Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan merupakan jantung pendidikan. Kehadiran perpustakaan sekolah memberikan ruang untuk merdeka belajar para siswa. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mendukung pengembangan perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perlu adanya perubahan dalam metode pembelajaran di Indonesia. Melalui kebijakan merdeka belajar, para anak didik dituntut untuk menambah pengetahuannya dengan membaca dan meningkatkan literasi.
"Ini menjadi tantangan kita, memastikan bahwa kemampuan daya serap anak jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita berikan. Dan keberadaan perpustakaan tentunya menunjuang hal tersebut," ungkapnya dalam Focus Group Discussion yang bertema Kemanfaatan Dana BOS untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (18/2/2022).
Definisi kebijakan merdeka belajar, lanjut Syarif, merupakan jalan untuk berubah cara pandang dalam mengelola pendidikan.
Sehingga penting di setiap sekolah hadir perpustakaan. Sesuai standar nasional perpustakaan, minimal ada sebelas aspek yang perlu diperhatikan. Seperti gedung atau tata ruang, koleksi, sistem layanan dan kegemaran membaca.
"Mohon dipahami civitas pendidik agar memastikan memenuhi kebutuhan peserta didiknya, karena tidak ada ilmu yang stagnan," lanjutnya.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, pendidikan dan literasi yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan upaya intervensi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sesuai yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor2 Tahun 2022, pengembangan perpustakaan menjadi salah satu komponen penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan," ungkap Amich.
Amich memaparkan, penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaaan penyediaan atau percetakan buku untuk kebutuhan peserta didik, penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital, penyediaan buku non teks, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, serta pembiayaan lain yang relevan dalam pengembangan perpustakaan.
"Selain bersumber dari anggaran kementerian/lembaga, pengembangan perpustakaan sekolah juga diintervensi melalui DAK Fisik Bidang pendidikan. Dengan rincian menu rehabilitasi ruang perpustakaan dan pembangunan ruang perpustakaan yang tersedia pada semua jenjang pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â  Nandana A. Bhaswara mengatakan, ketersediaan infrastruktur untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, menjadi salah satu elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju dan sejahtera.
Namun sayangnya, lebih dari 20 persen sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan yang produktif. "Maka hadirnya dana BOS untuk sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan," katanya.
Berbagai kegiatan tersebut, lanjut Nandana, diantaranya program literasi sekolah, digitalisasi, penguatan infrastruktur perpustakaan hingga peningkatan SDM seperti penyediaan dan pelatihan pustakawan.
"Ke depan kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Tentu tidak semua daerah memiliki perpustakaan sekolah yang ideal, namun dengan dukungan dari Perpusnas dan perpustakaan daerah diharapkan dapat memaksimalkan manfaat perpustakaan sekolah," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia, Mulyanto menyayangkan belum semua pemangku kepentingan memprioritaskan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah sebagai salah satu pilar dalam membangun pendidikan di Indonesia.
"Tergantung mindset dari kepala satuan pendidikan, ada yang prioritas pada pengembangan laboratorium, ekskul, toilet dibandingkan perpustakaan," ungkap Mulayanto.
Pihaknya pun mendorong Perpusnas untuk menyuplai data jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi pada kepala daerah. "Ini dilakukan agar para kepala daerah dapat memahami kondisi perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya," lanjutnya.
Senada, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Muhammad Ihsanudin menuturkan satuan pendidikan perlu adanya alokasi tenaga pustakawan. Dia berharap adanya formasi pustakawan yang ditempatkan di perpustakaan sekolah. "Sarjana ilmu perpustakaan sudah ada, sehingga pengelolaan perpustakaan bisa dilakukan secara profesional," harapnya.
Ihsanudin menegaskan dalam pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya akreditasi perpustakaan diharapkan seluruh perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional perpustakaan. "Paling tidak layanan minimal terpenuhi," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Melalui Dana Bos, Bangun Perpustakaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Literasi

Senayan, Jakarta- Perpustakaan Nasional telah menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menikmati koleksinya secara digital. Yaitu melalui aplikasi-aplikasi seperti IOS, IPusnas, dan Khastara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando saat menghadiri seminar perpustakaan bertajuk â€œAkses Lengkap Karya Bangsaâ€ di Ruang Abdul Muis Komplek DPR RI Senayan, Selasa (12/11).
Syarif menjelaskan pentingnya peran perpustakaan sebagai institusi penjaga peradabadan. â€Perpustakaan harus bisa melestarikan karya-karya bangsa yang dimiliki agarÂ  bisa menjadi jembatan pengetahuan masa lalu, kini, dan masa depan melalui koleksi-koleksinya,â€ jelasnya.
Dengan adanya perpustakaan digital, Perpusnas menjamin akses terhadap masyarakat agar lebih gemar membaca kapanpun dan dimanapun. â€œKarena membaca merupakan modal membangun bangsa,â€ tegas Syarif.
Syarif lebih lanjut menjelaskan, membaca menjamin keberlangsungan sebuah bangsa. Dengan membaca, masyarakat akan tahu sejarah, sehingga tahu bagaimana menghadapi masa depan. Serta bagaimana kehidupan dan nilai-nilai sebuah bangsa dibangun.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiasyah dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapan perpustakaan akan terus berkembang. â€œSaya berharap perpustakaan akan bisa dihadirkan di beberapa tempat wisata, misalnya untuk wisata politik,â€ ujarnya.
Ferdi juga menjelaskan pentingnya meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi agar e-resources jurnal tidak terjadi duplikasi dengan yang sudah ada, serta menyiapkan SDM yang lebih berkualitas dan infrastruktur yang lengkap dalam menghadapai masyarakat ekonomi Asean.
Turut hadir dalam kesempatan ini Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti dan Deputi Bidang Persidangan DPR RI Damayanti.
Reportase: Â Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kaperpusnas: Perpusnas jamin akses digital untuk masyarakat

Badung, Bali&ndash;Dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra)&nbsp; Tahun 2025-2029 Perpustakaan Nasional menggelar Forum Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan, Senin (29/4) di The Patra Bali. Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemikiran terbaik pembangunan bidang perpustakaan lima tahun ke depan.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso menyampaikan bahwa dalam penyusunan rancangan awal Renstra 2025-2029 ini, perlu membangun kolaborasi perencanaan program kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan lintas pusat dan daerah secara berkesinambungan. &ldquo;Kegiatan ini menjadi ajang yang tepat dalam membangun kolaborasi perencanaan program kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan secara berkesinambungan. Partisipasi aktif dari peserta diskusi sangat diharapkan dalam pertemuan ini dengan memberikan masukan-masukan yang membangun demi perencanaan pembangunan bidang perpustakaan yang lebih baik,&rdquo; harapnya saat membuka acara.
 
Selain untuk menjaring aspirasi dan membangun kolaborasi para pemangku kepentingan, FGD ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait pembangunan perpustakaan serta menyamakan persepsi mengenai gambaran kondisi saat ini dan harapan mengenai pengembangan perpustakaan ke depan. 
 
Dalam sesi sambutan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana mengapresiasi Perpustakaan Nasional yang telah menjadikan Bali sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan FGD Penyusunan Renstra Perpustakaan Nasional. <a name="_Hlk165362705"></a>&ldquo;Merupakan suatu kehormatan bagi kami Provinsi Bali dapat menjadi &ldquo;tuan rumah&rdquo; kegiatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyumbangkan masukan dan pemikiran konstruktif demi perencanaan pembangunan bidang perpustakaan ke depan yang lebih baik,<a name="_Hlk165362787"></a> &rdquo; ajaknya kepada peserta FGD.
 
Sementara itu, sebagai narasumber FGD adalah Joko Santoso dan Didik Darmanto, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas dengan dipandu oleh moderator Kusmeri, Ketua Pokja Perencanaan, Program dan Anggaran serta bertindak sebagai pembahas Edi Wiyono, Tim Strategic Management Officer Perpustakaan Nasional. 
 
Didik Darmanto memaparkan tentang arah dan kebijakan bidang literasi dan perpustakaan. Salah satunya menyorot berbagai hasil pengukuran terhadap literasi masyarakat Indonesia, misalnya hasil pengukuran PISA dan Indeks Pemajuan Kebudayaan. Tren capaian PISA mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2015, namun di tahun 2022 mengalami penurunan capaian pada semua bidang yang diujikan. PISA adalah asesmen yang diadakan oleh OECD untuk mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa umur 15 tahun yang diselenggarakan setiap 3 tahun.
 
&ldquo;Pada tahun 2022, kemampuan literasi membaca mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 12 poin dan menjadi capaian terendah selama 19 tahun sebelumnya. Atas dasar data ini, perlu langkah-langkah strategis dari Perpustakaan Nasional dalam upaya mendorong perbaikan nilai PISA ke depan. Tentunya dengan penyelarasan terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kebudayaan 2025-2045,&rdquo; tambahnya.
 
Dalam sesi diskusi, Joko Santoso memberikan penguatan bahwa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perpustakaan yakni peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi serta mengacu pada arah kebijakan Perpustakaan Nasional yakni: Penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan naskah kuno nusantara, standardisasi dan pembinaan perpustakaan, serta adanya dukungan penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu. 
 
Tiga Isu utama yang menjadi arah kebijakan Perpustakaan Nasional ini diharapkan mampu memberi fokus bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga perpustakaan lainnya dalam menyusun program dan kegiatannya dalam rangka mengatasi berbagai isu permasalahan literasi.
 
Pada sesi pembahasan, Edi Wiyono menggarisbawahi beberapa masukan dan kritikan dari para peserta. Beberapa pemikiran peserta dijadikan rekomendasi untuk dapat dipertimbangan menjadi bagian dari Renstra Perpustakaan Nasional. Antara lain 1). menggerakkan program membaca buku wajib sesuai&nbsp; dengan level pendidikannya. Hal ini dianggap penting untuk pengetahuan, pendidikan, dan penguatan literasi seseorang, 2). mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelegensi (AI)/kecerdasan buatan sebagai tools/alat dalam rangka penguatan budaya baca dan literasi dalam membawa inovasi dan perubahan positif, 3). mempertimbangkan pelibatan private sector dalam bentuk CSR guna mendukung penguatan budaya baca dan literasi, baik CSR dalam bentuk pembangunan fisik, pengadaan bahan bacaan/buku-buku maupun dukungan-dukungan terhadap kegiatan keliterasian lainnya.
 
Kegiatan FGD dilaksanakan dengan metode hybrid, secara luring di The Patra Bali dan daring melalui platform zoom meeting. Peserta luring berjumlah 125 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Bali, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Bali, Perwakilan Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan Sekolah Tingkat SD, SLTP, SLTA di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Perwakilan Kepala/Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Perwakilan Kepala Perpustakaan/Ketua Prodi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Komunitas Penulis dan Pegiat Literasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
 
Dari sisi lokus penyelenggaraan, FGD yang dilaksanakan di Bali adalah lokasi ketiga. Untuk tujuan yang sama, sebelumnya Perpusnas telah menyelenggarakan di Padang, Sumatera Barat (Wilayah Sumatera) dan Jakarta (Wilayah Jawa). Berikutnya upaya penjaringan masukan masyarakat akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara (Wilayah Sulwesi, Maluku dan Papua).

Jaring Aspirasi Masyarakat, Perpusnas Gelar FGD Renstra 2025-2029

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi mengatakan peran perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial adalah pembinaan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas.
Selain itu juga intervensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder atau institusi pemerintah.
"Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan," kataya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak diluar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalamÂ  mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauanÂ  untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha,Â  melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini menyatakan transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi peprustakaan berbasis inklusi soial.
Sementara tujuan khususnya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruangÂ  belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
"Sementara untuk indikatornya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga," tutup Usman.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Tasyakuran dan Peluncuran 8 buku Azyumardi Azra "Politik Global dengan Islam Wasathiyah", 'Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme' di Ruang Teater Lantai 2 Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Rabu, (4/3). Pada kesempatan tersebut Azyumardi Azra menyerahkan bukunya secara khusus kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla.Â  Peluncuran bukuÂ  juga dihadiri olehÂ  sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja.
"Islam Wasathiyah sudah jadi perbincangan dimana-mana. Islam Wasathiyah adalah islam yang rahmatan lil alamin. Merupakan cara berpikir dan bergerak. Islam yang moderat. Bukan liberal. Tidak kasar. Tidak galak. Mengajak orang dengan sukarela. Tidak memaksa. Tidak saling membenci. Toleran. Sesuai yang dijalankan Nabi Muhammad SAW," jelas Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres juga menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah menjadi contoh atau model bagi dunia internasional. Maka itu, Indonesia akan melakukan pertemuan dengan para tokoh Islam dunia untuk merukunkan umat beragama.
Upaya ini penting dilakukan demi mencegah paham radikalisme agar tidak meluas. Adanya kelompok-kelompok radikali terjadi karena politik global atau ketidaksukaan.
"Dalam politik global punya tidak ada penyelesaian tunggal dalam memecahkan masalah," tambah Jusuf Kalla.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Salemba, Jakarta-Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerinahan yang baik serta bersikap profesional.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa (30/7/2024).
 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, lanjutnya, saat ini memerlukan data akurat dan reliable yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN, data tersebut salah satunya diperoleh dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).
 
"Pengukuran IPASN ini merpakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi (RB), yakni indikator capaian implementasi kebijakan percepatan RB termasuk dalam aspek indeks sistem merit," katanya.
 
Sestama menyampaikan tingkat profesionalitas Perpusnas mengalami kenaikan kategori tinggi yaitu 81,98. Nilai ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, Perpusnas berada di kategori rendah yakni 65,54.
 
"Saya harap semua pegawai Perpusnas tetap semangat untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi dalam riwayat kompetensi melalui aplikasi siasn.bkn.go.id," imbaunya.
 
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpusnas Janti Suksmarini menuturkan&nbsp; sosialisasi ini bertujuan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, etika profesi dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
 
&ldquo;Profesionalisme diartikan sebagai perilaku, cara dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesi kerja serta berintegritas&nbsp; moral menjadi pertimbangan dalam pengembangam karir,&rdquo; tuturnya.
 
Sementara itu, Analis SDM Aparatur Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) J. Irawan Darmanto mengatakan sosialisasi ini merupakan&nbsp; tindak lanjut dari kebijakan kementerian aparatur negara dalam mewujudkan semangat ASN yang bertujuan untuk memotret tingkat profesionalitas ASN di instansi pemerintah serta melakukan pengukuran terkait indeks profesionalitas ASN.
 
&ldquo;Indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN,&rdquo; katanya.
 
Dijelaskan, terdapat empat dimensi indeks profesionalitas ASN, diantaranya kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. "Tiap dimensi memiliki bobot yang berbeda, dimensi kompetensi memiliki bobot terbesar yakni 40," jelasnya.
 
Analis Kebijakan BKN Aulia Yanuarto menambahkan pemenuhan pada sub dimensi, di tahun 2024, akan dicoba untuk menyesuaikan dengan ketentuan terkait tentang kompetensi, bahwa tidak lagi menjadi hak tapi juga menjadi kewajiban bagi setiap ASN.
 
&ldquo;Artinya kami harus merumuskan bagaimana menilai seorang ASN dengan dimensi kompetensi ini akan dihitung seperti apa, itu akan kami lakukan, mungkin akan kami lakukan setelah melakukan pengukuran 2023,&rdquo; ujarnya.
 
&ldquo;Komitmen dukungan dan stakeholder dalam pengukuran indeks ASN sebagai indikator kerja. Capaian indeks ini menjadi salah satu indicator kinerja dari Biro SDM dan kami juga senantiasa melakukan penyempurnaan agar hasil dari ASN ini menjadi capaian yang objektif bagi instansi untuk mengerjakannya sebagai&nbsp; capaian kinerja,&rdquo; tambahnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka / Andini Zeni F
 
Dokumentasi : Aditya Irfan / Aji Anwar
 
&nbsp;

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Sebagai bentuk apresiasi kepada pada penulis, Perpustakaan Nasional menggelar acara Anugerah Pustaka Terbaik 2019 di Gedung Layanan Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan pada Kamis (5/9). Anugerah Pustaka terbaik diberikan kepada penulis yang bukunya telah diterbitkan.
â€œPada tahun 2019 ini ada 3 kategori tema pemilihan pustaka terbaik. Yaitu bidang puisi, bidang pemasaran online, dan bidang pemilihan umum,â€ ungkap Ofy Sofyana selaku Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Ofy menambahkan, dirinya mengapresiasi semua pihak yang mendukung pengembangan perpustakaan untuk menjadi lebih baik lagi. Perpusnas juga senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan jumlah koleksi sebagai sumber informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Berikut adalah karya-karya yang mendapat Anugrah Pustaka Terbaik 2019 terbitan tahun 2015-2019:
Kategori Bidang Puisi
Juara I Sajak Hoax karya Sosiawan Leak
Juara II Larik-Larik Dari Jurus Silat Cimande karya Yana Risdiana
Juara III Mencari Raden Saleh karya Kurnia Effendi
Harapan I Mencari Jalan Mendaki karya Iyut Fitra
Harapan II Sonata Borobudur karya Ewith Bahar
Harapan III Ayat Sunyi Sehimpun Puisi karya Emi Suy
Kategori Bidang Pemilihan Umum
Juara I Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia karya Luky Sandra Amelia, dkk.
Juara II Pengawasan Pemilu Partisipatif karya Gunawan Suswantoro
Juara III Asesmen Partisipatif Pemilu 2014 Pilihan Model Evaluasi Pemilu di Indonesia karya Kurniawan Zein, dkk.
Harapan I Pemilukada Asimetris Dalam Perspektif NKRI karya Kurniawan Hastuti Dewi, dkk.
Harapan II Demokrasi Elektoral Bagian 2 Karya Pipir R. Kartawidjaja
Harapan III Mengenal Demokrasi Dan Politik Untuk Pemula karya Mouliza K.D.S, Khanif Idris
Kategori Bidang Pemasaran Online
Juara I Bisnis Online karya Rakhmat Makmur
Juara II The Power of Digital Marketing karya GM Susanto
Juara III Bisnis Online Revolution: 3 Langkah Mudah Bagaimana Memulai Bisnis Online Pertama karya Iwan Kenrianto
Harapan IÂ  Six Nine Revolution: Bagaimana Internet Marketer Mendulang Sukses karya Indra Permana
Harapan II Marketing Digital: Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan karya Vincent Didiek Aryanto,dkk.
Harapan III E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi karya Rintho Rante Rerung
Selamat kepada para pemenang dan terus semangat dalam berkarya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Anugerah Pustaka Terbaik 2019