Salemba, Jakarta- Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan pertama Perpustakaan Nasional dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di awal 2021 ini. Â Hal tersebut dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta 14 Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Riau.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa (26/1) bertempat di Auditorium Universitas Lancang Kuning tersebut dihadiri langsung Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, Walikota Pekanbaru Firdaus, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaidi, dan Perwakilan Universitas se-Provinsi Riau.
Menurut Syarif Bando Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama dari berbagai pihak dalam mendukung visi dan misi presiden Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya manusia sesuai RPJMN 2020-2024. â€œSiapapun kita, baik pemerintah sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,â€ terang Syarif Bando.
Namun selanjutnya Syarif menjelaskan adanya upaya ini terganjal oleh masalah rendahnya kegemaran membaca yang berdampak rendahnya indeks literasi masyarakat. Hal tersebut tidak lain yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dalam indeks persaingan global. Segala masalah ini menurut Syarif merupakan masalah nyata yang muncul pada sisi hilir dari budaya literasi dan kegemaran membaca.
â€œAda juga di sisi lain bagaimana peran negara dan pemerintah menyiapkan regulasi, anggaran, serta memastikan jumlah buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan buku yang hanya ada di kota-kota besar dapat terdistribusi ke masyarakat di daerah,â€ jelasnya sebagai persoalan di sisi hulu.
Maka dari itu Syarif mengajak suluruh pengelola Perguruan Tinggi di Provinsi Riau untuk dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan di sisi hulu dengan modal yang dimiliki. Yaitu dengan mendukung upaya Perpusnas dalam memastikan buku dapat digitalisasi dan dibaca secara gratis oleh masyarakat dimanapun.
Pemerintah Provinsi Riau yang diwaliki Plh. Sekretaris Daerah, Masrul Kasmy juga mengungkapkan apresiasi pada kegiatan ini sebagai sebuah awal kebangkitan literasi di daerahnya. â€œIndonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai syarat kecakapan hidup. Perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia berkualitas dan berdaya saing dengan membangun eksosistem berpengetahuan,â€ ungkapnya.
Masrul menambahkan, penguatan gerakan literasi yang saat ini digalakkan oleh Perpustakaan Nasional membutuhkan peran kolektif masyarakat untuk menghidupkan budaya literasi bangsa. Dan perpustakaan sebagai sarana pelayanan publik harus dapat mengembangkan koleksi dan dan kualitas layanan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Pangkalpinang, Bangka Belitung - Perpustakaan harus mampu menjadi tempat mencari informasi dan membantu pemecahan persoalan yang ada di masyarakat. Di era saat ini, perpustakaan harus mengubah pendekatannya dalam menjangkau masyarakat yakni dengan menjadi ruang publik yang terbuka bagi setiap individu untuk berkreasi, melakukan inovasi, atau mendapatkan inspirasi dari layanan, koleksi dan pengetahuan yang ada di perpustakaan. Karenanya, perpustakaan harus menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (3/5).
â€œDulu, perpustakaan cenderung bekerja bagaimana mengumpulkan koleksi sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah, ketika koleksi banyak, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya kalau masyarakat tidak berkunjung ke sana?,â€ ujar Joko kepada 130 peserta yang menghadiri sosialisasi. Menurut Joko, Bangka Belitung memiliki tantangan dalam memberikan akses layanan perpustakaan ke masyarakatnya yang tersebar di 450 pulau. Kondisi geografis yang tersebar itu, kata Joko, tidak bisa diselesaikan menggunakan pendekatan konvensional.
â€œKepemilikan telepon genggam dua kali lipat lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia. Saya pikir ini satu potensi yang luar biasa. Nah kita harus menggunakan pendekatan digital. Dengan demikian statistik kunjungan ada dua yakni statistik kunjungan secara onsite dan virtual. Secara virtual, orang bisa mengakses perpustakaan meskipun secara fisik perpustakaannya sudah tutup karena jam bukanya karena sesuai jam kerja,â€ tuturnya.
Salah satu hal pokok di PP No. 24 Tahun 2014 adalah penghargaan pembudayaan kegemaran membaca. Berkaitan dengan hal ini, kata Joko, pemerintah akan memasukkan perpustakaan dalam Program Prioritas Nasional. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. â€œTiga Prioritas Nasional di 2019 yang berkaitan dengan daerah adalah literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rofiko H Mukmin menyatakan tengah mengkaji literasi sejarah mengenai masa pengasingan Proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, di Muntok, Bangka Barat. Rofiko menyebut masa pengasingan ini perlu digali untuk menjelaskan mengapa dua tokoh proklamasi ini diasingkan pada masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda 2 pada 18 Desember 1948.Â Menurutnya, sejarah mengenai masa pengasingan ini merupakan konten lokal yang bila dilihat secara luas, bermanfaat untuk literasi secara nasional.
Sosialisasi menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Supriyanto dengan moderator Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rohayani. Dalam paparannya, Supriyanto mendorong pengelola perpustakaan agar memahami setiap pasal yang ada di UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Sehingga perpustakaan dapat berfungsi dengan maksimal. â€œKarena Konstitusi di pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi,â€ jelasnya.
Supriyanto juga mendorong perpustakaan yang ada di Bangka Belitung agar memanfaatkan repositori perpustakaan di Indonesia melalui Indonesia One Search agar koleksi yang dimiliki setiap perpustakaan bersifat kolektif terintegrasi. â€œAgar semua koleksi yang banyak itu bisa link and match,â€ pungkasnya.
Peserta kegiatan ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari perwakilan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI), Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Â Reportase: Hanna Meinita
.
Â 
Â 
Â

Jadikan Perpustakaan Sebagai Tempat untuk Berinovasi

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ -- LombaÂ vlogÂ menjadi penutup rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019. Perlombaan membuatÂ vlogÂ ini disesuaikan dengan tema Perpusnas Expo 2019, yaitu "Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan".Â 
Pemenang lombaÂ vlogÂ ini tediri dari enam orang, yaitu tiga pemenang utama dan tiga pemenang favorit. Semua pemenang memperoleh cindera mata Wayang Panji dari Perpusnas. Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang dilaksanakan pada acara penutupan Perpusnas Expo pada Minggu (22/9).
Perpusnas ExpoÂ  2019 berlangsung selama 18 hari, dipadati oleh 155 stand pameran dan 108 kegiatan dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perpustakaan daerah, BUMN, organisasi, dan komunitas. Kegiatan Perpusnas Expo 2019 dihadiri oleh 16. 235 peserta dan pemustaka. Pengunjung Perpusnas selama Perpusnas Expo berlangsungÂ  tercatat mencapai 32. 973 orang hingga jelangÂ  penutupan.
"Saya harap semoga ke depannya transformasi yang sudah dilakukan Perpustakaan Nasional dapat ditiru dan diteladani oleh semua perpustakaan di Indonesia," Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Luthfiati Makarim
Â 
Reportase : Aninda Ernest
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia berpeluang menjadi satu diantara lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut dimungkinkan jika merujuk pada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2035. Saat itu diprediksi usia penduduk produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif. Keberhasilan dari bonus demografi tergantung dari seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang diciptakan. Â 
Generasi milenial akan memiliki peran dominan dalam bonus demografi. Mereka dianggap sebagai aset, generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Kuncinya pada kualitas. Mereka inilah (generasi milenial-red) yang diharapkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan dunia luar," papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial', berkat kerja sama Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumat, (16/10).
Revolusi Industri 4.0 adalah satu-satunya wacana hangat yang diperbincangkan generasi milenial saat ini. Tantangan generasi milenial jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
"Generasi milenial yang berliterasi adalah generasi yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber bacaan yang up to date," tambah Kepala Perpusnas.
Penumbuhan budaya baca penting mengingat kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menjadi generasi literat berarti menyiapkan masyarakat kritis dan peduli. Kritis terhadap terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas hidup, melainkan hanya pekerjaan sampingan saja. Ketidakgemaran membaca membaca membuat dunia terasa sempit dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh.
Webinar 'Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial' juga menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma, Robby Anggriawan
Fotografer : Raditya Purnama

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial :  Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Bandung, Jawa Barat--Penandatanganan Deklarasi Literasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kepala Perpustakan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya, Kepala Kantor Bank Indonesia Regional Jawa Barat, dan Plt. Direktur Bank Jabar Banten, menandai dibukanya Festival Literasi bertemakan "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu, (20/4).
Festival Literasi yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini memiliki makna penting mengingat peran Kartini sebagai salah satu inspirator penggerak literasi pada zamannya. "Kartini adalah sosok wanita yang suka dengan membaca dan melakukan korespondensi ke sejumlah sahabat-sahabatnya," ucap Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya.
Senafas dengan semangat Kartini, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu untuk menggalakkan literasi di daerahnya. Ia mengaku kuatir dengan masyarakat yang aktif bergaul dengan handphone. Lebih dari empat jam waktu dihabiskan dalam sehari bermain handphone. "Dari waktu segitu, rata-rata mereka mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas atau bahkan cenderung hoaks. Hoaks itu diakibatkan karena membaca sepintas, kurang punya kemampuan memahami informasi. Habis waktu untuk bahas hal-hal yang tidak jelas," beber Gubernur Ridwan Kamil.Â 
Namun, Ridwan Kamil mengaku tidak patah semangat. Ia punya solusi. Setelah sukses dengan 'Kolecer', Ridwan Kamil meminta setiap kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menambahkan infrastruktur kolecer sebanyak mungkin. Selain itu, pemprov akan menggalakkan budaya baca di tiap jenjang pendidikan, minimal sebelum masuk kelas. Tapi bukan buku pelajaran, melainkan buku-buku fiksi atau pengayaan pengetahuan lainnya. Program satu desa satu perpustakan juga akan digulirkan. "Saya juga akan meminta setiap kepala dinas untuk membaca minimal satu buku per bulan lalu meresumenya," lanjut Gubernur. Penduduk di Jawa Barat merupakan 38% dari penduduk Indonesia, namun tingkat literasinya masih masuk kategori sedang, yakni 68,18%. Oleh karena itu apapun program literasi yang dicanangkan harus didukung. "Membaca itu sama dengan mengubah pola pikir sempit menjadi luas. Dari yang apa adanya menjadi komprehensif".
Di saat yang sama, Kepala Perpusnas mengapresiasi niat baik Gubernur yang ingin menjadikan literasi sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya. Secara sederhana literasi bisa diartikan sebagai kemampuan mengenal kata, menyatakan pendapat, dan menciptakan barang dan jasa. "Bandung adalah kota yang dinamis sehingga saya berharap dibawah kendali Gubernur Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat akan memasuki babak baru dalam hal kecerdasan," ungkap Syarif Bando.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada pedongeng terbaik dari para bunda literasi di Jawa Barat, pemenang lomba bercerita tingkat SD, pustakawan terbaik, perpustakan sekolah, dan penerbit aktif dari perguruan tinggi dan swasta.
Festival Literasi turut disemarakkan oleh penampilan kolaborasi siswa tuna rungu dan tuna netra, performance dari para istri forkopimda dan Bhayangkari, pameran perpustakan dan produk kerajinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta aksi flash mob 'Ayo Membaca' oleh Ferry Curtis.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Jadikan Perpustakaan Sebagai Tempat untuk Berinovasi

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial : Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Jawa Barat Gelar Festival Literasi Habis Gelap Terbitlah Terang