Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI rayakan hari jadi ke-42 tahun dengan melangsungkan upacara bendera secara hybrid di Lapangan Parkir Perpusnas Salemba dan Zoom Meeting, Selasa (17/5/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan perjalanan bangsa-bangsa di dunia selalu ditandai dengan adanya sebuah perpustakaan yang maju. Karena perpustakaan sejatinya lahir bersama dengan peradaban umat manusia. Selain itu, baginya, sebuah bangsa yang memiliki perpustakaan yang maju dan modern pasti akan disertai dengan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.
â€œSaat ini, sebuah bangsa yang menguasai perpustakaan pasti akan mampu memproduksi produk-produk yang berteknologi tinggi dan mengguncang dunia,â€ ucap Syarif Bando.
Bertepatan dengan Hari Buku Nasional 2022, Kepala Perpusnas mengajak para karyawan Perpusnas untuk terus menggelorakan semangat kepustakawanan yang mencerdaskan. Mengingat bahwa mencerdaskan kehidupan anak bangsa telat diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menekankan sejarah bangsa Indonesia merupakan sebuah sejarah panjang yang tercatat dalam sejarah peradaban dunia yang tidak boleh redup oleh perjalanan waktu. Melainkan akan terus menjadi terang benderang dan bercahaya oleh seluruh perpustakaan yang ada di nusantara.
â€œItulah sebabnya, kita mendeklarasikan perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, kini, dan mendatang. Siapa yang mengetahui tentang kejelasan sejarah masa lalunya pasti dia akan berada pada situasi dimana saat ini dia bisa berkontribusi dalam percaturan global,â€ jelasnya.
Tagline Perpusnas tahun 2022 yakni Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional menuntut pembangunan kapasitas (capacity building), rancangan dan interaktivitas (design and interactivity), dan perubahan pola pikir (mindset change) para pustakawan dan pegiat literasi seluruh Indonesia.
Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Perpusnas telah menyiapkan 17 gagasan diantaranya perpustakaan digital iPusnas, Indonesia One Search (IOS), e-Resources, INLIS-Lite, alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno, layanan ISBN dan ISMN online, E-learning Diklat Pustakawan (Eldika), pengembangan infrastruktur TIK, uji kompetensi pustakawan online, Pojok Baca Digital (Pocadi), layanan mobil perpustakaan keliling multimedia, pembangunan modul interlibrary loan terintegrasi pada aplikasi perpustakaan, pengembangan aplikasi tajuk penerbit (Direktori Penerbit), aplikasi kartu anggota virtual berbasis Android/IOS, pendataan perpustakaan, e-Deposit, dan visitasi online akreditasi perpustakaan.
Seluruh petugas dan peserta upacara yang mengenakan busana adat melaksanakan upacara secara khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Upacara HUT ke-42, Kepala Perpusnas Ajak Gelorakan Semangat Kepustakawanan yang Mencerdaskan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berencana untuk terus mengembangkan program perpustakaan lorong. Program Perpustakaan Lorong ini merupakan kerjasama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dengan Bunda Baca.
Saat ini terdapat 55 titik perpustakaan lorong yang sudah ada di 5 kab/kota di Sulawesi Selatan dan akan terus bertambah. Seperti di Kota Makasar yang sejauh ini telah memiliki 10 titik perpustakaan lorong.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh Hasan saat juga menyebut telah mengangarkan dana 50 juta untuk masing-masing titik. â€œSesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk terus memperluas keberadaan perpustakaan lorong, Kami menargetkan akan membangun 2020 titik di seluruh wilayah Prov. Selatanâ€, terang Hasan saat bertemu Kepala Perpusnas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (13/3).
Menurut Hasan, dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar setiap unsur pemerintahan juga akan diadakan rapat koordinasi yang diikuti seluruh pimpinan perpustakaan dan kerarsipan di Prov. Sulawesi Selatan pada 26 Maret 2020 mendatang.
Kepala Perpustakaan Muhammad Syarif Bando menyambut baik upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pihaknya menyebut hal ini sebagai dukungan nyata terhadap Kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait pengembangan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Provinsi Sulawesi Selatan Terus Kembangkan Perpustakaan Lorong

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, beri teguran keras terhadap sepak terjang Tim Reformasi Birokrasi (RB) perpusnas. "Reformasi birokrasi berbicara tentang perubahan. Perubahan bukan saja tentang dokumen melainkan kegiatan yang dilakukan. Agen perubahan sebagai role model harus memberi contoh," tegur Kepala Perpusnas. Teguran tersebut dilayangkan Syarif Bando pada saat memberi arahan di kegiatan Rakor Reformasi Birokrasi Perpusnas RI Tahun 2021 yang bertempat di Ruang Teater, Perpusnas Salemba, Senin (29/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando menegaskan apabila kinerja Perpusnas ingin berubah menjadi lebih baik maka pola pikir dari pegawainya harus dirubah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Setuju dengan hal tersebut, Sekretaris Utama, Woro Titi Haryanti mengatakan perubahan sekecil apa pun sangat berarti demi kemajuan Perpusnas.Â  "Small things matter," tegasnya.
Adapun semangat perubahan yang harus segera dilaksanakan yang diajukan Ketua RB Perpusnas RI, Adin Bondar, untuk dilaksanakan antara lain pengawasan dari pihak inspektorat harus diperkuat untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen SDM harus berbasis sistem merit, peningkatan nilai SAKIP ukuran kinerja organisasi dan individu secara berjenjang berbentuk elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang ada harus diperbarui.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 752 orang.
Â 
Reporter dan Fotografer: Basma Sartika

Kaperpusnas Kritik Kinerja Tim RB Perpusnas

Jakarta -&nbsp;Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan.
Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.
Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10/2022).
Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 (tiga) juga konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal tahun 2023.
&ldquo;Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,&rdquo; ungkapnya.
Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.
&ldquo;Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,&rdquo; jelasnya
Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha.
&ldquo;Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.
&ldquo;Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,&rdquo; tekannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri RI, Zanariah, menyatakan sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya.
&ldquo;Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,&rdquo; terangnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan.&nbsp; Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.
&ldquo;Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,&rdquo; tegasnya.
Penggerak Literasi Kota Sukabumi, Putri Wardhani berkisah bahwa di perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat 2 (dua) jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
&ldquo;Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi,&rdquo; kisahnya.
Senada, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Adapun 2 (dua) program utama yang dikembangkan yayasan ini adalah pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan berkerjasama dengan pihak lain.
&ldquo;Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;

Jakarta - Literacy is important to talk about because it is closely related to welfare.
Containing the meaning of the depth of one's knowledge that can be implemented to produce goods and services so that they can be used to win global competition, making literacy owned by individuals, not institutions.
President Joko Widodo's mandate to improve the quality of Indonesia's Human Resources (HR) must touch up to the fifth level of literacy, namely producing goods and services. Therefore, most Indonesian people who incidentally do not get the opportunity to complete formal basic education need to receive assistance from the library.
"Libraries must provide assistance to those who have not graduated from school with training provided directly or through applied science books," said the Head of the National Library of Indonesia (Perpusnas) in his remarks at the 2022 National Library of Indonesia Stakeholders Meeting at the Grand Mercure Harmoni Hotel, Thursday (20/10/2022).
The ability to produce goods and services supports government programs in making the community's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) successful. Syarif Bando added that currently the National Library is trying to produce 3 (three) million contents which are planned to be launched to the public in early 2023.
"Information needed by the community will be facilitated by content produced by National Library of Indonesia. Indonesia must rise with its works starting from home industries," he said.
In his report, Plt. Deputy for Library Resource Development, Deni Kurniadi said the role of stakeholders in the regions, as well as the commitment of regional leaders was very important in driving the success of the Social Inclusion-Based Library Transformation program as a National Priority program down to the village level.
"Support from regional leaders and stakeholders can accelerate the mobilization of policies, human resources, and budgets for sustainable library transformation," he explained
Program Assistance Consultant Team Leader from PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih explained that his party built the Laplit portal (Literacy Production Booth) which functions to promote that libraries can help people to have businesses.
"Literacy for welfare is the program and in fact many people are struggling to come to the library to open a business," he said.
Meanwhile, the Director of Religion, Education and Culture of the Ministry of National Development Planning/Bappenas RI, Amich Alhumami emphasized that in order to advance a society that is reflected in the country's economic development, there must be a serious emphasis on increasing human resources with literacy.
"A person cannot be empowered, to be capable one must have access to sources of knowledge to learn and seek information," he stressed.
On the same occasion, the Director of Synchronization of Regional Government Affairs IV of the Indonesian Ministry of Home Affairs, Zanariah, stated that a program in government must have a leading sector. Like the Social Inclusion-Based Library Transformation program, National Library is the leading sector. However, to be able to apply it in the regions there must be collaboration with other parties.
"There is no program that can be carried out alone, but requires collaboration with other parties," he explained.
National Library of Indonesia's Planning and Finance Bureau Head, Joko Santoso explained that the importance of literacy is very closely related to improving the quality of human resources, and ultimately providing welfare to the community. He also emphasized that the library is a public space that allows people to share experiences and practice skills. So, when viewed from the benefits of the program, National Library will encourage local governments with similar programs for the coming years.
"By holding various kinds of activities that are needed by the community, the context of the library as a need in society will increase," he said.
Sukabumi City Literacy Activist, Putri Wardhani said that in the Cisarua Village library there are 2 (two) types of services, namely the main service and service for community empowerment activities. In the service of community empowerment activities, it is divided into fields including education, health, and the economy.
"For example, in the field of education we hold classes to learn foreign languages, because having the ability to speak a foreign language certainly makes people have more value and of course helps to improve the welfare of the people of Sukabumi city," he said.
Likewise, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti also shared that she built the Bangun Sekolah Foundation with a passion for improving the quality of education in underdeveloped areas. The 2 (two) main programs developed by this foundation are the introduction of technology and character building training. However, all of this is not done alone but in collaboration with other parties.
&ldquo;We have regular donors and also collaborate with other parties. The point is we do not walk alone and continue to build collaboration and synergy with many parties, "he concluded.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Salemba, Jakarta â€“ â€œBulan Juni ini merupakan bulan di mana Perpusnas diharuskan memberikan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB) Kepada Menpan RB disertai dengan bukti dukung perubahan yang telah dilaksanakan kurun waktu laporan tahunan 2021, rencana aksi tahun 2022 dan laporan semesteran tahun 2022â€, ucap Sri Marganingsih dalam arahan pada apel pagi, (senin 13/06/2022).
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Saat ini Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.
Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengelola pemerintahan, dengan harapan dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi.
Komitmen Perpustakaan Nasional untuk mewujudkanÂ  perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang telah ada yang berintegritas dan berkinerja tinggi dalam upaya penyelarasan pencapaian visi dan misi serta pembangunan budaya integritas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam memberikan layanan kepada masyarakat diwujudkan dengan disusunnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja terbentuk dari nilai-nilai yang telah disepakati secara konsisten, dan telah disosialisasikan di lingkungan organisasi. Hasil dari internalisasi nilai-nilai tersebut di ekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari oleh setiap pegawai. Budaya kerja yang telah terinternalisasi tersebut dapat dilihat dari etos kerja yang ditampilkan. Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) menjadi salah satu dari sasaran 8 (delapan) area perubahan yaitu; organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola piker (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.
â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kenaikan nilai capaian indeks RB setiap tahunnyaâ€, jelasnya.
Pada akhirnya Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang. Kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dengan kegiatan ekonomi yang semakin luas, akan tersedia basis penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan reformasi birokrasi dan pembangunan di bidang lainnya yang lebih luas.
Reportase : Herwin Saswita

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Upacara HUT ke-42, Kepala Perpusnas Ajak Gelorakan Semangat Kepustakawanan yang Mencerdaskan

Provinsi Sulawesi Selatan Terus Kembangkan Perpustakaan Lorong

Kaperpusnas Kritik Kinerja Tim RB Perpusnas

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perpustakaan Nasional

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi