Cikini, Jakarta - Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang menyenangkan, contohnya aktivitas membaca nyaring yang dianggap menyenangkan oleh anak-anak.
&ldquo;Sebagai pemateri atau pembaca cerita nyaring, kita harus bisa memodelkan untuk membuatnya menyenangkan karena dianggap memiliki intonasi berbeda oleh anak. Karena menyenangkan jadi minta dibacakan berulang dan akhirnya menjadi fasih. Selain itu, membaca nyaring juga bisa membuat anak menggunakan telinga untuk mendengar dan membangun kosakata,&rdquo; terang Roosie Setiawan, Pendiri Komunitas Reading Bugs.
Program Membaca Nyaring atau Read Aloud menurut Roosie bertujuan untuk menunjang Program Gerakan Indonesia Membaca yang dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2024. Di samping itu, membaca nyaring tidak mengajarkan anak untuk bisa membaca, melainkan untuk memiliki keinginan membaca.
&ldquo;Dengan demikian anak akan mencari jalannya sendiri untuk membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat,&rdquo; ucapnya.
Anak adalah peniru ulung yang bertindak seperti spons untuk menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Untuk itu, orang tua yang membaca berperan penting dalam menciptakan minat tinggi anak terhadap buku.
Roosie menyampaikan bahwa membaca nyaring sejatinya dapat dikenalkan sejak dini oleh orang tua, guru, maupun pustakawan. Hal ini dikarenakan kegemaran membaca tidak dapat terjadi sendiri, namun harus diupayakan.
Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas memfasilitasi kegiatan Pembekalan Pustakawan Perpusnas sebagai Pemateri Membaca Nyaring yang diselenggarakan di Hotel Ibis Jakarta Raden Saleh, Selasa (23/4/2024).
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Nurhadisaputra membenarkan bahwa tahun ini Perpusnas memiliki agenda besar dalam pengembangan budaya literasi yaitu penguatan literasi usia dini, salah satu caranya dengan menggunakan konsep membaca nyaring.
&ldquo;Literasi merupakan suatu hal yang mutlak sebagai rencana panjang pemerintah dalam menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Peran literasi dalam hal ini tidak main-main,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi menegaskan kehadiran pustakawan dibutuhkan untuk menjadi katalisator sekaligus guru bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya agar anak-anak mencintai literasi guna membawa bangsa ini menjadi lebih besar.
Kegiatan pembekalan ini akan dilaksanakan selama dua hari (Selasa-Rabu, 23-24/4/2024) dan tidak hanya diberikan kepada pustakawan Perpusnas, akan tetapi juga untuk orang tua, guru, dan pegiat literasi.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Prakas Agrestian

Membaca Nyaring Menyenangkan Bagi Anak

Jakarta - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mendorong para perempuan Indonesia untuk mendukung kaum perempuan. Kaum perempuan harus berani bersuara untuk memperbaiki kondisi perempuan, khususnya yang berada dalam posisi lemah. Megawati meminta kaum perempuan, khususnya para ibu, berdaya dalam semua bidang, termasuk politik.
â€œJangan takut wahai kaum perempuan! Kita harus bisa membunyikan suara batin kita secara rasional dan logika. Karena kita dilindungi UUD 45, pasal 28H ayat 2. Kita sendiri yang masih membelenggu pikiran kita,â€ jelas Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci dalam acara â€œSuper Showbiz Perempuan Four Point 0â€ yang diselenggarakan Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia.
Acara ini digelar dalam rangka Hari Ibu ke-90 Tahun yang diperingati setiap 22 Desember. Forum para pejabat struktural eselon I kementerian dan lembaga negara ini menggelar acara berupa talkshow yang menghadirkan menteri perempuan Kabinet Kerja yakni Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Selain itu, digelar fashion show karya desainer warga binaan lembaga permasyarakatan dan desainer Indonesia sekaligus penggalangan dana untuk pembangunan masjid di Lombok dan gedung serba guna balai karya perempuan di Palu. Kegiatan digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa (18/12).
Dalam sambutan pembukaan Ibu Negara yang dibacakan oleh Menteri Siti, era digitalisasi yang lebih dikenal dengan era connectivity 4.0, menuntut kesiapan peran berbagai pihak, tidak terkecuali perempuan. Perempuan Indonesia dituntut lebih peka dan peduli terhadap setiap detik perkembangan zaman sehingga siap memberikan solusi dan kontribusi terbaik demi bangsa Indonesia.
â€œBerada dalam era digitalisasi atau era 4.0 yang serba canggih memberikan peluang kepada seluruh perempuan Indonesia untuk lebih mudah memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa melalui akses internet, media sosial, smartphone, serta jaringan multimedia lainnya. Namun, kita harus tetap bijak dalam penggunaannya,â€ tuturnya.
Menteri Siti berharap ke depannya, perempuan Indonesia ikut melestarikan alam Indonesia sebagai warisan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini dijadikan pengingat untuk menggelorakan semangat para perempuan Indonesia dalam kepedulian akan kemanusiaan dan alam. â€œSaya mengajak hadirin sekalian untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di kalangan perempuan Indonesia serta bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sentuhan digitalisasi tangan perempuan Indonesia yang semakin berkarakter dan mandiri,â€ urainya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menyatakan para peserta diminta agar tidak melewatkan momen bersejarah Hari Ibu. Mereka diajak untuk menggugah kembali semangat perjuangan kaum perempuan, yang saat ini memasuki era digitalisasi, dalam wujud kegiatan kemanusiaan dan kecintaan terhadap alam Indonesia.
Para perempuan Indonesia didorong agar memiliki semangat juang dalam membangun Indonesia di era 4.0 namun tetap memahami fitranya sebagai perempuan. Kegiatan ini dihadiri para pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga, kepala lembaga permasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia, para tokoh perempuan yang mewakili bidang masing-masing di antaranya mantan atlet bulutangkis Susi Susanti, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti, dan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar.
Reportase: Hanna Meinita

Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Gelar â€œSuper Showbiz Perempuan 4.0"

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah Nusantara adalah dokumen tertulis yang menjadi khasanah karya budaya bangsa Indonesia. Kekayaan naskah Nusantara melimpah, dan tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa, kumpulan naskah Nusantara merupakan bagian sumber inspirasi para pendiri bangsa. Pancasila sendiri disusun berdasarkan konsensus yang dilandasi oleh sumber pengetahuan yangÂ  berasal dari naskah Nusantara. Bahkan, semboyan â€œBhinneka Tunggal Ikaâ€Â  tergaliÂ  dari naskah Jawa Kuno yang berjudul Sutasoma.
Naskah-naskah Nusantara bukan hanya mengandung kisah-kisah sastra, tapi melingkupi dihampir semua bidang kehidupan manusia. Kearifan-kearifan lokal sepertiÂ  nilai-nilaiÂ  toleransiÂ  danÂ  akulturasiÂ  tertuangÂ  dalam naskah-naskah keagamaan telah dipraktekkan dan diaktualisasikan masyarakat Indonesia sejak masa lalu, dan perlu terus- menerusÂ  disosialisasikan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa esensi perpustakaan adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi, mendiseminasikan dan menyajikan tentang sejarah perjalanan sebuah peradaban yang direkam dalam berbagai medium yang disebut manuskrip. "Dunia ini memang sangat gelap tanpa sejarah dan manuskrip itu sendiri adalah warna warni dan corak daripada sejarah itu sendiri. Perpustakaan Nasional diakuinya memiliki koleksi naskah dari abad ke-5 dan masih terawat hingga kini,â€ imbuhnya saat membuka pagelaran Festival Naskah Nusantara IV di Jakarta, Senin, (17/9).
Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil menyampaikan Manassa memiliki cita-cita suatu saat nanti akan ada banyak orang yang menaruh perhatian pada naskah sebagai salah satu tinggalan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang berisi banyak aspek kehidupan yang bukan saja penting pada masa lalu tapi untuk masa kini dan masa depan.
Ia pun membagi pengalamannya kalaÂ  mengikuti konferensi di Malaysia. "Mereka sudah jauh melakukan penelitian tentang pengobatan di dalam manuskrip, padahal penyelenggara sama sekali tidak mengerti tentang manuskrip. Para ahli pengobatan mengatakan banyak sumber-sumber lisan dan tulisan di nusantara yang bisa digali tanpa harus mengacu ke barat," terang Munawar.
Sinergi Perpusnas dengan Manassa sepanjang Festival Naskah Nusantara digelar tidak hanya menyelenggarakan seminar tetapi juga mengintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti pameran naskah dan lokakarya sehingga generasi muda dapat menyebarluaskan melalui media sosial milik mereka.
Memang, sebagian naskah yang ada masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh para filolog seiring dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Â Pengkajian naskah bersifat interdisipliner dan melibatkan berbagai ahli dan stakeholder, sehingga dampak dari hasil penelitian itu dapat lebih diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia masa kini.
Festival Naskah Nusantara IV mengusung tema â€œRelevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Menuju Indonesia Majuâ€, dan berlangsung selama sepekan (17-22 September). Setiap hari masyarakat disuguhkan oleh berbagai seminar internasional dengan tema-tema, antara lain menyoal pendidikan berkarakter menuju revolusi mental, aktualisasi hukum adat, nilai-nilai luhur keagamaan, dan jatidiri bahari Indonesia.
Festival Naskah Nusantara IV menampilkan 17 pembicara lintas disiplin dari dalam dan luar negeri sertaÂ stakeholder terkait,Â antara lain praktisi pendidikan Arief Rahman, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddique, Yudi Latief, Lukman Hakim Saifuddin, Susi Pudjiastuti, sejumlah akademisi, filolog, dan sejarawan. Â "Melalui kegiatan ini, kami berharap naskah nusantara semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat luas," jelas Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Selain diisi dengan seminar internasional, semarak Festival Naskah Nusantara juga diramaikan dengan pameran naskah nusantara yang menampilkan naskah-naskah kuno koleksi Perpusnas, lokakarya terkait tradisi pernaskahan nusantara, pembuatan topeng kayu, pembuatan/penulisan aksara di media lontar dan kertas daluang, pembuatan wayang panji dari kayu, perawatan naskah melalui digitalisasi, bazaar buku, lomba foto, hiburan musik tradisional, seperti tembang Macapat, kecapi suling, karinding, keroncong, dan pop modern.
Â 
Reportase : Arwan Subakti / Hartoyo Darmawan

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara  Â 

Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI menggelar upacara peringatan Hari KORPRI ke-48. Inspektur Perpustakaan Nasional, Darmadi yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, melalui peringatan Hari KORPRI, ASN diminta untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tetapi juga dalam mengelola pemerintah.
â€œDalam menghadapi perubahan tersebut harus dilakukan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara lama yang monoton yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara lain,â€ kata Darmadi saat membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo di lapangan parker Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (29/11).
Karenanya, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh anggota KORPRI untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Diantaranya, birokrasi harus berubah, tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja rutinitas dan tidak ada lagi kerja linear.
â€œKita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan. Dengan terus menerus bergerak mencari terobosan dan melakukan inovasi. Pelayanan yang berbelit dan menyulitkan harus dipangkas. Mengingat kecepatan melayani menjadi kuncu reformasi birokrasi,â€ jelasnya.
Selain itu, dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrument untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Dalam upacara peringatan hari KORPRI ke-48 ini, juga diserahkan Penghargaan Pustakawan Layanan Terbaik Tahun 2019. Penerima penghargaan tersebut, diantaranya Juara 1 Atis Taufik Abdul Rahman, Juara 2 Sri Rejeki, Juara 3 Rifa Fadilah. Sedangkan Juara harapan 1 C. Juli Odor Br. Nainggolan, Juara Harapan 2 R. Sapto Puji Raharjo, Juara Harapan 3 Agung Dwi Setyo Nurcahyo.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Ranny Kusumawardani

Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-48, ASN Diminta Kerja Cepat, Kreatif, dan Inovatif

Jakarta - Komitmen dan kerja keras merupakan faktor utama harus dilakukan pemerintah daerah terutama provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan legislatif dalam membangun minat baca hingga ke pelosok. Dua hal tersebut penting dilakukan demi menghasilkan keteladanan sebagai penggerak untuk peningkatan literasi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pasaribu saat menjadi pembicara dalam webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Suganda menyatakan hal ini berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Asisten Administrasi di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keteladanan sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca masyarakat. Saat itu, meski anggaran minim, Suganda melakukan inovasi dengan mengembangkan perpustakaan terapung. Terbukti, perpustakaan terapung berhasil minat masyarakat untuk berkunjung.
â€œKebetulan waktu itu perpustakaan di bawah koordinasi asisten administrasi. Kami tidak memiliki dana yang besar pada waktu itu, tetapi bagaimana menciptakan sehingga masyarakat ini minat datang ke perpustakaan. Jadi dengan dana yang ada kami coba untuk membuat perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung itu ketika kami launching mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat,â€ jelasnya.
Selain itu, untuk menyediakan koleksi bahan Pustaka, Suganda tidak kehabisan akal dan justru menyusun buku bersama timnya yang memuat sejarah pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas sejak 1945 hingga 2015. â€œIni mendapat apresiasi sekali karena waktu buku ini dilaunching, banyak yang datang ke perpustakaan, pengen lihat seperti apa pemerintahan di Musi Rawas.â€ tuturnya.
Dia mengajak pemerintah daerah khususnya kepala dinas perpustakaan untuk terus berupaya meski anggaran minim. â€œDibutuhkan komitmen, kerja keras, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan DPRD. Kalau satu stakeholder saja bergerak, seperti yang saya contohkan tadi, bergeraknya dari sisi kami, kami bisa melaksanakan. Apalagi kalau didukung DPRD, stakeholder lain, kami yakin merupakan salah satu strategi yang bisa lakukan,â€ urainya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB Naptalina Sipayung menyatakan saat ini, pihaknya mendorong instansi pusat maupun daerah untuk mengusulkan jabatan fungsional, termasuk pustakawan. Â â€œTerkait formasi pustakawan, kami dari Kementerian PANRB sesuai arahan dari Presiden, untuk menghapus eselon 3 dan 4, kita mintakan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah, untuk membuat kajian terkait pentingnya jabatan fungsional termasuk pustakawan ini,â€ jelasnya.
Naptalina menekankan agar instansi mengusulkan jabatan fungsional tersebut, yang tentunya disertai analisis jabatan dan beban kerja.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat meski dalam kondisi pandemi covid-19. Melalui beragam layanan daring (online), masyarakat diminta memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan yang tersedia.
â€œKami ada layanan e-resources, kemudian ada layanan iPusnas, dengan handphone bisa langsung buka, di sana iPusnas itu, bisa dibaca full text. Jadi tidak perlu khawatir bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas. Kita juga terus melayani kebutuhan pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Robby F. Anggriawan/Andri Dwy Nuryanto
Â

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca  Â 

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Â Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menerima audiensi Duta Besar Guatemala untuk Indonesia Jacobo Cuyun Salguero secara virtual di Gedung Layanan Perpusnas, Kamis (4/3). Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara Perpusnas dengan Guatemala. Duta Besar Guatemala, Jacobo Cuyun Salguero menyampaikan keinginnya untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Salah satunya dengan menampilkan koleksi buku pemenang Nobel Peace Prize, Rigoberta MenchÃº dari Guatemala. Beliau dikenal sebagai pengakuan atas karyanya untuk keadilan sosial dan rekonsiliasi etnokultural berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat (Indigineous people).
Duta Besar Guatemala, Jacobo Cuyun Salguero juga menunjukkan ketertarikan dalam hal pelestarian kebudayaan. â€œKami percaya bahwa kebudayaan dapat menyatukan dan menggabungkan umat manusia. Sehingga sangat penting untuk melestarikan kebudayaan. Guatemala sendiri memiliki 23 bahasa daerah salah satunya adalah Bahasa Maya yang dianggap sebagai salah satu bahasa tertua di dunia. Seperti Indonesia yang beragam akan budaya, bahasa dan suku, kami berharap dapat bekerja sama dalam hal ini.â€ ujar Jacobo yang terkesan dengan upaya Perpusnas dalam melestarikan kebudayaan kuno nusantara. Salah satu perwujudan upaya tersebut adalah khastara.perpusnas.go.id yang merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mempelajari tentang naskah kuno Nusantara yang telah didigitalisasikan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak Kedubes Guatemala untuk Indonesia. â€œKami harap juga bisa bekerjasama dengan Guatemala dalam hal pelestarian budaya ini. Sebagai langkah awal kerja sama ini, Perpusnas juga akan mengirimkan beberapa buku terkait Indonesiana untuk Guatemala.â€ungkapnya. Diharapkan pertukaran budaya kedua negara ini akan dapat mendorong masyarakat untumek njelajahi budaya, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, masyarakat, bahasa lain, dan banyak lagi,
Â Reporter: Noviani Maghfiroh
Fotografer : Kemal
Â

Berita

Duta Besar Guatemala Jajaki Kerjasama dengan Perpusnas

Pencarian

Berita Lainnya

Membaca Nyaring Menyenangkan Bagi Anak

Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Gelar â€œSuper Showbiz Perempuan 4.0"

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-48, ASN Diminta Kerja Cepat, Kreatif, dan Inovatif

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca Â