<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Untuk memotivasi generasi muda serta melestarikan warisan budaya batik,Â  Perpustakaan Nasional bersama Sekolah Darurat Kartini asuhan ibu guru kembar Rossy dan Rian menggelar Workshop Membatik di Ruang Budaya Nusantara lantai 24 Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Kamis (25/4).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Rossy, sapaan akrab Sri Rossiyati mengatakan pelatihan membatik ini diikuti puluhan peserta dari berbagai wilayah dan profesi. Workshop ini sengaja digelar untuk melestarikan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Selain itu juga mengajak serta memotivasi generasi muda agar mengetahui cara membuat batik, mulai dari menggambar motif, mencanting, hingga proses pewarnaan.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Kami memiliki niat yang sama dengan Perpusnas. Menginginkan agar generasi muda tidak hanya sekedar membeli batik, tapi juga tahu cara membuat batik. Sehingga mereka bisa terus melestarikan batik," kata salah satu ibu kembar, Rossy.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Agus Sutoyo, mengatakan kegiatan ini bagian dari peran Perpustakaan Nasional berbasis inklusi sosial. Dengan belajar membatik ini diharapkan masyarakat umum, khususnya kaum perempuan memiliki kemampuan membuat batik yang diharapkan dapat melestarikan keberadaan batik.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Batik merupakan wajah negeri Indonesia. Lewat batik dunia mengenal Indonesia. Maka dari itu, masyarakat wajib melestarikan batik, salah satunya dengan belajar membatik. Dengan cara ini, diharapkan batik bisa terus terjaga dan diwariskan hingga ke anak cucu, " ujar Agus Sutoyo.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam suatu sesi workshop, kedua ibu guru kembar mengajarkan tentang proses pembuatan batik. Di mulai dari menggambar motif di kain mori dengan memakai pensil, dilanjutkan proses pencantingan menggunakan malam, lalu proses pencelupan ke dalam cairan pewarna kain, dan terakhir proses nglorot atau pelepasan malam.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Proses membatik ini memakan waktu cukup lama. Satu kain bisa memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan pengerjaan," jelasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Selain mengadakan kelas belajar membatik, rangkaian acara peringatan Hari Kartini turut dimeriahkan oleh perlombaan peragaan busana batik cilik oleh siswa-siswi Sekolah Darurat Kartini.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Workshop yang diadakan Perpusnas merupakan agenda rutin sepanjang tahun 2019. Setiap bulan, Perpusnas menggelar dua agenda workshop yang berbeda dengan nara sumber yang berkompeten di bidangnya dan tidak berbayar (gratis).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer: Hartoyo Darmawan</div>

Peringati Hari Kartini, Perpusnas Bersama Ibu Guru Kembar Gelar Workshop Membatik

Jakarta - Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)-Jakarta bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Yayasan Pustaka Obor dan Galeri Foto Jurnalistik ANTARA menggelar peluncuran buku &ldquo;Admired and Despised: the Life and Works of Christaan Snouck Hurgronje&rdquo; karya Guru Besar Universitas Leiden, Wim van den Doel, Sabtu (13/5/2023).
Snouck Hurgronje merupakan salah satu tokoh sejarah, ilmuwan asal Belanda yang ceritanya kontroversial di kalangan sejarawan. Buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda itu, menggambarkan petualangan kehidupan Snouck.
Dalam bukunya, Wim van den Doel menceritakan kehidupan Christaan Snouck Hurgronje sebagai seorang yang penuh nuansa dan luar biasa, disamping kontroversinya yang dianggap sebagai mata-mata.
&ldquo;Snouck sangat bahagia hidup bersama orang-orang Sunda. Dia benar-benar ingin menjalani kehidupan di kalangan para muslim. Dia bahkan tidak suka orang Belanda yang tinggal di Batavia hanya untuk cepat kaya atau berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dia tidak suka sama sekali&rdquo;, ungkap Wim.
Lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857, lanjut Wim, Snouck pernah tinggal dan menjalankan studi di Mekah. Karena kecerdasannya dan pemahamannya tentang Islam, Snouck diangkat menjadi penasehat resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berperan aktif dalam membuat strategi Perang Aceh (1873&ndash;1913) bersama Jenderal van Heutsz.
Pada tahun 1890, dalam buku diceritakan Snouck menikah dengan seorang wanita Sunda bernama Sangkana. Orang-orang beranggapan bahwa Snouck menikahi orang Sunda hanya untuk mendapatkan informasi dan memata-matai, namun berdasarkan surat yang Wim baca, kenyataannya tidak seperti itu.
Bersama Sangkana, Snouck dikaruniai empat orang anak. Saat melahirkan anak kelima, Sangkana meninggal bersama bayi yang dilahirkan. Dari surat yang Wim temukan, hidup Snouck menjadi kelam.
Snouck tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin makan. Snouck benar-benar terkejut dengan kematian istrinya.
&ldquo;Snouck tidak akan melakukan itu semua jika dia tidak benar-benar mencintai istrinya&rdquo;, ujar Wim.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan, bahwa sebagai seorang Profesor Melayu di Universitas Leiden, Snouck telah menulis lebih dari 1.400 tulisan tentang situasi Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda.
Buku-buku hasil karyanya menjadi bahan rujukan dalam berbagai penelitian sosio antropologi dan menginspirasi para penulis untuk menciptakan buku, serta menjadi bahan edukasi untuk semua kalangan.
&ldquo;Pemikiran hebat dari Snouck menjadikan beliau dikenal sebagai arsitek kolonial di bidang teologi Islam dan korelasinya di aspek sosial-budaya,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pelestari dan deposit, Perpusnas terus melestarikan, mendayagunakan, serta mendiseminasikan karya&nbsp; Snouck Hurgronje.
Sementara itu, dalam mini simposium, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanudin menjelaskan bahwa Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) menerbitkan sejumlah edisi terjemahan dari buku terbitan Belanda tentang Islam di Indonesia, termasuk karya Snouck. Namun terbitan tersebut sangat terbatas.
&ldquo;Buku karya Snouck sangat terbatas di Indonesia yang dapat diakses oleh kalangan umum masyarakat&rdquo;, ungkapnya.
Jajat melanjutkan, berawal dari Jawa, perjumpaan Snouck dengan umat Islam Indonesia dilanjutkan dengan pengamatan terhadap cara-cara para ulama Jawa dalam mengamalkan Islam sehingga agama tersebut berkembang menjadi sistem yang mapan.
Acara peluncuran buku juga dihadiri Presiden Universitas Leiden, Annetje Ottow; Direktur Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder; Direktur KITLV-Jakarta, Marrik Bellen; General Manager Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Kartini Nurdin; dan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jajang A. Rohmana.
Acara juga dimeriahkan dengan pameran foto koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Pameran berlangsung dari tanggal 13-25 Mei 2023 di Zona Pameran, lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI.
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin/Andri Tri Kurnia

Peluncuran Buku Biografi Christaan Snouck Hurgronje

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Komitmen tolak gratifikasi menjadi bukti bahwa&nbsp; Perpustakaan Nasional bersungguh-sungguh menciptakan iklim kerja yang memuaskan masyarakat, saling mengingatkan, dan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan adalah instansi publik yang dibiayai oleh Pajak sehingga harus mengoptimalisasi pelayanan publik. Tugas perpustakaan adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, melepaskan rakyat dari belenggu kebodohan. &ldquo;Jadi, integritas sangat diperlukan agar terhindar dari praktek korupsi,&rdquo; tegas Muh Syarif Bando. Langkah berikutnya pasca-komitmen, Perpusnas akan menyempurnakan instrumen yang diperlukan, seperti pemasangan CCTV, penguatan koordinasi, dan upaya akrobatik anggaran.
Direktur Gratifikasi KPK mengatakan salah satu kampanye yang dilakukan menolak gratifikasi adalah berusaha menolak gratifikasi dengan senyum. Korupsi dibangun berdasarkan kebutuhan. &ldquo;Korupsi terjadi karena adanya opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rasionality (perasaan tidak ada yang dirugikan),&rdquo; imbuh Giri Suprapdiono.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Salemba, Jakarta - Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi booster untuk masyarakat.
Tidak terkecuali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang turut menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawai di gedung auditorium Salemba pada hari Kamis pagi. (24/02/2022)
â€œVaksinasi lanjutan, booster, ini bukan berarti sudah vaksin kita bebas melakukan apapun, tetap jaga prokes, karena nyatanya virus corona masih ada,â€ ujar Ofy Sofiana, Plt. Sestama sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, mengundang pihak - pihak terkait yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Perpusnas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan tim vaksin dari RS. Kartika Pulo Mas.
â€œTetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Divaksin booster bukan berarti sudah selesai, virus masih ada. Tetap jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat,â€ pesan Ofy.
Vaksinasi booster Perpusnas dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan tetap melakukan observasi calon penerima vaksin booster dan protokol kesehatan.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Salah satu langkah yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dalam menyediakan layanan di masa pandemi adalah dengan menyediakan berbagai perpustakaan digital. Hal tersebut juga sesuai dengan tagline Perpusnas Tahun 2022 â€œTransformasi Perpustakaan Untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€. 
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembanan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengatakan perpustakaan digital ditawarkan kepada masyarakat untuk mempermudah akses perpustakaan dari rumah. Seperti iPusnas, Khastara, Indonesia One Search (IOS), dan e-Resources pada saat menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Tegal di Jakarta (26/1/2021).
â€œKami berharap dengan kunjungan yang dilakukan, ketika pulang membawa komitmen untuk terusÂ  membangun perpustakaan di Kota Tegal. Dan tentu saja Perpusnas siap membantu,â€ tegas Ofy.
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal, selain dalam rangka belajar mengelola perpustakaan di masa pandemi dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Tegal juga untuk mengetahui bantuan apa saja yang bisa dimanfaatkan daerah untuk peningkatan layanan perpustakaan.
â€œPerpustakaan di Kota Tegal namanya Mr. Besar Martokusumo. Sudah ada juga 4 MPK. Bahkan di perpustakaan kami menyediakan kitab kuning, sehingga para santri yang pulang ke tegal tetap bisa belajar dengan memanfaatkan koleksi kami,â€ terangnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tegal menyebutkan yang menjadi masalah adalah ada banyak komunitas literasi di Kota Tegal membutuhkan bantuin koleksi buku untuk perpustakaan yang mereka dirikan. â€œPerpusda kami setiap minggu menerima proposal dari komunitas baca masyarakat untuk bantuan buku. Mereka dirikan TBM dengan koleksi seadanya. Ketika banyak yang memanfaatkan mereka minta ke Perpusda. Di Perpusda tidak ada anggarannya. Kami bermaksud untuk meninventaris komunitas yang ada. Jadi kami mohon diberikan bantuan dari perpusnas,â€ paparunya.
Ofy kemudia menjelaskan bahwa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk perpustakaan komunitas. Selain itu juga ada DAK fisik bidang perpustakaan yang juga diberikan untuk daerah. Namun Ofy menegaskan, bantuan untuk daerah diberikan sebagai stimulant dengan harapan kedepannya daerah yang diberi bantuan bisa mandiri dan membangun perpustakaannya dari APBD nya sendiri.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Foto: Alfian

DPRD Kota Tegal Kunjungi Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin meningkatkan minat dan daya baca untuk memberikan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas Utara, menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hermansyah Syamsiar saat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Senin (6/1).
Hermansyah menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan masukan, informasi maupun data terkait upaya meningkatkan minat dan daya baca masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satunya terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan. Â  "Untuk meningkatkan minat baca tentu saja dibutuhkan solusi, kami pesimis jika belum ada fasilitasnya. Maka kedatangan kami ingin mendapatkan informasi terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui bantuan DAK. Saat ini kami mengalokasikan dana untuk perpustakaan baru sebesar 1,6 milyar dari dana APBD," terangnya. Â  Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan, melalui bantuan DAK pemerintah daerah bisa mengajukan berbagai bantuan. Diantaranya, pembangunan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot hingga koleksi buku.Â  Â  "Untuk mengajukan DAK untuk pembangunan gedung, yang perlu diperhatikan harus ada sertifikat tanah dan lahan tersebut tidak bermasalah. Jangan sampai ketika sudah mendapat bantuan terganjal sertifikasi. Selain itu DED juga perlu dipersiapkan," jelasnya. Â  Dalam kesempatan tersebut, Deni mengingatkan, untuk mendapat DAK, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan dengan mengisi persyaratan melalui aplikasi KRISNA. "Siklus pengajuan bantuan melalui aplikasi KRISNA ini dapat dimulai di bulan Februari hingga Juni mendatang. Sehingga jika Musi Rawas Utara menginginkan bantuan pembangunan gedung bisa segera mengajukan permohonan bantuan DAK," imbuhnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan