Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kegiatan Colombo Plan yang memfokuskan pada Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) resmi ditutup setelah lima hari penuh eksplorasi dan pembelajaran. 
 
Acara yang berlangsung sejak 13 hingga 17 November 2023 ini, melibatkan 8 peserta dari enam negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Myanmar dan Vietnam) dan 10 peserta dari perwakilan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. 
 
Para peserta aktif terlibat dalam perjalanan, pembelajaran, dan penemuan di bidang strategi dan proyek TPBIS yang dipelopori oleh Perpustakaan Nasional Indonesia.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Ofy Sofiana, mengungkapkan bahwa selama kegiatan berlangsung, para peserta dari berbagai negara telah menggali berbagai strategi dan program TPBIS melalui kunjungan dan eksplorasi. 
 
Pada kunjungan terakhir ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Jakarta Timur, pada Kamis (16/11), mereka tidak hanya mendapatkan contoh praktis, tetapi juga inspirasi bahwa TPBIS dapat berhasil diimplementasikan.
 
"Ini juga menjadi bukti nyata kekuatan transformatif perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ofy Sofiana dalam penutupan Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Inklusi Sosial pada Jumat, (17/11/2023).
 
Setelah penutupan kegiatan, Sestama berharap agar peserta tidak hanya membawa pulang pengetahuan baru, tetapi juga komitmen untuk mendorong inklusi sosial melalui sistem perpustakaan di negara masing-masing. Dia menekankan bahwa hasil kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk kolaborasi lebih lanjut.
 
"Kami dari Perpusnas, bersama mitra kami, akan memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan di sini akan menjadi sumber inspirasi untuk inisiatif baru di negara dan wilayah asal Anda," harapnya.
 
Sestama optimis bahwa hasil kegiatan ini akan menjadi stimulus bagi perubahan positif di masyarakat. Kegiatan ini dianggap sebagai bukan hanya akhir dari suatu acara, tetapi sebagai titik awal untuk kolaborasi lebih lanjut. 
 
Dia menantikan program di masa depan yang akan melanjutkan dan memperluas kegiatan yang telah dimulai, sambil mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengoptimalkan perpustakaan sebagai katalisator perubahan sosial.
 
"Marilah bersama-sama mengoptimalkan kekuatan perpustakaan sebagai katalisator perubahan sosial, membuka jalan bagi masyarakat yang lebih inklusif, terinformasi, dan tangguh," pungkasnya.
 
Perlu diketahui bahwa dalam upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, Indonesia ikut berkontribusi pada pembangunan global. Salah satu bentuk implementasinya ialah program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang merupakan upaya penguatan kerja sama pembangunan internasional dan bagian dari &ldquo;soft diplomacy&rdquo; untuk peningkatan citra positif Indonesia.
 
Guna memperkuat komitmen pelaksanaan program KSST, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Colombo Plan. 
 
Colombo Plan merupakan organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antarpemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pengembangan sumber daya manusia.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian
 
&nbsp;

Penutupan Kegiatan Colombo Plan: Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tinggalkan Jejak Inspiratif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash; Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan repositori pengetahuan pertahanan Indonesia di Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kemenhan Mayor Jenderal Heros Paduppai dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Arsip Bagian Data dan Informasi Strategi Pertahanan Letna Kolonel Chb Sulaiman Nur, Selasa (13/2).
Audiensi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari MoU Perpusnas dan Kemenhan pada 20 November 2017 untuk merumuskan hal yang lebih detail dan teknis dari kerjasama kedua lembaga tersebut. Pada kesempatan ini Kepala Perpusnas didampingi oleh Kepala Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi Titiek Kismiyati, Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi Wiratna Tritawirasta, dan Kepala Sub Bidang Kerjasama, Chaerul Umam.
&ldquo;Langkah awalnya adalah membangun jaringannya terlebih dahulu, untuk mengintegrasikan data koleksi pusat data yang berada di bawah Kemenhan supaya itu menjadi salah satu repositori bidang pertahanan yang bisa dimanfaatkan dan diakses&nbsp; oleh semua anggota yang berada di bawah kementerian pertahanan. Karenanya perlu untuk membuat Katalog Induk Kemenhan dan selanjutnya mendigitalisasi konten informasi yang memiliki nilai informasi dan sejarah tinggi,&rdquo; ujar Titiek.
Mayjen Heros Padoppai menjelaskan bahwa dari tiga angkatan yang berada di bawah TNI memang masing-masing memiliki lembaga pendidikan dan pusat sejarahnya sendiri. &ldquo;Kalau Mabes TNI namanya Pusat Sejarah, di Angkatan ada Dinas Sejarah&rdquo; ujarnya. Selain itu, juga terdapat pusat informasi di tiap daerah melalui perwakilan pelaksana tugas pokok yang merupakan kepanjangan tangan Kemenhan di daerah yang datanya perlu diintegrasi pula,&rdquo; tambah Heros. Nantinya informasi yang sudah terintegrasi akan dipisahkan berdasarkan klasifikasi informasi yang terbuka dan juga informasi yang bisa diakses secara terbatas.
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya untuk mensukseskan MoU kedua lembaga terkait pentingnya peran Kemenhan dan TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan dua hal yang akan dilakukan Perpusnas guna membantu pusat informasi terintegrasi dari Kemenhan. &ldquo;Pertama adalah program dan sistemnya, dan yang kedua adalah anggaran untuk membangun sistem awal tersebut di Kemenhan,&rdquo; tegasnya.
Hasil audiensi dengan Kemenhan ini selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak yang membagi tugas dan kewajiban masing-masing lembaga. Interoperabilitas dari data yang terintegrasi ini kemudian bisa ditelusur melalui pintu pencarian tunggal semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia, yaitu &nbsp;Indonesia OneSearch. &ldquo;Konten full teks prioritas yang memiliki nilai sejarah dan sudah didigitalisasi kemudian bisa ditampilkan di aplikasi perpustakaan digital iPusnas dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat,&rdquo; ujar &nbsp;Wira.
&ldquo;Yang paling diuntungkan dari selain&nbsp; Pusat Penerangan&nbsp; Kemenhan dan TNI, tentunya adalah masyarakat sipil yang bisa mengakses informasi terbuka tentang pertahanan melalui sistem ini,&rdquo; tutup Syarif Bando.
Reportase: Radhitya

Perpusnas Bantu Kemenhan Wujudkan Repositori Pengetahuan Pertahanan Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Siak di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas pada Selasa, (2/11/2021).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, memperkenalkan Perpusnas sebagai salah satu lembaga non kementerian yang bertugas mengkoordinasikan dan membuat regulasi untuk memenuhi keperluan masyarakat di bidang perpustakaan.
Dikatakan, bahwa saat ini peran perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi saja atau manajemen pengetahuan.
"Peran perpustakaan sebagai manajamen koleksi hanya 10 persen, sedangkan manajemen pengetahuan hanya 20 persen. Nah saat ini, peran perpustakaan adalah sebagai transfer pengetahuan," katanya.
Dicontohkan, negara Singapura yang tidak memiliki potensi sumber daya alam namun pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding Indonesia. Ini dikarenakan proses transfer pengetahuan berjalan dengan baik. Maka, pihaknya mendorong Kabupaten Siak dapat melakukan hal serupa.
"Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam, jika bisa dikelola tentu ini akan dapat menyejahterakan masyarakat. Sebuah malapetaka bila bangsa yang kaya raya tetapi kurang literasi," ungkapnya.
Syarif Bando menjelaskan, literasi tidak hanya sebatas mengenal huruf, kata dan kaliman. Namun, tingkat literasi tertinggi adalah ketika seseorang dapat menciptakan barang dan jasa yang mampu bersaing di kompetisi global.
"Maka, kami mohon kepada DPRD yang memiliki hak budgeting untuk memberikan anggaran untuk perpustakaan, guna memberikan kesempatan warga Siak memperoleh pengetahuan," jelasnya.
Bicara tentang perpustakaan, lanjut Syarif, esensinya merupakan simbol percaturan global dan simbol pengetahuan masa lalu, kini dan nanti.
Dalam kunjungannya, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Marudut Pakpahan menuturkan, kunjungannya kali ini untuk melihat layanan yang ada di Perpusnas. Selama pandemi Covid-19, Perpustakaan di Kabupaten Siak terpaksa tutup layanan.
"Kedatangan kami ini, untuk melihat bagaimana layanan yang ada di Perpusnas sekaligus menambah pemahaman kami mengenai peran perpustakaan yang ada di masyarakat," tuturnya.
Dikatakan, Kabupaten Siak menjadi daerah nomor ketiga terkaya di Indonesia. Ini dikarenakan, Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satu nya penghasil minyak. Namun, ditengah harga minyak yang turun berdampak pada kehidupan masyarakatnya.
"Kabupaten kami ini menjadi daerah terkaya karena merupakan penghasil minyak. Tentu dengan harga minyak turun saat ini sangat berpengaruh. Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari minyak," katanya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Syamsurijal mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk mencerdaskan masyarakat melalui perpustakaan. Sayangnya, keberadaan perpustakaan masih dipandang sebelah mata.
"Perpustakaan, menjadi tempat percepatan akselerasi untuk mencerdaskan masyarakat. Karena perpustakaan merupakan jendela ilmu," ungkapnya.
Dengan kunjungannya ke Perpusnas, lanjut Syamsurijal, pihaknya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perpustakaan. "Karena ternyata perpustakaan tidak hanya sekedar tumpukan buku, tetapi juga dapat mencerdaskan bahkan menyejahterakan masyarakat. Pemahaman inilah yang akan kami sampaikan ke masyarakat," lanjutnya.
Disinggung mengenai anggaran, Syamsurijal menyatakan kesiapannya untuk mengawal anggaran untuk perpustakaan di Kabupaten Siak.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Prakas Agrestian

Komisi I DPRD Kabupaten Siak Kunjungi Perpusnas

Jakarta - Dalam rangka penguatan budaya literasi masyarakat Indonesia melalui konsolidasi organisasi, Gerakan Pemsyarakatan Minat Baca (GPMB) menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-VII dan Sarasehan Literasi Tahun 2023 di Orchardz Hotel Jakarta, Rabu (4/10/2023).
 
Sebagai pembina GPMB, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando dalam sambutan pembukanya mengatakan kehadiran GPMB dibutuhkan untuk meruntuhkan persepsi atas rendahnya budaya baca di Indonesia.
 
Hal ini mengingat keberadaan GPMB sebagai organisasi adalah mesin yang menggerakkan program maupun kegiatan pendukung serta penunjang aktivitas minat baca, kegemaran membaca, budaya baca, dan literasi masyarakat Indonesia. 
 
Untuk itu, Kepala Perpusnas mengimbau seluruh pengurus GPMB untuk terus membuat dan merumuskan program terbaru dalam mengawal masyarakat Indonesia agar gemar membaca.
 
&ldquo;Bagaimana bisa membudayakan baca di tengah masyarakat? Salah satunya menggunakan stakeholder yang paling fundamental yakni pemimpin daerah,&rdquo; ucapnya.
 
Menurutnya tidak ada pemimpin daerah yang ingin gagal dalam memimpin daerahnya, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada harus senantiasa ditingkatkan.
 
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pemimpin daerah ialah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan potensi yang ada.
 
&ldquo;Siapa yang akan menulis buku tentang sumber daya alam, kesenian, kuliner, dan sejarah dari suatu daerah kalau bukan mereka yang berasal dari daerah tersebut? Disitulah peran pemimpin daerah untuk mengarahkan masyarakatnya,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan kelak koleksi buku yang telah ditulis dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat di perpustakaan setempat.
 
&ldquo;Mereka yang sekolah belum tentu baca tapi mereka yang membaca sudah pasti sekolah,&rdquo; pungkasnya.
 
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Sandya Praditya yang bermakna penghargaan atas kekuatan yang besar.
 
Penghargaan ini merupakan tanda tertinggi yang diberikan kepada para pegiat literasi yang memiliki inovasi/program memajukan minat baca di daerah yang ada di Indonesia.
 
Selain itu juga kepada mereka yang telah bekerja secara terus menerus dan memiliki prestasi dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyrakat.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Aji Anwar

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Jakartaâ€”Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 telah <a href="../news-detail.php?lang=id&amp;id=220329054431TxGF8YnZOK" target="_blank" rel="noopener">dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</a> oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, (29/3/2022) kemarin. Pada hari kedua ini, Rabu (30/3/2022), Rakornas memasuki acara inti, salah satunya yaitu diskusi panel yang menghadirkan lima narasumber sekaligus, yang khusus membahas masalah dan perkembangan perpustakaan di masing-masing kelompok perpustakaan.
Hendro Wicaksono, Analis Data dan Informasi, Ditjen Paud Dikdas Dikmen Kemdikbud, menyajikan materi bertema Pengembangan eLibrary Sebagai Strategi Keterlibatan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional Guna Mendukung Merdeka Belajar.
Dalam paparannya, Hendro menyampaikan bahwa perpustakaan adalah salah satu pusat interaksi sosial, lintas suku bangsa, agama, profesi dan lainnya. Dalam spesifikasi perpustakaan sekolah, bagian ini adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari segala aktivitas pembelajaran sekolah.
"Keberadaan perpustakaan sekolah di sebuah sekolah menjadi sangat strategis, karena menjadi alternatif ruang publik yang menawarkan suasana berbeda, dari sekedar ngobrol, baca dan refreshing. Bahkan, perpustakaan dipakai siswa yang tak banyak berinteraksi dengan orang lain," bukanya.
Saat ini, menurut Hendro, koleksi perpustakaan sekolah masih konvensional, karena mudah dan murah diakses. Tapi, tantangan di perpustakaan sekolah kini cukup banyak. Yang paling utama adalah kompetensi pengelola perpustakaan sekolah yang rendah.
"Bisa gak, ekosistem digital nasional bisa membantu masalah perpustakaan sekolah?," tanyanya.
Karena menurut dia, ekosistem digital nasional harus bisa menyelesaikan masalah turunannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpustakaan sekolah, membantu pengembangan koleksi, meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi, membantu reservasi karya lokal dan membantu pengambilan keputusan.
Pembicara kedua adalah Mariyah, Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dengan tema Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Mariyah menjelaskan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai dunia keilmuan dalam memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
"Di sini, karya-karya dosen maupun civitas akademika harus bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia maupun global," katanya.
Maka, Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memiliki perpustakaan yang memadai untuk menunjang segala kegiatan keilmuan itu. Dikatakannya, perpustakaan Perguruan tinggi harus dapat melakukan transformasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi bagi banyak orang. Salah satunya adalah mengurangi koleksi konvensional, dan beralih ke koleksi digital yang kini lebih ramah pengguna.
"Bagi yang keterbatasan dana, Perpustakaan Nasional sudah menyediakan beribu-ribu e-book yang bisa kita akses untuk kebaikan bersama," sambungnya.
Hal ini terkorelasi dengan kondisi pandemi yang belum usai saat ini. Mariyah menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan agar semakin tinggi memanfaatkan ruang digital yang kini banyak tersedia.
"Ruang maya sekarang sangat potensial, termasuk digital selfservice yang masuk dalam layanan yang harus ditransformasi. Penyediaan dokumen untuk riset secara daring, dan aktivasi laman situs perpustakaan sebagai pintu masuk perpustakaan virtual adalah kewajiban saat ini," katanya.
Jonner Hasugian, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, juga tampil membawakan tema Transformasi Perpustakaan Digital Dalam Penyediaan Konten Open Access Sebagai Sumber Pengetahuan Masyarakatâ€ dalam sesi ini.
Jonner Hasugian tak menampik bahwa di tengah banyaknya seruan mengenai digitalisasi perpustakaan, masih banyak perpustakaan di Indonesia yang bahkan belum tersentuh teknologi. Tapi, perubahan adalah keharusan, meski itu berjalan pelan.
Perpustakaan digital dinilai memiliki banyak kelebihan, karena pengguna bisa melakukan remote access atau akses jarak jauh. Perpustakaan digital juga menawarkan akses tanpa batas (unlimited), multiuser atau satu sumber bisa diakses banyak orang, real time, dan kemudahan akses karena berjejaring.
"Dulu, harga penerbitan sangat tinggi sehingga harga dokumen menjadi mahal saat masuk perpustakaan. Tapi tren sekarang, sebuah dokumen bisa sampai ke peneliti atau periset tanpa harus melewati penerbitan. Inilah keunggulannya. Murah, simple," jelasnya.
Usman Asshiddiqi Qohara, Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia juga menjadi narasumber, membawakan tema Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dia mengatakan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.Â 
Katanya, dulu perpustakaan adalah pusatnya orang-orang pintar yang cenderung serius. Tapi image perpustakaan itu kini sudah berubah jauh, bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Karena perpustakaan kini didirikan untuk menghasilkan pengetahuan, produktivitas, dan kemandirian.
Maka pada konteks perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, Usman mengajak para pengelola perpustakaan agar bisa melakukan pelibatan masyarakat. "Masyarakat menjadi aspek penting, melakukan advokasi. Perpustakaan harus membantu masyarakat menghasilkan produk dan bisa mendapatkan informasi akses untuk menjualnya, terserap dan tersalurkan," katanya.
Hendro Subagyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi BRIN menutup sesi ini dengan paparan Transformasi Layanan Perpustakaan Khusus dalam Mendukung Open Science dan Open Data. Menurut Hendro, hasil penelitian saat ini tak boleh hanya menyajikan hasil penelitiannya saja, tapi juga data dan langkah untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Hal ini agar hasil penelitian itu bisa diikuti, dilakukan, dan dinikmati oleh siapapun.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Digitalisasi Perpustakaan di Indonesia Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI rayakan hari jadi ke-42 tahun dengan melangsungkan upacara bendera secara hybrid di Lapangan Parkir Perpusnas Salemba dan Zoom Meeting, Selasa (17/5/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan perjalanan bangsa-bangsa di dunia selalu ditandai dengan adanya sebuah perpustakaan yang maju. Karena perpustakaan sejatinya lahir bersama dengan peradaban umat manusia. Selain itu, baginya, sebuah bangsa yang memiliki perpustakaan yang maju dan modern pasti akan disertai dengan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.
â€œSaat ini, sebuah bangsa yang menguasai perpustakaan pasti akan mampu memproduksi produk-produk yang berteknologi tinggi dan mengguncang dunia,â€ ucap Syarif Bando.
Bertepatan dengan Hari Buku Nasional 2022, Kepala Perpusnas mengajak para karyawan Perpusnas untuk terus menggelorakan semangat kepustakawanan yang mencerdaskan. Mengingat bahwa mencerdaskan kehidupan anak bangsa telat diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menekankan sejarah bangsa Indonesia merupakan sebuah sejarah panjang yang tercatat dalam sejarah peradaban dunia yang tidak boleh redup oleh perjalanan waktu. Melainkan akan terus menjadi terang benderang dan bercahaya oleh seluruh perpustakaan yang ada di nusantara.
â€œItulah sebabnya, kita mendeklarasikan perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau, kini, dan mendatang. Siapa yang mengetahui tentang kejelasan sejarah masa lalunya pasti dia akan berada pada situasi dimana saat ini dia bisa berkontribusi dalam percaturan global,â€ jelasnya.
Tagline Perpusnas tahun 2022 yakni Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional menuntut pembangunan kapasitas (capacity building), rancangan dan interaktivitas (design and interactivity), dan perubahan pola pikir (mindset change) para pustakawan dan pegiat literasi seluruh Indonesia.
Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Perpusnas telah menyiapkan 17 gagasan diantaranya perpustakaan digital iPusnas, Indonesia One Search (IOS), e-Resources, INLIS-Lite, alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno, layanan ISBN dan ISMN online, E-learning Diklat Pustakawan (Eldika), pengembangan infrastruktur TIK, uji kompetensi pustakawan online, Pojok Baca Digital (Pocadi), layanan mobil perpustakaan keliling multimedia, pembangunan modul interlibrary loan terintegrasi pada aplikasi perpustakaan, pengembangan aplikasi tajuk penerbit (Direktori Penerbit), aplikasi kartu anggota virtual berbasis Android/IOS, pendataan perpustakaan, e-Deposit, dan visitasi online akreditasi perpustakaan.
Seluruh petugas dan peserta upacara yang mengenakan busana adat melaksanakan upacara secara khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Upacara HUT ke-42, Kepala Perpusnas Ajak Gelorakan Semangat Kepustakawanan yang Mencerdaskan

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan