Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam upaya memperkuat literasi dan budaya membaca Indonesia, plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis menegaskan bahwa meningkatkan budaya membaca perlu menjadi prioritas utama sebelum meningkatkan kemampuan literasi.
 
Hal ini disampaikannya dalam Webinar Gerakan Indonesia Membaca: Ayo Membaca Nyaring untuk Literasi Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (7/2/2024).
 
Plt. Kepala Perpusnas mengungkapkan hasil riset yang dilakukannya menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sebenarnya tinggi. Namun, masih ada hambatan dalam hal akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan pendekatan yang tepat dalam pembiasaan membaca.
 
"Persoalan mendesak bagi kita untuk menyediakan buku bacaan yang bermutu sesuai dengan keinginan pembaca. Tidak hanya itu, pendampingan dalam membaca juga penting, terutama bagi anak-anak yang masih belajar membaca. Pembacaan harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, termasuk pembacaan nyaring dan pemaparan yang menarik," ungkapnya.
 
Menurutnya, kebiasaan membaca perlu dibangun sejak masih kecil, bahkan ketika anak masih di dalam kandungan. Hal ini akan membantu membangun fondasi kuat dalam kebiasaan membaca seiring dengan pertumbuhan mereka.
 
"Kebiasaan membaca ini tidak dapat dibangun secara tiba-tiba, perlu adanya kebiasaan membaca pada anak sejak masih kecil," lanjutnya.
 
Plt. Kepala Perpusnas menambahkan dalam mendorong kebiasaan juga perlu adanya peran komunitas&nbsp; literasi, guru, dan orang tua. Melalui Gerakan Indonesia Membaca, diharapkan akan terbentuk 10.000 perpustakaan baru di desa-desa, di mana masyarakat akan didorong untuk aktif membaca dan mengadakan kegiatan literasi.
 
"Gerakan Indonesia Membaca ini bukan hanya tugas Perpusnas atau pemerintah, tetapi tugas kita semua. Mari kita bangkitkan gairah untuk membaca di kalangan anak-anak kita agar mereka dapat dijejali dengan hal-hal yang baik," ajaknya.
 
Sementara itu, Pendiri Reading Bugs, Komunitas Read Aloud Roosi Setiawan mengatakan bahwa membacakan nyaring dapat menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari, mirip dengan kebiasaan menggosok gigi.
 
Dia menyarankan agar setelah kegiatan menggosok gigi, membacakan buku menjadi kegiatan rutin yang membantu membentuk pola baca pada anak-anak. "Pemilihan buku yang sesuai dengan usia dan minat anak menjadi kunci penting dalam membacakan nyaring," katanya.
 
Menurutnya, membacakan buku dengan suara yang disukai anak, ekspresi, dan menggunakan gesture akan meningkatkan minat anak terhadap membaca. "Kontak mata yang terjaga selama proses membacakan nyaring juga menjadi faktor penting dalam membangun kedekatan antara orang tua atau guru dengan anak," ungkapnya.
 
Tak hanya itu, kegiatan membacakan nyaring juga membantu dalam mengatasi masalah speech delay pada anak. "Anak-anak yang terpapar dengan kegiatan membacakan nyaring cenderung memiliki kosakata yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi masalah speech delay," lanjutnya.
 
Selain itu, Psikolog Anak Grace Euginia Sameve menjelaskan bahwa kegiatan membacakan nyaring oleh orang tua atau guru dapat memengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak secara holistik.
 
Dari segi kognitif, lanjutnya, membacakan nyaring membantu anak mengenal kosakata baru dan mengasah kemampuan berbahasa. "Dari segi psikososial, anak-anak akan merasa lebih terikat dan percaya kepada orang dewasa yang membacakan buku secara nyaring," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Duta Baca Indonesia Heri Hendrayanan Harris atau yang dikenal dengan Gol A Gong. Nota Kesepahaman ini sebagai landasan kerja sama dalam pembudayaan kegemaran membaca dan literasi serta memperkuat pelaksanaan kegiatan Duta Baca Indonesia dalam pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Indonesia. 
 
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal/Andri TK

Gerakan Indonesia Membaca, Meningkatkan Literasi Melalui Membaca Nyaring

Kupang, NTT&mdash;Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP). Komitmen pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, usai membuka Workshop Akreditasi Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, yang digelar di Kupang, NTT, pada Kamis-Jumat (13-14/4/2023). &ldquo;Jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT untuk program ini dan karena itu kami ada di sini,&rdquo; ujarnya. Workshop akreditasi perpustakaan diikuti pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Kepala Perpusnas menambahkan, workshop untuk para pustakawan ini menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT untuk mewujudkan cita-cita Presiden yakni SDM unggul. Perpusnas sebagai regulator di bidang perpustakaan telah mengeluarkan peraturan untuk mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan perpustakaan, ujarnya, maka dibutuhkan akreditasi. &ldquo;Di mana kami menerjunkan asesor ke lapangan untuk menguji instrumen pengelolaan perpustakaan, baik dari segi sarana-prasarana, SDM, anggaran, promosi, dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan Perpustakaan Nasional? Karena itu kami mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh IFLA atau Federation of Library Associations and Institutions,&rdquo; jelasnya. Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan yang terakreditasi tercatat sebanyak 9.363 perpustakaan dari 164.610 jumlah perpustakaan di Indonesia. Dia mengakui merasa berat. Namun, dia menegaskan upaya untuk mengelola perpustakaan sesuai standar membutuhkan komitmen, pembiayaan, serta inovasi dan kreativitas. Karenanya, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi pusat untuk transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk membaca dan mengembangkan kompetensi diri untuk berwirausaha. Seperti yang dialami Yusuf, seorang penjaga malam dari Kabupaten Lembata, yang mengembangkan usaha ternak ayam dan abon ayam setelah belajar dari buku ilmu terapan di perpustakaan. &ldquo;Nah itu justru menjadi harapan kami bagaimana perpustakaan ini berperan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dengan menciptakan lapangan kerja selevel UMKM dan home industry,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan. &ldquo;Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,&rdquo; urainya. Dia menambahkan, peserta workshop akreditasi perpustakaan tahun ini merupakan pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik Perpustakaan Daerah tahun 2023 yang salah satu syaratnya perpustakaan daerah harus terakreditasi. &ldquo;Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan atau 91 persen dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan atau 60 persen dari 514 dinas perpustakaan kabupaten/kota,&rdquo; jelasnya. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Kanisius Mau, mengungkapkan workshop akreditasi perpustakaan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan kabupaten/kota untuk persiapan akreditasi perpustakaan di setiap kabupaten yang ada di NTT. &ldquo;Dalam meningkatkan akreditasi perpustakaan, Perpusnas telah turut andil dalam meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di Provinsi NTT antara lain melalui Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan peran perpustakaan,&rdquo; jelasnya. DAK Fisik telah tersalurkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se-NTT dari 2019 hingga 2023 antara lain berupa pengadaan koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, pembangunan gedung dan sarana-prasarana perpustakaan kabupaten/kota, renovasi gedung, serta bantuan perabot dan bantuan IT. &ldquo;Dinas Perpustakaan Provinsi NTT juga telah menyalurkan serta menunjang kegiatan pelaksanaan peran perpustakaan ke sekolah serta beberapa instansi seperti bantuan kepada 19 Rutan yang tersebar di beberapa kabupaten, dua rumah sakit, tiga pos lintas batas negara, UPT Kemensos Balai Anak Kupang dan UPT Kemensos Balai Disabilitas Efata Kupang dalam lingkup Provinsi NTT,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Hanna Meinita Fotografer: Alfiyan Alfatih

Kolaborasi Perpusnas dan Pemerintah Daerah untuk Akreditasi Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima buku Jejak Sejarah Indonesia dari perwakilan Forum Komunikasi ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Rizal Ramli bertempat di lantai 4 Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Selasa, (18/12). Buku Jejak Sejarah Indonesia yang mengambil tema Sinkronologi Lini Masa Sejarah Indonesia diilhami oleh buku yanng berjudul Timechart History of The World terbitan Third Millenium Press Limited (Inggris). Fortuga bekerjasama dengan beberapa ahli atau para pakar sejarah dalam mengumpulkan data dan informasiÂ  sejarah dari buku-buku yang ditulis dari para sejarawan dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas mengenai sejarah Indonesia.
Kelana Budi Mulia yang termasuk Tim Penyusun buku Jejak Sejarah Indonesia dalam laporannya menyampaikan Fortuga pada tahun 2018 ini telah memasuki 45 tahun kebersamaan. Pada tahun 1973, ITB mengalami perubahan sistem pendidikan dimana selama satu setengah tahun seluruh jurusan mengalami matrikulasi sehingga terjalin ikatan yang erat pada angkatan tersebut. â€œAngkatan kami juga berkontribusi menghasilkan enam menteri yaitu M. Hatta Radjasa, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Kusmayanto kadiman, Indrojono Soesilo,â€ terangnya.
Kelana menjelaskan gagasan dalam membuat buku Jejak Sejarah Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian sebagai anggota masyarakat terhadap sejarah. â€œBuku ini cukup objektif dan tidak ada tendensi politik. Tidak seperti buku sejarah lainnya yang tercampur urusan politik,â€ tegas Kelana. Fortuga dalam penyusunan selama kurang lebih satu setengah tahun dari perspektif Engineer berusaha agar buku tersebut enak dilihat, sistematis dan mudah dicerna. Buku Jejak Sejarah Indonesia mencoba menggambarkan sejarah lini waktu untuk melihat runtutan dan kaitan sejarah satu sama lain.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam sambutannya pada acara tersebut merasa mendapat suatu keberkahan dari sumbangan karya anak bangsa yang dapat menambah khasanah bangsa indonesia di Perpustakaan Nasional. Mengingat pentingnya karya tersebut maka wajib bagi setiap penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagi bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. â€œPerpustakaan merupakan jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Saat ini Perpustakaan Nasional merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan Digital Right Management,â€ terang Syarif.
Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai ulasan tentang buku Jejak Sejarah Indonesia dengan narasumber Taufik Abdullah, Aditya Warman dan Bonnie Triyana. "Buku Jejak Sejarah indonesia merupakan buku yang menceritakan New PerspectivesÂ  bukan bungkus politik. Sejarah juga harus mengandungÂ belief dan understanding.Â Buku merupakan jendela untuk membuka mata hati, sehingga apa yang diyakini dan dipahami melalui sebuah buku dapat menjadi the way of life,"Â  ujar Aditya Warman.
Reportase : Arwan Subakti
Â 
Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022 secara hybrid dengan pembagian 4 (empat) lokasi onsite yakni Jakarta, Batam, Surabaya, dan Makassar, pada Kamis (24/3/2022).
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai tahapan dan jadwal implementasi program, dan membangun kesadaran serta komitmen para mitra untuk mengimplementasikan program.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan program yang digagas oleh Perpusnas tersebut merupakan sebuah langkah konkrit yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Buku cetak dan digital sangat berperan penting karena tulisan yang dibaca mampu memonopoli kebenaran, hal itu menyebabkan invasi pemikiran lebih dahsyat 1.000 (seribu) kali daripada perang fisik. Tidak ada teori lain untuk menyerap ilmu pengetahuan dari buku tanpa membaca.
â€œPerpustakaan ke depan diharapkan mampu melayani masyarakat untuk menyajikan ilmu pengetahuan yang bisa merubah nasib mereka, dengan menyediakan buku terapan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing,â€ ucap Syarif Bando.
Sependapat dengan yang disampaikan, Team Leader Konsultan Pendamping Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih, menyampaikan bahwa akses terhadap informasi berkualitas yang diberikan kepada masyarakat oleh perpustakaan bertujuan untuk menghalau kemiskinan informasi yang mungkin terjadi.
Adapun 3 (tiga) strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini antara lain meningkatkan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer, dan internet, memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan.
â€œIni adalah anugerah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai pejuang literasi yang mempunyai keyakinan mari jadikan literasi sebagai gerakan sosial nasional, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik,â€ ungkap Erlyn.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) RI, Subandi Sardjoko, menyatakan rasa bangganya akan perpustakaan yang tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk menyimpan buku namun juga memiliki banyak manfaat untuk sosial dan ekonomi di masyarakat.
Subandi menambahkan program tersebut telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Akan tetapi untuk senantiasa mempertahankan kualitas program yang ada, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus melibatkan peran serta dari dinas-dinas lain di daerah.
â€œDibutuhkan pengelola yang inovatif dan kreatif untuk mencari cara tentang bagaimana mentransfer, meningkatkan pengetahuan dan penerapannya sehingga fasilitas yang dihadirkan tidak hanya mengandalkan pemerintah melainkan juga dari pihak filantropi dan swasta,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya untuk mampu memberikan perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui penguatan literasi individu, sehingga dapat memberikan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan.
â€œProgram transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini harus menyasar target agar mampu mengentaskan pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,â€ pungkas Joko.
Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2022 ini diikuti oleh 34 Provinsi, 170 Kabupaten/Kota, dan 96 Perpustakaan Desa penerima manfaat. Adapun jumlah peserta luring sebanyak 440 peserta, yaitu 104 peserta di Jakarta, 88 peserta di Batam, 111 peserta di Surabaya, dan 137 peserta di Makassar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Gelar Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022

Lampung Tengah, Lampung - Membaca adalah napas hidup dan jembatan emas ke masa depan. Dengan membaca, seseorang dapat mengetahui dan memahami makna hidup, serta mampu meraih lembah pengetahuan dari ketidaktahuan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi pada kegiatan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Tengah, Senin (8/8/2022).
Sebagai garda depan dalam membangun bangsa pembaca, Perpusnas sadar bahwa kemampuan membaca merupakan fondasi dari pembangunan kualitas bangsa. Kemampuan membaca tersebut harus dimulai dari membangun kegemaran membaca SDM yang ada. Sehingga dibutuhkan strategi untuk memasyarakatkan kegemaran membaca di Indonesia.
â€œKegiatan Pencanangan Gerakan Gemar Membaca 30 Menit Setiap Hari dalam Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah langkah strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat,â€ jelas Deni.
Program Pencanangan Gerakan Gemar Membaca 30 Menit Setiap Hari dalam Keluarga itu mendapat dukungan penuh dari Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad. Menurutnya membaca adalah jendela dunia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga kegemaran membaca perlu dipupuk di setiap rumah guna membangun pengetahuan bersama di dalam keluarga.
â€œSaat ini minat baca di Kabupaten Lampung Tengah masih terbilang sedang cenderung rendah dan perlu ditingkatkan. Kebiasaan membaca sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, guna mewujudkan SDM unggul,â€ ungkap Musa.
Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah, Mardiana Musa Ahmad, juga mendukung pernyataan Bupati Lampung Tengah. Mardiana mengatakan meskipun membaca menjadi salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, namun kegiatan membaca tersebut belum menjadi hal yang menarik bagi sebagian masyarakat. Untuk itu, Program Pencanangan Gerakan Gemar Membaca 30 Menit Setiap Hari dalam Keluarga perlu dicanangkan.
â€œGerakan Gemar Membaca 30 Menit Setiap Hari harus dimulai dari keluarga, oleh karena itu setiap keluarga harus memiliki perpustakaan keluarga,â€ ucap Mardiana.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Sumarsono, berpendapat bahwa digitalisasi terkait bahan bacaan sangat penting. Mengingat dewasa ini banyak hoaks yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Selain itu juga dibutuhkan inovasi kerja sama literasi untuk menyejahterakan masyarakat.
â€œSejahtera itu harus cerdas, cerdas harus membaca. Karena sekarang dunia sudah berada dalam genggaman, maka digitalisasi bahan bacaan harus semakin ditingkatkan supaya tidak salah sumber,â€ terangnya.
Perkembangan teknologi mendorong perpustakaan untuk terus berkembang. Pada awalnya perpustakaan berfungsi sebagai gudang buku, kemudian menjadi tempat baca, hingga saat ini sebagai tempat bersosialisai masyarakat. Berbagi pengalaman pribadi, Wakil Direktur Politeknik Negeri Lampung, Beni Hidayat, berkisah bahwa perpustakaan di Politeknik Negeri Lampung selain menjadi tempat yang menyediakan koleksi buku secara fisik maupun digital, di sana juga disediakan ruangan dengan akses internet yang lancar untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa.
â€œDi luar fasilitas-fasilitas itu, perpustakaan Politeknik Negeri Lampung juga ikut serta dalam bentuk inklusi sosial. Kita sering memfasilitasi narasumber untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dalam memajukan masyarakat,â€ ujarnya.
Sebagai salah satu yang terdampak dari hadirnya perpustakaan dan bantuan buku dari Perpusnas ialah Pegiat Literasi, Yoga Pratama. Dia mengaku sempat putus asa karena memiliki hobi menulis dan suka membaca namun tidak dapat bersaing di dunia kerja. Akan tetapi berkat bantuan buku dari Perpusnas yang 2 (dua) diantaranya tentang pertanian dan peternakan, serta aktif mempelajari dunia digital secara otodidak, Yoga berhasil meningkatkan perekonomiannya juga membantu teman-teman seperjuangannya.
â€œSebagai mahasiswa peternakan, saya coba awalnya untuk bagaimana membuat tulisan yang bisa dibaca di dunia digital, hingga akhirnya saya belajar mengenai kata kunci. Setelah berhasil, saya coba membangkitkan semangat teman-teman saya yang sama kurang beruntungnya dan ternyata mereka bisa di rumah mengolah kata-kata sampai menghasilkan pendapatan,â€ tuturnya.
Kegiatan Talkshow PILM untuk Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Tengah ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Radhitya Purnama

Deni Kurniadi: Bangsa Maju adalah Bangsa Pembaca

Pekalongan, Jawa Tengahâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersinergi dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan daerah (provinsi, kabupaten) dibina untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Di perpustakaan, masyarakat terutama kaum marjinal, diberikan keterampilan hidup melalui bahan bacaan, agar bisa meningkatkan keahliannya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Syarif Bando menjelaskan ini merupakan upaya perpustakaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
â€œIni cita-cita mulia bapak Presiden Joko Widodo, yang pesannya, Indonesia jangan hanya pengguna teknologi tapi harus menjadi produsen teknologi. Ini menjadi kata kunci dan apapun peran yang kita mainkan, kita semua sama. Menurut saya, sebagaimana dimandatori dalam Undang-undang Dasar 45, siapapun kita, di manapun kita bertugas. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita, karena itu kami tak pernah berhenti selangkah pun, terus bergerak maju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,â€ ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/5/2021).
Saat ini, Syarif Bando mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi kendala kondisi literasi Indonesia. Akibatnya, akses terhadap bahan bacaan di seluruh daerah di Indonesia, tidak merata. Perpusnas melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando mengapresiasi Jateng yang menjadi provinsi dengan pendataan terbaik di seluruh Indonesia. Pendataan sangat penting karena menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan perpustakaan, perkembangan budaya baca, dan impact-nya terhadap masyarakat, terutama dalam kaitan peran perpustakaan untuk mengukur tingkat kecerdasan masyarakat yang parameternya adalah tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan sumber daya manusia melalui membaca dan perpustakaan, harus menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. Jika kebiasaan membaca sudah tinggi dan tersedia fasilitasnya, maka kebiasaan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang tidak mudah menyebarkan berita bohong.
â€œMaka terima kasih untuk para pustakawan, temen-temen yang mengurusi ini, mulai merangsang masyarakat untuk membaca, mulai menulis, membuat narasi positif termasuk literasi digital, agar kita tidak hoaks, agar kita enggak baperan, agar kita nggak maki-maki, agar kita selalu menjaga NKRI, dan Pancasila,â€ urainya.
Ganjar Pranowo mendukung anggaran untuk menerjemahkan buku terbaru, terutama e-book. Menurutnya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas buku digital sangat tinggi. â€œIni harus ada inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,â€ ujarnya.
Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Fauzi Umar Lahji berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pekalongan, terus memasyarakatkan kebiasaan membaca kepada anak-anak hingga orang dewasa. Karena melalui membaca, banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Dia menjelaskan, sejatinya, budaya literasi atau budaya membaca adalah menambah kepintaran. Menurutnya, masyarakat yang banyak membaca tidak akan mudah termakan berita bohong.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menjelaskan saat ini tercatat ada 355 perpustakaan di Kota Pekalongan yang terdiri dari 204 perpustakaan sekolah/madrasah, 142 perpustakaan umum (daerah, masjid, keluarga, dan masyarakat), enam perpustakaan perguruan tinggi, dan tiga perpustakaan khusus. Pihaknya berupaya melakukan optimaslisasi perpustakaan, khususnya di kecamatan dan kelurahan, dengan meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK dan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya menyatakan kondisi literasi di kotanya masih harus dibenahi. Saat ini, ujarnya, literasi kota Pekalongan menempati posisi 31 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dia berharap mampu menjadi pendobrak dan penggerak dunia literasi di Kota Pekalongan.
â€œHarapan saya juga nantinya, ada pengukuhan Bunda literasi di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah jangkauan kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya Bunda PAUD atau ketua TP PKK, itu ada tingkat Kecamatan dan Kelurahan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Perpusnas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kepala Perpusnas mengukuhkan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Perpusnas Bersinergi dengan Pemkot Pekalongan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi dan komitmen DPRD Kabupaten Enrekang dalam menyiapkan regulasi pengelolaan perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan syarif saat menerima kunjungan dalam rangka konsultasi penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) dari DPRD Kabupaten Enrekang pada Kamis (22/10/2021) di Jakarta.
â€œSecara garis besar raperda yang disusun sudah bagus. Namun yang fundamental adalah bagaimana kemudian mengimplementasikannya di berbagai lini,â€ ungkap Syarif.
Menurutnya, terkait perpustakaan utamanya di daerah 6 perlu banyak dibicarakan dengan berbagai lini dan tataran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti halnya bidang pendidikan, pertanian, dan Â semua lini semua terkait dengan peningkatan kualitas perpustakaan.
â€œDi beberapa daerah bahkan dalam kebijakannya sudah secara tegas menyebutkan porsi anggaran yang harus dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan. Seperti DI Yogyakarta atas dukungan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X,â€ ungkap Syarif Bando.
Ketua DPRD Kab. Enrekang, Idris Sidik yang hadir mengungkapkan memang bimbingan dan informasi terkait penyusunan regulasi terkait perpustakaan untuk Kab. Enrekang saat ini diperlukan oleh dirinya dan jajarannya.
Penyusunan Perda ini sebagai upaya untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang saat tengah berlangsung serta di masa yang akan datang. Hadirnya bonus demografi atau Indonesia Emas 2045 memerlukan regulasi untuk penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Terlebih di Kab. Enrekang 40 persen dari 260 ribu penduduknya saat ini berusia produktif.
Idris berharap melalui hadirnya regulasi ini dapat menjadi modal dalam pengelolaan perpustakaan dan gerakan literasi di Kab. Enrekang karena ini sangat penting sebagai modal mempersiapkan SDM untuk masa mendatang.
Reporter/Fotografer: Eka Purniawati/Prakas A

Berita

Kepala Perpusnas Apresiasi DPRD Kabupaten Enrekang Siapkan Raperda Pengelolaan Perpustakaan