TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mengunjungi Perpustakaan Nasional merubah kesan Hani Anung Pramono, penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet, terhadap perpustakaan yang suram, dan membosankan. Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak hanya menyediakan buku tetapi juga ada beragam fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan.` Â  "Datang ke sini mengbah kesan saya terhadap perpustakaan. Biasanya perpustakaan terlihat suram dan bukunya terlihat tidak terawat, tapi disini berbeda. Gedung perpustakaanya bagus, dan juga nyaman," ungkapnya disela-sela kegiatan DWP Sekretariat Kabinet, di Executive Lounge Lt. 24 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (26/7). Â  Sejak dibuka, Perpustakaan Nasional terus memfasilitasi kegiatan instansi dan kegiatan masyarakat, termasuk acara penyerahan beasiswa siswa berprestasi bagi putra-putri pegawai Sekretariat Kabinet RI (Setkab) oleh DWP Setkab. Â  Hani mengatakan, pihaknya sengaja menggelar acara di Perpusnas untuk mengenalkan perpustakaan kepada putra-putri pegawai Setkab. "Perpustakaan merupakan pusat ilmu, banyak buku bacaan yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menambah pengetahuannya," lanjutnya. Â  Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menjelaskan bahwa gedung fasilitas layanan perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi, adalah perpustakaan yang dapat menjangkau masyarakat sehingga dalam tempo tiga tahun terakhir, sejak diresmikan pada 14 September 2017, Perpusnas sudah bisa mentransformasi seluruh koleksi yang ada. Â  "Perpustakaan Nasional ditetapkan sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam open access karya ilmiah dengan jumlah jurnal 2,3 milyar. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga satu-satunya perpustakaan yang memiliki aplikasi Indonesia OneSearch yang terkoneksi dengan kurang lebih tiga ribu perpustakaan," jelasnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

DWP Sekretariat Kabinet Kagumi Fasilitas Layanan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Begitu banyak kontestan dari berbagai partai politik bersaing merebut hati pemilih di daerah konstituennya. Beragam ide Â menarik perhatian dikeluarkan guna meraih simpati. Tidak sedikit pula yang menebar berita bohong (hoaks) menjegal lawan. Namun, biar bagaimanapun pemilu harus dibingkai dengan etika, budaya dan kesantunan negara.
Menciptakan pemilu yang berbudaya itu keharusan. Pesta demokrasi harus menjadi ajang jual gagasan bagaimana mengelola negara. â€œBukan dibesarkan oleh berita-berita hoaks yang isinya menghujat dan menghina satu sama lain,â€ ujar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie saat Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya dan Peluncuran Buku Cultural Constitution and Constitutional Culture di Ruang Teater Soekarman Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (5/4).
Dunia mengenal sejarah perpolitikan dari teori â€œTrias Politicaâ€ yang dipopulerkan oleh Mostesque, seorang hakim asal Perancis, pada abad ke-18. Saat itu Perancis begitu digdaya di belahan Eropa. Namun, sejatinya Indonesia masa lampau telah memulainya pada era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 masehi, yang disebut Pesirah.
Pesirah adalah kepala pemerintahan. Seorang tokoh masyrakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah Pesirah di Sumatera Selatan hingga tahun 1970-an. â€œBisa dikatakan Pesirah adalah penguasa, pembuat, pelaksana, sekaligus pengawas,â€ tambah Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode awal. Â 
Pemilu berbudaya adalah kemasan demokrasi yang diimbangi dengan tata cara dan perilaku politik yang.
Sementara itu, pakar politik dalam negeri dan kepemerintahan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, mengatakan nilai-nilai demokrasi beberapa diantaranya mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secra teratur, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Lalu, bagaimana peranan masyarakat sipil?
Demokrasi tidak dapat bertahan kecuali demokrasi tersebut diiringi dengan sebuah budaya sipil yang kuat dan didukung oleh populasi yang memiliki komitmen terhadap hal-hal ideal, seperti supremasi hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kepemimpinan mayoritas serta perlindungan terhadap minoritas.
â€œKematangan budaya politik adalah keadaan dimana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap atau tingkat yang merupakan prakondisi yang memungkinkan berfungsi dengan baik yang berkaitan dengan trust dan hostility yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerja sama dan konflik,â€ beber Lili Romli.
Perpusnas merasa wajib menyebar pesan positif termasuk pesan-pesan pemilu di kalangan generasi muda (milenial). Perpusnas terus membuka pintu bagi kegiatan-kegiatan maupun forum diskusi ilmiah. "Informasi-informasi strategis ini yang perannya dimainkan oleh Perpusnas dalam menebarkan virus literasi sehingga bisa menangkal isu-isu negatif yang wara-wiri di masyarakat," ujar Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas Teguh Purwanto.
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang digelar pada bulan Oktober setiap tahunnya. Pada Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia menjadi tamu kehormatan (Guest of Honour). â€œDengan ditampilkannya koleksi naskah kuno Indonesia dalam event tersebut, membuktikan bahwa Indonesia sudah literate sejak abad ke-12,â€ terang Kepala Direktorat Bahan Pustaka Lucya Dhamayanti saat kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair Claudia Keiser ke Perpustakaan Nasional, Jumat (16/3). Dengan adanya Guest of Honour ini, Frankfurt Book Fair diharapkan akan memiliki karakter yang berbeda setiap tahunnya. Negara yang menjadi Guest of Honour akan menjadi pusat perhatian para pengunjung maupun media. Program Guest of Honour pertama kali diselenggarakan sejak tahun 1976, hadir setiap dua tahun sekali, namun kemudian menjadi program tahunan sejak tahun 1988.
Lucya menceritakan dalam ajang tersebut, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia pada sesi Business Meeting. Selain itu, Frankfurt Book Fair merupakan sarana untuk memantau buku-buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri.Â  Claudia Keiser dalam kunjungannya menerangkan kepada Muhammad Syarif Bando bahwa Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang diikuti sebanyak 7.000an peserta, 10.000an jurnalis dari 80an negara. â€œIndonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan kesempatan sebagai Guest of Honour pada acara Frankfurt Book Fair 2015 yang merupakan ajang dalam memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia pada masyarakat Frankfurt maupun dunia,â€ terang Caludia. Selain itu Claudia juga mengajak Perpustakaan Nasional untuk kembali berpartisipasi dalam ajang Frankfurt Book Fair bersama dengan perpustakaan dari seluruh dunia.
Menyambut kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad sangat tertarik agar Perpusnas berpartisipasi untuk memamerkan koleksi naskah Perpusnas yang telah masuk Memory of The World seperti Naskah Panji, Babad Diponegoro, La galigo dan lainnya yang menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Syarif Perpustakaan Nasional dapat menjadi rujukan atas koleksi naskah yang layak ditampilkan pada pameran tersebut karena Perpusnas menghimpun seluruh koleksi tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mencatat terbitan yang ada di seluruh Indonesia. Syarif juga berharap dalam ajang Frankfurt Book Fair nantinya, dapat menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai legitimasi mengurus perpustakaan dari pusat hingga ke daerah sehingga ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Menimpali Kaperpusnas, Claudia mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan saat ini Frankfurt Book Fair mengakomodasi negara-negara di Asia Tenggara untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan dan pembudayaan membaca di masing-masing negara.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Frankfurt Book Fair Sebagai Sarana Memperkenalkan Peran Perpustakaan di Indonesia ke Seluruh Dunia

Kebayoran Baru, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando hadir sebagai narasumber dalam acara â€œDialog Interaktif Pelajar: Generasi 4.0 Melek Literasi Mediaâ€ di Universitas Prof Dr Hamka, Rabu (10/10). Dalam Kesempatan ini Syarif menyampaikan pentingnya membaca bagi para pelajar. â€œSebuah resiko besar apabila suatu bangsa tidak suka membaca. Tanpa membaca sebuah bangsa akan punah,â€ ungkap Syarif.
Syarif menambahkan, membaca akan membuat seseorang belajar berbagai kompetensi diri. Mulai dari leadership, problem solving, collaboration, networking, serta inovasi dan kreatifitas. Hal-hal tersebutlah yang akan berguna untuk menciptakan percepatan perubahan melalui teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa teknologi adalah produk literasi suatu bangsa.
Literasi akan membawa kita pada kedalaman pengetahuan yang akan menciptakan produk dan jasa bermutu sebagai bukti kemajuan sebuah negara.
Sebagai bagian dari sebuah bangsa masing-masing orang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsanya. Untuk itu kesadaran untuk meningkatkan literasi melalui membaca harus datang dari dalam diri sendiri. â€œBacalah sebagai modal yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Itulah bentuk tanggung jawab kita,â€ tegas Syarif.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki dan Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Danang Rizki Ginanjar.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Teknologi Adalah Produk Literasi Bangsa

Salemba, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan penandatanganan perjanjian kinerja (PK) pejabat administrator dan pengawas, Kamis, (13/5). Sertijab dan penandatanganan PK diawali dari unit kerja Sekretariat Utama, lalu Kedeputian 1 dan 2.
Dalam arahannya, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar meminta para pejabat yang telah dilantik sebelumnya menjaga moralitas dalam pekerjaan. Jabatan administrator dan pengawas adalah penentu karena merupakan pelaku kegiatan di unit kerja. "Jika ada kebijakan sebelumnya yang baik bisa diteruskan. Kalau pun ada yang kurang silakan diperbaiki," ujar Sestama.
Lebih lanjut Sestama meminta Perjanjian Kinerja (PK) yang harus dicapai di 2019 untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Para pejabat terlantik segera berkoordinasikan dengan atasan langsung.
Di akhir arahannya, Sestama meminta kepada semua struktural untuk menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Tingkatkan harus mampu kualitas dan kinerja. Jaga integritas dan sikap loyalitas. Belajar sensitif dan responsif terhadap segala tantangan baik itu dari internal/eksternal. Berikan kontribusi yang nyata bagi organisasi.
"Silakan bertransformasi dan melakukan inovasi sepanjang bermanfaat bagi perkembangan organisasi," tutup Sestama.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Adit

Sertijab dan Penandatanganan Kinerja : Jaga Integritas dan Sikap Loyalitas

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Mujiani sebagai Pustakawan Ahli Utama dan 14 orang dilantik untuk jabatan fungsional pustakawan, analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN.
Syarif Bando mengatakan, dengan adanya tambahan pejabat fungsional menjadi energi baru di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.
"Saya berharap dengan tambahan posisi sebagai pustakawan utama dan pejabat fungsional lainnya bisa menjadi tambahan energi bagi Perpusnas, untuk memastikan peran kita (perpustakaan) semakin ditunggu masyarakat," katanya pada Pelantikan Pejabat Fungsional, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif BandoÂ  menuturkan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan. Salah satunya penghakiman dunia mengenai budaya baca Indonesia yang masih rendah. Menurutnya, perlu adanya perbaikan di sisi hulu, karena saat ini masih kurangnya bahan bacaan di masyarakat.
"Maka berhenti menghakimi rakyat, mahasiswa maupun pelajar. Apa yang kita lakukan baik di eksekutif, yudikatif, civitas akademika, dengan membuat regulasi yang kita buat agar buku yang berlimpah di Jakarta dan Yogyakarta bisa sampai ke NTT dan Papua," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni pengambilan sumpah jabatan namun merupakan awal untuk bersama untuk berkontribusi pada negara serta meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional.
"Saya ingin mengajak bapak dan ibu bantulah negara, tunjukkanlah posisi kita melalui Perpustakaan Nasional yang bisa memberikan semacam sinar matahari bagi siapapun yang berada dalam kegelapan karena tidak tahu bagaimana mendapatkan sumber bahan bacaan terbaik. Jadilah selalu mata air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan sehingga terus berada pada persoalan-persoalan sosial, kebodohan dan kemiskinan. Merdekakanlah rakyat Indonesia, bebaskanlah mereka dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca," pesan Syarif.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Berita

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas