Senayan, Jakarta&mdash;Sebanyak 32 anggota delegasi yang hadir menyetujui niat Perpustakaan Nasional menambahkan pengajuan anggaran kegiatan ke Kementerian Keuangan di tahun 2018. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X-DPR-RI dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan usulan kenaikan anggaran tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. &ldquo;Anggaran diperuntukkan untuk perluasan layanan perpustakaan dan mengurangi kesenjangan masyarakat terhadap akses informasi dan perpustakaan,&rdquo; jelas Muhammad Syarif di hadapan anggota Komisi X DPR-RI.
Alasan lainnya, tambah Syarif, permohonan usulan kenaikan anggaran tersebut mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan medio September lalu. Presiden Jokowi meminta Perpustakaan Nasional untuk menitikberatkan pengintegrasian layanan satu pintu koleksi sumber elektronik&nbsp;(e-resources)&nbsp;perpustakaan, seperti&nbsp;e-book&nbsp;dan&nbsp;e-journal,&nbsp;khususnya bagi Perguruan Tinggi.
Keinginan perluasan jam pelayanan sesuai dengan arahan Ibu Sri Mulyani saat menghadiri&nbsp;Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) di Perpusnas, 11 Januari lalu. &ldquo;Menteri Keuangan meminta Perpusnas untuk membuka layanan perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, kami mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 324 miliar di tahun 2018,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Tidak hanya untuk perluasan layanan, usulan kenaikan anggaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan non perpustakaan, peningkatan akses layanan masyarakat terhadap kegemaran membaca serta percepatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan desa menjadi ranah publik dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan yang disampaikan Kepala Perpusnas mendapatkan apresiasi seluruh legislatif yang mengikuti. &ldquo;Kami dukung sepenuhnya atas usulan tersebut, termasuk capaian target Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi masyarakat,&rdquo; ujar Ketua Komisi X DPR-RI.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan &nbsp;

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Sinabang, Aceh &ndash; Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue telah diresmikan.
 
Gedung perpustakaan yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan ini diresmikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis yang diwakili Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Perpusnas Taufiq A. Gani didampingi oleh Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah, Selasa (16/7/2024).
 
Kepala Pusdatin Taufiq A. Gani mengatakan bahwa gelora ombak Samudera Indonesia harus dapat menggelorakan semangat pemerintahan dan masyarakat Simeulue untuk melaksanakan kegiatan literasi secara lebih kuat lagi agar tetap berkompetitif dengan kabupaten di daratan Sumatera.
 
&ldquo;Kami mengupayakan pemerataan pembangunan dengan simbol kesatuan wilayah. Kami telah membangun gedung perpustakaan di Merauke dan Sorong di sisi Timur, Penajam Paser di sisi tengah dan kini Simeulue di sisi barat Negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini semua untuk memperkuat infrastruktur layanan perpustakaan dan gerakan literasi secara merata,&rdquo; ujarnya.
 
Selain itu, ia menjelaskan bahwa gedung layanan perpustakaan Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun ini. Kedepannya adalah gedung layanan perpustakaan di Kota Bireuen dan Kabupaten Aceh Jaya. &ldquo;Ini adalah berbagai upaya Perpusnas untuk menunjang pembangunan literasi masyarakat Aceh,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengingatkan agar pengembangan infrastruktur fisik harus diikuti dengan pengembangan non fisik yaitu berupa kegiatan literasi seperti bercerita, penulisan buku dan membaca keras sehingga infrastruktur yang sudah dibangun semakin bermanfaat bagi masyarakat.
 
Lebih lanjut,ia mengatakan bahwa mulai tahun 2025 Perpusnas akan menyediakan DAK non fisik setiap tahunnya.
 
&ldquo;Saya mengharapkan Simeulue dapat ikut serta, tetapi dengan syarat sudah terakreditasi minimal C. Dengan persiapan dan data yang lengkap, akreditasinya bisa mencapai A. DAK Non Fisik yang dapat dikucurkan ke Kabupaten Simeulue adalah sebesar satu miliar rupiah. Jumlah ini sangat cukup untuk menyelenggarakan kegiatan&rdquo;, ujarnya.
 
Sementara itu, Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Simeulue terletak di tengah gelora ombak Samudera Indonesia dengan keterbatasan akses transportasi tetapi pembangunan di berbagai bidang terus diupayakan termasuk sarana perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.
 
Selain itu, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Perpusnas karena sulit bagi Kabupaten Simeulue untuk menyediakan anggaran membangun infrastruktur gedung.
 
"Ini pekerjaan yang luar biasa, anggaran kita terbatas. Kerja sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Perpusnas dan juga atas dukungan berbagai pihak di Simeulue harus menjadi contoh bagi SKPK lain," tuturnya.
 
Kedepannya, ia berharap Perpusnas bersedia terus membantu mengembangkan Perpustakaan Simeulue dalam meningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat.
&nbsp;
 
Penulis: Kapusdatin Taufiq A. Gani
 
&nbsp;

Dengan Gedung Baru, Perpusnas Harapkan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue Menggelora

Salemba, Jakarta- Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan pertama Perpustakaan Nasional dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di awal 2021 ini. Â Hal tersebut dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta 14 Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Riau.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa (26/1) bertempat di Auditorium Universitas Lancang Kuning tersebut dihadiri langsung Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, Walikota Pekanbaru Firdaus, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaidi, dan Perwakilan Universitas se-Provinsi Riau.
Menurut Syarif Bando Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama dari berbagai pihak dalam mendukung visi dan misi presiden Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya manusia sesuai RPJMN 2020-2024. â€œSiapapun kita, baik pemerintah sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,â€ terang Syarif Bando.
Namun selanjutnya Syarif menjelaskan adanya upaya ini terganjal oleh masalah rendahnya kegemaran membaca yang berdampak rendahnya indeks literasi masyarakat. Hal tersebut tidak lain yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dalam indeks persaingan global. Segala masalah ini menurut Syarif merupakan masalah nyata yang muncul pada sisi hilir dari budaya literasi dan kegemaran membaca.
â€œAda juga di sisi lain bagaimana peran negara dan pemerintah menyiapkan regulasi, anggaran, serta memastikan jumlah buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan buku yang hanya ada di kota-kota besar dapat terdistribusi ke masyarakat di daerah,â€ jelasnya sebagai persoalan di sisi hulu.
Maka dari itu Syarif mengajak suluruh pengelola Perguruan Tinggi di Provinsi Riau untuk dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan di sisi hulu dengan modal yang dimiliki. Yaitu dengan mendukung upaya Perpusnas dalam memastikan buku dapat digitalisasi dan dibaca secara gratis oleh masyarakat dimanapun.
Pemerintah Provinsi Riau yang diwaliki Plh. Sekretaris Daerah, Masrul Kasmy juga mengungkapkan apresiasi pada kegiatan ini sebagai sebuah awal kebangkitan literasi di daerahnya. â€œIndonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai syarat kecakapan hidup. Perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia berkualitas dan berdaya saing dengan membangun eksosistem berpengetahuan,â€ ungkapnya.
Masrul menambahkan, penguatan gerakan literasi yang saat ini digalakkan oleh Perpustakaan Nasional membutuhkan peran kolektif masyarakat untuk menghidupkan budaya literasi bangsa. Dan perpustakaan sebagai sarana pelayanan publik harus dapat mengembangkan koleksi dan dan kualitas layanan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Padang Panjang, Sumatera Barat&mdash;Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Ofy Sofiana, membuka secara resmi ajang Temu Penyair Asia Tenggara (TPAT) II, pada Rabu (30/11/2022) di Auditorium Mifan Water Park, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.
Acara pembukaan ditandai dengan peluncuran dan penandatanganan secara simbolis antologi puisi Kabut, Hujan, dan Segala yang Dikenang dengan tema tokoh dan sejarah Kota Padang Panjang.
Dalam sambutannya, Ofy Sofiana mengapresiasi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung demi terwujudnya kegiatan TPAT II.
&ldquo;Kegiatan yang akan dilaksanakan selama empat hari hingga tanggal 3 Desember ini semakin menguatkan upaya Kota Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dengan aktivitas penguatan budaya baca, peningkatan literasi hingga kegiatan sastra dan budaya dalam bentuk temu penyair ini akan menjadi pendorong nyata untuk mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang literat,&rdquo; jelasnya.
TPAT II sesungguhnya selaras dengan agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan yang kemudian diturunkan dalam Rencana Strategis Perpusnas yaitu Pengembangan Budaya Membaca dan Pengembangan Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi. Buku puisi yang dihasilkan akan menjadi bagian dari jejak peradaban dan khazanah ilmu pengetahuan. Karena produk-produk sastra dan budaya adalah bagian dari produk literasi itu sendiri.
Sementara itu, Wali Kota Pajang Panjang, Fadly Amran, menyampaikan selamat datang kepada seluruh penyair dari negara Asia Tenggara di Kota Serambi Mekkah. &ldquo;Ini momen yang sangat berbahagia bagi kami, karena visi misi Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan, Kota Literasi terjawab dengan kegiatan pariwisatanya yang bertajukkan pendidikan dan literasi, salah satunya kegiatan Temu Penyair Asia Tenggara ini,&rdquo; tuturnya.
Fadly berharap, gelaran TPAT II akan membawa kesan dan kenangan kepada seluruh penyair tentang keindahan, kenyamanan, dan romantisme di Kota Padang Panjang.
Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Endang Kurniady, yang menyampaikan sambutan gubernur juga turut mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. &ldquo;Kegiatan ini bisa meningkatkan semangat bagi pemangku kebijakan, pegiat literasi, masyarakat untuk meningkatkan nilai gemar membaca,&rdquo; ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua Pelaksana TPAT II, Ubaidillah Al Anshori, mengatakan kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya di Padang Panjang. "Terdapat 500 puisi yang masuk dalam proses kurasi, kita pilih 100 peserta," katanya.
Ubay berharap dengan adanya kegiatan ini, Kota Padang Panjang semakin dikenal dan nama Padang Panjang tercatat lebih banyak dalam arsip-arsip puisi.
TPAT I sukses digelar pada 2018 dan menghadirkan 300 lebih penyair. Pada gelaran kali kedua ini, sebanyak 100 penyair hadir memeriahkan TPAT II. Mereka berasal dari berbagai kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan beberapa daerah lainnya, termasuk penyair dari Asia Tenggara seperti Timer Leste, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Edi Wiyono
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Sestama Perpusnas Membuka Temu Penyair Asia Tenggara II

Berlin, Jerman&mdash;Pelaksana tugas (Plt.) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz beserta jajaran melakukan kunjungan ke KBRI Berlin, Jerman, pada Selasa waktu setempat (19/11/2024).
Kehadiran para delegasi dari Perpusnas disambut oleh Deputy Chief of Mission atau Wakil Duta Besar KBRI Berlin Fajar Wirawan Harijo, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Roniyus Marjunus, serta Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Devdy Risa.
Kunjungan ke KBRI Berlin merupakan bagian dari kunjungan kerja Perpusnas ke Staatsbibliothek zu Berlin di Jerman dalam rangka penguatan jejaring pernaskahan.
&ldquo;Kedatangan kami ke Jerman adalah untuk berdialog dan menandatangani naskah kerja sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin pada tanggal 20 November 2024, kaitan dengan mendapatkan akses seluas-luasnya terkait dengan naskah yang ada di sana,&rdquo; terangnya.
Pada 2024, Perpusnas mempunyai tiga program Prioritas Nasional yaitu penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan. Perwujudan dari program pengarusutamaan naskah Nusantara dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri. Salah satu mitra Perpusnas dari luar negeri adalah Staatsbibliothek zu Berlin.
Terkait kerja sama dengan&nbsp;Staatsbibliothek zu Berlin, disebutkan bahwa Perpusnas akan mendapatkan akses untuk naskah Nusantara yang telah didigitalkan. Untuk naskah yang belum didigitalkan, Perpusnas akan mengirimkan para filolog untuk membuat metadata, sedangkan untuk pendigitalan naskah akan dilakukan oleh Staatsbibliothek zu Berlin.
&ldquo;Perpusnas akan mendapatkan akses terbuka baik untuk naskah yang telah didigitalkan dan naskah yang belum didigitalkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan koleksi tanpa harus datang ke Jerman,&rdquo; urainya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar menjelaskan KBRI Berlin siap membantu dan mendorong peningkatan kegemaran yang dapat dikolaborasikan melalui kerja sama yang mendukung di Jerman.
&ldquo;Selain itu juga bisa dilakukan pertukaran para ahli naskah,&rdquo; ungkapnya.
Dijelaskan, KBRI Berlin memiliki Rumah Budaya Indonesia (RBI). Pihaknya mendorong beragam aspek budaya, tidak hanya tarian. &ldquo;KBRI Berlin juga memiliki perpustakaan yang berisi koleksi buku pendukung literasi yang berlokasi di RBI,&rdquo; ujarnya.
Pertemuan diakhiri dengan dengan pertukaran cendera mata berupa buku.
Reporter dan dokumentasi: Anastasia Linawati Editor: Hanna Meinita

Dukungan Penguatan Kegemaran Membaca dari KBRI Berlin

Salemba â€“ Perpustakaan Nasional terus berbenah dalam rangka mempersiapkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap kementerian/lembaga.
Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ketua tim Pokja Tim Reformasi Birokrasi Perpusnas Widianto memimpin rapat PMPRB yang diselenggarakan di Ruang Sidang Perpusnas, Salemba pada Senin (27/5). Rapat tersebut membahas masing-masing unsur penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Perpusnas.
Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar dalam menindaklanjuti unsur penilaian penataan tata laksana akan membuat proses bisnis di lingkungan sekretariat utama yang kemudian akan dijadikan acuan untuk unit kerja lainnya. â€œKami akan membuat laporan proses bisnisnya dan evaluasinya,â€ komitmen Sri Sumekar. Sedangkan Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi dalam menutup rapat mengemukakan rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Juni dilaksanakan evaluasi unit kerja untuk WBK, pelatihan agen perubahan, laporan masing Pokja dan agen perubahan dan pada bulan Juli evaluasi dan penyusunan laporan RB Perpusnas, pelatihan tim asesor unit, sosialisasi eSKP, ePerformance, dan SIMPEG, pada bulan Agustus dilakukan pengumpulan data fisik RB dan evaluasi progres capaian RB Unit dan Pusat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Mempersiapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi (PMPRB) 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Meskipun 20 persen APBD telah dianggarkan untuk pendidikan, namun ternyata tidak menyentuh pengembangan perpustakaan di Kab. Kebumen. Kurangnya perhatian terhadap perpustakaan di daerahnya membuat DPRD Kab. Kebumen menyusun Panitia Khusus terkait penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen Yuniarti WidyaningsihÂ  Â melakukan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Jumat (31/1).
â€œKabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, namun perpustakaannya masih tipe C. Hal ini tentu berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat,â€ ungkapnya. Bahkan menurut Yuniarti dana desa pun tidak ada yang dianggarkan untuk perpustakaan. Maka dari itu dengan adanya Perda diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi perhatian anggota DPRD Kab. Kebumen terhadap pengembangan perpustakaan daerah. Hal tersebut menurut Syarif, merupakan dukungan terhadap arahan presiden dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk Indonesia maju.
â€œSaya harap dalam penyusunan Perda juga perlu diperhatikan beberapa hal. Yaitu rasio antara jumlah penduduk dan jumlah buku yang harus tersedia, penetapan program waktu membaca, serta peningkatan indeks literasi sehingga masyarakat mampu menciptakan barang dan jasa untuk mensejahterakan hidupnya,â€ terang Syarif.
Â 
Reportase: Eka Purniawati Fotografer: Raden Radityo

Berita

Kab. Kebumen Bentuk Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan