Solo, Jawa Tengah- Di era transformasi digital, Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) mempunyai tugas memperluas akses digital perpustakaan untuk mempercepat terwujudnya manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2022).
Pada kesempatan tersebut Syarif Bando menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transformasi digital. â€œMengubah kebijakan, menciptakan regulasi, apalagi mengubah dari manual ke digital itu luar biasa tidak mudah,â€ ungkapnya.
Namun demikian, dirinya menegaskan Perpusnas akan terus memberikan dukungan penuh pada program-program yang diselenggarakan Forum Konferensi Perpustakaan Digital ke depannya. â€œKPDI merupakan mitra penting bagi Perpusnas untuk mempercepat transformasi digital,â€ imbuh Syarif.
Disampingi itu, transformasi digital harus terus didukung mulai dari menyiapkan infrastruktur digital, mengubah cara berpikir ke arah digital, hingga bagaimana produk digital nanti bisa dijual di pasar digital.
Menurut Syarif, literasi pada akhirnya adalah munculnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat untuk bersaing dalam kancah global. â€œTantangannya adalah bagaimana memperbanyak buku-buku digital, buku-buku life skill, buku-buku tutorial,â€ sebutnya.
Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 yang digelar Perpusnas dan bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarmo, dan Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa.
Dalam sambutannya Sumarmo mengatakan hadirnya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-13 membuktikan bahwa perpustakaan tidak pernah tertinggal dan terus beradaptasi. Hadirnya perpustakaan digital menurut Teguh, harus lebih banyak menarik minat masyarakat karena aksesnya jauh lebih mudah dibandingkan perpustakaan konvensional.
â€œKalau perpustakaan konvensional harus datang, perpustakaan digital jauh lebih mudah diakses. Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat yang tidak banyak yang tahu masalah perpustakaan digital ini,â€ paparnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, Perpustakaan digital juga memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak negatif munculnya era digital. Salah satunya di mana masyarakat mudah sekali terpapar dan membagikan informasi yang belum diklarifikasi dan belum teruji kebenarannya.
Sumarno berharap hadirnya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 di kota solo dapat mendorong perpustakaan digital ke arah yang semakin maju demi menciptakan manusia unggul yang dapat bersaing di kancah internasional.
â€œKita berharap apa yang kita inginkan terkait revitalisasi perpustakaan digital dalam mempercepat transformasi pengetahuan untuk masyarakat sejahtera ini terwujud melalui forum ini. Dan tentu saja perpustakaan digital menjadi lebih maju serta lebih banyak berperan menghasilkan manusia yang unggul Indonesia di Kancah internasional,â€ pungkas Sumarmo.
Pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 yang mengangkat tema â€œRevitalisasi Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan Untuk Masyarakat Sejahteraâ€ ada 4 (empat) topik yang menjadi isu utama yaitu (1) perpustakaan digital dalam percepatan transformasi pengetahuan ke masyarakat pinggiran (marjinal), (2) Pustakawan inovatif dan kreatif mentransformasikan pengetahuan untuk masyarakat produktif, (3) Pengembangan perpustakaan digital untuk layanan inklusif pemustaka difabel, dan (4) Peran perpustakaan digital dalam percepatan transformasi masyarakat di wilayah pedesaan dan wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T).
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Prakas Agrestian

Peran Perpusnas Perluas Akses Digital Perpustakaan Guna Wujudkan Manusia Unggul

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa. Pentingnya literasi bagi kesejahteraan masyarakat membuat perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Jumat, (14/2). Mereka ingin mencari tahu kiat-kiat dan tips bagaiamana perpustakaan bisa lebih diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
"Kami ingin agar masyarakat lebih terliterasi dengan baik demi kesejahteraan hidup mereka. Kami juga ingin agar minat baca terus meningkat. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan gedung perpustakaan yang ada belum representatif. Masih menumpang di bekas kantor camat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, merespon keluhan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Kota Banjarmasin untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan. Pengajuan usulan sudah bisa mulai dilakukan pada akhir Februari mendatang melalui aplikasi Krisna.
"Di akhir Februari nanti aplikasi Krisna akan dibuka untuk pengajuan usulan DAK. Sebaiknya dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED) segera diurus sebaik mungkin mengingat menu yang ingin diusulkan adalah pembangunan gedung perpustakaan. Hal tersebut dapat memudahkan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Perpusnas sebagai instansi penilai dalam memberi penilaian kedepannya," terang Deni.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Salemba, Jakartaâ€”Memasuki usianya yang ke-19, organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menargetkan hingga 2023, empat provinsi dapat terbentuk pengurus daerah (PD GPMB), menambah jumlah 11 PD GPMB provinsi yang telah terbentuk. Dan menargetkan sepuluh PD GPMB di tingkat kabupaten/kota baru yang terbentuk mengingat baru enam persen PD GPMB kabupaten/kota dari total seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Ketua Umum GPMB Tjahjo Suprajogo menyiapkan tiga Langkah penting sebagai penguat targetnya.
â€œPertama, melakukan penguatan organisasi dan peran GPMB dari pusat hingga ke desa/kelurahan. Kedua, program, kegiatan, dan strategi minat baca nasional dan daerah. Dan ketiga, membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di semua level, baik pusat maupun daerah,â€ beber Ketua Umum GPMB Tjahjo pada arahan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) GPMB 2020 yang digelar secara virtual pada Senin pagi, (21/9).
Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan organisasi GPMB merupakan mitra Perpusnas. GPMB diharapkan dapat membantu menyukseskan tujuan pembangunan dalam RPJMN, yakni membentuk SDM unggul dan berkualitas yang salah satunya bisa dicapai dengan literasi. Artinya, masyarakat harus dibekali dengan keterampilan membaca dan pengetahuan yang memadai. Perpustakaan dapat memfasilitasi dengan menyediakan berbagai pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.
â€œPembekalan tersebut dapat diperoleh dengan menjadikan perpustakaan sebagai inspirator serta memaksimalkan peran komunitas literasi,â€ ujar Deputi II Perpusnas.
Tema â€˜Satu Desa Satu GPMBâ€™ yang dimunculkan pada Rakornas kali ini mendapatkan apresiasi dari Perpusnas. Selaras dengan program literasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Program tersebut secara otomatis menitiberatkan pembangunan manusia hingga pedesaan sehingga GPMB bersama Perpusnas bisa bersinergi menciptakan dan menggerakkan literasi lewat aneka kegiatan kemandirian dan kreativitas masyarakat yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan.
GPMB sebagai gerakan kesukarelaan di bidang minat baca dan peningkatan kecerdasaan literasi masyarakat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan semua pegiat, organisasi, dan komunitas literasi. â€œGPMB bisa menciptakan program kerja, kegiatan, maupun strategi pembudayaan kegemaran yang mampu masyarakat cerdas dan pembelajar,â€ tambah Deni Kurniadi.
Pembahasan Rakornas GPMB 2020 mengupas materi penguatan, pengembangan, program/kegiatan, strategi dan Kerjasama pembudayaan kegemaran membaca yang pembahasannya terbagi ke dalam sidang komisi dengan fasilitator Koordinator Regional V PP-GPMB Joharis Lubis, Kepala Bidang Bina Baca Keluarga PP GPMB Khusniyati Masykuroh dan Ketua III Bidang Kerjasama PP-GPMB Wachyudi Muchsin.
Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB 2020 Satu Desa Satu GPMB

Senayan, Jakarta- Rancangan Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin (3/12) bertempat di Gedung Nusantara II. Pada tahapan ini, setelah penyampaian laporan oleh Komisi X yang disampaikan oleh Wakil Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P, dan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seluruh Fraksi di DPR dan PemerintahÂ  sepakatÂ  untuk mengesahkan RUU ini.
Dalam Laporannya, Hetifah menyampaikan pentingnya RUU ini bagi kemajuan bangsa. "RUU ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi pengembangan kemajuan dan peradaban bangsa," ujar Hetifah. "Karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa memiliki kedudukan strategis sebagai koleksi nasional yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.
Hetifah juga menyatakan bahwa UU yang mengatur mekanisme penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam juga sangat penting untuk menjaga kelestarian hasil pemikiran bangsa. "Sebagai upaya untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman kerusakan yang berasal dari alam dan juga tangan manusia", pungkasnya.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy, mewakili pemerintah, menyampaikan pandangannya terkait RUU ini. Muhadjir mengatakan bahwa, RUU ini merupakan perwujudan tanggung jawab dari amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke emoatÂ  yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. "Negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang Â terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia," tegas Muhadjir.Â Â 
Pengaturan penyerahan karya cetak dan karya rekam sebelumnya diatur melalui UU No. 4 Tahun 1990, tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tetapi UU tersebut dianggap belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam.Â  â€œSeiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam teknologi informasi dan dinamika masyarakat UU tersebut dirasa belum efektif dalam penerapannya sehingga Undang-undang iniÂ  perlu diganti," ucap Muhadjir.Â 
Setelah laporan dari panitia kerja dan penyampaian pandangan pemerintah, Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah, atas persetujuan anggota sidang sepakat untuk mengesahkan RUU SSKCKR untuk dijadikan Undang-undang. RUU selanjutnya akan sah menjadi UU setelah Presiden membubuhi tanda tangannya pada naskah RUU. Langkah selanjutnya pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang. Penyiapan sarana dan prasarana serta sosialisasi melalui berbagai forum juga diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan UU ini.

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui  untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Salemba, Jakarta&mdash;Ke&ndash;26 delegasi International of Networking Emerging Library Innovators (INELI) ASEAN mengikuti agenda Mid-Way Meeting di Perpustakaan Nasional, Jakarta, (25-27 April). Mid-Way Meeting merupakan salah satu agenda INELI-ASEAN, kerjasama INELI dengan Perpusnas yang memuat program konsolidasi projek perubahan (collaborative project) para inovator INELI-ASEAN yang diselenggarakan di negara masing-masing.
Project Director INELI-ASEAN, Blesia P. Velasco, mengatakan peserta program INELI-ASEAN merupakan pustakawan yang dipilih untuk dapat membuat perubahan secara bersama-sama pada perpustakaan di negara masing-masing.
Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando pada kesempatan Gala Dinner menyambut baik atas kepercayaan tim dan delegasi INELI-ASEAN yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Kemampuan, inovasi dan kompetensi pustakawan memang perlu ditingkatkan, khususnya dalam membangun jaringan kerja sama di kawasan ASEAN. &ldquo;Ini menjadi kebanggaan dan motivasi kami untuk terus meningkatkan kerjasama regional dalam rangka mengembangkan eksistensi dan partisipasi peran pustakawan,&rdquo; ujarnya.
Selain menggelar diskusi, delegasi INELI &ndash;SEAN juga mengadakan kunjungan ke gedung Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan ruang Publik Tepadu Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulogundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di RPTRA tersebut, delegasi melihat aktivitas langsung RPTRA, seperti kelas mendongeng di ruang perpustakaan, kelas gizi bagi keluarga muda, kelas bermain bagi para anak-anak.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

INELI ASEAN Mid-Way Meeting

Monas, Jakarta -Â Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 yang diselenggarakan di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7). Upacara ini dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pihaknya mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk turut mengembangkan perpustakaan di wilayah. Pasalnya, lingkup tugas Polri hingga ke daerah pelosok, sehingga bisa lebih mendekatkan buku pada masyarakat. "Kami mendorong di setiap polres maupun polsek ada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, juga pojok baca bisa dikembangkan di daerah-daerah. Kami berharap Perpustakaan Nasional RI bisa segera membuat MoU dengan Polri," ungkapnya.
Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kinerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Termasuk keberhasilan Asian Games 2018 dan Pemilu 2019, menurut Jokowi, tak lepas dari peran Polri.Â  "Alhamdulilah semua agenda besar bisa berjalan sukses ini karena kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan tantangan Polri ke depan dalam menghadapi kejahatan yang makin kompleks. "Seperti kejahatan konvensional yang masih meresahkan masyarakat, ini harus menjadi perhatian. Dan juga kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, hingga kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial," jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan Polri masuk tiga besar lembaga negara yang mendapat kepercayaan publik cukup tinggi.Â  Dijelaskan Tito, kepercayaan publik diperoleh berdasarkan upaya melakukan perbaikan dengan program profesional, modern dan terpercaya (promoter) selama tiga tahun terakhir. "Hal ini dititikberatkan pada tiga kebijakan utama yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media," kata Tito.
Selain upacara, peringatan Hari Bhayangkara juga diwarnai sejumlah kegiatan lain, di antaranya atraksi personil Polri, syukuran, dan pemberian penghargaan kepada personil Polri yang berprestasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Raden Radityo/Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Perpusnas Perluas Akses Digital Perpustakaan Guna Wujudkan Manusia Unggul

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Rakornas GPMB 2020 Satu Desa Satu GPMB

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

INELI ASEAN Mid-Way Meeting

Kepala Perpusnas Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-73