Sambas, Kalimantan Barat - Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Sambas pada Selasa, (28/6/2022).Â 
Â 
Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang perpustakaan senilai 10 miliar rupiah yang diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas guna pembangunan gedung tersebut merupakan wujud dukungan dalam upaya peningkatan indeks literasi di Kab. Sambas
Â 
Syarif Bando mengatakan pembangunan gedung perpustakaan dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk membangun daerah terluar di wilayah Indonesia. Dirinya memberikan apresiasi seluruh kemajuan yang dicapai pemerintah daerah Kab. Sambas dan seluruh masyarakatnya dalam pembangunan gedung perpustakaan ini.
Â 
â€œKami juga mendapatkan dukungan penuh dari Komisi X DPR RI sehingga banyak sekali program-program pemerintah pusat bisa sampai ke berbagai daerah,â€ ungkapnya.
Â 
Syarif juga menyampaikan agar tidak hanya pembangunan fasilitas saja, namun perlu adanya kebijakan yang mendukung pemanfaatan layanan perpustakaan daerah Kab. Sambas. â€œSaya titip untuk ada kebijakan dari Bapak Bupati menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka terutama bagi masyarakat yang tidak mungkin lagi ikut dalam pendidikan formal,â€ imbuhnya.
Â 
Di sisi lain, Pemerintah Kab. juga menunjukkan komitmen pembangunan literasi di daerahnya dengan menyiapkan dana pendamping pembangunan perpustakaan sebesar 3,5 miliar rupiah. Bupati Sambas, Satono juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang untuk Kab. Sambas menjadi lebih maju.Â 
Â 
â€œMudah-mudahan fisik yang bagus, bangunan yang megah dan kokoh juga diimbangi dengan semangat membaca anak-anak dan seluruh masyarakat yang terus meningkat sehingga bisa membawa Kab. Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Baratâ€, pungkasnya.
Â 
Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Perpusnas yang telah menghadirkan fasilitas layanan perpustakaan di berbagai daerah, salah satunya Kab. Sambas meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Â 
Adrianus menegaskan, Perpusnas sebagai mitra kerja akan terus mendapat dukungan yang besar dari Komisi X terutama dalam rangka pengembangan perpustakaan dan program peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah.
Â 
â€œMeskipun anggarannya terbatas tidak melemahkan semangat Kepala Perpusnas dan jajarannya untuk tetap berjuang agar rakyat Indonesia meningkat indeks literasinya,â€œ ucapnya.
Â 
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Bunda Literasi Kab. Sambas periode 2022-2026, Yunisa Satono yang dilanjutkan dengan kegiatan Talkhsow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kab. Sambas.
Â 
Deni menyebut, Perpusnas menjadi salah satu lembaga ikut juga dalam program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan.
Â 
Menurut Deni, dalam RPJMN 2020-2024 peningkatan budaya literasi ini dilaksanakan melalui pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan sistem pembukuan, dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Â 
â€œJika masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi yang ada dari perpustakaan niscaya Gemar Membaca indeks literasi masyarakat Indonesia akan terangkat,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Wara Merdekawati

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Kab. Sambas

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI menyayangkan adanya penghematan anggaran belanja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada 2021 sebesar Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.
Penghematan anggaran ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar di secara daring dan luring di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).
"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tuturnya.
Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi ini perpustakaan menjadi andalan supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif selain sekolah.
"Memang tugas berat walaupun anggaran dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan.Â  Jadi Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.
Hetifah pun meminta Perpusnas membuat road map pengembangan perpustakaan termasuk pemenuhan koleksi pustaka, SDM, gedung layanan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang.
Senada juga disampaikan, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan yang cukup menyayangkan dan prihatin dengan pemotongan anggaran belanja Perpusnas. Padahal kinerja yang dilakukan Perpusnas sampai saat ini luar biasa, hal ini terlihat dari penghargaan yang diterima oleh Perpusnas dalam capaian kinerja anggaran K/L TA 2020 dengan perolehan nilai kinerja anggaran sebesar 95,88 (sangat baik), dengan urutan 9 dari 42 untuk K/L dengan Kategori Pagu Kecil serta meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman.
"Hal ini membuktikan bahwa Perpusnas dengan anggaran terbatas tetapi punya kemampuan mengelola anggaran dengan prudent," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia pentingnya pembenahan dalam sisi hulu.
â€œNegara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislative, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,â€ jelasnya.
Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.
â€œSetelah kami dari beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas memimpin top open access jurnal ilmiah internasional kalau hanya bisa melayani wilayah Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan adanya mirroring data di semua provinsi,â€ terangnya.
Sementara itu, dalam simpulan pada RDP , Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melaluiÂ  ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja.
â€œKami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ tutup Hetifah.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengetahuan tentang gizi sangat penting dimiliki karena asupan gizi yang baik sejak dini menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan anak. Pengaturan asupan gizi dan pola makan menjadi kunci dalam meningkatkan kecerdasan dan daya tahan tubuh anak-anak kita.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Ofy Sofiana, pada kegiatan Talkshow Membangun Literasi Sejak Dini dengan tema Pentingnya Gizi untuk Kini dan Nanti, yang digelar secara hibrida, Sabtu (17/6/2023).
Menurutnya, anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, fokus yang lebih baik dalam belajar, dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah tertular penyakit. Selain itu, gizi yang baik juga berdampak jangka panjang pada kesehatan kita di masa depan.
&ldquo;Peran orang tua dalam pemilihan makanan sehat sangat menentukan tumbuh kembang anak. Mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pengolahan makanan juga menjadi salah satu cara pengenalan literasi gizi sejak dini. Harapannya dengan melibatkan mereka dalam proses ini, dapat terbangun keterbukaan dan rasa peduli serta ketertarikan mencoba makanan yang dipilih dan diolah sendiri,&rdquo; katanya.
Cara tersebut ternyata dipraktikan oleh seorang Pustakawan Perpusnas, Ardita Dwi Anggraeni. Dalam kesehariannya sebagai ibu yang bekerja, Ardita selalu melakukan meal preparation dengan bantuan dua putrinya. Dia mendiskusikan menu makanan yang kedua anaknya inginkan dalam satu pekan berjalan. Hal ini selain mempermudah Ardita untuk memasak, tetapi juga meminimalisir anak-anaknya untuk mengonsumsi makanan produk kemasan.
&ldquo;Karena saya bekerja dari Senin sampai Jumat, biasanya saya belanja bahan makanan untuk seminggu di hari Sabtu atau Minggu. Saya mengajak anak-anak berdiskusi atas menu makanan yang mereka mau dalam satu minggu. Hal itu memudahkan saya untuk masak makanan mereka dari pagi sampai siang, bahkan snacknya juga. Karena saya meminimalisir makanan produk kemasan, jadi saya selalu usahakan untuk memasak sendiri semuanya,&rdquo; kisahnya.
Upaya tersebut dibenarkan oleh Psikolog, Elisa Kurniadewi sebagai salah satu cara yang dapat dibangun untuk memotivasi anak mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dengan membangun proses bermusyawarah dalam keluarga, rasa senang juga dapat tercipta.
&ldquo;Misalnya untuk menu yang akan dimakan anak. Orang tua dapat membangun proses bermusyawarah dengan mereka, sehingga anak akan merasa dihargai dan dalam keluarga juga akan tercipta rasa senang,&rdquo; terangnya.
Selaku Dosen PAUD, Adiyati Fathu Roshonah menjelaskan bahwa program pengenalan makan sehat sudah dilakukan di PAUD, TK, maupun SD, namun untuk praktiknya di rumah, orang tua diharap mampu melakukan stimulasi-stimulasi yang dibutuhkan. Untuk itu, Adiyati menegaskan orang tua dan para guru di sekolah harus bersinergi dalam membentuk anak yang cerdas. Karena berbicara tentang anak cerdas, ada nutrisi dan pola hidup sehat yang harus dipenuhi. 
&ldquo;Kalau ingin anaknya pintar sudah pasti nutrisinya harus kita amankan yaitu melalui protein untuk makanan otaknya. Lalu, supaya anak berkembang dan sehat, mereka harus bergerak, beraktivitas, atau latihan fisik karena memang motorik kasar dan halusnya sedang dalam masa perkembangan,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
Dokter Spesialis Gizi Klinik, dr. Inayah menyatakan tidak ada yang salah dari konsep empat sehat lima sempurna, melainkan konsep pola gizi seimbang menyempurnakannya. Selama ini yang dijelaskan hanya jenisnya saja, namun perlu juga edukasi mengenai jumlah yang tepat dan apa yang harus dibatasi.
&ldquo;Ada prinsip namanya isi piringku, jadi satu piring dibagi dua, setengahnya isi makanan pokok dan lauk, lalu setengahnya lagi sayur dan buah. Adapun komponen yang harus dibatasi ialah gula, garam, dan minyak karena sebenarnya ketiganya banyak tersembunyi di makanan kemasan. Dengan demikian, dalam satu piring itu harus ada empat komponen tadi, tidak perlu banyak dulu yang penting diperkenalkan sejak dini dan harus berbentuk real food,&rdquo; jelasnya.
Sebagai Pendongeng, Sogi Indra Dhuaja mengajak orang tua untuk tidak ragu atau malu untuk menceritakan permasalahan kesehatan yang dimiliki kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dilakukan berbarengan dengan membacakan buku cerita yang berkaitan dengan gizi yang terkandung dalam sayuran dan buah, harapannya pesan dari cerita tersebut dapat lebih mudah dimengerti hingga kemudian diterapkan oleh anak.
&ldquo;Cerita tentang permasalahan kesehatan juga jangan malu untuk diceritakan ke anak-anak kita karena itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka bahwa sakit yang kita derita adalah contoh yang buruk dan agar tidak terjadi kepada mereka,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo menginfokan bahwa koleksi yang ada pada layanan anak di lantai 7 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas berjumlah lebih dari 7.500 eksemplar dan seluruhnya berkaitan dengan anak mulai dari usia 0-5 tahun serta 5-15 tahun.
&ldquo;Setiap Sabtu dan Minggu, lantai 7 selalu ramai dikunjungi karena tidak hanya membaca, di sana anak-anak juga bisa bermain. Terkait bahan bacaan yang berkaitan dengan gizi anak, dapat orang tua dapatkan di lantai 12, 21, dan 22,&rdquo; ucapnya.
Selain talkshow, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan lomba mewarnai dan lomba menggambar yang mendapat antusiame tinggi dari anak-anak yang hadir.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Gizi, Kunci Tingkatkan Kecerdasan dan Daya Tahan Tubuh Anak

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Salemba, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Flores Timur membutuhkan gedung perpustakaan untuk menjalankan fungsi layanan dengan maksimal. Saat ini, ruang baca dan koleksi Perpustakaan Kabupaten Flores Timur tidak memadai. Selain itu, ruang baca dan koleksi dengan ruang perkantoran terpisah jarak sekitar satu kilometer, sehingga cukup menganggu mobilitas antarpegawai.
Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Paulus Igo menyatakan sulit untuk membangun gedung perpustakaan menggunakan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran di kabupaten paling timur Pulau Flores ini mayoritas tersedot untuk gaji dan biaya operasional anggota dewan.
Hal disampaikan Paulus Igo saat diterima Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Upriyadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso beserta pejabat terkait di Ruang Sidang Pimpinan Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta pada Kamis (5/12/2019).
Menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Flores Timur ini, Joko Santoso menyatakan pembangunan perpustakaan bisa dilakukan dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk tahun 2021. Pasalnya, Joko menjelaskan, penerima DAK fisik bidang perpustakaan tahun 2020 sudah ditetapkan pada tahun ini.
Daerah diminta memastikan proposal dan data dukung sudah lengkap saat mengajukan. Penilaian penerima DAK akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada April atau Mei.
Joko Santoso menegaskan ada beberapa hal yang mesti disiapkan terutama menyediakan lahan seluas 2 ribu meter persegi dan sertifikat tanah. Selain itu, Detail Engineering Design (DED) dipastikan harus mencerminkan layanan publik, ruang untuk ekspresi masyarakat, dan mencerminkan kearifan lokal.
Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar menyatakan saat ini Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karenanya, DED dipastikan harus mengakomidir program ini. â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana masyarakat bisa berkumpul, belajar kontekstual, dan meningkatkan keterampilan. Bila desain itu benar-benar memiliki unsur-unsur tersebut, maka nilainya tinggi,â€ urai Adin Bondar.
Paulus Igo menyatakan sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia berharap bisa menerima DAK pembangunan gedung perpustakaan pada 2021. Pada 2020, ada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menerima pembangunan gedung perpustakaan yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Biro SDM dan Umum serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bekerjasama untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perpusnas melalui konferensi video dari aplikasi Zoom, Rabu (10/7). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini dilakukan mengingat banyaknya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang pernah ada sebelumnya dengan diikuti beberapa peraturan LKPP sebagai turunannya. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional agar penggunaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Â 
Dalam arahannya Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan handal. Diharapkan, bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kualitas dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di Perpusnas dapat meningkat.
â€œSDM di bagian pengadaan harus mengerti dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami semua spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, tentu saja sebelumnya harus diawali dengan membaca peraturan yang ada. Harapan saya di tahun 2021 nanti 70% ASN bisa memahami bagaimana mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa, memahami mekanisme pengadaan, hingga serah terimanya,â€ terang Syarif Bando.
Dijelaskan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah, selaku narasumber bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa hal, antara lain (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyelia, (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) Mendorong pemerataan ekonomi, (8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hardi menambahkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa harus bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. â€œPrinsip pengadaan barang/jasa berlaku universal dan harus bisa mewarnai langkah gerak dalam proses pengadaan barang/jasa pada setiap instansi,â€ tuturnya.
Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Kab. Sambas

Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Literasi Gizi, Kunci Tingkatkan Kecerdasan dan Daya Tahan Tubuh Anak

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Kepala Perpustakaan Nasional RI: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Kompeten, dan Handal