Jakarta, - Keberadaan perpustakaan khusus di berbagai kementerian/lembaga harus mampu membuktikan eksistensi dan inovasinya agar mendapatkan dukungan dari para pembuat kebijakan.
Hal tersebut menjadi isu penting dalam Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Perpustakaan yang disampaikan Ketua Forum Perpustakaan Khusus, Dr. Riko Bintari pada Senin, (10/04/2023) di Hotel Lumire Jakarta.
“Memang kita sebagai pengelola perpustakaan ataupun pustakawan juga harus aktif mendekati pimpinan atau pembuat kebijakan sehingga mereka bisa menyadari pentingnya keberadaan perpustakaan,” terangnya.
Pada kesempatan ini hadir pengelola perpustakaan khusus dari beberapa kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Agama, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, berpengaruh terhadap kelembagaan Perpustakaan Khusus yang ada di Kementerian/Lembaga.
Salah satunya pada Kemendikbudristek mengalami penyesuaian sehingga perpustakaannya tidak lagi masuk dalam susunan organisasi dan tata laksana. Hal tersebut disampaikan Pustakawan Kemendikbukristek, Ilma Avitranti.
“Hilangnya tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan di Kemendikbudristek sempat membuat kami kebingungan. Namun saat ini pengelolaan ini sudah diakomodir dalam rincian tugas pada unit kerja,” ungkapnya.
Kesulitan yang dihadapi perpustakaan di kemendikbud juga dengan keberadaan 300 satuan kerja yang saat ini mengandalkan pembinaan dari 6 orang tenaga perpustakaan saja.
Persoalan yang sama juga dihadapi perpustakaan Kementerian PPPA karena fungsi pengelolaan perpustakaan kurang strategis mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi untuk pengelolaan perpustakaan menjadi lebih maju.
Di sisi lain, Kemenparekraf yang baru saja meresmikan elibrary.kemenparekraf.go.id Januari lalu lebih fokus pada pengembangan perpustakaan digital. Bahkan keberadaan perpustakaan fisik belum fokus Kemenparekraf.
“Berdasarkan koordinasi yang kami lakukan dengan Perpusnas melalui Pusdatin, kami mengembangkan perpustakaan dalam format digital yang terinspirasi dari Ipusnas milik Perpusnas. E-library Kemeparekraf ini juga akan kami isi dengan konten lokal yang kami miliki di kemenparekraf,” terang Pranata Komputer Kemenparekraf, Rizky Ratih.
Pustakawan Ahli Madya Perpusnas, Budi Kusumawardhani mengatakan FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga ini dilaksanakan untuk menampung usulan maupun rekomendasi dari rekan-rekan pengelola perpustakaan khusus di kementerian/lembaga.
“Untuk lebih menguatkan, bisa dibuat kajian yang hasilnya disampaikan ke penyusun kebijakan di instansinya sebagai dasar pemberian dukungan penguatan kelembagaan perpustakaan, ” pungkasnya.
Reportes: Eka Purniawati
Fotografer: Aji Anwar
