<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Besar atau kecilnya produktivitas suatu bangsa dapat terlihat dari seberapa unggul sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Perlu diketahui bahwa juga SDM yang kompetitif sangat mempengaruhi kemajuan bangsa. Literasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena lebih menitikberatkan kepada upaya-upaya yang berorientasi pada manfaat, yakni menggabungkan potensi sumber daya alam dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada sehingga menghasilkan suatu kreasi atau produk yang bernilai ekonomis.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dewasa ini, kondisi ekonomi Indonesia secara umum dirasa berat terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang mana telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Imbas dari keadaan ini adalah perekomian nasional yang mengalami pelemahan. Perdagangan barang dan jasa secara psikologis tertekan dan neraca perdagangan baik ekspor maupun impor mengalami kelesuan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Literasi bukan sekedar memiliki kemampuan baca dan tulis, melainkan kemampuan memahami, mencerna, dan menganalisis suatu teks dan konsep untuk diterjemahkan ke dalam tindakan keseharian," jelas Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada kesempatan Webinar â€˜Literasi dalam Membangun Ekonomi Masyarakat', Selasa, (20/10). Menurutnya, literasi yang baik akan membantu masyarakat agar tetap produktif menghasilkan beragam inovasi meskipun saat ini dalam kondisi pandemi.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam rentang tahun 2020-2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini merupakan fenomena langka dimana usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia penduduk yang non-produktif. Demi mendukung bonus demografi yang baik, paradigma perpustakaan harus dirubah. Paradigma perpustakaan harus sejalan dengan perkembangan peradaban dan arus teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan harus bertransformasi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selaku pengguna perpustakaan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Webinar 'Literasi dalam Membangun Ekonomi Masyarakat' yang terselenggara via zoom meeting ini merupakan hasil kerja sama antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Halen Purba, dan Penerima Dampak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Samidi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter: Basma Sartika</div>

Literasi Berperan Penting dalam Perekonomian Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan bertanggung jawab untuk mengadakan pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk itu, dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan di Lantai 24 Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Kamis (18/03/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengumumkan bahwa Perpusnas akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021 pada tanggal 22-23 Maret 2021.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 mengangkat tema â€Integritas Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struturalâ€. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyatakan penguatan hulu budaya literasi di antaranya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, sementara hilir budaya literasi adalah kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œLiterasi adalah kunci untuk berdaya saing. Perpustakaan hari ini adalah tempat untuk transfer knowledge. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik terutama dalam pemenuhan bahan bacaan bagi seluruh masyarakat Indonesia,â€ ungkap Syarif Bando.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D menambahkan bahwa literasi ini bukan lagi tentang memahami abjad atau mengenali angka, melainkan lebih dari itu yakni kemampuan mencerna dan memahami ilmu pengetahuan serta menguasai instrumen-instrumen teknologi untuk kepentingan praktis dalam kehidupan.
â€œPeran perpustakaan sangat sentral, terutama sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat. Untuk itu, Perpusnas harus bekerja secara sinergi dengan perpustakaan daerah guna memperkokoh tradisi literasi kita. Dalam hal penguatan indeks literasi, pemerintah memberikan dukungan salah satunya dalam bentuk kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pembelajaran bersama,â€ terang Amich.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh. Ilham A. Hamudy, mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi melalui Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut merupakan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi. Dalam regulasi itu terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi dan naskah kuno.
â€œPeningkatan indeks literasi dan kegemaran membaca adalah kegiatan yang harus difokuskan karena membangun kecerdasan masyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah dan perlu kerja keras. Alokasi anggaran yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca karena selama ini program yang ada di perpustakaan daerah banyak yang belum substansial,â€ jelas Moh. Ilham.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rakornasi dijadwalkan mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi X DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Magetan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Konferensi Pers Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan. Bahkan yang sudah membentuk lembagapun masih bersoal pada keterbatasan sarana, prasarana, anggaran dan SDM.
"Meski Perpusnas saat iniÂ  telah memiliki dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik perpustakaan. Namun kami berharap dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dapat mengakomodir urusan wajib perpustakaan ini didalamnya," katanya dalam gelar wicara Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat yang digelar secara hybrid di Aula Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, di Jakarta pada Rabu, (30/6/2022).
Syarif Bando mengatakan, sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah berakibat ada indeks income perkapita Indonesia yang juga rendah, serta indeks kebahagian pun menjadi rendah. Maka perlu adanya peran sisi hulu negara.
"Negara harus hadir melindungi mewakili rakyat pedesaan yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Maka Perpustakaan hadir sebagai suporting pengajaran untuk mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan," ungkapnya.
Dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lanjut syarif, diharapkan dapat meningkatkan skill masyarakat yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni menyampaikan pihaknya selalu mendukung pembangunan literasi dan juga perpustakaan di seluruh Indonesia. Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, salah satunya diperlukan komitmen kepala daerah.
Dikatakan, dari hasil Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu, terpilih 270 kepala daerah yang bisa diuji komitmennya. Pasalnya, setelah enam bulan kepala daerah ini dilantik, mereka wajib bersama dengan DPRD setempat membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Komitmen dari Kepala Daerah ini diuji sebetulnya apakah mereka memang betul menampatkan perpustakaan sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Seharusnya kalau memang iya maka terkait dengan urusan perpustakaan ini menjadi salah satu program unggulan mereka yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.
Selain itu, kapasitas kelembagaan di daerah juga menjadi salah satu faktor dalam suksesnya penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Ditjen Bangda sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020 kemarin, untuk mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan perpustakaan. Dan yang terakhir, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.
"Menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perpustakaan, itu menjadi tugas kita bersama. Karena literasi bukan hanya sekadar baca tulis dan menghitung, namun tujuan akhirnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bangda Kemendagri Zanariah menambahkan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan ditentukan oleh meningkatkan literasi masyarakat serta bertambahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Disebutkan bahwa di tahun 2022 peningkatan indeks literasi secara nasional ditargetkan dengan nilai indeks 13, sedangkan tingkat kegemaran membaca ditargetkan sebesar 63,3.
"Tentunya target nasional ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan penguatan peran serta dari pemerintah daerah. Oleh karenanya Ditjen Bangda Kemendgari terus mendorong pemerintah daerah untuk terwujudnya budaya literasi, agar sejalan dengan rencana strategis Perpusas serta Program Prioritas Nasional," tambahnya.
Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana mengungkapkan bahwa pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan. Pasalnya di beberapa daerah, ditemukan kurangnya dukungan terhadap komunitas literasi dalam menyelenggarakan program literasi.
"Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan mengenai program literasi yang digagas oleh beberapa komunitas literasi. Selain itu dukungan sarana prasarana, seperti koleksi buku di taman baca masyarakat maupun perpustakaan masih kurang variatif," ungkapnya.
Meski begitu, Pria yang akrab disapa Gol A Gong ini juga mengapresiasi Perpustakaan Daerah yang sudah berupaya untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. "Misalnya dari segi arsitektur perpustakaan yang modern, sehingga pemustaka bisa lebih betah membaca di dalam perpustakaan," ucapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Robby

Perpusnas Dorong Pemda Berperan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sebuah riset disampaikan Direktur Gramedia Soewandi S Brata bahwa tren penulis baru mulai bermunculan. Indikatornya, Soewandi mencatat di tahun 2015 terbit 44 ribu judul buku baru, di tahun 2016 terdata 57 judul baru dari 64 ribu judul yang terdaftar di International Standard Book Number (ISBN). Padahal biasanya tren per tahun di Indonesia hanya berkisar 30-35 ribu terbitan buku baru. Â 
â€œTrennya sudah bagus tapi belum cukup,â€ imbuh Soewandi Brata saat membuka Gramedia Writers and Readers Forum (GWRF) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu, (7/4). GWRF 2018 adalah gagasan mempertemukan penulis, pembaca, editor dan penerbit. Bisa dikatakan ajang tersebut semacam kopi darat (sharing) antara penulis dan pembaca. Untuk pertama kalinya GWRF berlangsung di Gedung Perpusnas yang digelar selama dua hari (7 dan 8 April).
Sebanyak 25 penulis ternama Indonesia akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Penulis-penulis itu di antaranya, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Tere Liye, Eka Kurniawan, Leila S Chudori, Bernard Batubara, dan Maman Suherman. Mereka disebar ke dalam 17 kelas (pagi, siang, sore) dengan total peserta 2.800 orang. "Di sinilah para pembaca bisa mendapatkan wawasan bagaimana sebuah karya diproses, ditulis dan juga bagaimana kita menikmatinya dengan baik," jelas Soewandi Brata.
Selain menggelar kelas sharing, GWRF juga mengadakan kelas Editor Clinic. Editor Clinic adalah forum temu penulis dan penerbit. Di sini para penulis pemula diberikan masukanÂ  maupun tips-tips bagaimana menciptakan karya tulisnya agar diterima penerbit dan dicintai publik. Pihak penyelenggara GWRF 2018 mengklaim sedikitnya 1.000 naskah telah terkumpul untuk dibedah oleh penerbit lewat forum Editor Clinic.
Gramedia melihat akhir-akhir ini masyarakat semakin sensitif, mudah tersulut emosi saat membaca sebuah informasi. Riset tentang Civil Society menyebutkan bahwa bangsa yang maju sangat menyukai aktivitas membaca. Kesuksesan yang didalamnya ada etos kerja keras, semangat dan etika yang bagus. Sebaliknya, pada negara-negara yang tidak maju, perilaku masyarakatnya cenderung ke arah hal-hal mistis ketika ditimpa masalah. Sehingga peran literasi amat dibutuhkan karena dampaknya yang luar biasa kepada peradaban suatu bangsa.
Kemampuian literasi yang baik sanggup menghindarkan masyarakat dari perilaku yang merusak, sikap emosional dan tidak mudah menerima segala bentuk informasi yang belum diketahui kebenaran ataupun kevalidan sumbernya.
Paradigma perpustakaan di era teknologi dan keterbukaan salah satunya membantu masyarakat untuk berpikir cerdas lewat membaca. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dapat diperoleh jika perpustakaan mampu menyediakan akses yang seluas-seluasnya.
â€œDi ibaratkan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala tapi sejatinya telah membunuh kemanusiaan. Sedangkan satu buku mampu menembus jutaan kepala jika didigitalkan dan sejatinya mampu menciptakan miliaran peradaban baru,â€ terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando. kala menyampaikan apresiasinya terhadap event yang diadakan Gramedia.
Gramedia Writers and Forum merupakan salah satu upaya mengajak masyarakat mencintai perpustakaan. Secara khusus, lanjut Kepala Perpusnas, perpustakaan adalah rumahnya para penulis dan penerbit. Tidak lahir seorang penulis jika dia bukanlah pembaca yang baik. Siklus ini akan terus bertumbuh.
Kepala Perpusnas juga mengajak masyarakat mematahkan sebuah anggapan bahwa di masa depan perpustakaan akan musnah (hilang) seiring kecanggihan teknologi informasi. â€œItu tidak akan terjadi karena di negara-negara maju yang terjadi buku yang tercetak justru melebihi pertumbuhan media visualâ€.
Yang terjadi di Indonesia bukanlah persoalan minat bacanya yang rendah melainkan keterbatasan bahan bacaan yang mau dibaca sehingga menurunkan daya baca. Oleh karena itu, Perpusnas mengharapkan para penulis dan penerbit untuk mau memperhatikan kebutuhan informasi yang diharapkan atau sesuai dengan kondisi dimana masyarakat tinggal.
â€œBuku yang terbit diupayakan sesuai kebutuhan mayarakat. Masyarakat saat ini lebih memerlukan buku-buku ilmu terapan, seperti membuat pakan ternak, budi daya hasil pertanian, perternakan, dan sebagainya atau buku-buku teknologi tepat guna maupun keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan sebagai pengembangan keahlian,â€ beber Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
 
Â

Gramedia Writers and Readers Forum 2018 : Explore Ideas, Inspire People

Deli Serdang, Sumut-Dukungan Perpustakaan Nasional terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi di Kabupaten Deli Serdang disambut suka cita Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan. Ikhtiar tersebut sesuai dengan visi pembangunan Kab. Deli Serdang, yakni maju dan sejahtera dengan masyarakat rukun dalam kebhinekaan.
Â 
"Cara mewujudkan visi pembangunan Deli Serdang adalah dengan ilmu pengetahuan. Kemampuan membaca dan literasi menjadi kata kuncinya," ujar Ashari sebelum membuka talk show 'Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat' di Aula Bupati Deli Serdang, Senin, (28/9).
Â 
Pembangunan gedung perpustakaan baru di Kab. Deli Serdang akan dibangun pada 2021 dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp10 miliar. Perpustakaan ini diyakini Bupati akan sangat representatif dan modern.
Â 
Bupati mengakui selama ini perpustakaan banyak dilupakan orang. Masyarakat lebih mengenalinya sebagai gudang buku. Akan tetapi seiring perkembangan peradaban, yang harus dirubah adalah pola pikir (mind set). Oleh karena itu, literasi menjadi krusial
Â 
Memang lebih mudah melihat kemajuan peradaban suatu negara. Lihat saja dari bagaimana kondisi perpustakaannya. Sangat gampang mencirikannya karena perpustakaan akan diidentikkan sebagai institusi yang mencerdaskan.
Â 
Kunjungan Perpusnas ke Kab Deli Serdang tidak akan berdampak instan bagi kemajuan masyarakat. Namun, justru akan terlihat perubahan positifnya dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang.
Â 
"Ini yang membuat kami bersemangat untuk terus maju dan itu memerlukan dukungan dari banyak pihak, seperti halnya Perpustakaan Nasional, " pungkas Bupati.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Bupati Deli Serdang: Kab Deli Serdang Bangun Perpustakaan Rp10 M di 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi mengatakan peran perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial adalah pembinaan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas.
Selain itu juga intervensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder atau institusi pemerintah.
"Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan," kataya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak diluar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalamÂ  mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauanÂ  untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha,Â  melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini menyatakan transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi peprustakaan berbasis inklusi soial.
Sementara tujuan khususnya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruangÂ  belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
"Sementara untuk indikatornya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga," tutup Usman.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkomitmen dalam memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia dengan hadirkan e-Resources.
Banyak perubahan kebiasaan yang terjadi di masa pandemi. Hal tersebut memaksa masyarakat untuk mulai membiasakan diri bekerja maupun bersekolah dari rumah. Sehingga, kebutuhan akan akses informasi secara digital makin meningkat.
Sebagai salah satu perpustakaan terbaik di dunia dalam hal open access jurnal ilmiah, Perpusnas hadir memberikan kemudahan dalam hal akses digital dengan melanggan jurnal ilmiah. Ada sekitar 4 milyar artikel yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Dalam upaya lebih menyebarluaskan fungsi dari e-Resources, Perpusnas dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) bekerja sama dalam menyelenggarakan Sosialisasi e-Resources Perpusnas: Sesi Sulawesi secara daring, Senin (20/9/2021). Kegiatan ini juga termasuk dalam salah satuÂ  rangkaian acara peringatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021.
Dalam sambutannya Koordinator Substansi Penyusunan MediaÂ  dan Layanan Informasi, Yuliatri Bunga mengungkapkan bahwa Perpusnas berkomitmen untuk tetap dapat memberikan layanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
â€œLayanan Perpusnas dapat dinikmati masyarakat Indonesia baik tatap muka maupun online. Layanan online Perpusnas tidak tergantung buka atau tutupnya gedung layanan perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanan ke seluruh wilayah nusantara,â€Â  ungkap Yuliatri.
Lebih lanjut, Yuliatri menambahkan dalam meningkatkan layanan online pada masyarakat, Perpusnas terus mengadakan koleksi digital yang berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat dan mengakomodir semua kebutuhan masyarakat akan informasi yang beragam.
Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber, antara lain Sekretaris Jenderal FPPTI, Amirul Ulum dan Ketua Komisi IV FPPTI, Suwondo. Keduanya berkesempatan untuk secara teknis lebih memperkenalkan tata cara penggunaan e-Resources kepada peserta webinar.
Pada kesempatan yang sama, Amirul juga mengajak para pustakawan maupun pengelola perpustakaan di perguruan tinggi agar lebih optimal dalam memanfaatkan layanan e-Resources yang ada di Perpusnas guna mendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi masing-masing.
Reporter: Fauzan Abdi

Berita

E-Resources, Bukti Komitmen Perpusnas Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia