Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Salemba, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, meminta kepada para pustakawan ahli utama untuk segera mengambil peran menjadi pelopor perubahan fundamental dalam merumuskan redefinisi, reorientasi, serta reimplementasi perpustakaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan peran pustakawan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
â€œPerubahan cara pandang terhadap perpustakaan harus segera diubah untuk meyakinkan stakeholder untuk memastikan eksistensi perpustakaan di masa depan. Dengan perubahan ini diharapkan kita bisa menjawab tantangan global ke depan,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando pada Kegiatan Audiensi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Kamis (7/1/2021).
Dijelaskan, layanan perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas pada bagaimana cara mendapatkan buku, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan ilmu pengetahuan dari buku yang ada.
â€œKarena itu saat ini bukan lagi pustakawan mencari buku, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan. Tetapi bagaimana buku ini kita cari, kumpulkan kemudian diolah, diimplementasikan serta di review hasil dari penerapannya,â€ jelasnya.
Syarif Bando mengajak pustakawan utama untuk mengkaji persoalan yang ada di perpustakaan, seperti masih rendahnya budaya baca, indeks literasi yang masih rendah. Bagaimana persoalan itu terjadi harus dipahami, jangan lihat dari hulu nya saja tetapi perlu dikaji apa persoalan yang ada di hilir. Misalnya, kurangnya bahan bacaan sehingga masyarakat.
â€œPustakawan harus peka terhadap perubahan, kita harus jadi pelaku perubahan. Dan kami menaruh harapan pada Pustama untuk segera mengambil peran demi kemajuan serta perubahan perpustakaan,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama Perpusnas, Dedi Junaedi mengaku siap dalam rangka mengubah mindset perpustakaan, sekaligus ingin menjawab fungsi hilir dalam persoalan rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya melalui kajian pustaka potensi wilayah.
â€œDalam kajian pustaka potensi wilayah, yakni buku-buku harus diperbanyak sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Di wilayah perbatasan ketika butuh buku kita siap bekerjasama dengan penulis dan penerbit,â€ ungkapnya.
Â 
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Bandung, Jawa Barat&mdash;Penulis Maman Suherman menilai dikotomi literasi pedesaan dan literasi urban sudah tidak relevan. Pasalnya, dia menilai pada masa kini batasan antara desa dan kota sudah tidak ada.
Problematika yang dialami desa dan kota sudah hampir sama. Dia menyebut, desa dan kota menghadapi masalah literasi yang sama yakni memaknai bahwa literasi bukan sekadar membaca dan menulis. 
 
Hal ini disampaikan penulis Maman Suherman dalam talkshow di gelaran Perpusnas Writers Festival (PWF) 2023. Pria yang akrab disapa Kang Maman ini menyatakan saat ini, angka melek huruf di Indonesia sudah tinggi yakni di atas 96 persen. Namun, kemampuan untuk memahami bacaan dinilai masih rendah.
 
&ldquo;Apakah kita sudah mengikuti Ki Hajar Dewantara, jadi baca dan memahami. Persoalan di perpustakaan, gedung ada tapi aktivitas tidak ada. Harusnya, di perpustakaan daerah ada buku dari hasil karya lokal,&rdquo; ujarnya di De Majestic, Bandung, Jabar, pada Kamis (7/9/2023).
 
Kang Maman menambahkan, literasi bukan sekadar perpindahan buku dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, aktivitas dalam mendukung literasi juga membutuhkan dana dan dukungan materiil. Selayaknya perpustakaan jangan merasa bangga jika memiliki banyak koleksi buku. Seharusnya, perpustakaan bangga jika banyak orang yang membaca koleksi bukunya.
 
&ldquo;Literasi adalah hulu hingga hilir, jadi bukan hanya punya TBM. Tapi membaca buku agar anak-anak yang datang merasa bisa berguna. Ini bukan tentang kognitif, afektif, psikomotorik, tapi belajar keteladanan seperti Ki Hajar Dewantara yakni Taman Siswa. Sehingga perpustakaan bukan hanya tentang Gedung,&rdquo; urainya.
 
Sementara itu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Nero Taopik menyatakan sejak 2012 sudah aktif membangun Komunitas Ngejah di Garut, Jabar. Dia menyebut, saat ini tercatat ada 2.300 TBM di Indonesia. Namun diyakini jumlahnya melebihi itu yakni 5.000 TBM. &ldquo;Sebanyak 80 persen saya yakin ada di pedesaan,&rdquo; tambahnya.
 
Pria yang biasa disapa Kang Opik ini mengaku aktivitasnya banyak dilakukan di pedesaan. Meski begitu, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan rancangan yang tepat yakni optimalisasi pemanfaatan keberaan infrastruktur teknologi digital yang cenderung sudah bagus, pemanfaatan ruang publik/fasilitas umum dengan menyediakan akses literasi, serta menyediakan program yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi.
 
Dia menambahkan, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan memiliki program khusus yang menyasar daerah-daerah pinggiran kota yang biasanya dihuni mayoritas kaum urban, serta optimalisasi program kolaborasi antarpihak.
 
&ldquo;Contoh dan bentuk kegiatannya, kalau di daerah pinggiran hanya disediakan pojok baca tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitas, pastinya tidak akan laku. Harusnya ada pengelola atau pendampingan. Atau gerakan literasi di halte,&rdquo; urainya.
 
Pendiri Koran Gala Bonni Irawan yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, secara survei, Indonesia memiliki angka yang bagus dalam pemberantasan buta aksara. Namun kenyataannya, banyak media cetak yang tutup sejak 2018. Bahkan yang terbaru, Toko Buku Gunung Agung juga menutup tokonya.
 
Dia menambahkan, hal ini bukan berarti minat baca turun dan angka literasi. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Menurut UNESCO, jelasnya, ada enam literasi dasar yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan.
 
&ldquo;Harus ada gerakan agar enam literasi dasar ini dapat dilakukan. Maka desain literasi urban harus menyelesaikan masalah di kota yakni hoaks, kesehatan mental, dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Salemba, Jakarta â€“ Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), pustakawan diminta meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perpustakaan penting dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan terdapat tiga komponen utama yang berperan meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia. Diantaranya, akademisi, praktisi dan profesionalisme.
"Akademisi diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perpustakaan itu penting, dan diharapkan akademisi dapat menjelaskan teori-teori baru tentang ilmu perpustakaan yang sekaligus menggugurkan teori-teori lama yang sudah tidak relevan," ungkapnya, Kamis (7/7/2022).
Syarif mengatakan, seorang praktisi pun harus mampu dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui perpustakaan. "Jangan bawa teori ke masyarakat, yang dibutuhkan buku-buku ilmu terapan. Selain itu, pustakawan harus bekerja secara profesional yang dapat meyakinkan bahwa orang butuh namanya membaca dan buku," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif mengajak pustakawan untuk memahami makna literasi. Literasi tidak lagi sekadar baca tulis, tetapi tingkat tertinggi dari literasi yakni bagaimana seseorang dapat menciptakan barang dan jasa dari ilmu yang dibaca melalui buku. Karena tidak ada persembahan teknologi di dunia ini yang dihasilkan dari seorang pembaca.
"Maka tugas kita bagaimana meyakinkan masyarakat untuk membaca. Mari yakinkan masyarakat bahwa kita butuh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan hanya dapat kita miliki dengan membaca. Kalau tidak kita akan stagnan pada kehidupan agraris pertanian yang sangat tradisional," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP IPI, Syamsul Bahri mengatakan, perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan. Sedangkan pustakawan pada hakikatnya bertugas menularkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Perpustakaan ditujukan untuk semua golongan masyarakat, strata pendidikan, dan tingkat sosial agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.
"Pustakawan dituntut kretaif, inovatif, berpikir cerdas, mencari solusi bagaimana meningkatkan peran perpustakaan kepada masyarakat dan pustakawan dituntut terus bergerak," tuturnya.
Syamsul berharap di usia IPI yang ke-49 dapat mewadahi berbagai program-program yang didasari tujuan IPI. Diantaranya, meningkatkan kompetensi pustakawan, memberikan sumbangsih kepada perkembangan perpustakaan dan kepustakaan di tanah air.
"Kami pun selalu menjadi mitra dengan Perpusnas dan dinas perpustakaan di daerah yang selalu memberikan inspirasi juga inovasi bagi kemajuan kepustakawanan," lanjutnya.
Dalam diskusi yang bertema "Pustakawan Wajib Bersertifikasi", Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas, Opong Sumiati mengatakan, perpustakaan harus ditangani oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
"Setiap pustakawan wajib dan mutlak mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan. Sertifikasi kompetensi ini bermanfaat pada kinerja organisasi serta menambah kepercayaan diri seorang pustakawan," katanya.
Opong menjelaskan, berdasarkan data statistik sertifikasi pustakawan berdasarkan kepsertaan dari tahun 2013 sampai Mei 2022 sebanyak 1.706 dari 2.247 kepesertaan sertifikasi dinyatakan kompeten. Sedangkan layanan dasar perpustakaan menjadi klaster terbanyak yang dipilih kepesertaan sertifikasi.
Â 
Â

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Ikatan Pustakawan Indonesia

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Ikatan Pustakawan Indonesia

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan