Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas perpustakaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memastikan perpustakaan hadir di tengah masyarakat.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi saat menerima kunjungan Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati Flores Timur, Walikota Manggarai Barat, Wali Kota Bitar, Wakil Bupati Blitar, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa, di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Rabu (15/6/2022).
Deni menuturkan, sesuai mandatori Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa layanan perpustakaan menjadi hak masyarakat, menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah maupun komunitas literasi.
"Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara Perpusnas dan stakeholder di bidang perpustakaan. Sinergi ini untuk membangun masyarakat meningkatkan minat baca dan meningkatkan indeks literasi," tutur Deni.
Dijelaskan, sejak tahun 2018 Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial. Dengan program tersebut, peran perpustakaan tidak hanya mencari informasi berbasis bahan perpustakaan tetapi perpustakaan memiliki peran lain sebagai pusat kegiatan masyarakat hingga melatih keterampilan.
"Perpustakaan menjadi tempat demokratis untuk masyarakat berkegiatan. Melalui tagline literasi untuk kesejahteraan diharapkan tidak hanya masyarakat cerdas tetapi juga sejahtera," jelasnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/962IMG_1312.jpg" border="0" width="422" height="281" />
Sementara itu, Bunda Baca Provinsi NTT, Julie Laiskodat menyampaikan, dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, baru lima kabupaten/kota telah memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Menurutnya, dengan pembangunan fasilitas gedung perpustakaan ini sejalan dengan program Gubernur NTT salah satunya pengembangan pariwisata.
"Dalam mengembangkan pariwisata diperlukan SDM yang mumpuni. Oleh karenanya kami memerlukan perpustakaan agar masyarakat dapat meningkatkan literasinya dengan bahan bacaan yang ada," ungkapnya.
Sedangkan, Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi menyampaikan sepakat bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, layanan perpustakaan merupakan hak masyarakat. Namun pihaknya berharap adanya bantuan untuk pembangunan gedung perpustakaan.
"Kami telah berupaya semaksimal mungkin tetapi masih belum berjalan optimal di Kabupaten Flores Timur karena beum adanya gedung layanan perpustakaan. Maka kami sampaikan kami siap menerima bantuan DAK di tahun 2023," terangnya.
Di sisi lain, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas karena tahun ini mendapat bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan. "Kami pastikan awal November perpustakaan sudah terbangun. Kami harap perpustakaan yang ada di Labuan Bajo ini dapat menjadi ikon dan bagian dari daya tarik Labuan Bajo," ungkap Bupati.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/406IMG_1325.jpg" border="0" width="434" height="289" />
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menambahkan, literasi saat ini tidak lagi sekadar dimaknai dapat baca atau tulis saja. Tetapi literasi harus sampai pada kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat dipakai dalam kompetisi global.
"Karena pada akhirnya persaingan global dalam tatanan ekonomi dunia, siapa yang menjadi pemenang adalah siapa yang bisa menciptakan produksi untuk konsumsi massal," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfiyan

Tingkatkan Minat Baca, Perlu Sinergi Perpusnas dengan Pemda

Jakartaâ€”Kabupaten Batang Hari memiliki gedung baru layanan perpustakaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan.
Pembangunan gedung tiga lantai tersebut dikucurkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp10 miliar. Peresmian gedung dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Deni Kurniadi, dan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, di Kabupaten Batang Hari, Jambi, Kamis (7/7/2022). Peresmian dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemkab Batang Hari, serta nota kesepahaman antara Perpusnas dan STIE Graha Karya serta STIP Graha Karya. Selain itu, diselenggarakan talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Deputi Deni menyatakan, unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan warga negara Indonesia, termasuk tersedianya perpustakaan. Perpustakaan sendiri mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam mewujudkan masyarakat pembelajar. Pasalnya, perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola, menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari oleh masyarakat.
â€œDan melalui perpustakaan, masyarakat dapat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan, di mana perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,â€ jelasnya usai peresmian.
Saat ini, perpustakaan didorong untuk memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berperan dalam menyejahterakan masyarakat melalui koleksi yang diberdayagunakan di perpustakaan. Mengusung tagline, literasi untuk kesejahteraan, program transformasi perpustakaan sudah diampu oleh 34 provinsi, lebih dari 300 dinas perpustakaan kabupaten/kota, dan 3.000 desa di Indonesia.
â€œHal ini untuk mendukung arahan penting Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju, di mana visi pembangunan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,â€ urainya.
Dia menegaskan, literasi menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk cognitive skill, kepekaan sosial, serta produktivitas. Kekinian, Perpusnas mengembangkan lima tingkatan literasi. Pada tingkatan tertinggi yakni tingkatan kelima, literasi memiliki makna bahwa individu yang berliterasi mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
â€œLiterasi sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari negara-negara maju. Tentu saja bangsa yang maju tidak semata membangun terpaku pada modal sumber daya alam melainkan sumber daya manusia yang literat, yang secara berkesinambungan dibutuhkan dalam pengembangan iptek,â€ tandasnya.
Usai peresmian, Bupati Fadhil menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perpusnas. Kini, kabupatennya memiliki gedung perpustakaan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengisi kelengkapan Perpusnas, dia berharap tambahan bantuan dari Perpusnas.
â€œTapi tentunya dari hasil peninjauan, masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Kalau masih ada yang mau dibantu, ya terima kasih karena banyak keterbatasan-keterbatasan dari kekuatan fiskal Kabupaten Batanghari,â€ ungkapnya.
Dia mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Menurutnya, kesuksesan dapat diraih apabila individu mau meningkatkan kemampuan literasinya.
â€œSalah satu indikator orang yang membaca dengan baik adalah dia tidak bisa dibodohi orang lain, dia tidak bisa ditipu orang lain, dia tidak bisa dimanipulasi orang lain, dan dia tidak akan percaya dengan fitnah, hoaks, karena dia punya informasi yang utuh terhadap suatu hal,â€ tukasnya.
Dia menyebut, profesi utama masyarakat Kabupaten Batang Hari adalah pekerja perkebunan. Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi ini merupakan penghasil kelapa sawit. Untuk itu, dia mendorong agar para petani, khususnya kelapa sawit, meningkatkan pengetahuannya.
â€œDengan pengetahuan, petani hidupnya lebih mudah, dia tahu cara merawat tanaman yang baik. Di sini, produktivitas perkebunan kita, khususnya kelapa sawit, masih sangat rendah,â€ ujarnya.
Dikhususkan produktivitas petani swadaya kebun kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, yang disebutnya masih rendah. Setiap bulan, petani swadaya menghasilkan tujuh kuintal per hektare per bulan. Hal ini masih jauh dari kondisi ideal yakni tiga ton per hektare per bulan yang justru dinikmati oleh perusahaan besar.
â€œDi mana masalahnya? Pengetahuan petani kita tidak cukup komprehensif. Dia tidak tahu bagaimana memilih bibit yang baik. Bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana membersihkan lahan yang baik, bagaimana membuat pupuk menjadi efektif dan efisien,â€ katanya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak agar menggerakkan literasi. Dia mendorong para pegawai pemerintah agar bergerak lebih dulu. Secara khusus dia meminta dinas perpustakaan agar membuat perpustakaan menjadi tempat yang menarik, melalui kegiatan yang kekinian, sehingga masyarakat mau datang berkunjung.
Sementara itu, Lektor Kepala Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Mursalin, mengungkapkan Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit. Dia menyebut, minyak kelapa sawit memiliki potensi nilai ekonomi yang besar. Namun, yang banyak diproduksi di Indonesia justru yang nilainya secara ekonomi paling rendah yakni CPO dan PKO.
â€œYang paling sedikit diproduksi tapi nilainya paling tinggi dengan harga paling tinggi itu adalah produk turunan sawit untuk dijadikan bahan kosmetik,â€ jelasnya.
Pada 2045, Indonesia menargetkan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga CPO global.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, Tokyo, Jepang, Yusli Wardiatno, menjelaskan literasi sangat berperan penting terhadap kemajuan sebuah negara. Dia menjelaskan, Jepang dikenal sebagai negara dengan literasi yang baik.
â€œPenelitian OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terhadap 166.000 orang partisipan dari total 24 negara di dunia dengan rentang usia 16-65 tahun menyimpulkan bahwa orang dewasa Jepang memiliki kemampuan lebih dalam mengolah informasi dan mencari teks-teks padat dibanding orang-orang yang berasal dari negara lain,â€ ujarnya.
Budaya membaca di Jepang, menurutnya, dibangun sejak usia dini. Hal ini dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat, mulai dari orang tua, sekolah, penulis atau penerjemah, penerbit buku, hingga pemerintah. Anak di Jepang mengenal buku sejak lahir. Pemerintah setempat memiliki program memberikan hadiah buku kepada anak yang baru lahir. Buku dibagikan kepada ibu yang mengantar anaknya untuk imunisasi pertama.
â€œJepang mulai pergerakan literasi sejak abad 17. Sekitar tahun 1830-1844 Terakoya sudah berkembang di seluruh Jepang, dan pada awal Meiji atau tahun 1868, jumlahnya lebih dari 15.000. Terakoya adalah tempat anak-anak masyarakat biasa, belajar membaca, menulis, dan berhitung,â€ pungkasnya.
Hasilnya, pada 1913, Jepang berhasil menjadi salah satu produsen buku terbesar di dunia. Dia menilai, Indonesia memiliki potensi untuk menyukseskan literasi masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Jepang yang memiliki 3.360 gedung perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Gedung Baru Layanan Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari

FGD INLISTE NASIONAL DI DKI JAKARTA Tahun Anggaran 2023

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Tim Pengawasan Kearsipan ANRI, Senin (13/07). Kedatangan tim tersebut untuk mereview dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di lingkungan Perpustakaan Nasional.
 Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, dari hasil penilaian tim Pengawas ANRI pada tahun 2019, Perpustakaan Nasional mendapat nilai hasil pengawasan kearsipan adalah 80,19 atau meningkat 49,33 dari penilaian di tahun 2017 sebesar 30,86. "Tentu hal ini adalah sebuah komitmen yang kita laksanakan dan karena komitmen itu maka kami telah melakukan segalanya untuk sampai ke sana tentunya tidak mudah karena dihadapkan pada kebijakan pengelolaam kearsipan, antara lain penyiapan SDM, sarana prasarana, anggaran dan tentu yang lebih penting adalah koordinasi," katanya.
 Lebih lanjut, Syarif menegaskan untuk kebijakan di Perpustakaan Nasionak tentang penyelenggaraan kearsipan ini tidak bisa ditawar lagi sampai menghasilkan nilai yang maksimal. Esensi dari nilai itu adalah bagian lain yang tidak terpisahkan dengan kewajiban untuk mengimplementasikan mandatori Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
 "Kami laporkan bahwa segala upaya itu semua masih terbentuk pada tiga komponen utama, diantaranya SDM dan sarana prasarana masih sangat terbatas. Permasalahannya saat ini kesadaran dari semua unit eselon 2 akan arsip sudah tinggi, tetapi karena keterbatasan pengetahuan mereka menginginkan arsiparis yang melaksanakan padahal jumlahnya juga masih terbatas," lanjutnya.
 Syarif menjelaskan, komitmen yang disampaikan saat ini sebuah komitmen yang harus mengarah kepada pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku secara internasional sehingga nanti hasilnya merupakan sebuah kerja profesi dimana arsiparis diakui karena jabatan profesi yang berlaku universal di seluruh dunia.
 "Semoga hasil verifikasi dari tim bisa memuaskan, kami berikan ruang bagi tim untuk mengawal, membimbing dan memerintahkan agar terjadi percepatan pengelolaan arsip di Perpustakaan Nasional," harapnya.
 Sementara itu, ketua Tim Akreditasi ANRI, Endang Kristiana mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan melihat dokumen-dokumen yang sudah ditindaklanjuti oleh Perpustakaan Nasional pada 2019. "Kami akan melihat dan wawancara langsung dengan pejabat terkait mengenai pengendalian naskah dinas surat masuk keluar seperti apa, dan untuk melihat penataan arsip yang sudah diterapkan," jelasnya.
 Reporter : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Tim Akreditasi ANRI Sambangi Perpusnas

Bogor, Jawa Barat â€“ Melalui program transformasi berbasis inklusi sosial yang digagas Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi perpustakaan berkontribusi menyejahterakan masyarakat.
Perpusnas telah melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018 dengan menyasar pada perpustakaan provinsi, kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan. Dari jumlah perpustakaan sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia, baru 2.900 perpustakaan yang sudah bertransformasi.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan, perlunya kolaborasi dengan kementerian/lembaga maupun swasta sebagai strategi percepatan transformasi perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis inklusi sosial.
"Guna mewujudkan ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, sebagai implementasi dari strategi percepatan ini dimulai dengan kerja sama Perpusnas dengan Kementerian Pertanian," katanya dalam Peluncuran Transformasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial, di Ruang Rapat 2C Gedung Pustaka Jl. Ir.H. Juanda No.20 Bogor, Jumat (18/6/2021). Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Transformasi Perpustakaan antara Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas dengan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Kementerian Pertanian (Kementan).
Dijelaskan, dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi tempat aktivitas untuk melatih keterampilan. Sehingga tidak hanya menjadikan masyarakat cerdas, tetapi juga masyarakat sejahtera melalui koleksi life skill yang ada di perpustakaan.
Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Kementerian Pertanian (Kementan) Abdul Basit menyambut baik adanya kerja sama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurutnya program ini sangat relevan untuk peningkatan kualitas SDM melalui literasi yang tujuan utamanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dari impelentasi informasi dan pengetahuan yang diterapkan.
"Lebih dari separuh masyarakat Indonesia berkerja di sektor pertanian, dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menjangkau petani yang ada di pedesaan. Jika program ini dilakukan, maka diharapkan dapat membantu. Karena tujuan kita sama yakni menyejahterakan masyarakat, bagi kami di Kementan tentu saja khususnya masyarakat petani," ungkapnya.
Abdul Basit menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini dapat membantu PUSTAKA menjangkau sampai ke pelosok pedesan. Karena, binaan dari PUSTAKA ada kurang lebih 90 perpustakaan yang berada di level provinsi yakni di balai teknologi pertanian di 34 provinsi.
"Untuk sampai kabupaten sampai kecamatan bahkan desa kami belum punya, sementara kebutuhan literasi informasi bisa sampai masyarakat pedesaan. Apalagi skala prioritas di Kementan adalah desa-desa rawan pangan, tertinggal, miskin, terpencil dan terluar. Untuk menjangkaunya kita bisa menggunakan jaringan yang dimiliki Perpusnas yang memiliki perpustakaan sampai pada tingkat kelurahan/desa," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Upriyadi mengatakan, perpustakaan desa yang sudah bertransformasi baru sebesar 1.250 perpustakaan, sehingga Perpusnas melakukan kolaborasi sebagai upaya mewujudkan layanan perpustakaan desa/kelurahan yang bertransformasi.
"Idealnya perpustakaan tidak hanya sekadar mengolah, dan melayankan bahan bacaan, tetapi saat ini yang dibutuhkan perpustakaan sebagai transfer pengetahuan," ujarnya.
Dalam transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, perpustakaan bertransformasi dalam hal koleksi yang menyediakan koleksi sesuai kebutuhan masyarakat, transformasi layanan yang tidak terbatas pada fisikal tetapi juga virtual, serta transformasi ruang, perpustakaan menjadi ruang berbagi pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
Koordinator Perpustakaan (PUSTAKA) Riko Bintari Permatasari menyampaikan Pustaka pun sudah bertransformasi dan memberikan kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Hal ini sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi perpustakaan di masyarakat.
Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah dilaksanakan oleh Pustaka, diantaranyaÂ  menyediakan bahan informasi berupa buku-buku pertanian kepada masyarakat di beberapa lokasi potensi pertanian, serta memfasilitasi pengetahuan dan ketrampilan petani dengan menghadirkan pakar di bidangnya sesuai kebutuhan.
"Diharapkan melalui program ini dapat mendorong petani Indonesia bertransformasi dari petani tradisional menjadi petani modern sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya," ucap Riko.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Fauzan Abdi

Perpusnas Luncurkan Program Transformasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 berhasil mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan jumlah sebesar 10 miliar rupiah. Progres pembangunan fisik gedung perpustakaan ini sudah sejauh 80% dan untuk melengkapi gedung tersebut dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana lainnya. Hal inilah yang mendasari rombongan Komisi III DPRD Kab. Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpusnas yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. Enrekang, Rahmat, rombongan diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Rapat Pimpinan yang berada di lantai 5. Membuka sambutan, Rahmat, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan di Kab. Enrekang.
â€œTujuan kedatangan kami kemari adalah ingin menggodok peraturan daerah tentang perpustakaan agar ke depannya produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyakarat Kab. Enrekang. Kami juga membutuhkan pencerahan perihal kebutuhan sarana dan prasarana untuk melengkapi gedung perpustakaan yang sedang dalam proses pembangunan,â€ ujar Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando, menjelaskan literasi merupakan pengukuran tingkat kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan. Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa saat ini kegemaran membaca tidak lagi dimaknai dengan lamanya durasi seseorang saat membaca, melainkan seberapa jauh pengetahuan yang didapat orang tersebut dari membaca.
â€œLiterasi harus dimasukkan ke dalam perda tentang perpustakaan karena perda ini lah yang paling menentukan. Banyak orang yang akan menerima manfaat saat perda ini lahir,â€ tegasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan untuk kelengkapan gedung perpustakaan, Kab. Enrekang bisa melakukan pengajuan menu DAK baru.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kab. Enrekang Bangun Minat Baca Masyarakat untuk Memajukan Peradaban Daerah

Salemba, Jakartaâ€”Eksistensi perpustakaan desa di Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, dianggap belum bisa menyamai perpustakaan desa di kabupaten lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu, (19/6).
â€œSosialisasi tentang perpustakaan desa di wilayah kami kurang baik sehingga kami terpanggil. Beberapa bulan yang lalu, pihakkami melakukan konsultasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, dan atas petunjuk dari Dinas kami melanjutkan lagi konsultasi ke Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya.
Asdin mengakui, alokasi anggaran bidang perpustakaan di Kab. Jeneponto terbatas dan relatif kecil. Sedangkan, untuk aspek regulasi, pihaknya akan berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Perpustakaan Nasional.Â  â€œKami akan mendorong Pemda Jeneponto untuk menyusun kerangka regulasi yang terkait. Jika Perdanya sudah ada dan perlu perbaikan perihal perpustakaan desa kami akan upayakan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan â€œPeraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 adalah prioritas penggunaan dana desa, dimana salah satu menyoal tentang pembangunan perpustakaan desa,â€ sebutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menerangkan bahwa tugas Perpustakaan Nasional adalah membina semua jenis perpustaakaan. Oleh karena itu, Deni pun meminta pihak DPRD ikut melakukan fungsi pengawasan terhadap dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan sebesar Rp 1,29 milyar kepada Kab. Jeneponto untuk mengembangkan perpustakaanya di tahun ini.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Foto : Ahmad Kemal Nasution
Â

Berita

DPRD Kab. Jeneponto Diminta Bantu Awasi Pemakaian DAK Perpustakaan