Bogor, Jawa Barat -Â Perpustakaan Nasional RI menjalin kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) tentang pengembangan, pemanfaatan dan optimalisasi perpustakaan di lingkungan Kementan. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di sela peluncuran Museum Tanah dan Pertanian, Jl. Ir. Juanda No. 98, Bogor, pada Selasa (3/3/2020).
Muhammad Syarif Bando menyatakan, jalinan kerjasama ini bertujuan mensinergikan program dan kegiatan antara Perpusnas dan Kementan. Selanjutnya, hal ini diharapkan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran kedua instansi dalam pemanfaatan dan pengembangan di lingkungan Kementan.
Kesepakatan bersama meliputi tujuh ruang lingkup yakni pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pusdokinfo, melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional, otomasi perpustakaan, serta perluasan jejaring nasional perpustakaan repositori digital yang tergabung ke dalamÂ Indonesia OneSearchÂ (IOS); pengembangan SDM dan TIK di bidang perpustakaan dan kepustakawanan; pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; dukungan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
â€œSelain itu, kerjasama ini juga melakukan penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); penguatan program perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan kerja sama lain yang disepakati kedua pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,â€ urai Syarif Bando.
Sementara itu, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Kementerian Pertanian Retno Sri H. MulyandariÂ menyatakan kolaborasi yang intensif harus dilakukan dengan Perpusnas sehingga informasi terkini terkait pembangunan pertanian dan teknologi pertanian dapat diakses petani, penyuluh, dan masyarakat. â€œSehingga serta-merta dapat diakselerasi, dapat diakses secara masif sampai di tingkat penyuluh, sehingga kita benar-benar menjadi jembatan invensi menuju inovasi, sehingga dapat menyejahterakan petani kita di Indonesia,â€ jelasnya sebelum penandatanganan kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama berlaku dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian Pertanian
Â

Kembangkan Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pertanian

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Jakarta, Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di tahun 2023 sebesar Rp 675,9 Miliar.Â Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Miliar. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 Triliun.
Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan Perpusnas agar dapat digunakan untuk penguatan literasi dan SDM Perpustakaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan penuh pada usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas.Â 
"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke Badan Anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," ungkapnya, Kamis (2/6/2022).
Legislator Fraksi PDIP, Putra Nababan mengatakan, agar Perpusnas tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan saja, tetapi juga pembangunan SDM.
"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkapnya.
Senada, Legislator Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyampaikan dukungannya pada pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," tutur Ratih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan, anggaran Perpusnas di tahun 2023 untuk tidak hanya berfokus di pembangunan fisik, melainkan harus dapat memperhatikan kesejahteraan pustakawan.
"Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas juga harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," lanjut Hetifah.
Di lain sisi, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal mengatakan, bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah. Bantuan buku untuk di masjid, sekolah dan pusat bacaan masyarakat. "Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkap Mustafa.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran ini merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku terutama permintaan dari semua unit sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang luar biasa meningkat. Ketika upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca melibatkan komponen masyarakat.
"Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi dapat memenuhi kepentingan bersama terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Bandar Lampung, Lampung--Sering kali Indonesia ditempatkan pada urutan dua terbawah perihal pemeringkatan minat baca atau literasi berdasarkan riset lama (2006) yang dijadikan alat propaganda internasional oleh negara maju. Kini, posisi Indonesia sudah berada pada 16 besar dunia.
Penyair kenamaan Taufiq Ismail pernah menuliskan 'Tragedi Nol Buku' yang menggambarkan tidak adanya buku wajib yang harus dibaca para anak didik tiap tahunnya. Beda dengan di negara-negara maju maupun berkembang yang punya kewajiban membaca buku wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara gamblang mengoreksi hasil riset yang mengatakan budaya baca Indonesia rendah. Rendahnya budaya baca pernah dialami negara-negara maju. Namun, perlu trik-trik agar masyarakat, khususnya anak-anak agar keranjingan dengan membaca. Pun di bidang pendidikan, para guru/dosen harus membuka mata melihat perkembangan peradaban dunia. Paradigmanya harus diubah. "Bekali anak-anak didik dengan kemampuan menghadapi tantangan dunia 20-30 tahun yang akan datang. Angka-angka di ijazah itu bukanlah yang utama," terang Syarif Bando saat Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa, (8/10).
Orang tua, lanjut Kepala Perpusnas, jangan menghukum anak-anak karena budaya bacanya rendah, tapi penuhi dulu kebutuhan bukunya. Saat ini yang terjadi bukan minat baca yang rendah, tapi kurangnya bahan bacaan yang berkualitas.
Bermunculannya duta-duta baca dan bunda literasi yang tersebar di berbagai daerah diharapkan Kepala Perpusnas harus menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Mampu memberikan energi dan sinergi positif termasuk dengan perpustakaan, karena paradigma perpustakaan sudah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Koeswantari menjelaskan dukungan legislatif terhadap perpustakaan sudah ditunjukkan dalam bentuk regulasi. Ada dua peraturan daerah (Perda) yang terkait transformasi perpustakaan, yakni tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah dan budaya literasi. "Saat ini sedang dilakukan harmonisasi namun tidak mengurangi esensi," terang Ririn.
Dewan akan mendukung niatan pemerintah Lampung memperluas gerakan literasi daerah, termasuk perpustakaan berbasis inklusi sosial. "Saya pikir semua unsur harus terlibat, bersinergi, sehingga menjadi kekuatan besar dan terlaksana, tandasnya. Sekedar informasi, saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah membuat Perbup Literasi.
Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengaku siap memotivasi para orang tua untuk menjaga kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. "Ada tiga tahap yang bisa dilakukan agar anak suka membaca, yaitu memulai, membiasakan, dan membudayakan. Orang tua adalah perpustakaan pertama bagi anak-anak," ujar Riana.
Sedangkan penulis buku Fitri Restiana menyarankan ketika kecintaan membaca sudah baik. Tuangkan menjadi tulisan dalam bentuk resensi, misalnya. Dari hasil tulisan tersebut bisa dikirimkan ke penerbit ataupun media. Jika berhasil dan imbalan diterima, belikan kembali buku. "Jangan pernah berpikir menulis itu sulit," pesan Fitri.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan
Â

Safari Nasional Gerakan  Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

Tugu Tani, Jakartaâ€”Hadirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) baru nomor 13 tahun 2018, harus dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai penguatan atas UU yang sudah dikeluarkan. Penyusunan naskah urgensi dan rancangan PP terlihat pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu, (31/7).
Pada kesempatan pertama FGD tersebut, Perpusnas mengundang sejumlah pihak yang terkait, seperti Komisi X DPR-RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Di awal pembahasan anggota Komisi X DPR-RI, Ferdiansyah, mengatakan RPP UU SSKCKR yang saat ini disusun tersinergi terhadap lima UU, yakni UU Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR, dan UU tentang SisnesIptek.
Ada lima pokok pembahasan yang sedianya diatur dalam RPP yang disusun, yakni Â penyerahan, pengelolaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. â€œDraft naskah belum mengatur mekanisme kewajiban menyerahkan hasil jurnal dan reward perorangan bagi yang tertib menyerahkan,â€ terang Ferdiansyah.
Sedangkan, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti sejumlah prosedur penyusunan RPP. Apakah ijin prakarsa sudah dikeluarkan Sekretariat Negara? Jika memang RPP ini tidak masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2019, RPP bisa diajukan pada tahun berikutnya.
Jika tidak masuk ke dalam Prolegnas, KemenkumHAM menawarkan dua solusi, yaitu RPP masuk ke dalam program penyusunan pemerintah, atau masuk ke dalam program uji prakarsa. Artinya, akan ada kajian, apakah ada naskah urgensi?. â€œJika sudah mendapatkan ijin prakarsa, baru fokus pada substansi,â€ beber perwakilan KemenkumHAM.
Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan adanya harmonisasi dengan UU Perfilman mengingat dalam UU SSKCKR ada keterkaitan karya rekam Â yang juga harus diserahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit Â

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR 

Batam, Kep. Riau -- Layanan perpustakaan adalah hak inklusif masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang di antaranya UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 5 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 2.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso dalam paparannya saat menjadi narasumber pada Rakerpus IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional IPI menyatakan sesuai dengan RKP 2019, sasaran pembangunan nasional perpustakaan adalah peningkatan kualitas SDM dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kedua sasaran ini dapat diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan informasi. Capaian sasaran ini dapat dilihat dari indeks kegemaran membaca, jumlah pemustaka, akses layanan, dan jumlah perpustakaan umum yang memberikan layanan inklusi sosial.
Program dan kegiatan Prioritas Nasional 2019 adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar yang terdiri dari tiga skala prioritas nasional, yaitu literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Lebih lanjut Joko menjelaskan tentang transformasi perpustakaan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. â€œPertama, pusat ilmu pengetahuan (inovasi), kedua, pusat kebudayaan (pelestarian dan pemajuan), dan yang ketiga adalah pusat kegiatan masyarakat (pemberdayaan),â€ ujar Joko.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kembangkan Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pertanian

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Safari Nasional Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR

Transformasi Layanan Perpustakaan untuk Kesejahteraan Masyarakat