dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai penguatan atas UU yang sudah dikeluarkan. Penyusunan naskah urgensi dan rancangan PP terlihat pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu, (31/7).
Pada kesempatan pertama FGD tersebut, Perpusnas mengundang sejumlah pihak yang terkait, seperti Komisi X DPR-RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Di awal pembahasan anggota Komisi X DPR-RI, Ferdiansyah, mengatakan RPP UU SSKCKR yang saat ini disusun tersinergi terhadap lima UU, yakni UU Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR, dan UU tentang SisnesIptek.
Ada lima pokok pembahasan yang sedianya diatur dalam RPP yang disusun, yakni Â penyerahan, pengelolaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. â€œDraft naskah belum mengatur mekanisme kewajiban menyerahkan hasil jurnal dan reward perorangan bagi yang tertib menyerahkan,â€ terang Ferdiansyah.
Sedangkan, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti sejumlah prosedur penyusunan RPP. Apakah ijin prakarsa sudah dikeluarkan Sekretariat Negara? Jika memang RPP ini tidak masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2019, RPP bisa diajukan pada tahun berikutnya.
Jika tidak masuk ke dalam Prolegnas, KemenkumHAM menawarkan dua solusi, yaitu RPP masuk ke dalam program penyusunan pemerintah, atau masuk ke dalam program uji prakarsa. Artinya, akan ada kajian, apakah ada naskah urgensi?. â€œJika sudah mendapatkan ijin prakarsa, baru fokus pada substansi,â€ beber perwakilan KemenkumHAM.
Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan adanya harmonisasi dengan UU Perfilman mengingat dalam UU SSKCKR ada keterkaitan karya rekam Â yang juga harus diserahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit Â

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR 

Medan Merdeka Selatan,Â Jakartaâ€”Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.
Sayang, pada tingkat provinsi, hanya terdapat 2 provinsi yang memiliki dinas perpustakaan yang telah berdiri sendiri. Sisanya masih bergabung dengan fungsi kearsipan. Maka tak heran jika terdapat ketimpangan pembiayaan di bidang perpustakaan.
Latar belakang ini dibuka oleh Putut Hary Satyaka, SE, MPP, Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€, Selasa, (23/3), secara virtual atau daring via aplikasi Zoom.
â€œSaya yakin bapak ibu yang berkecimpung di perpustakaan ini bahwa minat membaca masih rendah. Kalau minat bermedsos sangat tinggi. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk bisa meningkatkan indeks literasi, karena kita sudah punya pendanaan untuk ini,â€ buka Putut.
Putut Hary Satyaka menekankan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat. Namun kini, kondisi perpustakaan umum kab/kota masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan serta pengelolaannya.
â€œMulai 2019, dialokasikan transfer ke daerah berupa DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah (Bidang Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ruang lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ bukanya.
Sayangnya, pada saat pemerintah mulai fokus membangun dan membebahi budaya baca di Indonesia lewat perpustakaan daerah, pandemi datang. Sehingga, sebagian besar APBN yang masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, diahlikan untuk pemulihan krisis kesehatan ini.
â€œ2020 adalah waktu yang berat, karena pengadaan fisik kita hentikan pada Maret, dan banyak dana yang dialihkan. Literasi luar biasa penting, tapi pemulihan ekonomi juga penting. Jadi keduanya harus berjalan. Pada 2021 ini, DAK fisik tak ada lagi pemotongan seperti 2020, hanya penyesuaian saja,â€ katanya.
Saat ini, kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, dengan pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2021, DAK Fisik Subbidang Perpusda memiliki arah kebijakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita, khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan. Itu termasuk memberikan dukungan terhadap program Prioritas Nasional melalui penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas; mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.
Dijabarkannya bahwa menu dan rincian DAK Fisik SubbidangÂ Perpusda ini menyasar pembangunan gedung, perluasan, renovasi, pengadaan perabot dan TIK, pengembangan bahan perpustakaan, dengan rincian kegiatan pengadaan bahan perpustakaan cetak dan atau digital, di provinsi dan kabupaten/kota.
Putut Hary Satyaka, mewakili Kementerian Keuangan, membeberkan bahwa Pagu Alokasi DAK Fisik Subbidang Perpusda pada Perpres 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp450M, pada pertengahan tahun 2020 mengalami refocussing anggaran menjadi sebesar Rp74,3M.
â€œPersentase penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpusda pada 2020 sebesar 98,39%, lebih tinggi dibandingkan persentase penyerapan pada tahun 2019 yang hanya 75%. Tahun 2021, dari pagu sebesar Rp550 miliar, realisasi RK yang disepakati bersama oleh pemda dan Perpusnas sebesar Rp549,9 miliar. Artinya persentase nilai RK terhadap Pagu Alokasi hampir sebesar 100%,â€ jelasnya.
Dari dana ini, dialokasikan ke berbagai provinsi dengan angka terbesar ada di Sulawesi Selatan (Rp62,3 miliar), di bawahnya ada Jawa Tengah (Rp35,5 miliar), Nusa Tenggara Barat (Rp29,6 miliar), Sumatera Utara (Rp26,5 miliar), dan Jawa Timur (Rp25,5 miliar).
Sedangkan alokasi terkecil ada di Maluku (Rp6,2 miliar), Bangka Belitung (Rp3,8 miliar), Kepualauan Riau (Rp2,4 miliar), dan Bali paling buncit di angka (Rp2,0 miliar).Â 
Tahun 2021 ini, pemerintah menargetkan bisa membangun 1 unit gedung perpustakaan umum provinsi, 95 paket pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 20 unit, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten/kota sebanyak 39 unit, laluÂ  pengadaan bahan perpustakaan cetak dan/atau digital sebanyak 58 paket, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota: 97 unit, danÂ  renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 13 unit.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Pandemi Dijinakkan, Pemerintah Mulai Bangun Perpustakaan Daerah di 2021

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus memainkan perannya sebagai pusat kegiatan intelektual masyarakat. Tidak hanya melestarikan sejarah khazanah bangsa, perpustakaan juga berperan dalam menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan.Â 
Pada Senin (29/8/2022), buku berjudul Membaca Hamka Merawat Bangsa karya Umar Syadat Hasibuan diluncurkan di Perpusnas. Peluncuran buku dihadiri Umar Syadat Hasibuan, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato'Seri Anwar Ibrahim, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando.
Kepala Perpusnas menyatakan koleksi dan fasilitas yang ada di Perpusnas dipersembahkan untuk masyarakat. Untuk itu, dia mengajak masyarakat agar memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan, tegasnya, merupakan jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.
"Kami undang semua orang untuk memanfaatkan perpustakaan ini, karena memang perpustakaan ini dibangun dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia, kami di sini hanya satpam untuk menjaganya," ujarnya di ruang pertemuan lantai 4 Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta.
Sementara itu, Umar Syadat Hasibuan yang akrab disapa Gus Umar, mengatakan kekayaan wawasannya tentang Buya Hamka tidak lepas dari kebiasaan membaca dan perpustakaan pribadi yang ia miliki.
â€œLantai 2 rumah saya adalah tempat harta karun terbesar dalam hidup saya, yaitu perpustakaan pribadi. Di perpustakaan pribadi saya itu hampir ada 35.000 judul buku yang 60 persennya adalah buku langka," ujarnya.
Di perpustakaan pribadi tersebut ada lemari khusus koleksi Buya Hamka yang ia jadikan referensi penulisan bukunya. â€œSaya baca, saya tulis kata per kata, kalimat per kalimat hingga jadilah chapter ke-3," katanya.
Setelah chapter ke-3, Gus Umar berinisiatif untuk meminta kata pengantar dari Anwar Ibrahim. Namun tidak hanya mendapatkan kata pengantar, Gus Umar mendapat banyak masukan dalam draf tulisannya.
Anwar Ibrahim berpendapat bahwa generasi saat ini cenderung untuk mengabaikan sejarah khazanah bangsa, hanya untuk menonjolkan pemikiran baru. Oleh karena itu, dia menghargai ikhtiar yang dilakukan Umar untuk menggali pemikiran Hamka.
â€œHamka merupakan budayawan, ahli bahasa, dan sastrawan yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia," ucapnya.
Menggali khazanah tidak bermakna untuk mengambil dan mengaplikasikan semua hal. Sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Buya Hamka, Anwar menggambarkan bagaimana pendekatan kritis dan kreatif ada di semua tulisan Hamka. "Pendekatan kritis dan kreatif ada pada semua kupasan beliau, termasuk di dalam romansa cinta," katanya.
Anwar juga terkesan dengan sosok Hamka yang bijaksana dalam mendampingi generasi muda. "Dengan menghormati pandangan anak muda sebagai sahabat dan rekan dan berhujjah dengan tenang untuk meyakinkan saya, bahwa isi suatu perjuangan bukan pada slogan tetapi pada pelaksanaannya," ucapnya.
Muhaimin Iskandar, menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku sahabatnya tersebut. â€œSahabat saya Umar Hasibuan telah merevitalisasi pemikiran Buya Hamka yang sangat dahsyat, sosok ulama, seniman, sekaligus sastrawan, yang pasti dalam konteks waktu dan zaman akan memberikan kekayaan khazanah pemikiran intelektual kita," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Cak Imin mengakui kekagumannya terhadap intelektualitas dan karakter Hamka. Â "Hamka adalah tokoh yang bisa dicontoh karena tidak dendam kepada bung Karno meskipun dipenjara selama dua tahun. Itu pembelajaran yang sangat dahsyat, kesabaran memaafkan, saling menghormati, itu yang harus dijadikan warisan buat politik nasional ke depan," tambahnya.
Terkait literasi, Cak Imin mengatakan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan penerbitan buku, menghilangkan pajak buku, serta memfasilitasi penyebaran buku-buku di masyarakat.
Reportase: Radhitya Purnama Editor : Hanna Meinita

Perpusnas Fasilitasi Peluncuran Buku tentang Sosok Hamka

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyerahkan hibah satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Sumba Barat. Penyerahan dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Bupati Sumba Barat Yohanis Dade dalam kunjungan kerja. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga menyerahkan satu unit motor perpustakaan keliling kepada Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph.
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan Bupati Yohanis dan Bupati Perdie ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas. Kunjungan ini disebut sebagai kehormatan karena tidak banyak bupati yang berkunjung ke Perpusnas. â€œKami berterima kasih karena bapak telah membentuk kelembagaan perpustakaan dan kearsipan sehingga saluran koordinasi teknis bisa berjalan dengan baik,â€ terangnya di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Senin (21/6/2021).
Dia menegaskan, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi ruang belajar bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Perpusnas mengusung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan yang dibina dalam program ini adalah perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa. Perpustakaan bertransformasi inklusi sosial untuk melakukan transfer knowledge melalui buku-buku ilmu terapan yang menjadi koleksinya.
"Kalau tidak buku ilmu terapan bagi mereka, mereka akan tertinggal terus. Saya akan memberikan buku-buku di mana orang-orang yang adalah pengemis, pengangguran, sekarang sudah punya usaha. Setelah kami mengajari selama setahun, mereka membuat usaha yang diinginkan," urainya.
Sementara itu, menurut Bupati Yohanis, sebesar 90 persen warga Sumba Barat berprofesi sebagai petani. Sumber daya mereka sangat rendah, apalagi gedung perpustakaan tidak memadai. Sehingga dibutuhkan literatur terutama mengenai pertanian.
Bupati Yohanis menyatakan apresiasinya atas dukungan dan bantuan yang diberikan Perpusnas. Bantuan ini diharapkan bisa menjadikan kualitas sumber daya manusia di Sumba Barat semakin meningkat sehingga taraf hidup membaik. â€œKami sangat membutuhkan bantuan ini. Dengan bantuan ini, wawasan para petani dapat semakin baik dan mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka ala pertanian modern. Mudah-mudahan apa yang sudah kami peroleh, dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya,â€ jelasnya.
Bupati Perdie menyatakan mendorong minat baca masyarakat, khususnya dengan digitalisasi, memang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan negara. Menurutnya, salah satu faktor penyebab ketertinggalan bangsa karena tidak menguasai literasi. Dia mengapresiasi Perpusnas atas bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Murung Raya. Bantuan ini berkontribusi dalam mendorong percepatan peningkatan kecerdasan atau ilmu pengetahuan dan teknologi melalui digitalisasi dan bantuan program pendidikan lainnya yang berkenaan dengan literasi atau perpustakaan.
"Tentunya harapan kami agar supaya kerja sama ini bisa tetap dilaksanakan ke depannya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama yaitu mencerdaskan masyarakat Kabupaten Murung Raya, khususnya dunia pendidikan, anak muda milenial, bisa tercapai. Bagaimana kita sosialisasikan dan mengedukasikan minat baca, gemar membaca, supaya mereka tidak gagap teknologi dan tertinggal terhadap update informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mereka akses melalui literasi yang ada," ungkapnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak

Istri Panglima TNI Terkesan dengan Fasilitas Layanan Perpusnas

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR

Pandemi Dijinakkan, Pemerintah Mulai Bangun Perpustakaan Daerah di 2021

Perpusnas Fasilitasi Peluncuran Buku tentang Sosok Hamka

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Sumba Barat dan Murung Raya