<p><strong>Senayan, Jakarta&ndash;</strong>Workshop UU Serah Simpan telah dilakukan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar, (21-22/11). Workshop melibatkan seluruh stake holder yang berkepentingan guna memberi masukan secara substansi maupun redaksi, seperti Komisi X DPR-RI, Perpustakaan Nasional, IKAPI, ASIRI, para pustakawan dan pegiat informasi, akademisi, seluruh seluruh perpustakaan daerah Kabupaten/Kota.</p>
<p>Masukan yang diterima di tiga kota tersebut langsung di konsinyeringkan untuk mendapatkan rumusan substansi yang lebih komprehensif. Rapat Pleno dan konsinyering Badan Legislasi dilakukan bersama anggota Komisi X yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Ferdiansyah dan Perpusnas.&nbsp; Dari tujuh bab yang dimuat dalam RUU Serah Simpan terbaru, tiga bab diantaranya menjadi masukan fokus Panitia Kerja (Panja) RUU.</p>
<p>Pada Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum, antara lain dalam rumusan definisi, perlu didiskusikan kembali batasan karya (cetak/rekam/elektronik) yang wajib serah simpan.&nbsp; Rumusan &lsquo;karya elektronik&rsquo; perlu dilakukan sinkronisasi sehingga rumusannya menjelaskan adanya perbedaan antara karya berbentuk digital dan karya analog. Definisi penerbit perlu disinkronkan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perbukuan. Penggunaan istilah perpustakaan daerah hendaknya disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, yaitu perpustakaan provinsi. Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan swasta belum diatur terutama dalam hal penyelenggaraan perpustakaan, khususnya mengenai penghimpunan koleksi deposit.</p>
<p>Pada Bab II Penyerahan KCKR dan Karya Elektronik, penjelasan pasal perlu diperbaiki, sehingga hanya menjelaskan mengenai karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan, termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi atau bentuk. Pengaturan mengenai &lsquo;warga negara asing&rsquo; yang menerbitkan KCKR dan karya elektronik yang berisi konten mengenai Indonesia perlu ditinjau kembali apakah efektif dalam pelaksanaannya. Jika tetap dirumuskan, perlu diperjelas batasan konten yang berisi &lsquo;karya intelektual&rsquo; atau karya &lsquo;karya ilmiah&rsquo;.</p>
<p>Di Bab III Pengelolaan KCKR dan karya elektronik, tahapan pengelolaan seperti penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan. Lalu, aksebilitas masyarakat dan penyandang disabilitas terhadap koleksi deposit perlu ditambahkan. Kemudian, substandi &lsquo;penyusutan&rsquo; perlu dihapus mengingat esensi terhadap koleksi serah simpan adalah menyimpan KCKR sampai selama-lamanya. Untuk sanksi administrasi RUU Serah Simpan terbaru perlu dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Sanksi pidana yang juga diatur dalam RUU perlu dianalisa kembali apakah dapat dilaksanakan dengen efektif dan implementatif.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Reportase : <strong>Hartoyo Darmawan</strong></em></p>

Konsinyering RUU Serah Simpan KCKR Terbaru

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 

<p><strong>Salemba, Jakarta</strong>- Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan RB dan sistem akuntabilitas kinerja Perpunas tahun 2020, Kamis (8/10). Dalam kesempatan itu Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan komitmen Perpusnas dalam percepatan reformasi birokrasi akan mengedepankan inovasi.</p>
<p>Menurut Syarif Bando masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya percepatan birokrasi. Seperti peningkatakan kualitas dan professionalisme SDM, sarana prasana yang masih harus disempurnakan, dan komitmen seluruh pegawai dalam pelayanan secara individu maupun kelompok.</p>
<p>â€œPerpusnas melibatkan kolaborasi seluruh sumber daya manusianya agar hadir inovasi untuk peningkatan kualitas pelayananâ€, terang syarif.</p>
<p>Syarif menyebut berbagai inovasi yang dilakukan Perpusnas sangat erat kaitanya dengan penyediaan akses perpustakaan bagi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19. Antara lain hadirnya perpustakaan digital iPusnas dan Corona-pedia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan tempat berkegiatan masyarakat telah banyak dirasakan manfaatnya di seluruh Indonesia.</p>
<p>â€œPerpusnas juga telah melaksanakan mandat dalam langkah penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional,â€ tambah Syarif Bando. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.</p>
<p>Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PAN-RB Naptalina Sipayung menyebut trend nilai reformasi birokrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional cenderung mengalami kenaikan. Pada 2019 nilai RB Perpusnas mencapai 73,05%.</p>
<p>â€œSaya berharap untuk selanjutnya nilai RB Perpusnas bisa mencapai paling tidak 75%. Agar bisa mengajukan kenaikan tunjangan jabatan,â€ imbuhnya.</p>
<p>Naptalina juga menambahkan percepatan reformasi birokrasi sejalan dengan amanat Presiden Jokowi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Selain itu kinerja birokrasi juga harus memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dipantau melalui sistem akuntabilitas kinerja.</p>
<p>â€œEvaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini selain untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB, akuntabilitas kinerja dan zona integritas, juga untuk memberikan saran dan pendampingan pada percepatan pelaksanaan RB,â€ terangnya.</p>
<p>Reportase: Eka Purniawati</p>

Kepala Perpusnas: Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi

<p><strong>Medan Merdeka Selatan, Jakarta - </strong>Para pustakawan diajak untuk melakukan sertifikasi agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Saat ini, sertifikasi profesi pustakawan bisa dilakukan di Perpustakaan Nasional. Para pustakawan diminta agar menyiapkan diri sebelum melakukan proses sertifikasi yang terdiri dari tiga metode yakni tes tertulis, demonstrasi, dan wawancara.</p>
<p>â€œUntuk teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan sertifikasi karena semua persyaratan nya sudah ada di web Perpusnas. Bagi yang ingin mendaftarkan sertifikasi diharapkan mengisi APL 02 yang merupakan penilaian mandiri terhadap diri sendiri, kalau sudah merasa kompeten baru assesor akan mensertifikasinya,â€ jelas Pustakawan Utama Perpusnas Adriati dalam sesi Bincang Inspiratif bersama Pustakawan Utama Perpusnas pada Senin (16/9/2019). Kegiatan ini merupakan rangkaian Perpusnas Expo 2019 dan diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat dengan peserta pustakawan, pegiat literasi, dan civitas akademika ilmu perpustakaan.</p>
<p>Menurut Adriati, sertifikasi pustakawan sangat bermanfaat karena yang bersangkutan akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari lembaga bersangkutan. Apalagi, sertifikasi pustakawan sudah bertaraf Asia Tenggara. â€œDan bagi yang belum PNS (pegawai negeri sipil, red.) dan bagi yang sudah PNS, jika ingin keluar, jika sudah memegang sertifikat pustakawan bisa mudah diterima di perpustakaan manapun karena sertifikasi pustakawan Indonesia ini bertaraf ASEAN,â€ urainya.</p>
<p>Mengenai jadwal sertifikasi pustakawan yang dilakukan Perpusnas, Adriati mengimbau agar mengeceknya di situs web Perpusnas. â€œLamanya melakukan sertifikasi dua hari, tapi kalau sudah yakin dengan kompeten bisa selesai dalam waktu setengah jam,â€ tuturnya.</p>
<p>Sementara untuk akreditasi perpustakaan, Adriati menjelaskan, bisa dilakukan melalui situs web akreditasi pepustakaan dan memenuhi persyaratan yang tercantum. Setelah itu, mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan yang akan diakreditasi, selanjutnya asesor akan datang ke perpustakaan yang akan diakreditasi untuk melakukan penilaian.</p>
<p>Reporter: Alfian Hadi Nugroho/Fotografer: Andika Prasetyo</p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>

Sertifikasi Pustakawan Menghasilkan SDM Yang Unggul

<p>Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).</p>
<p>&nbsp;</p>

Peepustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

<p><strong>Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;</strong>Perpustakaan adalah benteng terakhir demokrasi, di mana semua persoalan bisa dibicarakan di perpustakaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif&nbsp; Bando ketika memberi penjelasan pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif&nbsp; kepada para anggota DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (25/1).</p>
<p>Syarif juga menekankan pentingnya perpustakaan di daerah sebagai repositori kebudayaan dari daerah tersebut. Tulis semua tentang kebudayaan, sumber daya alam, geografis atau apa saja yang berkaitan dengan Lombok Timur. &ldquo;Munculkan kekhasan lokal yang dimiliki. Itu tugas perpustakaan, bukan dinas pendidikan,&rdquo; terang Muhammad Syarif.</p>
<p>Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Syafrudin juga dilatarbelakangi keingintahuan untuk melihat kemegahan fasilitas layanan perpustakaan yang baru diresmikan Presiden Jokowi, 14 September 2017. &ldquo;Ekspose dari berbagai media sangat sering, jadi kami tertarik untuk melihat langsung,&rdquo; ujarnya.</p>
<p>Syafrudin mengakui kunjungan tersebut juga ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk bisa diduplikasi atau disinergikan dengan Pemerintah Lombok Timur sehingga arah kemajuan bangsa yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. &ldquo;Tentu, setelah kita pahami bersama, anggaran dinas perpustakaan Lombok Timur akan dinaikkan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan sesuai yang diamanatkan UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017,&rdquo; tambah Syafrudin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Reportase: Radhitya Purnama/Arwan Subakti</em></p>

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan

<div dir="auto"><strong>Salemba, Jakarta</strong> - Sebanyak 26 tenaga teknisi di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengikuti diklat teknisi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas bekerja sama dengan Mutu Institute. Pelatihan ini digelar selama empat hari, mulai 3 sampai 6 November 2020.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, saat ini setiap Lembaga diwajibkan untuk menerapkan K3 (keselamatan, dan kesehatan kerja) di lingkungan instansi. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para tenaga teknis mampu menerapkan K3 pada setiap pekerjaan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>"Melalui diklat ini, tenaga teknis dapat memiliki kemampuan kesiapan tugas dengan benar, meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi. Sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tindakanÂ pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, namun berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan," katanya pada saat pembukaan Diklat Teknisi Perpustakaan Nasional, Selasa (3/11).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Plt Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Yoyo Yahyono mengatakan, pelatihan ini penting diikuti tenaga teknisi, karena akhir-akhir ini banyaknya pemberitaan di media massa mengenai masalah yang terjadi di gedung perkantoran yang berkaitan dengan listrik, seperti kebakaran.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Diklat ini penting diikuti agar tenaga teknisi dapat bekerja sesuai dengan aturab yang berlaku. Dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal-hal di luar dugaan," katanya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Yahyono menjelaskan, materi yang akan diberikan berkaitan dengan keamanan dan pemeliharaan gedung. Diantaranya, manajemenlat proteksi kebakaran pada gedung, potensi dan bahaya sistem elevator dan eskalator, jaringan listrik dalam gedung.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter : Wara Merdeka</div>
<div dir="auto">Fotografer : Ahmad Kemal</div>
<div dir="auto">Â </div>

Berita

26 Tenaga Teknisi Perpusnas Ikuti Diklat