Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapreasi capaian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 per 30 November 2021 yang mencapai 93,56 persen.

Di tahun 2021 ini, Perpusnas mengalami empat kali perubahan pagu Perpusnas RI APBN TA 2021, dengan total refocusing sebesar Rp 110,2 Milyar atau 16,32 persen.

Tak hanya itu, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi sejumlah capaian penghargaan yang diraih oleh Perpusnas selama tahun 2021.

Diantaranya perolehan predikat WTP lima kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas layanan perpustakaan telah memenuhi ISO 9001:2015, anugerah terbaik VII Media Sosial Perpusnas dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI.

Predikat informatif dalam keterbukaan informasi, dan penghargaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai peringkat II kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengapresiasi banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih Perpusnas. Digitalisasi koleksi memudahkan pemustaka untuk mengambil berbagai macam informasi yang dibutuhkan, membuat perpustakaan mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pusat informasi.

"Namun dukungan pemerintah tidak begitu besar dalam hal ini anggaran yang masih minim, sehingga banyak potensi yang bisa menjadi sumber pengetahuan ini belum tertangani," ungkap Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Kamis, (2/12/2021).

Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) My Esti Wijayanti. Menurutnya, meskipun anggaran minim namun Perpusnas dapat menunjukkan prestasinya melalui penghargaan yang di dapat.

"Kita melihatnya, dengan anggaran yang kecil namun banyak prestasi yang dapat diraih oleh Perpusnas RI, begitu juga kemajuan pengelolaan Perpusnas," tutur Esti.

Salah satunya, layanan live chat yang dimiliki Perpusnas. Esti menilai metode tersebut menarik untuk lebih mendekatkan layanan Perpusnas dengan masyarakat.

"Ini sesuatu yang menarik, saya mengusulkan metode yang digunakan ini, alangkah bagusnya jika dilakukan juga di daerah-daerah yang memungkinkan. Harapannya agar generasi muda tertarik untuk dapat mengakses program Perpusnas," lanjutnya.

Esti mengingatkan Perpusnas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambah formasi pustakawan menjadi ASN. Agar pustakawan yang bertugas dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tidak sekadar sambilan.

Senada, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Desi Ratnasari menyampaikan perlunya perhatian terhadap karir para pustakawan yang ada di daerah.

"Mereka ingin diperhatikan. Tidak hanya seritifikasi komperensi pustakawan atau pelatihan saja, tetapi mereka ingin memiliki masa depan karir yang jelas," kata Desi.

Desi mengatakan, dengan prestasi yang diraih oleh Perpusnas dapat menjadi bargaining position dengan Kementerian Keuangan, Bappenas untuk peningkatan anggaran.

Sementara itu, Legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ratih Megasari Singkarru, meminta Perpusnas terus melakukan reformasi layanan literasi agar Perpusnas mampu menjawab kebutuhan literasi masyarakat.

"Kami juga mendorong Perpusnas dapat meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai budaya literasi, dan indeks kegemaran membaca," ujar Ratih.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pengadaan ASN formasi pustakawan berdasarkan dari usulan di wilayah. Tahun ini tercatat sebanyak 80 kabupaten/kota yang mengajukan formasi pustakawan.

"Kami pun akan mendorong Pemerintah Daerah agar formasi ini menjadi usulan khusus. Karena standar ideal kebutuhan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, membutuhkan 75 ribu pustakawan dalam lima tahun ke depan," ungkap Syarif.

 

Reportase: Wara Merdeka

Fotografer: Ahmad Kemal