Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan bertanggung jawab untuk mengadakan pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk itu, dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan di Lantai 24 Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Kamis (18/03/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengumumkan bahwa Perpusnas akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021 pada tanggal 22-23 Maret 2021.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 mengangkat tema ”Integritas Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strutural”. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyatakan penguatan hulu budaya literasi di antaranya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, sementara hilir budaya literasi adalah kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Perpustakaan hari ini adalah tempat untuk transfer knowledge. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik terutama dalam pemenuhan bahan bacaan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Syarif Bando.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D menambahkan bahwa literasi ini bukan lagi tentang memahami abjad atau mengenali angka, melainkan lebih dari itu yakni kemampuan mencerna dan memahami ilmu pengetahuan serta menguasai instrumen-instrumen teknologi untuk kepentingan praktis dalam kehidupan.

“Peran perpustakaan sangat sentral, terutama sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat. Untuk itu, Perpusnas harus bekerja secara sinergi dengan perpustakaan daerah guna memperkokoh tradisi literasi kita. Dalam hal penguatan indeks literasi, pemerintah memberikan dukungan salah satunya dalam bentuk kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pembelajaran bersama,” terang Amich.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh. Ilham A. Hamudy, mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi melalui Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut merupakan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi. Dalam regulasi itu terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi dan naskah kuno.

“Peningkatan indeks literasi dan kegemaran membaca adalah kegiatan yang harus difokuskan karena membangun kecerdasan masyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah dan perlu kerja keras. Alokasi anggaran yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca karena selama ini program yang ada di perpustakaan daerah banyak yang belum substansial,” jelas Moh. Ilham.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rakornasi dijadwalkan mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi X DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Magetan.

Reporter: Basma Sartika

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution