Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Bukan lagi seremonial. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi niatan sejumlah program yang pernah disampaikan pengurus pusat saat pengukuhan namun belum maksimal direalisasikan," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif Bando, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI hingga di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan rumusan standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Keberadaan pustakawan di Indonesia diakui memang belum mencukupi jumlah ideal. Tetapi, kondisi ini jangan sampai juga menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pustakawan, namun di sisi lain lain pustakawan kurang mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih tertinggal dalam menyajikan informasi atau data.
"Dunia berubah dengan informasi. Dan simbol informasi salah satunya adalah perpustakaan. Siapa yang tidak cinta dengan perpustakaan. Dan saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando
Menanggapi pernyataan Kepala Perpusnas, Ketua Umum PP IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus bekerja keras meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan Indonesia demi memajukan perpustakaan.
Momentum pengukuhan di Surabaya dipertegas lagi dengan hasil Kongres IPI di Batam pada 2019 lalu. IPI, dikatakan Syamsul Bahri telah merumuskan tujuan besar yang tidak sekedar meningkatkan profesionalisme pustakawan tetapi juga termasuk mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara.
"Meski ditengah pandemi Covid-19, pengembangan profesi pustakawan tetap menjadi fokus perhatian organisasi. Kami (IPI, red) sudah merencanakan mengadakan kegiatan webinar berseri selama 16 pekan ke depan dengan topik-topik yang sesuai perkembangan perpustakaan atau berupa best practice, misalnya tentang literasi," beber Syamsul.
Selain itu, ia juga mengatakan setidaknya ada tiga prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yakni pertama bagaimana membuat perpustakaan semakin dicari. Kedua, mengubah situasi pandemi menjadi benefit dan profit. Dan ketiga, bagaimana menjadikan peran pustakawan semakin bersemi di masa pandemi.
Syamsul pun setuju bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah seperti yang sering disampaikan Kepala Perpusnas dalam berbagai kesempatan. Perpustakaan sudah wajib memakai sentuhan teknologi dan pendekatan humanistik sehingga manfaat dari keberadaan perpustakaan terasa di masyarakat.
Sejalan hal tersebut, IPI siap seratus persen mendukung program transformasi perpustakaan di era digital. Yah, saat ini mau tidak mau perpustakaan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mengingat perpustakaan berperan penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Kolaborasi peran pustakawan dan perpustakaan sangat dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial lewat ketersediaan koleksi, kemudahan akses bahan pustaka dan kesempatan memperoleh informasi bermutu yang dibantu oleh dukungan tenaga yang berkompeten mengelola informasi.
"Perpustakaan harus menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan agar terlihat manfaat dan dampaknya di masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya," pungkas Syamsul Bahri.
Kehadiran pustakawan dan keberadaan ibarat dua sisi mata uang. Saling terkait dan membutuhkan. Dan tugas dan peran IPI sebagai sayap Perpusnas adalah mendukung dan mensukseskan seluruh program perpustakaan, baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI  Jangan Lagi Seremoni, Utamakan Kolaborasi

Salemba, Jakartaâ€”Sejumlah harapan dan semangat optimisme coba ditularkan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 2019 yang berlangsung di Audiorium Perpusnas Salemba, Selasa, (26/2).
Kepala Perpusnas menceritakan pengalamannya ketika menghadiri perhelatan Conference Director Nastional Library Asia Oceania (CDNL-AO) di Singapura pertengahan Februari kemarin. Saat disana, Kepala Perpusnas kagum karena seluruh pustakawan dan volunteer tuan rumah mampu menghadirkan kenyamanan, kemudahan, seluruh peserta dan tamu CDNL-AO. Bahkan, kreasi-kreasi yang dipamerkan selama penyelenggaraan adalah hasil para pustakawan.
Meski demikian, hampir semua negara CDNL-AO mengagumi keberhasilan lembaga perpustakaan di Indonesia yang berperan aktif, bergerak di berbagai komunitas dan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan. Ketertarikan negara-negara organisasi CDNL-AO atas keberhasilan Indonesia mengembangkan perpustakaan dibuktikan dengan menghendaki Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan CDNLAO di tahun 2020. â€œPadahal, Iran dan Qatar sudah mengajukan diri secara resmi,â€ ungkap Kepala Perpusnas. Â Â Â Â 
Terkait dengan Rapat Kerja IPI, Kepala Perpusnas meminta IPI bersama Perpusnas merevisi semua regulasi. Apakah itu regulasi yang terkait dengan Tim Penilai, butir-butir angka kredit, termasuk standar-standar.
Lalu, pustakawan harus dilibatkan dan mampu menganalisis kinerja pengembangan perpustakaan umum di tiap provinsi. Di samping itu, lakukan penyuluhan perpustakaan berbasis wilayah. Bagaimana menyusun program kerja, regulasi, hingga tren perpustakaan.
Alvin Toppler, peneliti dari Amerika Serikat, pernah mengadakan riset sederhana. Dalam riset tersebut, dia mengatakan bahwa kegemaran membaca warga kulit putih di Amerika Serikat cenderung menurun. Dia memprediksi bahwa 20-30 tahun ke depan, warga kulit hitam Amerika Serikat akan menjadi pemimpin. Ucapan Alvin terbukti dengan tampilnya Barrack Obama sebagai Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat.
â€œBanyak penelitian yang membawa hasil bahwa minat baca maupun angka literasi di Indonesia rendah. Menempati urutan bawah. Tapi, kita tidak pernah tahu bagaimana data yang dipakai diperoleh. Apa alat ukurnya. Bagaimana pelaksanaannya, siapa saja respondennya. Lalu, dari mana dana yang dipakai dalam suatu penelitian,â€ beber Kepala Perpusnas.
Ke depan, IPI harus membuka diri. Membuka ruang untuk bersinergi. Â Bersinergi dengan Dinas-dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten, dan kota. Jika memang harus berswakelola, IPI bisa bersinergi dengan memaksimalkan dana-dana lewat program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada pada BUMN, ataupun pihak swasta. â€œBisa dipakai untuk membangun gedung atau pengadaan sarana penunjang IT, maupun pengembangan fasilitas layanan perpustakaan,â€ lanjut Kepala Perpusnas.
Rapat Kerja PP-IPI kemudian membagi tugas kepada delapan komisi yang sudah dibentuk sebelumnya untuk memaparkan program kerja dari tiap komisi sebagai acuan yang nantinya akan disampaikan pada Rakerpus IPI mendatang di Batam, Kepulauan Riau.Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Raker PP-IPI 2019 : Saatnya IPI Bersinergi

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Salemba, Jakartaâ€”Eksistensi perpustakaan desa di Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, dianggap belum bisa menyamai perpustakaan desa di kabupaten lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu, (19/6).
â€œSosialisasi tentang perpustakaan desa di wilayah kami kurang baik sehingga kami terpanggil. Beberapa bulan yang lalu, pihakkami melakukan konsultasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, dan atas petunjuk dari Dinas kami melanjutkan lagi konsultasi ke Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya.
Asdin mengakui, alokasi anggaran bidang perpustakaan di Kab. Jeneponto terbatas dan relatif kecil. Sedangkan, untuk aspek regulasi, pihaknya akan berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Perpustakaan Nasional.Â  â€œKami akan mendorong Pemda Jeneponto untuk menyusun kerangka regulasi yang terkait. Jika Perdanya sudah ada dan perlu perbaikan perihal perpustakaan desa kami akan upayakan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan â€œPeraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 adalah prioritas penggunaan dana desa, dimana salah satu menyoal tentang pembangunan perpustakaan desa,â€ sebutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menerangkan bahwa tugas Perpustakaan Nasional adalah membina semua jenis perpustaakaan. Oleh karena itu, Deni pun meminta pihak DPRD ikut melakukan fungsi pengawasan terhadap dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan sebesar Rp 1,29 milyar kepada Kab. Jeneponto untuk mengembangkan perpustakaanya di tahun ini.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Foto : Ahmad Kemal Nasution
Â

DPRD Kab. Jeneponto Diminta Bantu Awasi Pemakaian DAK Perpustakaan  

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan dengan sekolah merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan zaman, keduanya harus mengikuti perubahan akibat teknologi digital. Hal ini disampaikan Pustakawan Utama (Pustama) Perpustakaan Nasional, Nelwaty dan Fathmi, pada â€œBincang Inspiratif bersama Pustakawan Utama Perpusnasâ€, Jumat, (13/9).Â 
Berdasarkan pengalaman selama enam tahun menjadi juri lomba perpustakaan sekolah, Fathmi melihat perpustakaan saat iniÂ  telah berubah drastis dibandingkan masa sebelumnya. â€œPerpustakaan sekolah saat ini tidak lagi seperti dulu, yang dianggap jelek, dan ketinggalan zaman. Namun sekarang perpustakaannya sudah hebat. Buku-buku sudah diikuti dengan perkembangan zaman,â€ ujar Fathmi.
Dia menambahkan, perpustakaan di era milenialÂ  tidak lagi hanya menyajikan koleksi dalam bentuk tercetak. Namun harus bertransformasi ke dunia digital dengan layanan prima. Dengan sistem teknolongi informasi dan komunikasi (TIK), perpustakaan mampu memberikan informasi kepada peserta didik maupun guru selama 24 jam. Dengan begitu, perpustakaan dan sekolah bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul mengikuti perkembangan teknologi.
Sementara itu, menurut Nelwaty, kegiatan membaca harus dimulai dari keluarga. â€œKalau kita tidak mulai lalu siapa yang mulai. Sebab itulah alasan mengapa kita harus meningkatkan perpustakaan sekolah,â€ jelasnya.
Nelwaty menilai perpustakaan sudah mengalami banyak kemajuan dan tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku. Kini, perpustakaan menjadi tempat berkumpul dan kegiatan edukasi seperti pelatihan komputer. Seperti perpustakaan di daerah Jetis yang sudah mengalami transformasi berbasis inklusi sosial. Di perpustakaan ini dilaksanakan kegiatan membatik untuk anggota PKK yang diadakan seminggu dua kali.
Adapun mengenai akreditasi perpustakaan sekolah yang tujuannya untuk mengetahui serta meningkatkan perpustakaan sekolah, dilakukan dengan mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) ke Perpusnas secara daring (online).
Reportase: Aninda Ernest/Raden Radityo
Â 
Â

Perpustakaan Sekolah Terus Berbenah Ikuti Perkembangan Zaman

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Salemba, Jakarta â€“ Seorang agen perubahan dituntut dapat memahami gambaran perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai role model, agen perubahan diharapkan mampu memberikan perubahan menjadi lebih baik.
Untuk mendukung tugas tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) membekali para agen perubahannya dengan mengadakan Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi (RB) Perpusnas Adin Bondar, diwakili Ketua Pokja Bidang Manajemen Perubahan RB Suharyanto menyampaikan, teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain dalam proses coaching sangat diperlukan oleh agen perubahan.
"Diharapkan para agen perubahan yang mengikuti pelatihan dengan penuh semangat agar nantinya dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam kiprah agen perubahan di Perpusnas," ungkap Suharyanto, saat membuka Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification, Senin (21/3/2022).
Suharyanto mengatakan, tujuan diadakannya pelatihan ini salah satunya agar agen perubahan dapat menggunakan proses coaching untuk menginternalisasikan reformasi birokrasi kepada seluruh individu dalam organisasi.
"Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan, sekaligus meningkatkan mental melalui kemampuan untuk menahan tekanan, memiliki inovasi dan motivasi. Sehingga output yang diharapkan adalah intelektual," lanjutnya.
Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification ini diikuti sebanyak 20 orang agen perubahan Perpusnas dengan menghadirkan Coach ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Arif Rahman Saleh.Â  Pelatihan ini diselenggarakan dalam dua batch selama tiga hari, yakni 21-23 Maret 2022 dan 28-30 Maret 2022.
Reportase: Wara
Fotografer: Aji Anwar

Berita

Agen Perubahan Perpusnas Ikuti Training ESQ

Pencarian

Berita Lainnya

Peringatan Ulang Tahun IPI Jangan Lagi Seremoni, Utamakan Kolaborasi

Raker PP-IPI 2019 : Saatnya IPI Bersinergi

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

DPRD Kab. Jeneponto Diminta Bantu Awasi Pemakaian DAK Perpustakaan

Perpustakaan Sekolah Terus Berbenah Ikuti Perkembangan Zaman

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat