Senayan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendapat apresiasi atas sejumlah capaian prestasi yang diterima pada tahun 2021.
Diantaranya, Perpusnas meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, Nilai Kerja Anggaran (NKA) dengan predikat sangat baik 93,18 serta capaian realisasi 98,95 persen dari pagu APBN TA 2021.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh capaian yang telah diraih oleh Perpusnas. Kami mendorong Perpusnas untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tersebut," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda tunggal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Atas capaiannya tersebut, Syaiful Huda mengaku Perpusnas perlu dibantu dalam hal peningkatan anggaran. "Karena capaiannya ini perlu dibantu sebanyak-banyaknya, karena ini sudah teruji artinya ini capaian realisasi 98,95 sudah diatas rata-rata nasional," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, Sakinah Aljufri mendukung agar anggaran Perpusnas dapat meningkat.
"Anggarannya sudah kecil, kena refocusing lagi. Harapannya di tahun 2023 anggaran Perpusnas bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rano Karno mendorong Perpusnas untuk memperkuat tata kelola pustakawan daerah.
"Perpustakaan ini tidak ada artinya kalau pustakawannya sedikit, berapa jumlah pustakawan kita saat ini? Tidak akan pernah hebat perpustakaan tanpa pustakawan di dalamnya," ungkap Rano.
Legislator Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahidin menyatakan pihaknya mendukung penuh pengadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pustakawan. Pihaknya juga berharap Perpusnas juga dapat bersinergi dengan kementerian lainnya dalam peningkatan budaya literasi.
Terkait laporan keuangan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, anggaran Perpusnas terkena refocusing sebanyak empat kali di tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Total refocusing senilai Rp 110 Miliar atau 16,32 persen dari pagu awal sebesar Rp 675.539.800.000,00. Sedangkan, realisasi anggaran Perpusnas tahun 2021 mencapai 98,95 persen. Dengan realisasi sebesar Rp 559 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 565 Miliar.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang telah mendukung Perpusnas selama ini, sehingga program Perpusnas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perpusnas juga telah mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut," ungkap Syarif.
Dalam kesempatan itu, Syarif mengatakan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat terbatas.
"Untuk itu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023, Perpusnas berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal distribusi buku. Dengan kerja sama ini, bahan bacaan dapat didistribusikan menggunakan fasilitas kapal laut. Sehingga harapannya dapat menjangkau sampai daerah 3T," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Salah satu langkah yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dalam menyediakan layanan di masa pandemi adalah dengan menyediakan berbagai perpustakaan digital. Hal tersebut juga sesuai dengan tagline Perpusnas Tahun 2022 â€œTransformasi Perpustakaan Untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€. 
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembanan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengatakan perpustakaan digital ditawarkan kepada masyarakat untuk mempermudah akses perpustakaan dari rumah. Seperti iPusnas, Khastara, Indonesia One Search (IOS), dan e-Resources pada saat menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Tegal di Jakarta (26/1/2021).
â€œKami berharap dengan kunjungan yang dilakukan, ketika pulang membawa komitmen untuk terusÂ  membangun perpustakaan di Kota Tegal. Dan tentu saja Perpusnas siap membantu,â€ tegas Ofy.
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal, selain dalam rangka belajar mengelola perpustakaan di masa pandemi dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Tegal juga untuk mengetahui bantuan apa saja yang bisa dimanfaatkan daerah untuk peningkatan layanan perpustakaan.
â€œPerpustakaan di Kota Tegal namanya Mr. Besar Martokusumo. Sudah ada juga 4 MPK. Bahkan di perpustakaan kami menyediakan kitab kuning, sehingga para santri yang pulang ke tegal tetap bisa belajar dengan memanfaatkan koleksi kami,â€ terangnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tegal menyebutkan yang menjadi masalah adalah ada banyak komunitas literasi di Kota Tegal membutuhkan bantuin koleksi buku untuk perpustakaan yang mereka dirikan. â€œPerpusda kami setiap minggu menerima proposal dari komunitas baca masyarakat untuk bantuan buku. Mereka dirikan TBM dengan koleksi seadanya. Ketika banyak yang memanfaatkan mereka minta ke Perpusda. Di Perpusda tidak ada anggarannya. Kami bermaksud untuk meninventaris komunitas yang ada. Jadi kami mohon diberikan bantuan dari perpusnas,â€ paparunya.
Ofy kemudia menjelaskan bahwa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk perpustakaan komunitas. Selain itu juga ada DAK fisik bidang perpustakaan yang juga diberikan untuk daerah. Namun Ofy menegaskan, bantuan untuk daerah diberikan sebagai stimulant dengan harapan kedepannya daerah yang diberi bantuan bisa mandiri dan membangun perpustakaannya dari APBD nya sendiri.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Foto: Alfian

DPRD Kota Tegal Kunjungi Perpustakaan Nasional

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dengan gaya yang khas dan pembawaannya yang tenang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi meja penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Perpustakaan Nasional di ruang Executive Lounge Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta. Pagi itu, Kamis, (31/1), Kemendari dan Institut Pemerintahaan Dalam Negeri (IPDN) melakukan kerja sama peningkatan kulitas sumber daya manusia melalui perpustakaan.
Mengutip pernyataan Bung Karno, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan setiap manusia harus punya impian maupun gagasan. Impian atau gagasan yang dimiliki berawal dari suatu konsep yang matang. Konsep yang matang diperoleh dari kemampuan pengetahuan dan sejarah.
â€œIndonesia adalah negara besar. Negara boleh maju dan besar tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Nah, kerja sama ini diharapkan saling mendukung tugas dan funsgi masing-masing,â€ pesan Mendagri Tjahjo.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri dan Perpusnas sudah pasti memiliki sasaran yang strategis. Di dalamnya mengatur sejumlah nota kesepahaman dan ruang lingkup, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan perpustakaan di daerah.
Di saat yang sama, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas atas bantuan berupa 200 ribu buku elektronik (e-book), 50 ribu buku cetak kepada Kemendagri dan IPDN serta bantuan komputer untuk pelayanan perpustakaan digital.
â€œBantuan tersebut diharapkan dapat mendukung salah satu tugas prioritas utama kebijakan nasional tahun 2019, yakni pembangunan sumber daya manusia yang salah satunya melalui budaya literasi dimana perpustakaan sebagai sarananya,â€ imbuh Tjahjo. Sekedar informasi, bahwa saat ini hanya ada sekitar 43 juta warga Indonesia yang bersekolah, dan sisanya kurang lebih 200 juta penduduk berada di luar bangku sekolah tetapi tidak gemar membaca.
Pada kesempatan yang hampir sama, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini mengatur lebih spesifik poin-poin MOU antara Kemendagri dan Perpusnas terkait pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di lingkungan Kemendagri, seperti pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan, pengembangan pangkalan katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS), Ipusnas dan e-resources, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR), serta perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional. Â 
Sementara itu, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengatakan bahwa kerja sama ini sangat berguna untuk mensinergikan program dan kegiatan melalui pemanfaatan perpustakaan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Â Â Â Â 
Reportase : Tim Humas Perpusnas
Â

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI Elnino M. Husein, Jumat (19/8/2022).
Pertemuan tersebut diadakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Plt Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Yuliatry Bunga, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nurhadisaputra.
Dalam kunjungannya, EL Nino menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Perpusnas pada pengembangan perpustakaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Beberapa daerah di wilayah Gorontalo pun masuk dalam program unggulan Perpusnas.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas yang telah memberikan perhatian kepada Gorontalo. Beberapa usulan yang diusulkan sudah diakomodir," ungkapnya.
Sementara itu, Syarif Bando mengatakan, komitmen dari Pemerintah dipelrukan dalam mendukung pengembangan perpustakaan. Seperti halnya di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang mendapatkan asas kebermanfaatan dari Perpusnas.
"Disana dapat menyesuaikan, bisa bergerak cepat. Maka kami pun merespon positif. Selain itu, sudah banyak perubahan paradigma masyarakat di Gorontalo ke arah yang lebih modern," imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa di tahun 2022, Kepala Perpusnas meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan Gedung Perpustakaan Provinsi Gorontalo.
Gedung layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dibangun dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 bidang pendidikan subbidang perpustakaan senilai Rp 10 miliar dengan nilai kontrak sebesar Ro 9,5 miliar.
Sedangkan, Gedung Layanan Perpustakaan Umum H.B Jassing provinsi Gorontalo mendapatkan DAK untuk perluasan gedung senilai Rp 4,2 miliar.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Roby
Â

Anggota Komisi X DPR RI Apresiasi Dukungan Perpusnas untuk Daerah

Monas, Jakarta -Â Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 yang diselenggarakan di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7). Upacara ini dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pihaknya mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk turut mengembangkan perpustakaan di wilayah. Pasalnya, lingkup tugas Polri hingga ke daerah pelosok, sehingga bisa lebih mendekatkan buku pada masyarakat. "Kami mendorong di setiap polres maupun polsek ada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, juga pojok baca bisa dikembangkan di daerah-daerah. Kami berharap Perpustakaan Nasional RI bisa segera membuat MoU dengan Polri," ungkapnya.
Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kinerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Termasuk keberhasilan Asian Games 2018 dan Pemilu 2019, menurut Jokowi, tak lepas dari peran Polri.Â  "Alhamdulilah semua agenda besar bisa berjalan sukses ini karena kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan tantangan Polri ke depan dalam menghadapi kejahatan yang makin kompleks. "Seperti kejahatan konvensional yang masih meresahkan masyarakat, ini harus menjadi perhatian. Dan juga kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, hingga kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial," jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan Polri masuk tiga besar lembaga negara yang mendapat kepercayaan publik cukup tinggi.Â  Dijelaskan Tito, kepercayaan publik diperoleh berdasarkan upaya melakukan perbaikan dengan program profesional, modern dan terpercaya (promoter) selama tiga tahun terakhir. "Hal ini dititikberatkan pada tiga kebijakan utama yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media," kata Tito.
Selain upacara, peringatan Hari Bhayangkara juga diwarnai sejumlah kegiatan lain, di antaranya atraksi personil Polri, syukuran, dan pemberian penghargaan kepada personil Polri yang berprestasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Raden Radityo/Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-73

Cikarang, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan pemusnahan arsip sebanyak 4.148 arsip dalam 33 boks. Arsip yang dimusnahkan sudah hanis jangka waktu penyimpanan atau retensi arsipnya.
Pemusnahan arsip dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang disetujui oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan dasar Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menyampaikan, kegiatan pemusnahan ini sudah melalui tahapan kegiatan mulai dari penyampaian daftar arsip musnah ke ANRI. Kemudian arsip akan dinilai oleh tim dari ANRI untuk menentukan arsip tersebut memang layak untuk dimusnahkan.
"Pemusnahan arsip ini dilakukan untuk arsip yang sudah tidak ada nilai guna untuk lembaga Perpusnas. Tentu saja arsip ini sudah melalui verifikasi dari tim ANRI," ungkapnya di sela-sela Pemusnahan Arsip Perpusnas yang dilakukan di Gudang Pemusnahan PT Putraduta Buanasentosa, Rabu (18/1/2023).
Lebih lanjut dijelaskan, arsip yang dimusnahkan merupakan arsip fasilitatif dalam kurun waktu tahun 1990-2015. Kegiatan pemusnahan arsip pun telah rutin dilakukan oleh Perpusnas dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini.
Selain untuk menjaga keamanan informasi yang dikandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemusnahan arsip juga mendukung upaya melestarikan alam atau go green.
"Karena hasil kertas ini akan didaur ulang dan akan dimanfaatkan untuk kita kembali," lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Sebanyak 4.148 Arsip Perpusnas Dimusnahkan

Jakarta â€“ Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Imam Syafii Toha meminta seluruh pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk segera memperbarui data di BP TAPERA. Hal tersebut disampaikan Imam pada kegiatan Sosialisasi Pengembalian Data Taperum dan Pemutakhiran Data PNS Perpusnas yang dilaksanakan secara daring, Senin (26/7/2021).
UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemutakhiran data perlu dilakukan.
Adapun maksud dan tujuannya antara lain untuk verifikasi dan pemutakhiran data individu PNS, untuk mendaftarkan PNS Aktif sebagai peserta Tapera, sebagai dasar penentuan kelayakan (daftar persyaratan dan kriteria) pembiayaan perumahan TAPERA, prinsip pengelolaan dana TAPERA sesuai dengan pilihan peserta (konvensional atau syariah), untuk menginformasikan saldo awal peserta TAPERA bagi peserta eks Bapertarum-PNS di portal SITARA, dan pengembalian tabungan ke rekening bank milik PNS ketika kepesertaan berakhir.
Pada kesempatan yang sama staf BP TAPERA, Rachmat memaparkan terdapat tiga skema pembiayaan TAPERA yang bisa dimanfaatkan yakni Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Khusus untuk skema pembiayaan KPR salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum memiliki rumah.
Di sisi lain, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh BP TAPERA. Dia mengamanatkan seluruh pegawai Perpusnas untuk memahami dengan baik perihal keanggotaan BP TAPERA dan melakukan proses pembaruan data.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa PNS sangat berkepentingan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BP TAPERA karena apabila dilihat dari segi penghasilan, membeli rumah adalah sesuatu yang sulit untuk terealisasi. Sehingga, dibutuhkan strategi dan lembaga yang sesuai untuk mendukung semua keterbatasan yang ada.
â€œPNS dari segi penghasilan untuk membeli rumah, itu sangat jauh dari harapan. Harus ada strategi dan lembaga untuk mensupport dalam keterbatasan,â€ ujar Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Pegawai Perpusnas Diminta Perbarui Data di BP TAPERA

Pencarian

Berita Lainnya

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

DPRD Kota Tegal Kunjungi Perpustakaan Nasional

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan Â

Anggota Komisi X DPR RI Apresiasi Dukungan Perpusnas untuk Daerah

Kepala Perpusnas Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-73

Sebanyak 4.148 Arsip Perpusnas Dimusnahkan