Makassar, Sulsel--Sudah saatnya perpustakaan daerah berlomba-lomba menjadi pusat perhatian masyarakatnya. Tapi bukan sebagai menara gading. Menonjolkan sisi khas/keunikan berguna agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan.
Kehadiran perpustakaan amat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas karena tidak selamanya sumber daya alam, meskipun melimpah mampu mensejahterakan jika kondisi masyarakatnya malas, mudah menyerah, dan tidak berkualitas (memiliki daya saing).
"Dunia berubah karena sumber daya manusia bukan sumber daya alamnya. Ada beberapa negara, meski tidak kaya sumber daya alam, namun dengan modal kualitas SDM-nya justru memiliki income pendapatan yang tinggi karena kemampuan pengetahuan yang dimilikinya. Bisa dikatakan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena sudah terlalu lama di-ninabobo-kan oleh kekayaan sumber daya alam, akhirnya malas untuk berpikir maju untuk mengelolanya," terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat arahan Sinkronisasi Program dan Kegiatan DAK Perpustakaan se-Sulawesi Selatan, pada Selasa, (15/9).
Dalam banyak kesempatan Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk kesinambungan pembangunan. Lalu, bagaimana caranya? Ajak semua orang membudayakan kegemaran membaca sehingga berkualitas dengan keilmuan.
Saat ini manusia sudah berada di dalam percaturan global. Aspek yang berpengaruh adalah kualitas skill. Head to head skill adalah keniscayaan, maka potensi demografi yang dipunyai Indonesia harus dimaksimalkan.
"Pada seabad Indonesia nanti, usia produktif akan melimpah. Maka itu, pemuda Indonesia dituntut berpikir kreatif, penuh inovasi, dan sarat ide ide brilian yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alam menjadi produk yang bernilai guna. Inilah esensi dari pemahaman literasi tingkatan atas, yakni kemampuan menciptakan barang /jasa bagi khalayak luas, " tambah Kepala Perpusnas.
Agar sejalan dengan yang diharapkan, Perpustakaan harus berperan aktif turun dan terlibat di masyarakat, misalnya dengan memberikan sejumlah pendampingan atau bermacam tutorial yang mampu memantik jiwa enterpreneur masyarakat.
Reporter : Hartoyo Darmawan

SDM Unggul di Percaturan Global

Kuala Lumpur, Malaysia â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menghadiri perhelatan IFLA World Library and Information Congress 2018 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, (24-30/8). Acara yang dihadiri pustakawan dari seluruh dunia tersebut memberikan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu terkini di bidang perpustakaan, rencana kerja maupun publikasi yang terkait dimana pakar-pakar internasional akan membagikan pengalamannya dalam mengembangkan perpustakaan maupun peningkatan kapabilitas pustakawan.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam kesempatan tersebut menghadiri acara pra konferensi sesi perpustakaan umum, Â dalam penilaiannya Indonesia jauh lebih maju dalam hal pengembangan perpustakaan dimana secara geografis memiliki wilayah yang luas dan memiliki karakter budaya yang berbeda antar wilayah. Perpustakaan desa yang merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang diselenggarakanÂ  pemerintah desa/kelurahan menjawab kebutuhan masyarakat akan buku-buku ilmu terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata.
Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan. â€œSalah satu komponen prioritas pembelanjaan dana desa adalah untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan,â€ ujar Syarif. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014Â  tentang Pemerintahan Daerah dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya.
Dalam sesi perpustakaan umum dipaparkan presentasi dari negara Australia, Swedia, Texas, Malaysia (Sabah dan Selangor), Indonesia, Hongkong, Spanyol, Norwegia, Finlandia. Di negara Finlandia, perpustakaannya memberikan layanan prima dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan koleksi bahan pustaka yang baik. Selain itu pustakawannya menitikberatkan pada kemampuan memahami, mengolah dan menganalisis data pengunjung serta kebutuhan pengunjung. Dengan demikian pustakawan di Finlandia dapat memahami dan mempersiapkan jenis perpustakaan yang sesuai dengan dumber daya yang ada di Filandia.
Paparan menarik lainnya, Perpustakaan di Australia mendorong orangtua untuk mengajarkan literasi sejak dini kepada anak balita. Perpustakaan juga menyediakan akses secara luas kepada orang tua terhadap sumber yang diperlukan dalam pengasuhan anak-anaknya. Selain itu perpustakaan umum di Australia juga mendorong komunitas literasi untuk mengembangkan perannya dalam memajukan masyarakat.
Â 
Reportase: Arwan Subakti

Indonesia Unggul dalam Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Jalan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang, Kamis (25/2/2021) tersebut dibuka oleh Kepala DKPUS Babel, Asyraf Suryadin, dan diikuti sebanyak 60 peserta berasal dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan di bidang karya cetak dan karya rekam.
Penyuluhan hukum ini diselenggarakan oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH) bekerja sama dengan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Materi pembahasan yang dibawakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SSKCKR), sosialisasi e-Deposit, penyuluhan hukum materi muatan Peraturan Daerah, dan sosialisasi JDIH Perpusnas.
DeputiÂ Bidang Pengembangan dan Jasa Informasi Perpusnas diwakili oleh Pustakawan Utama Perpusnas, Subeti Makdriani, menjelaskan sosialisasi UU SSKCKR ini secara khusus diperuntukkanÂ  bagi para penerbit dan produsen rekaman serta Perguruan Tinggi yang ada di Babel. Penyelenggaraan UU ini, lanjut Subeti, untuk mengakomodir berbagai publikasi dalam bentuk digital atau elektronik yang muncul di zaman sekarang. Munculnya UU ini adalah untuk mengatur hasil karya cetak dan karya rekam dari publikasi tersebut. â€œSaat ini, Provinsi Babel dari tahun 2019-2020 telah memiliki 26 penerbit yang aktif melaksanakan serah simpan UU Nomor 13 tahun 2018, yakni sebanyak 72 judul dan 133 eksemplar,â€ jelas Subeti.
Sementara itu, Subkoordinator Hukum dari Biro HOKH Perpusnas, Ananto Pratiesno, menyampaikan penyuluhan hukum terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) dan memberikan beberapa masukan terhadap Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam Perda tersebut, antara lain perlunya penyesuaian kembali mekanisme penyerahan karya cetak dan karya rekam berdasarkan UU SSKCKR, penambahan pengaturan mengenai pembinaan dan sanksi pelaksanaan SSKCKR, dan perluasan peran serta masyarakat. â€œTujuan utama dari pengelolaan situs web jdih.perpusnas.go.id. adalah agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan dalam memperoleh informasi serta dokumen hukum bidang perpustakaan,â€ pungkas Ananto.
Dalam kegiatan tersebut, juga diperkenalkan e-Deposit yang merupakan aplikasi penghimpunan, pengolahan, dan pendayagunaan daya karya cetak dan karya rekam.
Â 
Reporter dan fotografer: Biro HOKH, Perpusnas

Perpusnas Lakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengajak Perpusnas untuk bekerjasama membangun desa pesisir melalui program Desa Maritim. Kerjasama yang dimaksud yaitu dalam menyediakan akses perpustakaan di 8 Desa Maritim yang kini tengah dikembangkan Bakamla.
Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla Eli Susiyanti menyatakan keberadaan Desa Maritim terkait dengan adanya kerawanan kegiatan pembalakan liar di Kawasan pesisir.
â€œDalam membangun Desa Maritim kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah yang begitu besar. Antusiame masyarakat pesisir untuk memiliki sarana yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan juga luar biasa besar,â€ ungkap Eli saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (20/2).
Saat ini Desa Maritim yang sudah memiliki perpustakaan ada di 6 titik. Yaitu di Kab. Pandeglang, Kab. Natuna, Kab. Asahan, Kab. Sambas, Kab. Nunukan, dan Kota Tual. BAKAMLA kini tengah berupaya menambah Desa Maritim di 2 tempat lain yaitu di Bangka Belitung dan Jayapura.
Selain itu Bakamla juga memiliki 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut yang kerap dikunjungi masyarakat sekitarnya untuk mencari informasi. Eli berharap Perpustakaan akan memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan tempat-tempat tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra meminta agar Bakamla memastikan bagaimana perpustakaan tersebut akan dibangun dan dikelola. â€œPerlu dipastikan dulu tentang ketersediaan tempat, SDM pengelola perpustakaan, serta bagaimana kedepannya perpustakaan tersebut dikembangkanâ€, ujar Nurhadi
Nurhadi juga menghimbau agar upaya pengembangan perpustakaan ini tidak tumpeng tindih dengan Â kebijakan Presiden Jokowi terkait pembangunan di lokasi prioritas (LOKPRI).
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas dan Bakamla Sinergi Bangun Perpustakaan di 8 Desa Maritim

Depok, Jawa Barat - Perkembangan literasi di kota Depok secara perlahan meningkat dan peran perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Masyarakat dapat mengakses perpustakaan melalui website dan terdapat Taman Bacaan Masyarakat di 11 kecamatan. Kegiatan literasi juga marak dilakukan oleh penggerak PKK, komunitas masyarakat sehingga dapat dikatakan warga Depok merupakan masyarakat pembelajar," ujar Walikota Depok Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Aula Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok, pada hari Kamis (20/7).
Idris menyampaikan walaupun Dinas Perpustakaan Kota Depok usianya masihÂ  sangat muda, akan berupaya melayani masyarakat melalui ketersediaan buku-buku yang berkualitas. "Perpustakaan Umum Kota Depok memiliki 27.000 eksemplar dan saat ini telah terotomatisasi melalui sistem aplikasi INLIS," terang Idris. Walikota Depok menerangkan bahwa Perpustakaan Umum Kota Depok juga telah terhubung dengan Indonesia OneSearch yang merupakan jejaring perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi keynote speaker selalu menekankan pentingnya perpustakaan dalam membangun sumber daya manusia. "Jangan dikatakan minat baca yang rendah tapi ketersediaan bahan bacaan yang tidak memadai. Di jakarta dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 10.000 orang, di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 15.000 orang," terang Syarif.
Syarif mencontohkan di Finlandia waktu belajar di sekolah hanya 2 jam. Kualitas sumber daya manusia negara Finlandia ditentukan oleh tiga faktor yaitu gizi, bahan bacaan dan pendidiknya. Kecepatan standard membaca saat ini 300 kata per menit, kecepatanÂ  yang sedang saat ini 500 kata per menit, di Eropa dan Amerika kecepatan membaca antara 800 hingga 1000 kata per menit. "Kenapa kita membaca yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan yang kita miliki," imbuh syarif. Ka Perpusnas menjelaskan ke peserta melalui gambar mobil formula dan mengevaluasi sejauh mana tingkat pengetahuan peserta, apakah bisa memakai, bisa merakit,Â  mengerti, design dan manajemen produk.
"Suatu negara yang maju dan berkembang memiliki kemampuan membaca, berwacana dan menulis yang efektif," papar Kepala Dinas dan Kearsipan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah. Salah satu tolak ukur tingginya minat baca adalah dengan kunjungan ke perpustakaan. Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Sri Mulyani dan Pegiat Literasi Wien Muldian, pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan Pekan Koperasi Kota Depok selama 3 hari (19-21 Juli) bertempat di Lapangan Balai Kota Depok dalam rangka HUT Koperasi Nasional ke-71 Tahun 2018.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan dalam Membangun Sumber Daya Manusia

Salemba, Jakarta - Peringatan Hari Ibu (PHI) bagi bangsa Indonesia bukanlah "mother's day". Pasalnya PHI didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
Kongres tersebut merupakan sebuah&nbsp; titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial.
Demikian disampaikan Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana dalam amanat upacara Peringatan Hari Ibu yang diikuti seluruh pegawai pada Jumat (22/12/2023).
Sestama mengatakan momentum bersejarah ini ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur.
"Maka, PHI di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu, yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu, untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
Dengan diperingatinya Hari Ibu, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
"PHI mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa pean serta perempuan," lanjutnya.
Dia menuturkan di Indonesia, telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan, apabila diberi peluang dan kesempatan, mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. 
"Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan atau agent of change," tuturnya.
Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip "equal partnership&rdquo;. 
Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.
"Saya ingin mengajak semua masyarakat, khususnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Marilah kita sebagai sesama perempuan saling mendorong, saling menginspirasi dan saling membantu," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Aditya Irfan

Peringatan Hari Ibu ke-95, Apresiasi Jasa Besar Ibu

Lokasi: via Aplikasi Zoom
Kapasitas Ruangan: 100
Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu, Perpusnas RI menyediakan Fasilitas Webinar untuk pemustaka, komunitas, organisasi profesi, dll. Untuk pemesanan fasilitas atau informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan: Reservasi Fasilitas diÂ <a title="Ruang Webinar Perpusnas" href="https://agenda.perpusnas.go.id//detail/ruang/Webinar_Perpusnas" target="_blank" rel="noopener">sini</a>

Berita

Ruang Webinar Perpusnas RI