Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Pada hari jadinya yang ke-18 tahun ini, Kota.Banjar Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum memiliki gedung perpustakaan daerah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pemerintah daerah Banjar dalam memberikan layanan akses pengetahuan dan informasi kepada 204 ribu penduduk. Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih pada kunjungannya ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional menyampaikan keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan sebagai wahana wisata literasi di daerahnya.
â€œMeskipun masih tergolong daerah baru, 95% infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat sudah ada di Kota Banjar. Namun sayangnya kami belum memiliki gedung perpustakaan yang memadai. Sedangkan gedung yang ditempati saat ini tergolong sempit dan sudah tidak cukup menampung koleksi,â€ keluhnya.
Padahal menurut Ade adanya perpustakaan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kota Banjar sendiri berniat membangun perpustakaan yang dapat diintegrasikan dengan berbagai fasilitas layanan masyarakat yang lain. Rencananya gedung akan dibangun di dekat taman kota sehingga mudah diakses masyarakat dan juga bisa dgunakan sebagai saranan wisata literasi.
â€œDengan membangun wisata literasi maka masyarakat akan menjadi lebih tertarik untuk membaca, dan mengunjungi perpustakaan bisa menjadi hal yang menyenangkan terutama bagi kalangan anak muda. Kami berharap bisa mendapat dukungan dari Perpusnas untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita serta harapan masyarakat Banjar,â€ ungkap Ade.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang hadir langsung menerima kunjungan tersebut mengingatkan bahwa membangun budaya literasi masyarakat merupakan tugas bersama. â€œKita semua baik yang duduk sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI/POLRI memiliki tugas yang sama dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Maka sebagai seorang kepala daerah diharapkan untuk memastikan bahwa bahan bacaan di tempatnya cukup untuk seluruh masyarakat,â€ paparnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi yang juga turut hadir menyampaikan harapan tidak hanya Perpusnas, namun agar seluruh daerah di Indonesia memiliki sarana prasarana perpustakaan yang memadai. â€œTentu kami ingin setiap daerah memiliki perpustakaan yang memadai dan representatif. Termasuk Kota Banjar,â€ pungkasnya. Dalam kesempatan ini Perpusnas juga menyerahkan bantuan 1 unit Mobil Perpustakaan Keliling untuk Kota Banjar.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika

Kota Banjar Ingin Bangun Perpustakaan Untuk Wisata Literasi

Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional kembali melakukan Memorandum of Understanding (MOU) lanjutan dengan Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab. MOU ditandatangani langsung oleh Kepala Perpusnas Muh. Syraif Bando dan Najwa Shihab di Salemba, Jakarta, Kamis, (19/1). MOU tersebut merupakan bagian dari kesepakatan ditetapkannya Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia selama lima tahun dari periode 2016-2020.
Dalam sambutannya, Najwa mengaku senang menjadi bagian dari program mulia Perpusnas, yakni mengembangkan dan menggalakkan minat baca masyarakat. Ia pun sepakat kalau perpustakaan harus menjadi bagian dari kehidupan manusia. Banyak pengalaman berharga yang ia rasakan dengan menjadi Duta Baca. &ldquo;Saya seperti menemukan passion yang sama tiap kali berkunjung ke daerah. Reaksi mereka sejalan dengan yang dicita-citakan Perpusnas, yakni sama-sama berupaya mengembangkan minat baca di lingkungan sekitarnya,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando mengakui reputasi menjadi salah satu alasan kenapa Perpusnas memerlukan Duta Baca. &ldquo;Reputasi Najwa Shihab sangat membantu tugas Perpusnas terkait dengan minat baca&rdquo;.
Selain melakukan MOU Duta Baca, Perpusnas juga terus melakukan sinergi lintas instansi lembaga/kementerian seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pembangunan Desa, Kementerian Pendidikan, maupun dengan Bappenas untuk sama-sama memperkecil kesenjangan informasi dan pengetahuan masyarakat.
&ldquo;Buku cetak tetap tidak tergantikan meski internet mewabah. Karena kemampuan internet mencukupi kebutuhan informasi masyarakat hanya sekitar 6% saja. Lebih banyak malah digunakan untuk kebutuhan hiburan,&rdquo; ucap Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Kembali Lakukan MOU Duta Baca

Jakartaâ€”Semarak dan semangat peringatan kemerdekaan sangat terasa pada apel pagi kali ini walaupun seminggu telah berlalu sejak upacara peringatan 76 tahun hari kemerdekaan Indonesia. Tidak banyak perbedaan dari apel-apel sebelumnya, hanya saja sebelum apel pagi yang dimulai tepat pada 07.30 WIB, host menayangkan 10 finalis lomba Puisi Bung Karno saat mereka unjuk gigi di hadapan dewan juri.
Apel pagi rutin setiap Senin selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) digelar secara virtual untuk menanamkan rasa cinta tanah air di tengah situasi serba sulit akibat pandemi. Selain itu, apel dapat menjadi ajang silaturahim antarpegawai yang telah lama tidak berjumpa akibat kebijakan WFH 100%.
Bertindak sebagai pimpinan apel kali ini, yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Janti Suksmarini. Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh peserta apel mengenai perjuangan pelik founding fathers sebelum memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terlupakan begitu saja dan peran penting yang kita miliki untuk mengisi kemerdekaan.
Perwujudan rasa cinta tanah air saat ini dapat disalurkan melalui kerja keras, berbagai terobosan dan inovasi untuk membangun negeri dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Dan yang kini memegang peran tersebut adalah kita semua. Tidak hanya militer yang berperan, tapi juga peran seluruh komponen bangsa, seperrti yang dikutip Janti dari pesan Bung Karno, yaitu â€œbahwa perang modern bukan sekadar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Pada dasarnya, kemerdekaan hanyalah ruang yang memberikan kita kebebasan untuk menentukan dan menjalankan konsepsi nasional kita sendiri. Tentu saja, konsepsi nasional itu harus memberikan kita prinsip dan arah untuk mencapai tujuan nasional kita, yakni masyarakat adil dan makmur.
Hal yang perlu terus dipahami adalah bahwa proklamasi dan deklarasi kemerdekaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena upaya untuk memisahkan keduanya berarti menghilangkan arti dan tujuan berjuang untuk meraih kemerdekaan.
Dengan proklamasi dan deklarasi kemerdekaan sekaligus, perjuangan bukan hanya keluar dari kolonialisme dan mendirikan negara baru, tetapi ada tujuan berbangsa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dwi-tunggal proklamasi dan deklarasi kemerdekaan dimaknai sebagai jembatan emas.
Generasi saat ini dan mendatang harus senantiasa menghayati pesan yang disampaikan proklamator Bung Karno pada 17 Agustus 1945, â€œSekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnyaâ€¦.â€
Apel pagi ditutup dengan pengumuman tiga pemenang lomba baca puisi Bung Karno.
Â 
Reporter: Eka Cahyani

Momentum Deklarasi Kemerdekaan Kobarkan Semangat Membangun Negeri

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, Indonesia ikut berkontribusi pada pembangunan global. Salah satu bentuk implementasinya ialah program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang merupakan upaya penguatan kerja sama pembangunan internasional dan bagian dari &ldquo;soft diplomacy&rdquo; untuk peningkatan citra positif Indonesia.
Guna memperkuat komitmen pelaksanaan program KSST, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dibawah Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Colombo Plan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih menjelaskan Colombo Plan merupakan organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar-pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia.
&ldquo;Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Colombo Plan sejak tahun 1953 dan selama kurun waktu 1995-2007, Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari program Colombo Plan dengan 1.131 peserta yang telah mengikuti berbagai program,&rdquo; ucapnya pada konferensi pers yang digelar di Ruang Executive Lounge Lt. 24 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (10/11/2023).
Lebih lanjut, Sri menerangkan bahwa di tahun 2023 Perpusnas bekerjasama dengan Kemensetneg dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dibawah Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam mengadakan sesi berbagi praktik baik melalui pelatihan untuk 17 peserta yakni 7 peserta berasal dari 5 negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam) dan 10 peserta lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, dia juga menginfokan program praktik baik tersebut akan diselenggarakan setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
&ldquo;Di tahun pertama ini, judul yang diangkat adalah Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program Based on Social Inclusion) dengan tema Penguatan Peran Perpustakaan Umum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal (Strengthening the Role of Public Libraries for Promoting Local Community Welfare). Pelaksanaannya dijadwalkan bertempat di Perpusnas selama lima hari, pada Senin-Jumat (13-17/11/2023),&rdquo; terangnya.
Selain agenda pelatihan, para peserta juga dijadwalkan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rencananya pengelola perpustakaan Payung Tunas Teratai, Kelurahan Cipayung dan pengelola Perpustakaan Gebang Sari, Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur pun turut hadir dalam visitasi tersebut. Kelak, peserta akan diajak meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di wilayah DKI Jakarta. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.
<a name="_Hlk150347817"></a>Program TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui program ini, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani membeberkan sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
&ldquo;Perpusnas mendapatkan satu kehormatan untuk bisa bersinergi dalam penyelenggaraan Colombo Plan ini. Terlebih, tujuannya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia pun relevan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional Perpusnas yaitu program TPBIS yang sangat berdampak positif terhadap pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; katanya. &nbsp;
Nani menambahkan bahwa peserta pelatihan akan berkesempatan mengamati dan mempelajari bagaimana Perpusnas atau perpustakaan umum di Indonesia menyediakan kebijakan dan pedoman untuk membantu pelaksanaan transformasi perpustakaan. Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik negaranya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga publik.
&ldquo;Program TPBIS ini sunggguh luar biasa, hal ini terlihat dari respon masyarakat termasuk dampak yang mereka rasakan. Mereka yang telah bermitra merasa terbantu, terutama ketika pandemi, yang tidak punya pekerjaan berubah menjadi entrepreneur dengan menjadi penjual online maupun rumahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga,&rdquo; tambahnya.
Pada kesempatan ini, Nani menjabarkan 10 peserta dari Indonesia yang berkesempatan hadir antara lain perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Brebes, Desa Gunung Putih Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Maros.
 &ldquo;Mereka yang hadir dalam kegiatan Colombo Plan ini merupakan fasilitator-fasilitator daerah yang telah berhasil untuk benar-benar mampu mendampingi masyarakat setempat dalam menghasilkan produk maupun keahlian melalui perpustakaan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Bersama Kemensetneg dan Kemenlu Kenalkan Program TPBIS di Colombo Plan

Makassar, Sulawesi Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya agar pustakawan dan pengelola perpustakaan lebih giat mengembangkan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Untuk itu, Perpusnas mengadakan workshop akreditasi perpustakaan yang diikuti para pustakawan pembina di dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan utama memberikan pemahaman perlunya penerapan SNP dan akreditasi perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memenuhi SNP akan mendapatkan akreditasi dari Perpusnas.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan para pustakawan pembina harus memahami hipotesis bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan IPTEK.
&ldquo;Semakin tinggi penguasaan IPTEK, semakin tinggi kemampuan menerapkan IPTEK tepat guna, semakin tinggi kemampuan produksi barang dan jasa yang bermutu,&rdquo; ujarnya dalam Workshop Akreditasi Perpustakaan di Provinsi Sulsel, yang diselenggarakan di Makassar, pada Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, bangsa dengan kemampuan literasi tinggi akan menjadi negara produsen dan mampu bersaing secara global.
Kepala Perpusnas menambahkan mengelola perpustakaan dapat dilakukan dengan memenuhi 11 aspek pembinaan yakni gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, sumber daya manusia, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan, kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, serta penelitian/pengembangan. Untuk itu, pustakawan pembina harus menjabarkan hipotesis tersebut dalam melakukan pembinaan kepada perpustakaan di daerahnya.
Mengenai SDM, ditekankan agar para pustakawan, khususnya perpustakaan daerah, tidak meminta diperhatikan oleh kepala daerah. &ldquo;Yang benar adalah melakukan kreativitas dan inovasi agar menarik perhatian kepala daerah,&rdquo; tegasnya.
Dia menegaskan anggaran kecil seharusnya tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatan. &ldquo;Yang benar adalah melakukan skala prioritas untuk men-trigger. Anggaran tidak mungkin cukup tapi bagaimana melakukan terobosan. Perpusnas melakukan ini melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,&rdquo; urainya. 
Saat ini, ujarnya, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan. Dijabarkan bahwa fungsi perpustakaan untuk memanaj koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen dan sebesar 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Melalui program prioritas nasional TPBIS, perpustakaan tidak sekadar mengelola koleksi buku.
Dalam program ini, pengunjung perpustakaan didampingi dan dilatih keterampilan dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengaplikasiannya dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. &ldquo;Pilihan ekonomi kami tidak membatasi, misalnya A ingin kuliner, B beternak, C kerajinan batik. Tugas kami hanya menyiapkan bahan bacaan yang relevan, baik tercetak maupun digital,&rdquo; tukasnya.
Memasuki tahun kelima, menurutnya, sudah 2 juta masyarakat yang terjangkau program TPBIS. Selain itu, kisah para penerima manfaat telah dibukukan agar dapat menjadi pembelajaran. &ldquo;Karena ada yang kami latih cuma beternak ayam, dan akhirnya dengan imajinasinya sendiri melatih istrinya untuk membuat katering dan sekarang sudah membuka laundry. Jadi istrinya melatih teman-temannya untuk membuat laundry dan dia leader-nya,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.
Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Hingga Februari 2023, tercatat jumlah perpustakaan terakreditasi sebanyak 9.363 perpustakaan (5,6%) dari 164.610 perpustakaan di Indonesia (perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi).
&ldquo;Jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan (91%) dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan Kabupaten/Kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan (60%) dari 514 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota,&rdquo; ungkapnya.
Workshop akreditasi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti para pustakawan pembina di Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
&ldquo;Kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan sebagai bagian upaya Perpusnas untuk sharing knowledge kepada masyarakat khususnya pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk lebih giat melakukan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Parenrengi, menegaskan jumlah perpustakaan terakreditasi di Sulsel, harus ditingkatkan. Tercatat hingga Februari 2023, perpustakaan yang terakreditasi di Sulsel sebanyak 196 perpustakaan (2,1%) dari 9.121 jumlah perpustakaan.
&ldquo;Targetkan tahun ini sudah melampaui rata-rata nasional. Karena itu, perlu perhatian serius dan upaya maksimal untuk kita meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah tapi dibutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan akreditasi perpustakaan terutama di perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang jumlahnya cukup banyak,&rdquo; ungkapnya.
Akreditasi perpustakaan, jelasnya, sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan citra dan legitimasi tetapi meningkatkan kinerja seluruh indikator pengelolaan perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Kota Banjar Ingin Bangun Perpustakaan Untuk Wisata Literasi

Perpusnas Kembali Lakukan MOU Duta Baca

Momentum Deklarasi Kemerdekaan Kobarkan Semangat Membangun Negeri

Perpusnas Bersama Kemensetneg dan Kemenlu Kenalkan Program TPBIS di Colombo Plan

Pustakawan Diminta Lebih Giat Mengembangkan Perpustakaan