Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Seperti yang sudah diketahui, Iran dan Indonesia memiliki sejarah hubungan baik yang sudah lama terjalin dalam berbagai bidang. Agar hubungan baik ini dapat terus terpelihara, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Iran, melakukan rapat virtual bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, yang didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, selaku penerjemah pada Rabu (10/6). Bertempat di Ruang Serbaguna Lt. 4 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, rapat ini membahas tentang bagaimana layanan Perpustakaan Nasional di negara masing-masing selama masa pandemi Covid-19 dan keinginan Perpustakaan Nasional Republik Iran bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI.
Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Segala macam upaya sudah dilakukan di masing-masing negara untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti berkegiatan di rumah, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak tempat berkegiatan massal yang ditutup contohnya sekolah, gedung perkantoran, rumah ibadah, taman rekreasi, museum, termasuk perpustakaan. Pada kesempatan ini, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Iran bertanya kepada Syarif Bando tentang upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam memberikan layanan kepada pemustaka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan RI menjelaskan bahwa sama halnya dengan yang terjadi di Republik Iran, Perpustakaan Nasional RI juga menghentikan layanan langsung untuk sementara waktu. Namun, tetap tidak menutup kesempatan untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada para pemustaka karena Perpustakaan Nasional RI sudah sangat siap dengan perpustakaan digital yang dimiliki. Aplikasi iPusnas misalnya dapat diunduh melalui gawai berbasis Android maupun IOS, dengan demikian pemustaka dapat membaca buku dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Lebih jauh disampaikan, Perpustakaan Nasional RI juga menyiapkan Corona Pedia sebuah ePustaka yang bisa diakses melalui iPusnas, berisi berbagai konten tentang virus Covid-19 untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang virus tersebut.
â€œPerpustakaan Nasional Republik Indonesia di tengah masa pandemi ini juga menutup layanannya, akan tetapi kami sudah sangat siap dengan perpustakaan digital yang kami miliki seperti iPusnas, Khastara, e-Resources, dan IOS. Misalnya iPusnas, kami sudah membeli copyright penerbit jadi kami bisa menampilkan buku secara lengkap untuk dibaca oleh masyarakat,â€ ungkap Syarif Bando.
Keinginan Perpustakaan Nasional Republik Iran untuk menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI pun disambut baik oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando. Diharapkan dengan dijalinnya kerjasama ini kedua Perpustakaan Nasional dapat melakukan pertukaran para ahli dan juga saling bertukar informasi dan pengalaman. Karena Iran dan Indonesia adalah dua negara dengan mayoritas Muslim, dengan kata lain kedua Perpustakaan Nasional memiliki koleksi yang sama luas tentang Islam.Â 
â€œKami akan segera menghubungi Kedutaan Besar Republik Iran di Jakarta untuk mendiskusikan perihal kerjasama ini. Atau jika diiinginkan, kami juga bisa langsung mengirimkan draft MOU ke Perpustakaan Nasional Republik Iran untuk dipelajari lebih lanjut,â€ jelas Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal NasutionÂ  Â Â

Iran dan Indonesia Siap Jalin Kerjasama Bidang Perpustakaan

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat harus terus dilakukan. Perpustakaan di seluruh Indonesia didorong agar menghadirkan buku ilmu terapan untuk dibaca masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Central Celebes Literacy Festival 2022 dengan tema â€œMengenal Sisi Lain Sulawesi Tengah melalui Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital sebagai Memori Kolektif Bangsaâ€ yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) dan Bulan Gemar Membaca serta Peringatan 4 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Dia menyebut, Sulteng dikenal sebagai daerah penyangga pangan nasional. Hasil pangan daerah, jelasnya, dapat ditingkatkan dengan menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ilmu terapan.
â€œKenapa petani padi di Vietnam dan Thailand bisa menghasilkan 10 ton per hektare? Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, ga boleh berhenti. Sebab pejabat boleh lewat, petani akan terus berkutat pada masalahnya,â€ jelasnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (28/9/2022).
Saat ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan, di mana mayoritas kegiatannya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ditegaskannya, pendidikan di perpustakaan sangat dibutuhkan karena mayoritas Indonesia tidak mengalami pendidikan tinggi.
â€œSebanyak 90 persen masyarakat kita yang terjun sebagai kepala keluarga adalah lulusan SD, SMP, SMA yang tidak mungkin dididik melalui pendidikan formal, melainkan pendidikan perpustakaan. Perpustakaan simbol demokrasi paling mendasar di seluruh dunia. Karena di perpustakaan semua harus dilayani,â€ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan HKP dan Bulan Gemar Membaca dengan meriah. â€œSekarang dunia tertuju ke Sulteng karena kekayaannya, dan yang paling membanggakan bagi kami mewakili pemerintah pusat, karena HKP dan Bulan Gemar Membaca tahun ini, paling semarak di Sulteng,â€ tuturnya.
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, menilai terdapat rangkaian antara pustaka, arsip, literasi, dan kebencanaan. Palu dan Sulteng yang berada di ring of fire, jelasnya, membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat agar waspada terhadap bencana. Kewaspadaan tentang bencana dapat dilakukan dengan belajar dari masa lalu.
â€œKalau masyarakat mempunyai kapasitas literasi kebencanaan yang baik, maka akan terselamatkan jika terjadi bencana. Kalau kita biarkan masyarakat dalam kebutaan, maka itu sangat mencelakakan,â€ tukasnya.
Untuk itu, dia berharap dinas perpustakaan dan kearsipan bahu membahu dengan dinas yang membidangi masalah kebencanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif dan menghadap ke laut yang menyajikan pemandangan indah.
â€œSaya berharap dinas perpustakaan Sulteng sebagai pembina perpustakaan di daerah, sewajarnya memiliki gedung yang standar dan representasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Saya mohon kepada DPRD, agar diperhatikan,â€ urainya.
Menurutnya, Kota Palu sudah dua kali mengalami gempa besar dan tsunami yakni pada 1927 dan 2018. Untuk itu, dia berharap agar generasi muda dapat mempelajari kondisi daerahnya yang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. â€œKarena itu kita membutuhkan ke depan, orang yang bisa menulis tentang ini sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak SD kita, bisa dibaca,â€ ujarnya.
Gubernur memiliki visi untuk meningkatkan fiskal daerah sebesar Rp3 triliun. Dia mengaku daerahnya memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti delapan jenis tambang, perikanan laut dan darat, hingga hasil perkebunan yakni cokelat, yang dapat dikembangkan.
â€œSaya ingin cokelat yang tidak hanya menghasilkan 600 kilo per hektare tapi satu ton per hektare. Karena itu kita membutuhkan orang-orang pintar, melalui perpustakaan kita menjadi pintar,â€ katanya.
Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan berbicara literasi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, sudah saatnya potensi kebudayaan Provinsi Sulteng melalui literasi yang ada, dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi.
â€œKarena ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, perikanan darat dan laut, pertambangan, dan ada sejarah yang bukan hanya ada di buku lama, arsip, bukan sekadar catatan sejarah tapi itu merupakan bekal bagi provinsi Sulteng untuk maju ke depan dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia,â€ urainya.
Dia mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan melalui literasi, agar lebih mengetahui potensi daerah untuk tercapainya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengunjungi pameran lukisan tentang bencana alam Palu dan produk hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menerima kunjungan Sekjen Ombudsman Republik Indonesia Suganda Pandapotan Pasribu berserta rombongan pada Kamis (18/1/2024).&nbsp;
Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan MoU antara Perpusnas dengan Ombudsman, selain itu Ombudsman juga ingin mengetahui layanan radio WBS yang dimiliki oleh Perpusnas.
&nbsp;
&nbsp;

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 pada Rabu (21/2/2024).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas (HOKH) Sri Marganingsih menyampaikan bahwa Perpusnas telah melakukan penyesuaian jabatan pada tahun 2020 dan telah dikeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 4 tahun 2020 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kelola.
&ldquo;Sebelum reorganisasi, lingkungan Perpustakaan Nasional beserta dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait memiliki total 71 jabatan. Setelah proses penyederhanaan struktur organisasi, jumlah jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional menjadi 48. Pada tahap penyederhanaan ini, terjadi pengurangan pada eselon III sebanyak 25 jabatan dan pada eselon IV sebanyak 24 jabatan. Dengan demikian, jumlah jabatan sebelum direorganisasi hanya sebanyak 23 jabatan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, dia menambahkan bahwa terjadi penambahan jabatan pada Subbag Tata Usaha di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), dan Pusat Pembinaan Pustakawan Tata Usaha. Penambahan ini melibatkan penyesuaian dan penambahan pada dua UPT yang berada dalam lingkungan Perpustakaan Nasional. Implementasi penyederhanaan tersebut dilakukan pada awal tahun 2020.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya dari Kementerian PANRB Nanik Wulandari menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik.&nbsp;
Nanik menambahkan ruang lingkup penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga hal yaitu transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja.
&ldquo;Terkait dengan mekanisme kerja sebelumnya ada level-level, koordinator dan subkoordinator. Setelah dikeluarkan Permenpan tentang Penyederhanaan Birokrasi, sudah tidak dikenal lagi istilah koordinator dan subkoordinator. Sekarang lebih mengedepankan pada kerja tim,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Reporter: Endah Purwanti

Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Banjarmasin, Kalimantan Selatan - Guna menyamakan persepsi dan meningkatkan mutu perpustakaan di daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perpustakaan se-Kalsel.
 
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berkesempatan hadir dan menjadi pembicara utama pada kegiatan tersebut. 
 
Kepala Perpusnas menyebut, dalam membangun kesadaran literasi masyarakat perlu adanya sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun kesadaran literasi di masyarakat.
 
"Kita harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui penyiapan infrastruktur dalam bentuk transformasi digital, agar perpustakaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan," katanya, Kamis (2/3/2023).
 
Dijelaskan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan perpustakaan daerah. Diantaranya pengembangan literasi, reformasi sistem pendidikan berbasis knowledge, dan menjadikan program pengembangan perpustakaan ini menjadi gerakan seluruh anak bangsa.
 
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nurul Fajar Desira mengatakan, perpustakaan memiliki peranan penting dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pembentukan SDM yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing.
 
&ldquo;Semua perpustakaan ini harus terus kita kembangkan baik dari segi akses maupun layanannya. Ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menanamkan kecintaan terhadap perpustakaan," katanya.
 
Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan penyelenggaraan Rakor merupakan upaya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mensinergikan berbagai program dan kegiatan bidang perpustakaan di daerah.
 
"Rapat ini diharapkan dapat terjadi kesinambungan yang sinergi antara program Perpustakaan kabupaten/kota dengan perpustakaan provinsi," katanya.
 
Selain itu, pihaknya juga bersinergi dengan DPRD selaku mitra. Dispersip Provinsi Kalsel memiliki hubungan yang sangat baik dengan DPRD selaku mitra. Salah satu bentuk dukungan dari legislatif terhadap perpustakaan yakni akan dibuatnya Perda Tentang Perpustakaan.
 
"Kami pun bersinergi dengan beberapa stakeholder, seperti PLN yang akan membangun dua perpustakaan Desa, serta bantuan sarpras untuk perpustakaan disabilitas," terangnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menyerahkan secara simbolis dua unit bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK).
 
&nbsp;

Perlunya Sinergi dalam Membangun Kesadaran Literasi

Medan Merdeka Selatan,Â Jakartaâ€”Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.
Sayang, pada tingkat provinsi, hanya terdapat 2 provinsi yang memiliki dinas perpustakaan yang telah berdiri sendiri. Sisanya masih bergabung dengan fungsi kearsipan. Maka tak heran jika terdapat ketimpangan pembiayaan di bidang perpustakaan.
Latar belakang ini dibuka oleh Putut Hary Satyaka, SE, MPP, Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€, Selasa, (23/3), secara virtual atau daring via aplikasi Zoom.
â€œSaya yakin bapak ibu yang berkecimpung di perpustakaan ini bahwa minat membaca masih rendah. Kalau minat bermedsos sangat tinggi. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk bisa meningkatkan indeks literasi, karena kita sudah punya pendanaan untuk ini,â€ buka Putut.
Putut Hary Satyaka menekankan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat. Namun kini, kondisi perpustakaan umum kab/kota masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan serta pengelolaannya.
â€œMulai 2019, dialokasikan transfer ke daerah berupa DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah (Bidang Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ruang lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ bukanya.
Sayangnya, pada saat pemerintah mulai fokus membangun dan membebahi budaya baca di Indonesia lewat perpustakaan daerah, pandemi datang. Sehingga, sebagian besar APBN yang masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, diahlikan untuk pemulihan krisis kesehatan ini.
â€œ2020 adalah waktu yang berat, karena pengadaan fisik kita hentikan pada Maret, dan banyak dana yang dialihkan. Literasi luar biasa penting, tapi pemulihan ekonomi juga penting. Jadi keduanya harus berjalan. Pada 2021 ini, DAK fisik tak ada lagi pemotongan seperti 2020, hanya penyesuaian saja,â€ katanya.
Saat ini, kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, dengan pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2021, DAK Fisik Subbidang Perpusda memiliki arah kebijakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita, khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan. Itu termasuk memberikan dukungan terhadap program Prioritas Nasional melalui penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas; mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.
Dijabarkannya bahwa menu dan rincian DAK Fisik SubbidangÂ Perpusda ini menyasar pembangunan gedung, perluasan, renovasi, pengadaan perabot dan TIK, pengembangan bahan perpustakaan, dengan rincian kegiatan pengadaan bahan perpustakaan cetak dan atau digital, di provinsi dan kabupaten/kota.
Putut Hary Satyaka, mewakili Kementerian Keuangan, membeberkan bahwa Pagu Alokasi DAK Fisik Subbidang Perpusda pada Perpres 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp450M, pada pertengahan tahun 2020 mengalami refocussing anggaran menjadi sebesar Rp74,3M.
â€œPersentase penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpusda pada 2020 sebesar 98,39%, lebih tinggi dibandingkan persentase penyerapan pada tahun 2019 yang hanya 75%. Tahun 2021, dari pagu sebesar Rp550 miliar, realisasi RK yang disepakati bersama oleh pemda dan Perpusnas sebesar Rp549,9 miliar. Artinya persentase nilai RK terhadap Pagu Alokasi hampir sebesar 100%,â€ jelasnya.
Dari dana ini, dialokasikan ke berbagai provinsi dengan angka terbesar ada di Sulawesi Selatan (Rp62,3 miliar), di bawahnya ada Jawa Tengah (Rp35,5 miliar), Nusa Tenggara Barat (Rp29,6 miliar), Sumatera Utara (Rp26,5 miliar), dan Jawa Timur (Rp25,5 miliar).
Sedangkan alokasi terkecil ada di Maluku (Rp6,2 miliar), Bangka Belitung (Rp3,8 miliar), Kepualauan Riau (Rp2,4 miliar), dan Bali paling buncit di angka (Rp2,0 miliar).Â 
Tahun 2021 ini, pemerintah menargetkan bisa membangun 1 unit gedung perpustakaan umum provinsi, 95 paket pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 20 unit, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten/kota sebanyak 39 unit, laluÂ  pengadaan bahan perpustakaan cetak dan/atau digital sebanyak 58 paket, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota: 97 unit, danÂ  renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 13 unit.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Iran dan Indonesia Siap Jalin Kerjasama Bidang Perpustakaan

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Perlunya Sinergi dalam Membangun Kesadaran Literasi

Pandemi Dijinakkan, Pemerintah Mulai Bangun Perpustakaan Daerah di 2021