Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tahun ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut PPPK dan PNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun tanpa mendapatkan hak tunjangan pensiun, namun penting dilakukan pegawai PPPK di lingkungan Perpusnas dapat fokus berkontribusi.
 
Para pegawai, lanjutnya, harus mampu memahami bahwa tugas pustakawan adalah sebagai pembaca dan pelayan ilmu pengetahauan yang akan terus mengupdate pengetahuan masyarakatnya.
 
"Para pustakawan harus menjadi triger bagi masyarakat, menjelaskan pentingnya adaptasi dengan perubahan dunia untuk mencapai kesejahteraan. Karena perpustakaan merupakan jembatan pengetahuan masa lalu, kini dan nanti," ungkapnya saat memberikan Pembekalan PPPK Perpusnas, Rabu (2/8/2023).
 
Kepala Perpusnas mengingatkan pentingnya semangat belajar dan transformasi diri menjadi profesional. Dia menegaskan bahwa kesuksesan dalam mengubah perpustakaan menjadi lebih baik dimulai dari perubahan diri sendiri.
 
"Kalian tidak bisa merubah perpustakaan menjadi lebih baik jika tidak mulai merubah diri anda sendiri menjadi orang yang profesional," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan bahwa pegawai PPPK ini merupakan orang-orang terbaik yang dipilih secara khusus untuk berbakti dan memberikan pelayanan terbaik dalam memajukan bangsa melalui tugas pokok Perpustakaan Nasional.
 
"Tentunya fokus pada pembangunan masyarakat berpengetahuan berbasis literasi," katanya.
 
Pada era yang kompleks saat ini, lanjutnya, tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan perilaku di masyarakat dan bangsa. 
 
"Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang adaptif dan tangkas dalam menghadapi perubahan tersebut, khususnya dalam menyediakan aksesibilitas informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
 
Dikatakan, Perpusnas tengah mengembangkan konsep literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kesiapan dalam memberikan pelayanan aktif. 
 
"Kinerja pegawai juga akan terbukti melalui reformasi birokrasi yang berkorelasi dengan tunjangan kinerja yang diterima," jelasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perpusnas Diharapkan Adaptif dan Profesional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Demi melaksanakan program KlikPus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan bantuan mobil perpustakaan keliling. Klikpus atau Klinik Perpustakaan merupakan program inovasi di bidang layanan perpustakaan keliling yang akan dilaksanakan Disperpusip Prov. Jawa Timur.
â€œProgram KlikPus ini merupakan layanan terpadu perpustakaan keliling. Misalnya memberikan edukasi terkait bagaimana cara membaca yang baik hingga pengelolaan perpustakaan yang baik,â€ ungkap Mei Endah Iriani Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jawa Timur saat menemui Kepala Perpustakaan Nasional, Kamis (13/2).
Mei juga menyebut selain KlikPus yang akan segera dilaksanakan, Prov. Jawa Timur juga memiliki Darling yaitu Dongeng Anak Remaja Keliling. Darling merupakan kegiatan memperkenalkan perpustakaan dan menumbuhkan kegemaran membaca kepada anak-anak dan remaja melalui monil dongeng keliling.
â€œKegiatan ini dilakukan dibanyak tempat seperti sekolah-sekolah dan pondok pesantren,â€ imbuh Mei.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyebut akan mendukung upaya yang dilakukan Disperpusip Prov. Jawa Timur.
Â 
Reportse: Eka P
Fotografer: Raden R

Disperpusip Prov. Jatim Minta Mobil Perpustakaan Keliling Untuk Dukung KlikPus

Kebon Sirih, Jakartaâ€”Bicara sejarah dan perkembangan perpustakaan adalah bicara mengenai peradaban. Perpustakaan tidak hanya mengelola pengetahuan di setiap zaman, namun adalah saksi bisu dari perubahan. Pustakawan bisa berperan sebagai saksi kunci atau bahkan pelaku dari perubahan itu sendiri. Pustakawan telah menjadi bagian dari motor penggerak perubahan dunia lewat perpustakaan.
Untuk membentuk tenaga perpustakaan seperti itu, perlu dibuat standar kompetensi yang menggambarkan unit kompetensi apa saja yang diperlukan agar perpustakaan aktif terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejatinya, pustakawan adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan mengelola, menyediakan informasi yang sesuai, valid, dan up to date apapun yang dibutuhkan pemustaka.
Standar kompentensi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengembangkan pustakawan/tenaga perpustakaan ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi pustakawan merupakan kunci pengembangan perpustakaan.
â€œPustakawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpustakaan, namun juga manajerial dan sosio-kultural agar pustakawan mampu memahami, mengidentifikasi apa yang diperlukan masyarakat dan apa yang dapat perpustakaan dan pustakawan lakukan untuk masyarakat,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat membuka prakonvesi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di Jakarta, Selasa, (30/10).
Sebelumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 83 Tahun 2012 sudah mengatur SKKNI tentang Perpustakaan. Namun, seiring dinamika yang terjadi di dunia kepustakawan, muncul permintaan agar Permenaker tersebut dikaji ulang. Hasilnya, Perpusnas memutuskan SKKNI untuk diperbaiki terkait Permenaker Nomor 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Tata Cara Penerapan SKKNI.
Perbaikan Rancangan SKKNI dibahas ke dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk oleh Tim Perumus. Tiap Komisi sesuai tugasnya membahas apakah ada unit kompetensi yang relevan diganti atau dihilangkan. Ada tujuh kelompok diskusi (komisi) yang dipercayai membedah Rancangan SKKNI, antara lain komisi pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan profesi kepustakawanan, manajemen perpustakaan, penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) perpustakaan.
Pra konvensi SKKNI melibatkan keikutsertaan 75 peserta sebagai keterwakilan, antara lain dari unsur-unsur kepala perpustakaan, asosiasi profesi, forum perpustakaan, lembaga sertifikasi/profesi, lembaga diklat, akademisi, praktisi/pakar, dan Perpusnas selaku instansi teknis. Ada lebih dari 100 unit kompetensi yang menjadi fokus pembahasan dari komisi.
Hasilnya, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Sidang Pleno RSKKNI, dan diteruskan kepada Ketua Komite. Komite selanjutnya menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan hasil rekomendasi. Hasil penyempurnaan tersebut, nantinya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi eksternal. Setelah hasil verifikasi eksternal keluar, maka selanjutnya akan diadakan Konvensi RSKKNI dengan melibatkan unsur keterwakilan lebih banyak.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional  Â 

Budaya Baca Cegah Pengaruh Judol

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Selain karena memiliki manfaat yang luar biasa, perpustakaan juga menjadi tolak ukur dari peradaban bangsa. Disampaikan oleh Wakil Ketua DRPD Kota Salatiga, Saiful Mashud, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Harus kami sampaikan bahwa minat baca di Kota Salatiga luar biasa karena ada lebih dari 1.000 pengunjung setiap harinya. Akan tetapi, kami merasa masih harus perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah kami kepada masyarakat," ungkap Saiful.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi keinginan pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan daerahnya. Menurutnya peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada literasi yang merupakan kedalaman akan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.
"Peradaban suatu bangsa dapat berkembang dengan baik apabila empat tingkat literasi diterapkan, yakni kemampuan dalam mengumpulkan sumber bacaan, memahami apa yang tersirat dan tersurat, mengemukakan ide dan gagasan, serta menciptakan barang dan jasa yang bermutu," terang Kepala Perpustakaan Nasional.
Seperti diketahui, Salatiga adalah kota kecil yang berada di tengah Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 197.000 orang dan memiliki luas wilayah sebesar 56.789 km2.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan,  Tolak Ukur Sebuah Peradaban Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berencana untuk terus mengembangkan program perpustakaan lorong. Program Perpustakaan Lorong ini merupakan kerjasama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dengan Bunda Baca.
Saat ini terdapat 55 titik perpustakaan lorong yang sudah ada di 5 kab/kota di Sulawesi Selatan dan akan terus bertambah. Seperti di Kota Makasar yang sejauh ini telah memiliki 10 titik perpustakaan lorong.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh Hasan saat juga menyebut telah mengangarkan dana 50 juta untuk masing-masing titik. â€œSesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk terus memperluas keberadaan perpustakaan lorong, Kami menargetkan akan membangun 2020 titik di seluruh wilayah Prov. Selatanâ€, terang Hasan saat bertemu Kepala Perpusnas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (13/3).
Menurut Hasan, dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar setiap unsur pemerintahan juga akan diadakan rapat koordinasi yang diikuti seluruh pimpinan perpustakaan dan kerarsipan di Prov. Sulawesi Selatan pada 26 Maret 2020 mendatang.
Kepala Perpustakaan Muhammad Syarif Bando menyambut baik upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pihaknya menyebut hal ini sebagai dukungan nyata terhadap Kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait pengembangan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Provinsi Sulawesi Selatan Terus Kembangkan Perpustakaan Lorong

Pencarian

Berita Lainnya

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perpusnas Diharapkan Adaptif dan Profesional

Disperpusip Prov. Jatim Minta Mobil Perpustakaan Keliling Untuk Dukung KlikPus

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional Â

Budaya Baca Cegah Pengaruh Judol

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Perpustakaan, Tolak Ukur Sebuah Peradaban Bangsa