Badung, Bali - Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Kelembagaan dan Persiapan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan perpustakaan resmi ditutup oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Acara yang diselenggarakan pada 21-23 Oktober 2024 ini dihadiri oleh delapan pemerintah daerah yang kelembagaan dinas perpustakaannya mengalami penurunan, empat daerah otonomi baru, satu daerah yang tidak mencantumkan nomenklatur dinas perpustakaan, dan satu daerah yang belum memiliki dinas perpustakaan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Nani Suryani menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:
1. Pemerintah daerah yang belum membentuk dinas perpustakaan berkomitmen untuk membentuk dinas perpustakaan.
2. Berdasarkan SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.6/5055/SJ, Perpusnas akan melakukan pendampingan kepada 21 daerah yang disebutkan dalam SE Kemendagri untuk mengisi variable umum dan variable teknis sesuai dengan lampiran PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
3. Perpusnas akan melakukan Evaluasi Kelembagaan Daerah kepada 21 daerah dan 4 daerah otonom baru.
4. Perpusnas akan melakukan pendampingan kepada daerah 21 daerah dan 4 DOB untuk Penyusunan Naskah Akademik pengusulan kelembagaan perpustakaan.
5. Perpusnas akan mendorong supaya penentuan Indikator Kinerja Kunci bidang Perpustakaan bisa terselenggara di daerah
6. Perpusnas melakukan pendampingan melalui audiensi dengan Kepala Daerah.
"Rekomendasi ini sebagai bentuk upaya kita berikhtiar ke depannya bagaimana kelembagaan perpustakaan ini bisa segera terwujud," ungkapnya, Selasa (22/10/2024).
Sementara itu, Deputi menyampaikan kegiatan ini merupakan sejarah baru yang menjadi legacy kuat dalam upaya menyiapkan pembentukan kelembagaan perpustakaan di daerah.
"Upaya ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegemaran membaca dan kecakapan literasi," katanya.
Deputi Adin menekankan kehadiran perpustakaan, budaya baca dan literasi adalah instrumen penting dalam transformasi pembangunan daerah. Seperti pengendalian inflasi, stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem.
"Jika masyarakat memiliki kecakapan literasi yang tinggi, mereka akan lebih kreatif dan tidak bergantung pada bantuan sosial," tegasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal

Penutupan Diskusi Terpumpun Penguatan Kelembagaan Perpustakaan: Menuju Terwujudnya Kelembagaan di Daerah

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ketiadaan gedung perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian Bupati setempat. Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat untuk memotivasi anak-anak agar gemar membaca. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala, Noormiliyani AS, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (3/7).
â€œKita ga punya perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala, ada jalan ga bagi saya untuk bertemu siapa asalkan saya mendapatkan ini untuk masyarakat saya karena tanpa membaca kemana mereka belajarnya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, meminta kepada Kabupaten Barito Kuala untuk mempersiapkan dokumen DED (Detail Engineering Design) dan tanah untuk proses seleksi awal di bulan Juli yang akan dilakukan oleh Perpusnas, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Ready Kambo kembali menegaskan permintaan untuk melengkapi sarana dan prasana gedung perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang telah disampaikan pada kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Hasanuddin beberapa waktu lalu.
Tahun ini, Kabupaten Tanah Bumbu menerima DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan dan proses pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 20 persen. Namun, mereka menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melengkapi gedung perpustakaan tersebut. â€œYang menjadi permasalahannya adalah pengisian dari perpustakaan, terutama buku-buku yang bermanfaat karena di Tanah Bumbu sekarang ini sedang ditingkatkan minat baca untuk anak-anak,â€ ujar Ready Kambo.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando selaku pemimpin pertemuan kunjungan kerja ini menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan gedung perpustakaan yang sedang berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengenai kendala dalam hal koleksi perpustakaan, beliau memastikan bahwa Perpustakaan Nasional akan mendukung sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Reportase: Basma Sartika
Foto/Video: R. Radityo

Perpustakaan Nasional Dukung Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten

Salemba, Jakarta - Anggota DRPD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meminta bantuan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional. Kehadiran perpustakaan keliling dinilai semakin dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Langkat yang mencapai 6.263 kilometer persegi dengan 23 kecamatan.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dalam kunjungan kerja ke Perpusnas di Jakarta, Jumat (20/4). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Donny Setha diterima Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas Sukoyo.
Saat ini, ada tiga MPK yang beroperasi di Langkat, di mana satu MPK dari Perpusnas dan dua MPK dari pemerintah daerah. â€œKami sudah mendorong peningkatan minat baca dengan memberikan mobil perpustakaan keliling yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red). Namun ini baru bisa melayani tiga daerah pemilihan. Kami harap ada bantuan, jadi bisa menyongsong langsung ke tengah-tengah masyarakat,â€ ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat Munhasyar.
Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Langkat juga meminta bantuan untuk menambah koleksi di perpustakaan, terutama mengenai sejarah lokal. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Langkat sudah mencetak buku mengenai sejarah daerah sebanyak 20 ribu eksemplar yang dibagikan ke pelajar Sekolah Dasar.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menegaskan dukungannya dalam pengembangan perpustakaan. Bentuk dukungan tersebut salah satunya pembangunan gedung perpustakaan di Stabat, yang merupakan pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Deni Kurniadi menyatakan Perpusnas sebagai pembina perpustakaan siap memberikan bantuan ke daerah berupa dana konsentrasi untuk provinsi, MPK, bantuan buku untuk kabupaten/kota, dan tenaga perpustakaan. Sementara untuk bantuan buku lokal, Deni Kurniadi mendorong anggota legislatif untuk menerbitkan buku mengenai koleksi sejarah tentang Langkat untuk perpustakaan di daerah tersebut. â€œIni sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Fungsi perpustakaan adalah melestarikan budaya bangsa. Jadi memang harus dihimpun,â€ jelasnya.
Deni Kurniadi menambahkan, pemerintah pusat sedang menggodok Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perpustakaan kabupaten/kota. Akan ada tiga menu dalam DAK yakni dana untuk membangun gedung baru, rehabilitasi gedung yang sudah rusak, dan pengembangan koleksi. Jika mendapat restu dari DPR dan pemerintah, maka DAK untuk perpustakaan bisa dilaksanakan pada 2019.
Menurut Deni, bantuan-bantuan yang ada merupakan fungsi Perpusnas sebagai pembina perpustakaan di seluruh Indonesia. â€œKarena kami tidak bisa sendirian memasyarakatkan minat baca tanpa bantuan dari dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten/kota,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kabupaten Langkat: MPK Efektif Jangkau Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kondisi perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan perhatian serius. Untuk itu, DPRD Kabupaten Kukar merancang peraturan daerah bidang perpustakaan.
Untuk penyempurnaan raperda tersebut, pansus DPR Kabupaten Kukar melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kukar, Eko Wulandanu, menyatakan konsultasi dengan Perpusnas dibutuhkan untuk meminta masukan dan bertukar pikiran.
â€œRaperda ini inisiasi dari dinas kearsipan, karena itu kami bawa rombongan dinas. Kami DPRD, sifatnya mengaminkan, selama melayani masyarakat,â€ jelas Eko Wulandanu saat diterima jajaran pimpinan Perpusnas di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (22/11/2021).
Eko menambahkan, kondisi perpustakaan di kabupatennya, memprihatinkan. Saat ini di Kukar, baru satu perpustakan sekolah yang terakreditasi. Perpustakaan SD tersebut telah terakreditasi B dan merupakan sekolah swasta.
Oleh karena itu, Eko menanyakan apakah ketentuan alokasi anggaran 5% untuk perpustakaan, dapat dituangkan dalam perda. Dia meyakini perpustakaan adalah gerbang ilmu pengetahuan. Jika perpustakaan tidak sesuai standar, maka Kukar akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sejumlah poin dikonsultasikan dalam pertemuan tersebut, di antaranya penyempurnaan perpustakaan digital, naskah kuno, dan ketentuan biaya operasional perpustakaan sekolah dan desa.
â€œMemang sasaran kami menekankan kepada sekolah. Tetapi tidak bisa lepas juga dari desa, karena desa butuh referensi, budaya literasi kuat guna mendukung kinerja pemerintah dan pengolahan SDM,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan siap memberikan masukan untuk pansus. Pihaknya akan memberikan masukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Terkait pertanyaan yang diajukan, Sri Marganingsih menyebut, hal tersebut sudah ada dalam UU Perpustakaan dan peraturan Perpusnas. â€œTerkait naskah kuno, bisa bersinergi dan melihat naskah kuno dari Kukar yang ada di Perpusnas. Akan lebih baik jika dimasukkan ke raperda,â€ katanya.
Sri Marganingsih menyebut siap melakukan pertemuan secara virtual untuk pembahasan raperda tersebut. Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar, dan Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum, Nurhadisaputra.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Junaedi
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Penutupan Diskusi Terpumpun Penguatan Kelembagaan Perpustakaan: Menuju Terwujudnya Kelembagaan di Daerah

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Perpustakaan Nasional Dukung Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten

DPRD Kabupaten Langkat: MPK Efektif Jangkau Masyarakat

Susun Perda Perpustakaan, DPRD Kabupaten Kukar Konsultasi ke Perpusnas

Perpusnas Gelar Sosialisasi Kegemaran Membaca: Tingkatkan Literasi Keluarga