Salemba, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Flores Timur membutuhkan gedung perpustakaan untuk menjalankan fungsi layanan dengan maksimal. Saat ini, ruang baca dan koleksi Perpustakaan Kabupaten Flores Timur tidak memadai. Selain itu, ruang baca dan koleksi dengan ruang perkantoran terpisah jarak sekitar satu kilometer, sehingga cukup menganggu mobilitas antarpegawai.
Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Paulus Igo menyatakan sulit untuk membangun gedung perpustakaan menggunakan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran di kabupaten paling timur Pulau Flores ini mayoritas tersedot untuk gaji dan biaya operasional anggota dewan.
Hal disampaikan Paulus Igo saat diterima Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Upriyadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso beserta pejabat terkait di Ruang Sidang Pimpinan Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta pada Kamis (5/12/2019).
Menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Flores Timur ini, Joko Santoso menyatakan pembangunan perpustakaan bisa dilakukan dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk tahun 2021. Pasalnya, Joko menjelaskan, penerima DAK fisik bidang perpustakaan tahun 2020 sudah ditetapkan pada tahun ini.
Daerah diminta memastikan proposal dan data dukung sudah lengkap saat mengajukan. Penilaian penerima DAK akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada April atau Mei.
Joko Santoso menegaskan ada beberapa hal yang mesti disiapkan terutama menyediakan lahan seluas 2 ribu meter persegi dan sertifikat tanah. Selain itu, Detail Engineering Design (DED) dipastikan harus mencerminkan layanan publik, ruang untuk ekspresi masyarakat, dan mencerminkan kearifan lokal.
Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar menyatakan saat ini Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karenanya, DED dipastikan harus mengakomidir program ini. “Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana masyarakat bisa berkumpul, belajar kontekstual, dan meningkatkan keterampilan. Bila desain itu benar-benar memiliki unsur-unsur tersebut, maka nilainya tinggi,†urai Adin Bondar.
Paulus Igo menyatakan sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia berharap bisa menerima DAK pembangunan gedung perpustakaan pada 2021. Pada 2020, ada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menerima pembangunan gedung perpustakaan yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
