Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Literasi penting bagi anak di dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan dari istri mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Liestiaty Fachruddin Nurdin ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Lt. 7, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan bahwa dalam lima tingkatan literasi selain baca, tulis, dan hitung, harus ada inovasi yang dihasilkan baik berbentuk barang maupun jasa. Inovasi tersebut diharapkan dapat membersamai Indonesia untuk maju dan bersaing di kancah global. Sehingga, dalam mencapai tingkatan literasi tertinggi itu dibutuhkan peran dari orang tua serta guru untuk membangun kebiasaan membaca anak.
&ldquo;Semua ini dimulai dari kebiasaan membaca orang tua dan guru yang mengajari di sekolah. Karena itu dapat menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan suka membaca,&rdquo; ujar Syarif Bando.
Lantai 7 Perpusnas merupakan lantai yang menyediakan Layanan Anak. Selain difasilitasi dengan ruangan yang ramah anak, ruang laktasi, dan koleksi yang beragam, di lantai ini juga kerap diadakan kegiatan storytelling, read aloud, dan sulap edukatif yang dapat meningkatkan minat baca anak.
Disamping itu, bagi anak-anak yang telah memiliki kartu anggota dan aktif meminjam koleksi di Layanan Anak, mereka akan diberikan Pass Book. Pass Book ini berisi riwayat baca anak, sehingga orang tua dapat mengetahui buku apa yang telah dibaca oleh anak dan mempermudah temu kembali apabila anak ingin membaca kembali buku yang pernah dibacanya.
&nbsp;
Reporter: Lana Yurisa Ayodya
Editor: Basma Sartika

Literasi Anak, Masa Depan Indonesia

Salemba, Jakarta&mdash;Sebanyak 111 pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional mengikuti proses Assessment Test yang diselenggarakan unit Sekretariat Utama Perpusnas di Jakarta, Senin, (16/1).
Assessment test yang digelar selama dua hari menyasar pada 56 pejabat struktural setingkat eselon 3 dan 4, dan 55 pejabat fungsional pustakawan muda, pustakawan madya, analis kepegawaian, dan auditor yang telah memenuhi persyaratan.
Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Dalam arti yang lain assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi guna mendapatkan profil psikologis seseorang, yang meliputi kelebihan, kekurangan, gejala-gejala, intensitasnya, kendala-kendala yang dialaminya, serta peran penting yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando dalam pengarahannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan dimaksudkan sebagai niatan rotasi besar-besaran, &ldquo;Tapi sebagai upaya menggali potensi para pejabat dan pemetaan kompetensi jabatan struktural dan fungsional,&rdquo; ujarnya.
Pemangku jabatan, lanjut Kepala Perpusnas, harus memiliki kemampuan memahami ruang lingkup jabatan yang diembannya, harus mampu membagi dan mengevaluasi beban tugas, serta mampu mempersiapkan kebijakan terhadap regulasi dan tidak terlalu kaku. &ldquo;Tidak sekedar memenuhi tugas dan kewajiban namun seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan potensi SDM anak buahnya,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Assessment test yang diikuti semua peserta meliputi tes potensi akademik, psiko test, focus group discussion (FGD), dan proses wawancara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemetaan Kompetensi Melalui Assessment Test

Kaliurang, Yogyakarta - Â â€Dengan mencintai buku dan segala jenis literasi lainnya penduduk sebuah negara akan terbiasa berimajinasi dan memprediksi banyak halâ€. Demikian mengutip pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seperti yang dimuat rubrik Klasika harian KOMPAS edisi 19 Maret 2018, pada sebuah artikel berjudul, â€Literasi, Literasi, Literasiâ€.
Pernyataan tersebut senafas dengan dilakukan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II AYogyakarta yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Buku Lapas atau biasa disebut KOPIKU PAS menyelenggarakan Pameran Literasi bertajuk â€œTinta di Balik Jeruji, Menulis Mimpiâ€, Kamis, (5/5).
Pameran Literasi yang dibuat warga binaan Lapas berisikan aneka aktifitas literasi seperti bedah buku, pidato kebudayaan pustaka bergerak, lapak baca, pameran karya tulis, poster, buku, hingga komik. Aktifitas literasi yang diinisiasi warga binaan akhirnya menjadi contoh habitus baru di Lapas yakni Menuju Lapas Percontohan Sadar Literasi.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY Tedja Sukmana mengatakan kegiatan warga binaan pemasyarakatan layak mendapatkan apresiasi karena dengan terbangunnya kesadaran literasi khususnya di lingkungan warga binaan dan di kalangan Lapas pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. â€œMenkumham pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 2017 menegaskan pentingnya budaya literasi di lingkungan warga binaan dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai sebagai wadah kreatifitas dan aktifitas membaca dan menulis warga binaan,â€ ucap Tedja.
Pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 30 Oktober 2017 lalu, Menteri Hukum dan HAM juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, antara lain Perpustakaan Nasional, PT Pos Indonesia (Persero), Kompas Gramedia, komunitas Pustaka Bergerak, dan Forum Lingkar Pena (FLP) tentang peningkatan budaya membaca dan menulis bagi tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan.
â€œKami bersyukur atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang berkomitmen mendukung Gerakan Literasi Penjara yang dirintis di Lapas Narkotika Yogyakarta ini,â€ imbuh Tedja. Warga Binaan diharapkan dapat menempatkan diri sebagai warga Negara yang sadar hak dan kewajibannya sehingga berperan secara aktif, produktif untuk ikut membangun masyarakat yang lebih baik.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut mengenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat Undang-undang Perpustakaan semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
Pada Undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat. "Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," terang Muhammad Syarif.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Lapas Nasrkotika Klas IIA Kaliurang Jadi Contoh Lapas Sadar Literasi Yogyakarta

Â 
Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan pentingnya penyediaan bahan bacaan ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat diatur dalam sebuah kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembudayaan Literasi pada Kamis, (30/6/2022).
Syarif Bando menyebut, yang penting untuk dipahami adalah penyediaan bahan bacaan serta pendampingan bagi masyarakat kita untuk berubah dalam bentuk kebijakan. â€œSaya kira solusi yang diharapkan adalah dengan adanya rancangan peraturan presiden ini. Karena itu kami mengharapkan agar memasukkan komponen tentang penyediaan buku-buku life skill serta penyajian tutorial bagi masyarakat dalam rancangan peraturan presiden tersebut,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkap masyarakat Indonesia akan bisa sejahtera salah satunya melalui transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk bisa mengolah sumber daya yang begitu melimpah di sekitarnya.
â€œMenurut kami literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang pada suatu objek tertentu yang dapat diimplementasikan menjadi inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global. Jadi literasi bukan hanya sekedar pandai baca tulis,â€ ungkapnya.
Selain itu Syarif Bando menambahkan adanya kewajiban masyarakat untuk membaca juga bisa menjadi salah satu titik berat pada rancangan peraturan presiden ini. Hal tersebut bisa menjadi salah satu langkah implementasi mandat UUD 1945 di mana tugas pemerintah baik dari sisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adaah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perpusnas, imbuhnya, juga akan memiliki langkah besar untuk mengenalkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana perpustakaan tidak hanya menjadi ruang baca tapi juga tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal menuju kesejahteraan. â€œKalau perpustakaan masih eksklusif akan ditinggalkan masyarakat,â€ jelasnya.
Syarif berharap rancangan peraturan presiden ini dapat menjamin ketersediaan buku ilmu terapan untuk desa sesuai dengan potensi sumber dayanya. â€œJadi orientasi kita dalam memproduksi sebanyak mungkin buku ilmu terapan,â€ pungkasnya.
Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang Pembudayaan Literasi merupakan tindak lanjut setelah disusunnya Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi pada 2021. Rancangan peraturan presiden tentang Pembudayaan Literasi disusun sebagai pedoman dan wadah kolaborasi lintas kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Alfian
Â

Kepala Perpusnas: Pentingnya Penyediaan Bahan Bacaan Ilmu Terapan

Salemba, Jakarta â€“ Â Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas menggelar Penulisan Karya Ilmiah Populer secara daring. Diklat yang diselenggarakan secara daring ini, untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œÃf you donâ€™t read you donâ€™t write, kalau kamu tidak membaca maka mustahil bisa menulis. Apa yang ditulis?Menulis buah buah pikiran atau mengutip. Ini menjadi awal untuk memastikan kualitas dan kompetensi pegawai Perpusnas akan meningkat,â€ kata Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Populer, Kamis (12/11).
Syarif menyampaikan, ke depan orang tidak akan lagi bisa dikenal dengan popularitas yang dia bangun karena pencitraannya, tetapi orang akan dicari siapa yang akan memberi solusi dari seluruh problematika yang dihadapi.
Pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi pegawai di Perpustakaan Nasional untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Bahkan, ditargetkan pada tahun 2021 sudah terhimpun 360 tulisan dari pustakawan yang nantinya akan dimuat di media massa tiap harinya.
â€œSaatnya Perpustakaan Nasional tidak hanya sebagai pelestari peradaban, penjaga peradaban, tetapi menjadi Perpustakaan Nasional menjadi pencipta peradaban baru,â€ lanjutnya.
Syarif menegaskan bahwa budaya baca di Indonesia sangat tinggi, ini dilihat dari perpustakaan bergerak yang ada, seperti kuda pustaka, angkot pustaka yang banyak diburu oleh masyarakat. Namun keterbatasan bahan bacaan yang menjadi permasalahannya.
â€œMenulis adalah sebuah kepuasan batin, kalau mau mengenal dunia bisa dengan membaca, sedangkan jika ingin dikenal dunia maka menulislah,â€ pesannya.
Sementara itu, Plt Kepala Pusdiklat, Yahyono mengatakan, diklat penulisan karya ilmiah diikuti sekitar 500 pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional, dimana setiap peserta nantinya harus menghasilkan satu tulisan. â€œTulisan ini dapat dimuat di berbagai media yang dimiliki Perpustakaan Nasional, dan akan diakomodir oleh Perpusnas Press,â€ jelasnya.
Diklat yang diselenggarakan pada 12-14 November 2020 ini, menghadirkan dua pemateri dari Universitas Negeri Jakarta, yakni Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum, Dr. Irsyad Ridho, M.Hum, serta pemateri dari Perpustakaan Nasional, Irhamni Ali, SS.,M.P.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal

Kepala Perpusnas Dorong PNS di Perpustakaan Nasional Hasilkan Tulisan Ilmiah

Salemba, Jakarta--Hasil kegiatan tahunan menjadi penyumbang keberhasilan program penilaian secara keseluruhan. Siklus ini akan berlangsung terus menerus, sehingga diperlukan wadah yang akan menjadi kegiatan awal di setiap tahun anggaran, yakni Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Demi pemantapan kegiatan tahun anggaran 2019, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional mengadakan Rakernis pada Selasa, (15/1). Rapat yang akan berlangsung selama tiga hari juga merencanakan agenda prioritas pada 2020 berdasarkan capaian kinerja. Â Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional pustakawan.
Stategisnya peran kedeputian 2 diungkapkan Ketua Pelaksana Rakernis Widianto.Â  â€œLebih dari separuh kinerja Perpusnas ditentukan oleh kinerja kedeputian dua,â€ ucapnya di hadapan peserta Rakernis. Meski kedeputian hanya memiliki personil tidak kurang dari 150 orang namun, kedeputian dua selalu mempunyai cara dan strategi mensiasati agar efektivitas waktu kerja selama delapan bulan bisa optimal.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara terang-terangan mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan sudah semakin tinggi. Artinya, kemampuan dan kesadaran kerja juga harus sepadan dengan ekspektasi. Disiplin waktu juga harus meningkat. â€œTren perpustakaan yang positif adalah teamwork yang harus ditunjukkan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Khusus di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Kepala Perpusnas mengharapkan tidak lagi berkutat pada materi seputar â€˜dapurâ€™ perpustakaan, melainkan lebih mengarah bagaimana perpustakaan menggerakkan masyarakat. â€œDiseminasi informasi harus diperkuat,â€ pesannya. Peserta diklat jangan lagi merupakan pegawai buangan, tapi seorang yang mampu menjadi agent of change (agen perubahan) di masyarakat). Sarana dan prasarana juga mesti jadi perhatian untuk diperbarui.
Arus perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi Perpustakaan Nasional mencermati isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan kebijakan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan di 2019.
â€œPersepsi seluruh unit kerja juga harus sepandangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kerja,â€ tambah Widianto yang juga Kepala Pusdiklat Perpusnas.
Rakernis diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan kedeputian 2, para kepala bidang, pustakawan, widyaiswara, dan seluruh bendahara/PPK unit kerja. Sebelum rakernis berlangsung, seluruh peserta dibekali pemahaman oleh pustakawan utama Suprianto dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Bambang Supri Utomo.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Rakernis Deputi II Perpusnas : Tren Positif Perpustakaan Adalah Teamwork yang Harus Ditunjukkan

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta para CPNS formasi Tahun 2019 dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan berbagai program inovatif untuk memperbaiki kondisi perpustakaan di Indonesia.
â€œTugas Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan pembina untuk semua perpustakaan di Indonesia, dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi perpustakaan yang buruk, dan juga budaya baca yang seringkali di kata rendah,â€ ungkapnya saat memberikan Pengarahan kepada CPNS Perpustakaan Nasional formasi tahun 2019, Selasa (5/1/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengajak CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini menjadi fundamental bagi seorang PNS untuk mengetahui ruang lingkup serta tugas, pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional.
â€œPahami dulu regulasi yang ada sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dari Perpustakaan Nasional,â€ lanjutnya.
Menurutnya, menjadi seorang ASN berarti menjadi abdi negara, Â yang tunduk serta patuh pada aturan yang ditetapkan negara. Selain itu juga mengabdi untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima.
â€œMasa depan Perpustakaan Nasional sebagian ada di tangan kalian, masa depan kalian ada di tangan anda sendiri. Saya berpesan untuk selalu belajar dan mengembangan kompetensi diri,â€ pesannya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Perpusnas, Ahmad Masykuri mengatakan, jumlah CPNS formasi tahun 2019 yang diterima di Perpustakaan Nasional sebanyak 55 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. CPNS ini akan mengisi 19 jabatan, di antaranya pustakawan, arsiparis, perancang grafis, pranata komputer, dan pranata humas terampil.
â€œKehadiran CPNS ini diharapkan dapat memperkuat SDM di lingkungan Perpusnas, khususnya di unit kerja dimana nanti akan ditempatkan. Selain itu, diharapkan mampu bersinergi dan melaksanakan program Perpustakaan Nasional sesuai dengan kemampuan masing-masing,â€ katanya.
Masykuri menjelaskan, CPNS formasi tahun 2019 ini sebelumnya akan mengikuti orientasi kerja di lingkungan unit eselon 2.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif