Jakarta—Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya peningkatan literasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan kerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, salah satunya komunitas dan pegiat literasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mencapai tujuan tersebut yakni mendorong pemanfaatan perpustakaan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas dalam Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi se-Jabodetabek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).
“Intinya kita mengambil peran. Siapapun anak bangsa, tugas kita seperti diamanatkan Pembukaan UUD 45 ada empat yang mana salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa,” urainya.
Kepala Perpusnas menegaskan negara harus hadir untuk warga negara yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Untuk itu, kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau mereka, dengan dukungan komunitas literasi.
“Ada ilmu di perpustakaan yang semua orang bebas memanfaatkannya. Tugas kita adalah memilih ilmu yang tepat untuk mereka baca,” jelasnya.
Dia mengutarakan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sangat relevan untuk mendorong peningkatan budaya literasi. Melalui program ini, masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari perpustakaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Program TPBIS digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia.
Ke depan, dia berharap cakupan kolaborasi antara Perpusnas dan komunitas literasi mengalami peningkatan. “Kita lanjutkan program ini dan progres lebjh besar pada 2023. Sekecil apapun, harus ada yang bisa kita produksi. Karena itu jangan ragu masuk ke UMKM dan kami akan dukung,” ujarnya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kehadiran komunitas membaca di daerah, apalagi yang jarang ditemukan perpustakaan dan toko buku, ibarat oasis di tengah padang gurun. Koleksi buku yang dapat dibaca, akan memuaskan dahaga anak-anak.
“Relawan-relawan seperti ini adalah pahlawan literasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa literat. Sebab yang paling diperlukan adalah tindakan ketimbang narasi-narasi yang dibangun soal kepedulian terhadap minat baca tapi tanpa dibarengi tindakan yang nyata,” tukasnya.
Dia menegaskan, seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya. Ibarat rantai, jika salah satu terputus, maka akan sulit untuk menyambungnya.
“Maka ekosistem literasi ini bukan sekadar tugas satu orang atau satu institusi yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun, melainkan tugas atau kewajiban kita bersama yang harus kita wariskan pada generasi ke generasi, agar kita tidak selamanya menjadi bangsa penonton daripada pemain,” tukasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Molly Prabawaty, menjelaskan pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya literasi merupakan satu dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan.
“Adapun indikatornya adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, baseline nilai budaya literasi pada 2019 sebesar 59,11, target 2022 sebesar 65,70 dan 2024 sebesar 71,04. Dia mengakui target 2024 tidaklah mudah. Program pembudayaan literasi sendiri dijalankan oleh banyak kementerian/lembaga, di antaranya Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, kementerian teknis lain, serta pemda, akademisi, media, dan masyarakat.
Pada 2021, Kemenko PMK telah menyusun naskah akademik penyusunan peta jalan pembudayaan literasi. Pihaknya sudah menyurati Kemdikburistek terkait rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi agar ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa dalam penyusunan peta jalan pembudayaan literasi, pihaknya sudah mengundang 56 kementerian/lembaga untuk membahas bersama.
“Kami semua sepakat bahwa ini akan menjadi payung hukum untuk pembudayaan literasi dan tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini posisinya sedang dibahas secara paripurna mengenai konsep besar program kegiatan literasi di setiap unit kerja eselon 1 di Kemendikbudristek,” urainya.
Dia berharap tahun depan perpres terkait pembudayaan literasi sudah disahkan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Alfian
