Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev versi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengupulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Kebutuhan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
Aplikasi e-Monev versi 3.0 adalah alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN.
Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja (rencana kerja) kementerian/Lembaga dan data RKA-KL,â€ ujar Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Randy R. Wrihatnolo saat memberikan arahan pada workshop e-Monev Perpustakaan Nasional, Rabu, (16/5).
RKA-KL, lanjut Randy, dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh Satker (satuan kerja, red), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) dan kertas kerja RKA-KL.
Secara garis besar, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
<ol>
<li>Input data realisasi komponen</li>
<li>Input data realisasi output dan indikatotr-indikatornya</li>
<li>Verifikasi data</li>
</ol>
Pengguna aplikasi e-Monev versi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yakni:
<ol>
<li>K-8, yaitu kelompok user input data di level komponen. Pada level ini pelaksana input data berada di Satker, baik di K/L maupun di level pemda</li>
<li>K-7, yaitu kelompok user organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan yang diinput Satker</li>
<li>K-6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bappeda melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD di wilayahnya</li>
<li>K-5, yaitu kelompok user unit kerja eselon dua (UKE-2) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. UKE-2 bertugas menginput capaian output dan indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan. Satker yang berada di lingkup UKE-2 tertentu tidak mengisi realisasi komponen Â tapi wajib mengisi realisasi dari seluruh komponen yang ada di lingkup kerjanya</li>
<li>K-4, yaitu kelompok user unit kerja eselon satu (UKE-1) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana program. UKE-1 bertugas menginput capaian indicator output program, indikator sasaran program</li>
<li>K-3, yaitu kelompok user Biro Perencana K/L, selaku wakil K/L dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait pelaporan, Biro Perencana melakukan verifikasi atas input data di aplikasi e-Monev versi 3.0</li>
<li>K-2, yaitu kelompok user Direktorat Mitra K/L di Bappenas. Direktorat mitra K/L di Bappenas dapat menggunakan data hasil pemantauan K/L mitranya sebagai bahan dasar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP di sektornya masing-masing</li>
<li>K-1, yaitu administrator dari aplikasi e-Monev versi 3.0 yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

JAKARTAâ€”Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil menyatakan laju pertumbuhan penduduk Jabar tak sebanding dengan fasilitas perpustakaan, koleksi buku, dan sarana penunjang literasi lainnya. Hal ini yang menjadi penyebab turunnya Indeks Baca Masyarakat Jabar. Berdasarkan data pada 2016, Indeks Baca Masyarakat Jabar berada pada poin 68,16 atau masuk kategori cukup. Sayangnya pada 2020, sedikit kendor. Meski masih dalam ambang batas â€˜cukupâ€™, indeksnya turun 6,67 poin ke poin 61,49.
"Jumlah perpustakaan aktif di Jabar sebanyak 16.384, yang belum secara menyeluruh ada di setiap kota/kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Akses masyarakat ke perpustakaan juga masih terbatas, terlebih lagi saat pandemi yang mekin membuat mereka mengakses sumber, ditutup," kata Atalia saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Penurunan ini, menurutnya, juga ditengarai kecenderungan generasi Z yang lebih suka menonton tivi, mendengar musik dan mengakses internet, termasuk kelas lebih tuanya yakni generasi milenial yang nyaris semuanya menjangkau informasi dengan smartphone.
"Padahal saya juga terkaget-kaget setelah tahu bahwa 104 anak yang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan gawai, dirawat di RSJ di Jabar (Bandung), belum terhitung yang dirawat di RSJ di kota/kabupaten," bebernya.
Bahaya lain yang ditakutkannya adalah, anak-anak menjadi malas makan hingga mengalami gizi buruk, dan banyak yang juga mengalami obesitas karena terlalu sering duduk atau berbaring, bermain ponsel sambil makan dan minum. Anak-anak juga cenderung kehilangan teman, tak cakap bersosialisasi langsung, dan juga mengurangi produktivitasnya.
Bahaya-bahaya inilah yang kemudian mendorong Jabar kian gencar melakukan gerakan literasi, yang dicanangkan secara jangka panjang untuk tahun 2018 hingga 2023. "Kita memfasilitasi pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Pangandaran, juga banyak perpustakaan kecamatan, desa dan kelurahan. Kita menyediakan juga mobil perpustakaan keliling untuk 27 kabupaten/kota. Gedung perpustakaan disabilitas dan deposit juga dibangun di Gedebage," rincinya.
Selain itu, Jabar juga memfasilitasi pembentukan perpustakaan di mal, terminal, stasiun, taman, hingga sepanjang jalan aliran Sungai Citarum. Perpustakaan di sekolah dan ponpes juga diadakan, juga fasilitas gerobak baca, motor baca, becak baca, dan perahu baca.
"Kita juga punya Kolecer (Kotak Literasi Warga Cerdas), semacam kotak telepon yang bisa menampung 80 buku. Kolecer ini adalah sumbangan yayasan atau masyarakat, yang ada di 600 titik di Jabar. Kami menyediakan ini dengan harapan masyarakat lebih mudah mengakses buku bacaan," papar Atalia.
Untuk mengintegrasikan buku bacaan dengan teknologi, Jabar membuat aplikasi Candil (Macadina Digital Library) dengan isi 500 judul buku paling update yang bisa di-copy paste. "Kita juga bekerjasama dengan Grab Express untuk program Makan Jengkol (mari kita antar jemput buku dengan kolaborasi), di mana saat pandemi kita takut mengunjungi perpustakaan, kita bisa melalui Grab," katanya.
Selain aktif menyuarakan minat baca untuk masyarakat Jabar dengan festival, membaca dongeng dan menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan buku, Bunda Literasi ini juga aktif menulis buku dengan tema anak-anak.
Sampai hari ini, Atalia sudah menulis empat buku, termasuk Catatan Kecil Tentang Kita, Mia &amp; Ikan Goreng, Rendi Sakit Perut yang baru saja dirilis. "Saya sengaja membuat buku agar memancing Bunda Literasi dari daerah lain juga aktif menulis buku. Jangankan Bunda Literasi, bunda-bunda lain di rumah juga bisa menulis buku. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang sudah bisa menulis buku. Intinya, gerakan literasi itu mulai dari yang kita bisa lakukan saja," tutupnya.
Jabar adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi yang kini dipimpin Gubernur Ridwan Kamil ini dihuni 48,27 juta orang. Jumlah ini adalah 17,86% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Jabar sama dengan 10 kali jumlah penduduk Selandia Baru, atau dua kali lipat jumlah penduduk sebenua Australia.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Atalia Praratya, Bunda Literasi yang Sudah Hasilkan Empat Buku

Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia diharapkan memiliki disaster recovery center atau pusat pemulihan bencana.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpusnas, Made Ayu Wirayati pada kegiatan Apel Pagi, Senin (06/05/2024).
Alangkah pentingnya memiliki pusat pemulihan bencana bagi Perpustakaan Nasional terkait penyelamatan seluruh informasi hasil alih media koleksi langka dan koleksi bernilai.
Disaster recovery center atau pusat pemulihan bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
"Sebetulnya mengapa sebuah perpustakaan menjadi salah satu yang berdampak ketika terjadi bencana atau perang karena menurut sejarah penghancuran buku ada banyak hal yang menyebabkannya, seperti serangga mau pun kelembaban, masalah politis, serta kebencian etnis dan religius," ucapnya.
Melalui buku yang ditulis oleh Fernando B&aacute;ez seorang penulis sekaligus kepala Perpustakaan Nasional Venezuela dengan judul 'Penghancuran Buku: Dari Masa ke Masa', ditemukan bahwa sejarah penghancuran buku sama tuanya dengan buku itu sendiri yang sudah terjadi&nbsp; sekitar 4000 tahun sebelum Masehi.
Lebih lanjut, Made menambahkan bahwa di Indonesia penghancuran buku telah ada semenjak masa kolonial, bahkan hingga kini masih ditemukan kebencian terhadap buku yang seringkali diekspresikan dalam beragam bentuk mulai dari pelarangan dan sensor hingga diekspresikan dengan cara membakar buku, menghancurkan perpustakaan, bahkan lembaga pengarang dan karyanya.
Perpustakaan Alexandria yang berada di Mesir Selatan&nbsp; menjadi perpustakaan yang penuh dengan tragedi penghancuran akibat bencana perang. Hal itu mengakibatkan hancurnya 40.000 buku pada tahun 1389 Masehi yang memberikan dampak hilangnya benang merah properti intelektual antara leluhur dan penerus bangsa.
Selain itu, Made juga menyampaikan guna mendukung pelestarian warisan dokumenter dan warisan budaya dapat dilakukan dengan mencegah risiko bencana dan perang yang bisa terjadi sehingga ke depan Perpustakaan Nasional lebih memastikan penyelamatan informasi melalui alih media dan membangun infrastruktur pusat pemulihan bencana.
"Disaster recovery center yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem aplikasi sehingga data-data cadangan bagi seluruh informasi hasil alih media koleksi baik majalah langka, naskah kuno, surat kabar langka, dan koleksi-koleksi berharga lainnya dapat terlindungi dan harus segera direalisasikan mengingat bencana bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Prakas Agrestian

Perpustakaan Butuh Disaster Recovery Center

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusanan Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).
 
Acaranya yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan ini, berlangsung secara hybrid di Hotel Merlynn Park Jakarta, pada Rabu (8/3/2023).
 
Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan&nbsp;perpustakaan dan menjadi capaian targetkan pemerintah. 
 
Dalam sambutannya Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan alat ukur IPLM dan TGM masih terus dalam penyempurnaan agar daerah bisa melakukan praktik atau perhitungan secara mandiri. 
 
Hingga kini, lanjutnya, UNESCO belum resmi mengeluarkan definisi alat ukur baku pembangunan literasi dan kegemaran membaca sehingga banyak terjadi perbedaan dalam metode atau cara mengukur IPLM dan TGM.
 
Kepala Perpusnas menegaskan bahwa literasi bukan sekadar bisa baca-tulis tetapi bagaimana pengetahuan, pengalaman, dan keahlian (life skill) dengan proses pendampingan oleh&nbsp;perpustakaan bisa diaplikasikan secara mandiri dan berdaya guna bagi masyarakat.
 
&ldquo;Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global,&rdquo; ungkapnya.
 
Selaras dengan hal tersebut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, mengatakan sepertinya terjadi misleading di daerah. Artinya sebagian daerah tidak menurunkan target RPJMN ke dalam RPJMD, sehingga perhatian terhadap perpustakaan, budaya gemar membaca, dan literasi kurang maksimal,
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menegaskan sosialisasi ini menjadi upaya perbaikan Indikator Kinerja Kunci ini dapat menjadi representatif di setiap daerah.
 
&ldquo;Perpusnas sebagai pemerintah pusat telah membuat pedoman dan penilaian Indikator Kinerja Kunci,&rdquo; pungkas Adin.
 
&nbsp;
 
Reporter: Ahmad Kemal
 
Fotografer: Andri

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan IPLM dan TGM  Sebagai IKK di Daerah

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengumumkan perpustakaan SMA/SMK/MA terbaik dan pemenang lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi tahun 2024.&nbsp;
Pengumuman Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi 2024 dilakukan di Jakarta, pada Jumat (20/9/2024). Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengucapkan selamat kepada para pemenang dan nominator.
Dia menjelaskan lomba-lomba seperti ini akan terus dilakukan sebagai upaya, ikhtiar kolektif bersama dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang inovatif dan kreatif.
&ldquo;Itu bisa betul-betul terwujud dengan baik melalui satu instrumen pembangunan nasional kita yaitu hadirnya perpustakaan yang berkualitas, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah, dan juga di seluruh masyarakat di Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Dia menyampaikan lomba-lomba ini bukan hanya untuk mendapatkan reward dan prestasi semata, tetapi menjadi komitmen bersama karena Perpusnas akan terus berkolaborasi agar penguatan literasi di masyarakat semakin membaik.
&ldquo;Hal ini berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan dari indikator kunci pemerintahan yang telah kita sepakati bersama baik Kemendagri, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya,&rdquo; tuturnya.
Yang pertama adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM adalah membangun seluruh infrastruktur kegemaran membaca dan literasi, baik dari segi rasio buku dengan jumlah penduduk, dari segi tenaga dengan jumlah penduduk, dan standarisasi perpustakaan dengan jumlah penduduk.&nbsp;
&ldquo;Nah, itu nilainya meningkat dari 2022-2023. Jadi dari 2022 dengan nilai 64,40. Di 2023 meningkat 69,42, jadi ada 5,02 meningkat. Ini semua berkat kolaborasi dan kerja sama baik pemerintah daerah, penggiat literasi, komunitas, perguruan tinggi, sekolah yang terus bersama-sama membangun infrastruktur ini,&rdquo; urainya.
Yang kedua adalah nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), di mana TGM adalah upaya untuk mengukur perilaku masyarakat terhadap membaca. &ldquo;Nah, ini juga menunjukkan peningkatan. Tahun 2022 dengan 63,90 di 2023, meningkat 66,77. Jadi ada 2,87 poin peningkatan,&rdquo; ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Deputi Adin didampingi pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas Supriyanto memberikan penghargaan dan memberikan ucapan selamat kepada para pemenang.
Usai penyerahan penghargaan, perwakilan Perpustakaan Garlip SMA Negeri 4 Berau sebagai juara I kluster III Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA, Evi Sulistyaningsih menjelaskan program yang dijalankan sekolahnya sudah dipersiapkan dengan matang. Program tersebut dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu yang merupakan karya siswa.
&ldquo;Dari 55 program dan layanan, ada satu program yang kami unggulkan adalah KPK (Kami Punya Karya). Itu merupakan karya siswa dari tahun 2014 hingga 2024 ini dengan total 1.824 karya siswa. Di mana kami mempublikasikan dan disimpan dengan baik di ruang khusus untuk memamerkan karya siswa sejak sepuluh tahun lalu. Jadi ketika alumni datang, mereka mencari buku tersebut,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, Universitas Sanata Dharma meraih juara I Lomba Inovasi Perpustakaan di Perguruan Tinggi tahun 2024. Perwakilan Universitas Sanata Dharma Fransisca Rahayuningsih menjelaskan inovasi yang dihasilkan pihaknya adalah Artati Mobile Application. Aplikasi ini dapat diunduh melalui gawai dengan tujuan membawa kearifan masa lalu ke masa kini.
&ldquo;Jadi awalnya kami memiliki sebuah lontar yang beraksara Jawa dan itu sangat luar biasa bagi generasi muda saat ini. 95 persen pengguna kita adalah generasi milenial, maka kami ingin menjembatani masa lalu ke masa sekarang,&rdquo; tuturnya.
Dia merasa luar biasa senang mendapatkan penghargaan ini. Pada awalnya, pengembangan aplikasi ini tidak untuk mengikuti lomba. &ldquo;Karena memang ingin berinovasi dan mengembangkan aplikasi ini untuk bangsa Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
Pemenang Lomba Inovasi Perpustakaan di Perguruan Tinggi tahun 2024 adalah Universitas Sanata Dharma (Juara I), Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang (Juara II), Universitas Telkom (Juara III), Universitas Brawijaya (Juara Harapan I), Universitas Pelita Harapan (Juara Harapan II), Universitas Gadjah Mada (Juara Harapan III).
Adapun empat perguruan tinggi berhasil meraih finalis terbaik yakni Universitas Andalas (Finalis I), Universitas Pendidikan Indonesia (Finalis II), Institut Agama Islam Negeri Langsa (Finalis III), Politeknik Internasional Bali (Finalis IV).
Pemenang Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Tahun 2024 dibagi ke dalam empat klaster, yakni:
Klaster I:
Perpustakaan 17 SMA Negeri 17 Palembang (Juara I), Perpustakaan Pelita SMK Negeri 1 Tanjungpandan (Juara II), Perpustakaan SMA Negeri 1 Padang Panjang (Juara III).
Perpustakaan SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar (Juara Harapan I), Perpustakaan Mutiara Ilmu SMK Negeri 6 Pekanbaru&nbsp;(Juara Harapan II), Perpustakaan SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Tengah (Juara Harapan III).
Klaster II:
Perpustakaan Wijang SMK Negeri 6 Surakarta (Juara I), Perpustakaan Beranda Ilmu SMA Negeri 78 Jakarta (Juara II), Perpustakaan Ulil Albab MAN 3 Bantul (Juara III).
Perpustakaan SMA Negeri 2 Rangkas Bitung (Juara Harapan I), Perpustakaan SMA Kristen Petra 1 Surabaya (Juara Harapan II), Perpustakaan SMA YPHB Kota Bogor (Juara Harapan III).
Klaster III:
Perpustakaan Garlip SMA Negeri 4 Berau (Juara I), Perpustakaan SMA Negeri 2 Mataram (Juara II), Perpustakaan Ibnu Rusyd MAN 1 Kabupaten Gorontalo (Juara III).
Perpustakaan SMA Sukma Bangsa Sigi (Juara Harapan I), Perpustakaan SMK Negeri 4 Banjarmasin (Juara Harapan II), Perpustakaan SMA Negeri 1 Pangkalan Bun (Juara Harapan III).
Klaster IV:
Perpustakaan SMA Negeri 1 Kepulauan Sula (Juara I), Perpustakaan SMA YAPIS Manokwari (Juara II).
Reporter: Anastasia Lily
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Aditya Irfan/ Prakas Agrestian

Perpusnas Umumkan Juara lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kondisi perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan perhatian serius. Untuk itu, DPRD Kabupaten Kukar merancang peraturan daerah bidang perpustakaan.
Untuk penyempurnaan raperda tersebut, pansus DPR Kabupaten Kukar melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kukar, Eko Wulandanu, menyatakan konsultasi dengan Perpusnas dibutuhkan untuk meminta masukan dan bertukar pikiran.
â€œRaperda ini inisiasi dari dinas kearsipan, karena itu kami bawa rombongan dinas. Kami DPRD, sifatnya mengaminkan, selama melayani masyarakat,â€ jelas Eko Wulandanu saat diterima jajaran pimpinan Perpusnas di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (22/11/2021).
Eko menambahkan, kondisi perpustakaan di kabupatennya, memprihatinkan. Saat ini di Kukar, baru satu perpustakan sekolah yang terakreditasi. Perpustakaan SD tersebut telah terakreditasi B dan merupakan sekolah swasta.
Oleh karena itu, Eko menanyakan apakah ketentuan alokasi anggaran 5% untuk perpustakaan, dapat dituangkan dalam perda. Dia meyakini perpustakaan adalah gerbang ilmu pengetahuan. Jika perpustakaan tidak sesuai standar, maka Kukar akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sejumlah poin dikonsultasikan dalam pertemuan tersebut, di antaranya penyempurnaan perpustakaan digital, naskah kuno, dan ketentuan biaya operasional perpustakaan sekolah dan desa.
â€œMemang sasaran kami menekankan kepada sekolah. Tetapi tidak bisa lepas juga dari desa, karena desa butuh referensi, budaya literasi kuat guna mendukung kinerja pemerintah dan pengolahan SDM,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan siap memberikan masukan untuk pansus. Pihaknya akan memberikan masukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Terkait pertanyaan yang diajukan, Sri Marganingsih menyebut, hal tersebut sudah ada dalam UU Perpustakaan dan peraturan Perpusnas. â€œTerkait naskah kuno, bisa bersinergi dan melihat naskah kuno dari Kukar yang ada di Perpusnas. Akan lebih baik jika dimasukkan ke raperda,â€ katanya.
Sri Marganingsih menyebut siap melakukan pertemuan secara virtual untuk pembahasan raperda tersebut. Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar, dan Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum, Nurhadisaputra.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Junaedi
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Atalia Praratya, Bunda Literasi yang Sudah Hasilkan Empat Buku

Perpustakaan Butuh Disaster Recovery Center

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan IPLM dan TGM Sebagai IKK di Daerah

Perpusnas Umumkan Juara lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Susun Perda Perpustakaan, DPRD Kabupaten Kukar Konsultasi ke Perpusnas