Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Asisten Deputi Literasi Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty. Kunjungan yang menghadirkan perwakilan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah ini membahas mengenai pembangunan perpustakaan desa.
Moly Prabawaty mengatakan, kunjungannya ke Perpusnas untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan desa, salah satunya perpustakaan desa.
"Kami sangat berharap desa di seluruh Indonesia akan punya perpustakaan desa dan tentunya dengan adanya perpustakaan ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat," ungkapnya, Kamis (16/06/2022).
Sebelumnya, lanjut Moly, telah melakukan kunjungan dinas pada 6-7 Juni ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bertemu dengan pegiat literasi dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu, pihaknya juga berkunjung ke Desa Semparu untuk melihat perpustakaan desa. Perpustakaan desa di Semparu ini sangat baik dan ada motor roda tiga yang dimodifikasi untuk perpustakaan keliling.
"Pengelolaannya sudah sangat baik, hanya saja masih minim di sarana dan prasarana, baik gedung perpustakaan maupun koleksinya. Maka kami harap Perpusnas dapat membantu perpustakaan ini agar memiliki gedung yang nyaman dan memadai," ungkapnya.
Camat Kopang Lalu Halik menambahkan, keberadaan perpustakaan menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Mengingat kecenderungan minat baca yang masih rendah dan literasi masih kurang.
"Terlebih akan disahkannya Perda perpustakaan di Lombok Tengah, tentunya perpustakaan menjadi barometer," ungkapnya.
Kepala Desa Semparu, Lalu Ratmaji Hijrat menceritakan, setelah menjadi kepala desa dirinya memindahkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang didirikannya menjadi perpustakaan desa. Saat ini perpustakaan desa tersebut telah memiliki tenaga perpustakaan, fasilitas dan koleksi.
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan desa, namun tidak menyurutkan semangat Lalu Ratmiji. "Saya memang sudah suka perpustakaan dari dulu. Dengan pembangunan perpustakaan ini sudah disetujui, kami tidak kesulitan anggaran karena seluruh OPD sudah setuju," lanjutnya.
Namun, Lalu Ratmiji mengungkapnya, perpustakaan Semparu masih kurang koleksi bahan bacaannya. Selain itu, sarana lainnya seperti rak dan komputer masih minim.
Sedangkan, Kepala Desa Lendang Are, Ayunan mengatakan, perpustakaan desa yang dibangun untuk membangun SDM di wilayahnya. Perpustakaan desa menggunakan gedung bekas kantor desa lama. Pihaknya juga berencana membangunan perpustakaan di objek wisata.
"Dengan adanya perpustakaan ada pembeda dengan objek wisata lainnya. Nantinya pelayanan perpustakaan ada di dua tempat ada di eks kantor desa dan objek wisata," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan, Perpusnas mendukung pengembangan perpustakaan desa. Meskipun belum ada anggaran untuk pembangunan perpustakaan desa, namun Perpusnas memiliki stimulan yang dapat dimanfaatkan.
"Mengenai koleksi, Perpusnas ada program hibah buku yang dapat dihibahkan ke perpustakaan desa. Selain itu, kami mendorong pemerintah desa menulis buku yang berisi kearifan lokal. Ini bertujuan agar masyarakat jadi lebih tahu tentang daerah tersebut," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfy/Deni

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa

Serdang Bedagai, Sumatra Utara&mdash;Di era informasi, perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, Mariana Ginting, saat memberikan keynote speech-nya dalam acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, yang diselenggarakan di Aula Sultan Serdang Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Senin (20/11/2023).
 
Sebagai penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat, perpustakaan kini telah bertransformasi.
 
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10 persen untuk manajemen koleksi (collection management); 20 persen untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70 persen untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
 
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat,&rdquo; ujar Mariana.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), lanjutnya, adalah salah satu kontribusi aktif Perpusnas dalam mendorong perpustakaan untuk menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan.&nbsp;
 
&ldquo;Jutaan orang telah merasakan manfaat dari perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan sehingga menjadi bagian dari program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 &ndash; 2024,&rdquo; ungkap Mariana.&nbsp;
 
Mariana juga mengingatkan bahwa untuk menjadi bangsa yang sejahtera, kecerdasan bangsa perlu ditumbuhkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan kali ini mengambil tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan untuk Serdang Bedagai Mandiri, Terampil, Asri, dan Berkualitas (MANTAB)&rdquo;.
 
Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengatakan MANTAB merupakan salah satu program RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Serdang Bedagai mandiri sejahtera religious.
 
&ldquo;Tema MANTAB ini mencerminkan tekad kita untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat transformasi yang mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Serdang Bedagai,&rdquo; ungkap Darma.
 
Darma melanjutkan, perlunya meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan perpustakaan karena literasi merupakan kunci utama menuju kesejahteraan individu dan komunitas.
 
&ldquo;Saya mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat komunitas, tempat di mana setiap warga dapat dengan mudah mengakses sumber daya pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri,&rdquo; ungkap Darma.
 
Pada sesi talkshow, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, menjelaskan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Sumatra Utara pada tahun 2023 mencapai 63,58.
 
&ldquo;Kita perlu bangga pada kategori ini artinya masyarakat di Sumatra Utara sebenarnya ada potensi untuk gemar membaca,&rdquo; ujar Endah.
 
Endah juga mengatakan, jika menggunakan indikator dari UNESCO, rasio jumlah penduduk dengan jumlah buku atau bahan pustaka yang ideal adalah 1:2.
 
&ldquo;Jumlah penduduk di Sumatra Utara yang mencapai lebih dari 15 juta penduduk, seharusnya membutuhkan 30 juta bahan bacaan. Namun kondisi saat ini masih jauh dari yang diharapkan,&rdquo; imbuh Endah.
 
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus melakukan upaya pemerataan perpustakaan dengan melakukan pendataan perpustakaan dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan desa melalui program TPBIS.
 
Selain itu, dinas perpustakaan provinsi Sumatera Utara terus melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, sekolah untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, hingga membangun pocok baga di kabupaten/kota.
 
Reporter: Gilang Arwin Saputri
 
Dokumentasi: Aditya Irfan F/Ahmad Kemal N

Transformasi Perpustakaan, Pusat Akses dan Pengetahuan Terbuka untuk Masyarakat di Serdang Bedagai 

Salemba, Jakartaâ€”Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru terbentuk di tahun 2017. Berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi dinas membawa segudang permasalahan yang belum tersolusikan, seperti koleksi bahan bacaan yang kurang, sarana TIK yang masih minim, layanan anak dan disabilitas yang sangat memerlukan perhatian, hingga fasilitas parkir yang sangat terbatas.
â€œKami hanya memiliki empat unit komputer yang bisa dipakai oleh pemustaka. Sedangkan komputer untuk pemustaka disabilitas, kami belum punya,â€ keluh salah satu perwakilan Dinas Perpustakaan Kab Pati, Aris, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, Selasa, (30/4).
Terkait pemenuhan koleksi masyarakat, Dinas Perpustakaan Kab. Pati mencoba melakukan program Silang Layan secara berjangka. Dengan begitu, masyarakat mempunyai alternatif bacaan.
Menanggapi keluhan yang dialami Kab. Pati, Deputi 2 Perpusnas menyarankan memanfaatkan sejumlah perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk pengelolaan perpustakaan desa. Deputi mengambil contoh bagaimana Pekalongan bisa mendirikan fasilitas perpustakaan meski hanya dua lantai dengan menggunakan APBDesa senilai kurng lebih Rp 200 juta. Â 
â€œDana desa bisa juga bisa dipakai untuk membeli buku, tapi harus didampingi agar tidak mist leading. Sedangkan untuk pengadaan penambahan layanan anak dan disabilitas dapat dilakukan dengan menggandeng Dirjen PAUD Kemendikbud dan Dinas Sosial setempat,â€ tambah Woro. Â 
Sementara itu, Dinas Perpustakaan Kab Bangka Tengah menyampaikan keluhan minimnya koleksi bahan bacaan pengayaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perpustakaan di sekolah malah disesaki dengan menumpuknya buku-buku paket yang belum tentu terpakai tiap tahunnya. Â 
â€œBuku paket menumpuk di ruang perpustakaan, siswa tidak mau ke perpustakaan karena isinya hanya buku paketâ€, ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Tengah, Budi Utama. Padahal adanya buku pengayaan sebagai koleksi di perpustakaan sekolah diperlukan untuk meningkatkan minat baca siswa serta menambah referensi bacaan bagi mereka.
Di samping itu, Dinas Perpustakaan Kab. Bangka Tengah juga mengeluhkan masih kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap perpustakaan sekolah. Padahal Perpusnas bersama Kemendagri, Kemendes, dan Kemendikbud sudah menaruh perhatian besar terhadap perpustakaan. Ini yang mestinya ditindaklanjuti para setiap kepala daerah.
Jika berhubungan dengan regulasi Dinas Perpustakaan diharapkan lebih bersinergi dengan rekan-rekan di eksekutif maupun legislatif untuk pembentukan payung hukum perpustakaan daerah.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pati dan Bangka Tengah Keluhkan Perhatian Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Â Dalam Undang-Undang tersebut, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Perpustakaan Nasional Â RI telah menjadi sesuatu yang â€œurgentâ€ untuk dilakukan guna mencetak ASN yang profesional. Kedepan, hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani dengan tujuan akhir mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
â€œPerubahan yang cepat secara global harus diantisipasi oleh Perpustakaan Nasional dengan membangun human capital agar mampu bersaing di tingkat global dan dapat ikut berkontribusi pada negara dengan masuk dalamÂ  kelompok pendapatan kelas menengah atas (Upper Middle Income Countries/UMIC),â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan bertema â€œSosialisasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASNâ€ yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (7/12/20).
Tujuan penerapan sistem merit pada dasarnya adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang profesional, antara lain kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Guna mendorong terwujudnya tujuan tersebut, KASN selaku lembaga yang diberi wewenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, melakukan pemetaan guna mengetahui sejauh mana sistem merit telah diterapkan di masing-masing instansi pemerintah.
Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Mustari Irawan, sebagai narasumber pertama mengatakan bahwa salah satu Prioritas Kerja Nasional Presiden Joko Widodo tahun 2020-2024Â  adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Â dimana keberhasilannya didukung oleh Â SDM unggul, berkualitas dan berdaya saing. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan SDM adalah dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit.
â€œSasaran dari sistem merit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral,â€ ungkap Mustari. â€œAdapun strategi yang harus diterapkan agar sistem merit dapat berjalan dengan baik yakni, (1) penerapan manajemen talenta nasional, (2) pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit dalam bentuk penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit, dan (3) penguatan kebijakan kesejahteraan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN di daerah 3T, tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance), serta kebijakan golden shakehand untuk penataan PNS,â€ lanjutnya.
Narasumber berikutnya yakni Asisten Komisioner KASN Pokja Bidang Pengawasan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudiyanto, menyampaikan manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan baik instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional, maupun instansi pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Agus juga menegaskan bahwa manajemen talenta dan manajemen SDM memiliki perbedaan pada aspek-aspek cakupan pegawai, perlakuan terhadap pegawai, fokus aktivitas, serta hubungan antara organisasi dan pegawai.
â€œPada aspek cakupan pegawai, manajemen talenta hanya fokus pada pegawai potensial sedangkan manajemen SDM mencakup seluruh pegawai. Manajemen talenta memberikan perlakuan berbeda kepada pegawai sesuai potensinya, sedangkan manajemen SDM memberi perlakuan yang cenderung sama. Untuk fokus aktifitas, manajemen talenta berfokus pada kegiatan untuk menghasilkan talenta yang dibutuhkan oleh organisasi, sedangkan manajemen SDM lebih administratif. Untuk hubungan antara organisasi dan pegawai, di manajemen talenta organisasi merekrut dan menjaga pegawai agar bertahan dalam organisasi, sedangkan di manajemen SDM berlaku sistem transaksional dengan kata lain pegawai harus memberikan kontribusi yang jelas kepada organisasi,â€ tegas Agus.
Tujuan dari manajemen talenta dalam PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2020, disampaikan Agus diantaranya untuk meningkatkan capaian strategis pembangunan dan pelanyanan publik, menemuan dan mengembangkan talenta untuk menjadi future leaders pada core business pembangunan, meningkatkan profesionalisme dan kepastian karir, mewujudkan rencana suksesi dan meningkatkan sistem merit, serta memastikan pasokan talenta pada jabatan dan waktu yang tepat.
Perpustakaan Nasional RI berkomitmenÂ  untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Untuk itu, Tim Penilai Penerapan Sistem Merit dari KASN telah melakukan verifikasi pada tanggal 20 November 2020. Diharapkan hasil penilaian yang diperoleh masuk dalam kategori III atau dinilai Baik. Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan Nasional RI Berkomitmen Wujudkan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit 

Â 
Salemba, Jakarta-Kehadiran Duta Baca Indonesia (DBI) Najwa Shihab sebagai nara sumber pada Webinar â€˜Nikmatnya Membaca Bukuâ€™ diharapkan mampu menjadi inspirasi untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Membludaknya antusiasme yang mencapai 3.662 partisipan, bahkan ada yang berasal dari Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa kegiatan membaca dan literasi mulai mendapatkan perhatian masyarakat.
â€œTalk show virtual ini sangat melebihi ekspektasi. Ini merupakan bukti apresiasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap dunia literasi,â€ ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani saat membuka Webinar â€˜Nikmatnya Membaca Bukuâ€™ bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jumat, (24/7). Â 
Lebih lanjur Nurliani mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata keterlibatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalsel mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk membentuk â€œSDM Unggul Indonesia Majuâ€, dan Gerakan Kalimatan Selatan Membaca yang telah dicanangkan oleh Gubernur pada 31 Maret 2017.
â€œMenghadirkan Mba Nana (sapaan Najwa Shihab) adalah salah satu cara Provinsi Kalimantan Selatan bergerak menjemput generasi emas, yakni generasi literasi yang mendunia,â€ tambah Nurliani.Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal

Webinar Bersama DBI  Prov. Kalsel Siap Sambut Generasi Emas Dengan Literasi  Â 

Jakarta, Bulan September merupakan bulan yang istimewa bagi insan perpustakaan, baik pustakawan maupun para pegiat literasi. Pasalnya, tiap tanggal 14 September selalu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan.
Hari Kunjung Perpustakaan menjadi momentum yang sangat penting dirayakan dengan berbagai kegiatan, tidak hanya Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saja tetapi juga perpustakaan daerah dan perpustakaan khusus lainnya.
"Kita tunjukkan semangat dan komitmen kita untuk terus menggerakkan produktivitas bangsa, kemampuan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan membaca," ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso, yang bertindak sebagai Pimpinan Apel pada Apel Pagi Rutin, Senin (6/9/2021).
Sejarah Hari Kunjung Perpustakaan, ujar Joko, dimulai sejak 14 September 1995 pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ini berawal dari dari Ketetapan Presiden Soeharto kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dengan surat nomor 020/A1/VIII/1995 pada tanggal 11 Agustus 1995. dalam surat tersebut, berisi tentang usulan pencanangan hari kunjung perpustakaan pada tanggal 14 September 1995.
"Presiden Soeharto memiliki harapan dengan adanya ketetapan tersebut dapat memberikan tujuan yang positif bagi gerakan aktivis intelektual di Indonesia, terutama di dalam menyebarkan budaya membaca generasi bangsa Indonesia," ujarnya.
Dalam tulisan yang ditulis oleh Kepala Perpusnas pertama, Mastini Harjo Prakoso pada Majalah Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia (HPCI), lanjut Joko, disebutkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang produktif dalam menerbitkan berbagai judul buku. Hal ini juga terkait dengan semangat Presiden Pertama Soekarno yang memang sangat menggilai membaca dan mendukung penuh untuk menjadikan penerbitan termasuk juga aktivitas membaca, pemberantasan buta huruf, \ sebagai prioritas pertama.
"Terlihat pada tahun 1963, banyak terbitan buku di Indonesia bahkan pihak swasta sudah mulai berani membangun berbagai usaha penerbitan dan buku di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian Amerika sebagai negara Adi Kuasa. Bahkan mereka membeli buku terbitan Indonesia dengan membuka kantor cabang Perpustakaan Nasional Amerika Serikat di Indonesia," jelasnya.
Tak hanya Amerika Serikat, Badan Literasi Belanda Koninklijk Instituut voor Taal â€“, Land â€“ en Volkenkunde (KITLV) memusatkan untuk mengakuisisi terbitan indonesia di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, Australia juga membuka perwakilan kantor Perpustakaan Nasional menunjuk agennya untuk membeli ragam buku terbitan Indonesia khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, lanjutnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat dijadikan Perpusnas untuk terus menggerakkan serta memastikan karya tentang Indonesia dari berbagai macam terbitan bisa dihimpun.
"Ini untuk menjadikan Perpusnas sebagai pusat rujukan yang memang dapat diandalkan, sebagai upaya kita untuk menyediakan refrensi dari berbagai macam penelitian penting tentang indonesia," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa

Transformasi Perpustakaan, Pusat Akses dan Pengetahuan Terbuka untuk Masyarakat di Serdang Bedagai

Kab Pati dan Bangka Tengah Keluhkan Perhatian Daerah

Perpustakaan Nasional RI Berkomitmen Wujudkan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

Webinar Bersama DBI Prov. Kalsel Siap Sambut Generasi Emas Dengan Literasi Â

Sambut Hari Kunjung, Momentum Wujudkan Cita-cita Bangsa Melalui Membaca