Tugu Tani, Jakarta&nbsp;- Pasal 1 butir 1, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perundang-undangan, bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun, seringkali masyarakat yang mestinya dilayani malah jadi melayani penyelenggara pelayanan publik. Padahal tujuan dari UU Pelayanan Publik dibuat adalah untuk memastikan penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN.
Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Beberapa prinsip tersebut adalah :
1.Keterbukaan
Pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Semua informasi terkait dengan penanggungjawab/satuan kerja pelaksana pepelayanan, prosedur/persyaratan pelayanan, rincian waktu dan biaya penyelesaian serta hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik wajib diinfor-masikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
2.Kesederhanaan
Pelayanan publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat.
3.Kejelasan
Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus membe-rikan kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan serta informasi persyaratan teknis dan administrasi.
4.Keteraksesan
Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau, tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sarana pendukung lainnya yang memadahi. Selain itu untuk mendukung layanan publik maka sampai pada ke-mudahan dalam pemanfaatan system informasi dan tersedianya akses telekomunikasi.
5.Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik haruslah dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada penerima layanan.
Selain ada penyelenggara terdapat juga organisasi penyelenggara dan pelaksanan pelayanan publik. Untuk mendorong optimalisasi proses pelayanan publik maka para pe-nyelenggara tersebut juga di awasi oleh lembaga Negara yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman. Melalui lembaga ombudsman, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait dengan persoalan pelayanan publik yang diterima.

FGD Perpusnas, Ombudsman, KemenPAN-RB : Menyoal Pelayanan Publik

Jakarta - Perubahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian penting dari perjalanan hidup manusia.
Teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin dalam bukunya â€œOn the Origin of Species by Means of Natural Selectionâ€ melahirkan konsep seleksi alam yang memiliki arti individu yang memiliki kemampuan adaptasi akan bertahan sedangkan yang tidak mampu akan tergilas dan hilang.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/12/2021) Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar, memberikan amanat dengan tema â€œMembaca Memerdekakan Hidupâ€
â€œDalam konteks kekinian, seleksi alam adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi menjadi instrumen untuk survive, bukan saja individu tapi juga negara,â€ terang Adin.
Pengetahuan menjadi kunci utama untuk bangkit dan beradaptasi, lanjut Adin, hal ini mematahkan teori-teori klasik yang menyebutkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja maupun modal. Era saat ini pengetahuan merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang akhirnya memunculkan istilah knowledge driven economy.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam upayanya menjawab perubahan lingkungan strategis telah membuahkan banyak hasil diantaranya mendapatkan predikat WTP 5 kali berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, predikat â€œInformatifâ€ dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dan Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Nasional RI dengan nilai 3,61 dari skala 4 atau Sangat Baik.
Peran strategis Perpusnas dalam pencapaian pembangunan nasional juga menjadi bagian terpenting sebagai bentuk keberhasilan karena hal ini selaras dengan prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang didalamnya terdapat program priorotas nasional penguatan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovasi, kreativitas dan berkarakter.
â€œPerpusnas dalam dimensi Organisasi/Lembaga harus menjadi organisasi yang adaptif dan agile. Itu artinya Perpusnas harus dapat menyesuaikan kebutuhan pemustaka dan lincah dalam perubahan,â€ imbuh Adin.
Reporter: Fauzan Abdi Harahap
Editor: Basma Sartika

Perpusnas Berinovasi dalam Perubahan

Solo, Jawa Tengah -Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital. Kemajuan bangsa didukung dengan kegemaran baca dan cakap literasi masyarakatnya. Sedangkan pengelolaan arsip yang baik menjanjikan pelayanan yang prima.
"Keduanya akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa," urai Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada Rakornas Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Rabu, (26/2).
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jika literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, maka arsip pun juga memiliki persoalan penting yang mesti dicarikan solusi. Padahal menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifa'i, bahwa tidak banyak negara yang memiliki Undang-undang Kearsipan.
Persoalan kearsipan ditambahkan Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yus Harto. Menurutnya, arsip belum menjadi primadona jadi terkesan dianaktirikan. Akibatnya anggaran kearsipan sangat minim di tiap daerah. "Pengambil kebijakan di daerah belum menaruh perhatian pada kearsipan. Arsip dianggap pekerjaan sampingan," urai Yus Harto
Yus meminta paradigma kearsipan harus berubah. Kelembagaan arsip dan personel harus diperkuat, disamping pemenuhan fasilitas kearsipan yang berbasis teknologi informasi.
"Digitalisasi arsip mesti dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksebilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya," tambahnya.
Sedangkan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, mengatakan Indonesia kini tumbuh di era digitalisasi dan virtualisasi, maka reformasi birokrasi menjadi arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan.
"Dari lima prioritas program Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dua diantaranya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, yakni simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ujungnya adalah menciptakan pelayanan publik yang berkelas dunia pada 2025," terang Diah.
Â 
Reporter/fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau--Bertempat di Aula Wan Sri Beni, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, didampingi Plt. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, mengukuhkan Bunda Literasi Provinsi Kepulauan Riau pada acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Bunda Literasi kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dari Perpusnas pada Selasa (27/9/2022).
Kehadiran bunda literasi diharapkan mampu membantu mengembangkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengelolanya dengan dukungan referensi literatur. Dengan demikian, manfaat literasi dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat literasi yang tinggi merupakan bekal hidup masyarakat untuk berdaya saing dengan bangsa lain.
Muhammad Syarif Bando menyatakan salah satu kewajiban pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Literasi sudah merambah di banyak aspek kehidupan, namun pemahaman literasi di masyarakat masih sebatas mengenal aksara dan bisa baca tulis.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa peran bunda literasi sudah meluas. Mereka boleh melakukan kolaborasi, bersinergi dengan program lain sehingga tujuan bersama bisa tercapai. "Pemerintah disebut sukses ketika berhasil mengangkat kualitas sumber daya manusianya," urai Syarif Bando.
Perpusnas merumuskan lima tingkatan literasi sebagai arah membentuk manusia unggul, yaitu kemampuan mengenal baca tulis hitung dan pembentukan karakter; kemampuan mengakses bahan bacaan terjangkau; kemampuan memahami yang tersirat dan yang tersurat; kemampuan melahirkan inovasi dan kreativitas; dan kemampuan memproduksi barang dan jasa.
Sebagai bagian dari penggerak literasi, Bunda Literasi tidak bisa berjalan sendirian. Mereka perlu dukungan dan kerja sama banyak pihak untuk mengembangkan kemampuan menggali sumber daya yang ada dan mengelolanya sehingga bernilai ekonomi.
"Lewat bahan bacaan yang tepat, masyarakat jadi tahu cara mengemas produk dengan menarik dan memasarkannya melalui media digital sehingga manfaat literasi terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan dirasakan," ujar Bunda Literasi Dewi.
Sementara itu untuk mewujudkan pengembangan perpustakaan di daerah, Perpusnas mendukung ketersediaan sarana prasarana perpustakaan. Deni Kurniadi mendorong perpustakaan daerah mengusulkan bantuan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari menu pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, koleksi, perabot, dan TIK.
Pengukuhan Bunda Literasi tersebut menurut Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, merupakan gambaran dari pepatah Arab, yaitu 'ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya'.
"Ibu memiliki peran yang sentral dalam mengenalkan literasi sejak dini, terutama pada fase pertumbuhan anak di masa golden age," kata Ansar Ahmad.
Program Bunda Literasi yang diinisiasi Perpustakaan Nasional, lanjut Gubernur, merupakan ide brilian dan patut mendapatkan apresiasi. Bunda Literasi diharapkan mampu menjadi figur yang menginspirasi.
Â 
ReporterÂ  : Eka Cahyani
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Dukung Pengembangan Literasi di Kepulauan Riau, Perpusnas Kukuhkan Bunda Literasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta, 11 November 2023 - Pada hari Kamis, 11 November 2023, Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat menjadi saksi dari acara penting penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Adin Bondar selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MoU yang ditandatangani hari ini berfokus pada peningkatan penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kesepakatan bersama ini diharapkan dapat memajukan sektor perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan selama 3 tahun ke depan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ruang lingkup yang disepakati dalam MoU ini meliputi :
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Perpustakaan: Dalam kerangka ini, upaya akan dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan para pegawai perpustakaan, serta mengadopsi teknologi terkini dalam penyelenggaraan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">b. Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi: MoU menekankan pada peningkatan kualitas dan jumlah koleksi bahan pustaka, serta pelayanan informasi yang diberikan kepada pengguna.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">c. Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan: Fokus pada pengembangan fisik dan teknologi perpustakaan, termasuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur.

<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Selain penandatanganan MoU, Perpustakaan Nasional RI juga melakukan serah terima POCADI (Pojok Baca Digital) secara simbolis kepada Kementerian Perhubungan. POCADI ini akan ditempatkan di Terminal Leuwi Panjang Bandung dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai upaya meningkatkan akses literasi di lokasi strategis. Serah terima ini menandai komitmen bersama dalam memajukan pengetahuan dan literasi di masyarakat, khususnya di sektor transportasi. Selain itu sebagai bentuk nyata Kementerian Perhubungan menggerakkan literasi masyarakat, Perpustakaan Badan Kebijakan Transportasi telah mendapat Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI. Diharapkan, dengan adanya kolaborasi ini akan memberikan dampak positif dalam pengembangan perpustakaan dan literasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta masyarakat luas.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter : Syifa Azka L.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer : Prakas Agrestian

Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Perhubungan Jalin Komitmen dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pemberdayaan Literasi pada Sektor Transportasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan mempunyai nilai strategis untuk juga menggerakaan berbagai sektor.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/9/2021). Menurutnya memang citra perpustakaan selama ini hanya sebagai gudang buku, namun dua tahun belakangan sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam upaya menumbuhkan pemahaman akan literasi di Kabupaten Sangihe.
Guna merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, pihaknya menjalin kerja sama dan membangun komunikasi dengan komunitas pemuda daerah. Adapun beberapa kegiatan yang sudah terlaksana antara lain berasal dari bidang kuliner, seni lukis, teater dan musik.
â€œKami memediasi dan menggerakan anak-anak muda. Memfasilitasi mereka tempat untuk berinovasi dan mengembangkan aktivitas,â€ ucap Jabes.
Akan tetapi, lanjutnya, Kabupaten Sangihe membutuhkan gedung perpustakaan yang lebih representatif untuk menampung pelaksaan dari seluruh kegiatan inovatif yang diselenggarakan. Untuk itu, Jabes menyampaikan bahwa Kabupaten Sahinge sudah menyiapkan lahan di lokasi yang strategis untuk membangun gedung perpustakaan.
â€œKami sudah punya lokasi yang sangat strategis, letaknya di pusat kota. Areanya luas, jadi memungkinkan pembangunan,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sangihe, Johanis Pilat, mengatakan keinginannya untuk mewujudkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Sangihe. Dia ingin menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang sudah terkumpul.
â€œDiharapkan perpustakaan bisa menjadi pusat kebudayaan untuk membawa dampak dan manfaat kepada masyarakat. Serta, memberikan kecakapan untuk bisa beradaptasi dalam menjadi hidup. Perpustakaan itu dunia tanpa batas,â€ ungkap Johanis
Menanggapi hal tersebut Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan apresiasi akan semua upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sangihe dalam meningkatkan literasi. Syarif Bando pun menyetujui bahwa perpustakaan saat ini sudah bertransformasi, tidak lagi terfokus pada manajemen koleksi melainkan transfer knowledge.
â€œPerpustakaan tidak lagi tentang katalogisasi koleksi tapi sudah tentang transfer knowledge sebanyak 70 persen. Dan itu sudah dilakukan selama lima tahun,â€ papar Syarif Bando.
Pertemuan ini ditutup dengan undangan Bupati Sangihe kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk hadir pada acara Sangihe Writers and Readers Festival 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

FGD Perpusnas, Ombudsman, KemenPAN-RB : Menyoal Pelayanan Publik

Perpusnas Berinovasi dalam Perubahan

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Dukung Pengembangan Literasi di Kepulauan Riau, Perpusnas Kukuhkan Bunda Literasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Perhubungan Jalin Komitmen dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pemberdayaan Literasi pada Sektor Transportasi

Perpustakaan Punya Nilai Strategis di Berbagai Sektor