Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang patut dijadikan pilot project (percontohan) bagi pengembangan perpustakaan, khususnya yang berbasis inklusi sosial. Bahkan, Jambi menjadi satu-satunya daerah yang menyelenggarakan Rapat Kordinasi Perpustakaan Sekolah yang turut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional 2016.
Capaian kerja keras tidak mungkin diraih tanpa kordinasi intens dan komitmen dari pihak eksekutif (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan legislatif (DPRD) sehingga berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan dan aktivitas literasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima 13 anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Rabu, (23/1). â€œDari komitmen akan berimbas pada popularitas, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah bahan bacaan,â€ ujar Muhammad Syarif.
Disampaikan juga oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso bahwa Provinsi Jambi termasuk daerah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar pada 2019. Jambi pada 2019 menerima bantuan fisik, renovasi (rehabilitasi), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bantuan perabot, dan koleksi yang diterima oleh sebagian besar kabupaten/kota.
Untuk bantuan fisik, Kabupaten Sungai Penuh menjadi daerah yang disetujui proposalnya untuk dibangunkan gedung perpustakaan oleh pemerintah. Sedangkan bantuan renovasi disetujui untuk Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sementara untuk bantuan TIK diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, dan Kab. Jebo. Bantuan perabot diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, Kab. Merangin, dan Kab. Tanjung Jabung Timur. Dan hampir Â semua daerah kab/kota di provinsi Jambi mendapatkan bantuan koleksi.
Dalam DAK dimungkinkan pemakaian anggaran untuk urusan administratif sebesar 5% dari anggaran yang diterima. â€œNamun, saya mengingatkan optimalisasi penggunaan DAK merupakan titik penting sebagai jaminan bergulirnya DAK berikutnya,â€ tegas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso.
DAK bidang perpustakaan, terang Kepala Biro, sudah menjadi skala prioritas nasional pembangunan satu dimana percepatan pengurangan kemiskinan melalui pemanfaatan perpustakaan dan pertumbuhan literasi yang baik sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan kualitas masyarakat. Â Â 
Â 
Â  Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya PurnamaÂ 
Â

Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi  : Jambi Bisa Jadi Rujukan Pengembangan Perpustakaan

Surabaya, Jawa Timur&mdash;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Kongres XV dan Seminar Ilmiah Nasional di Surabaya, Jawa Timur.
&nbsp;
Kegiatan yang diselenggarakan pada 1&mdash;4 November 2022 tersebut mengangkat tema &ldquo;Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional&rdquo; dengan dihadiri oleh 600 peserta dari seluruh Indonesia.
&nbsp;
Pustakawan akan menghadapi tantangan di masa depan, mengingat pada era disrupsi menuntut pustakawan menjadi mentor, fasilitator, motivator, serta menginspirasi untuk mengembangkan imajinasi kreativitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui informasi.
&nbsp;
&ldquo;Pustakawan harus berperan dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat saat ini seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan membangun kerja sama dalam memecahkan masalah,&rdquo; terang Ketua Umum Pengurus Pusat IPI periode 2018&mdash;2021, T. Syamsul Bahri dalam sambutan saat membuka acara.
&nbsp;
Menurut Syamsul Bahri, kompetensi global di era disrupsi yang diperlukan pustakawan adalah kemampuan menggabungkan koleksi digital dan tercetak, kemampuan mengakses informasi dengan berbagai format, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media yang telah berkembang pesat.
&nbsp;
Berkaitan dengan tema yang diangkat, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa tugas pustakawan tidak sederhana.
&nbsp;
&ldquo;Kemunduran dalam hal sopan santun di Indonesia dalam dunia digital didominasi oleh kelompok usia dewasa berdasar laporan Digital Civility Index dari Microsoft tahun 2022. Tugas pustakawan selain membuat mereka gemar membaca, tetapi juga mengedukasi untuk melakukan interaksi digital secara sopan,&rdquo; tegas Khofifah.
&nbsp;
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan pada masa kini, perpustakaan harus berubah ke digital. &ldquo;Mau tidak mau, suka tidak suka, perpustakaan harus bertransformasi dari manual ke digital. Karena ini eranya digital,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Usai acara pembukaan, Kepala Perpusnas menyampaikan apresiasi atas kesuksesan provinsi Jawa Timur dalam bidang perpustakaan.
&nbsp;
&ldquo;Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi Jawa Timur selalu menjadi juara dalam pengembangan perpustakaan umum. Selain mengikuti kongres dan seminar ilmiah, pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir, diharapkan mampu melakukan studi tiru keberhasilan provinsi Jawa Timur dalam pengembangan perpustakaan umum,&rdquo; urainya.
&nbsp;
Selanjutnya, disebutkan bahwa pada bulan ini, Perpusnas menyelenggarakan Gemilang Perpustakaan Nasional dan Peer Learning Meeting Nasional sebagai bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Kongres IPI XV dirangkaikan dalam agenda berupa seminar ilmiah dengan narasumber dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasiona, Taufiq A. Gani, Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, Duta Baca Jawa Timur, Heralda Syafira, motivator Paso Deka Dewanto, dan Universitas Airlangga Rahma Sugihartati.
&nbsp;
Serta diadakan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IPI periode 2018-2021, pemilihan kepengurusan baru Pengurus Pusat IPI periode 2022-2025, menyusun program kerja, meninjau ulang AD/ART dan kode etik, dan melakukan kunjungan kerja ke perpustakaan provinsi Jawa Timur.
&nbsp;
IPI merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 6 Juli 1973 sebagai wadah bagi pustakawan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara serta memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Kongres IPI XV: Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional

Merdeka Selatan, Jakarta&nbsp;&ndash; Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando beserta jajaran menerima kunjungan dari delegasi Perpustakaan Negara Malaysia dan Persatuan Pustakawan Malaysia yang dipimpin oleh Dato&rsquo; Nafisah Binti Ahmad di Jakarta, Kamis (1/2). Kunjungan ini bermanfaat untuk saling berbagi pengalaman dan cerita mengenai kemajuan dan pencapaian dari perpustakaan di masing-masing negara sehingga dapat mengoptimalisasikan peran perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.
Delegasi yang berjumlah sembilan orang ini memiliki tiga agenda tujuan utama, yaitu (1) melihat fasilitas gedung layanan Perpusnas yang belum lama diresmikan yang merupakan bangunan perpustakaan tertinggi di dunia,&nbsp; (2) sharing experience bagaimana Indonesia memiliki legitimasi hukum melalui Undang-undang yang mengatur pelaksanaan perpustakaan di seluruh Indonesia, dan 3) mengajak para pustakawan Indonesia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kongres International Federation&nbsp; of Library Association&nbsp; and Institutions (IFLA) 2018 yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia, 24-30Agustus 2018 mendatang.
Dalam testimoninya, Dato&rsquo; Nafisah mengaku kagum dengan kemajuan yang dilakukan oleh Perpusnas saat ini. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Perpusnas 25 tahun lalu. Dukungan dari Presiden Jokowi juga sangat membantu terwujudnya transformasi layanan yang mutakhir dari seluruh fasilitas Perpusnas. Perpustakaan Nasional, lanjut Dato&rsquo; Nafisah, kini sudah sejajar dengan perpustakaan yang ada di lingkup ASEAN, seperti Perpustakaan Negara Malaysia maupun National Library of Singapore (NLS). &ldquo;Saya berharap kehadiran Perpustakaan Nasional mampu menciptakan sinergi yang erat di lingkup ASEAN dan dapat mendukung kemajuan ASEAN Community,&rdquo; ujarnya.
Kunjungan perpustakaan negara dan federasi Persatuan Pustakawan Malaysia&ndash;Indonesia menyebutnya IPI&ndash;juga ingin memahami perkembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Indonesia. &nbsp;Nafisah &nbsp;merasa takjub terhadap TBM &nbsp;yang lahir dari swadaya&nbsp; masyarakat tapi bisa sangat pesat berkembang di Indonesia. &ldquo;Bedanya,&nbsp; perpustakaan desa di Malaysia yang maju dan berkembang setelah ada kucuran anggaran dari Kerajaan Malaysia dengan jumlah yang besar dan dalam periode yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Dato&rsquo; Nafisah.
Terkait dengan perhelatan Kongres IFLA 2018 di Malaysia, Kepala Perpusnas berkomitmen untuk mengirimkan delegasi dengan kuantitas yang banyak untuk dapat mengambil peran dan transfer pengetahuan dari pustakawan seluruh dunia. &ldquo;Kami akan usahakan mengirimkan 100 peserta dari Indonesia aktif mengikuti even tersebut,&rdquo; ucap Muhammad Syarif.
Dato&rsquo; Nafisah&nbsp;mengatakan bahwa dunia tidak akan bertranformasi &nbsp;jika perpustakaan tidak bertransformasi, sehingga &nbsp;pustakawan harus terus &nbsp;mengembangkan diri dan bergerak agar dapat memobilisasi pengetahuan kepada masyarakat luas. Jangan selalu menggantungkan diri dengan bantuan dari pemerintah.
Selepas mengunjungi Perpusnas, seluruh delegasi perpustakaan dan federasi Persatuan Pustakawan Malaysia&nbsp; dijadwalkan akan mendatangi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melihat langsung perkembangan taman bacaan masyarakat yang ada di Kota Bandung.
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Hartoyo Darmawan

Kepala Perpustakaan Negara Malaysia Kagumi Transformasi Mutakhir Layanan Perpusnas

Tanjung Pura, Langkat - Suatu kecerdasan tidak mesti diperoleh melalui bangku sekolah. Semua hal baik bisa dijadikan medium untuk mencapai kecerdasan, termasuk melalui perpustakaan.
Demikian disampaikan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan,Â  Deni Kurniadi saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional yang digelar di Aula Syeikh Haji Muhammad Ziadah Sekolah Tinggi Agama Islam JM Tanjung Pura, Kamis (29/9/2022).
Deni menjabarkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi perwujudan Indonesia Maju, diperlukan masyarakat yang berbudaya baca dan tinggi tingkat literasinya. Hal ini dikarenakan inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik.
"Perlu digarisbawahi, tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkapnya.
Indonesia seperti yang diketahui memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yg kaya dan populasi masyarakat yg besar. Kondisi tersebut, menurut Deni, menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan tinggi budaya literasinya.
"Perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran krusial bagi kemajuan masyarakat. Kebutuhan perpustakaan tidak lagi sekadar tempat untuk membaca namun juga menjadi agent of change," terang Deni.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin menambahkan minat baca di masyarakat khususnya anak-anak harus diperjuangkan juga oleh tenaga pendidik. Dia meminta institusi sekolah untuk bersinergi dengan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca. Baginya tindakan tersebut dapat membantu dalam membangun Indonesia.
"Saya menganjurkan untuk memberikan pekerjaan rumah berbentuk hapalan. Minta mereka membaca buku. Sehingga nanti mereka akan senang membaca, hingga kemudian menjadi hobi," jelasnya.
Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Langkat, Musti Sitepu mengatakan bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, wadah pengembangan potensi masyarakat, hingga bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.
"Perpustakaan dituntut untuk dapat bertransformasi dan berinovasi agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucapnya.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Arwan Subakti

Perpustakaan, Medium Masyarakat Cerdas

Salemba, Jakarta â€“ Layanan Konsultasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RIÂ  masuk dalam lima layanan dengan akses tertinggi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian/Lembaga.
Dalam grafik layanan SIPPN terbanyak diakses, Perpusnas menduduki urutan ke empat dengan jumlah akses sebanyak 2.479 kali.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
"Informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN," tutur Yanuar dalam Sosialisasi dan Peyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan secara dari pada Selasa, (5/7/2022).
Yanuar menjelaskan, informasi yang harus dipublikasikan di SIPPN diantaranya, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik, dan berita.
Secara berkala, lanjut Yanuar, Kementerian PANRB melakukan evaluasi informasi pelayanan publik pada SIPPN. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang diharapkan, salah satunya penentuan leading sektor dan memastikan kualitas informasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa mengatakan masyarakat Indonesia dirasa sudah siap dalam menerima pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center, indeks literasi digital berada di angka 3,49.
"Hadirnya transformasi digital juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal untuk melahirkan sistem pemerintahan yang semakin efektif dan efisien," ungkapnya.
Dikatakan, belum terlaksananya publikasi informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses menyebabkan kesalahpahaman adanya biaya, tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan, dan ketidaktahuan mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi

Kemayoran, Jakarta - Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) menegaskan pentingnya peran perpustakaan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 
 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan KemenPPN/Bappenas Didik Darmanto menyatakan bahwa perpustakaan memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Pembangunan manusia ini sangat penting kita lakukan karena sebagai salah satu aspek atau faktor penting yang akan menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ujarnya pada Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Rabu (15/5/2024). 
 
Meskipun perpustakaan menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, lanjutnya, kondisi perpustakaan di daerah masih memprihatinkan.
 
KemenPPN/Bappenas bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah melalui berbagai upaya. 
 
Salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan yang telah membantu banyak perpustakaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
 
Didik menjelaskan bahwa program-program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) dan Gerakan Indonesia Membaca telah dirintis untuk mendukung peningkatan kualitas literasi. Mulai tahun 2025, Bappenas juga akan menginisiasi DAK Non Fisik untuk perpustakaan guna pengembangan program dan kegiatan di perpustakaan.
 
"Kami ingin memastikan seluruh perpustakaan daerah memenuhi standar nasional perpustakaan. Kami terus mendorong Perpusnas untuk menyelesaikan akreditasi perpustakaan, sehingga kita memiliki peta yang jelas mengenai kondisi perpustakaan daerah," jelasnya.
 
Selain itu, Didik juga menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat mengenai kondisi perpustakaan di daerah untuk perencanaan yang lebih berkualitas. Pasalnya bantuan dari pihak terkait di daerah sangat diperlukan untuk memberikan data yang tepat mengenai perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah.
 
Melalui kebijakan DAK fisik bidang perpustakaan, Didik menjelaskan Bappenas mengarahkan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan konsep ketuntasan. 
 
"Prinsip ketuntasan ini memastikan semua kebutuhan perpustakaan dipenuhi dalam satu kali intervensi, sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat," jelas Didik.
 
Di tahun 2025, lanjutnya, penggunaan DAK Non Fisik akan difokuskan untuk pengembangan program publik yang mendukung peningkatan kompetensi literasi. 
 
"Ini termasuk program penguatan budaya baca dan literasi daerah, yang bertujuan meningkatkan budaya gemar membaca dan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
 
Program-program seperti lokakarya pengelolaan perpustakaan desa, workshop literasi, dan pelestarian manuskrip bahasa dan aksara daerah menjadi bagian dari upaya untuk mendukung perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.
 
Didik juga menegaskan pentingnya komitmen dari kepala daerah dan dinas perpustakaan dalam pelaksanaan DAK, baik fisik maupun non fisik. Penguatan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK juga menjadi prioritas untuk memastikan keberhasilan program-program ini.
 
"Komitmen kepala daerah dan kesiapan SDM yang kompeten sangat penting dalam pelaksanaan DAK. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan perpustakaan dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia," tegas Didik.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi : Jambi Bisa Jadi Rujukan Pengembangan Perpustakaan

Kongres IPI XV: Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional

Kepala Perpustakaan Negara Malaysia Kagumi Transformasi Mutakhir Layanan Perpusnas

Perpustakaan, Medium Masyarakat Cerdas

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi

Bappenas Dukung Penguatan Perpustakaan Daerah untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045