Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tingginya intensitas kunjungan kerja DPRD dari seluruh Indonesia ke Perpustakaan Nasional merupakan suatu gambaran pentingnya perpustakaan dalam pengembangan sumber daya masyarakat, sehingga perlu didukung oleh semuaÂ stakeholder yang terkait dan merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan perpustakaan sebagai urusan wajib. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima sekaligus rombongan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Medan Merdeka Selatan pada hari Rabu (23/5).
"Indonesia merupakan negara satu-satunya yang mempunyai legitimasi untuk mengatur perpustakaan dari tingkat perpustakaan hingga daerah," ujar Syarif. Kepala Perpusnas merujuk UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan pada pasal 22 tentang pengembangan perpustakaan umum, pasal 23 tentang pengembangan perpustakaan sekolah, pasal 24 tentang pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, pasal 25 tentang pengembangan perpustakaan khusus, Sedangkan pada pasal 48 -51 mengatur kewajiban pemerintah dalam membudayakan kegemaran membaca. "Kami memiliki program yang melibatkan kerjasama antara eksekutif dan legislatifÂ  terutama komisi X DPR RI yaitu Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang tujuannya mendorong budaya baca masyarakat," terang Syarif.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan mengenai transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi suatu kegiatan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. "Betapa masyarakat di pedesaan dan pedalaman sangat lapar buku. Sebenarnya budaya baca masyarakat tinggi tetapi jumlah koleksi yang masih kurang memadai," ujar Syarif menambahkan. Dihadapkan opini tidak berdasar terhadap rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia, ada fakta menarik bahwa tidak ada negara yang menyamai Indonesia yang memiliki 50 aksara. "Perpustakaan merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, karena perpustakaan adalah jantung pendidikan," Syarif melanjutkan.
Ketua Komisi D DPRD Kab Sanggau, Paulus dalam kunjungannya menyampaikan permohonan dukungan pembangunan fisik gedung perpustakaan dan bantuan teknologi informasi untuk mendorong budaya baca di wilayahnya. Kepala Perpustakaan Nasional dalam menanggapi permintaan tersebut akan mendata dan mengkaji terhadap seluruh usulan permintaan bantuan yang masuk ke Perpustakaan Nasional. Syarif menyarankan apabila daerah hendak membangun perpustakaan sebaiknya mengedepankan peruntukannya untuk fasilitas layanan perpustakaan. "Sebaiknya bangun fasilitas layanan perpustakaan seperti ruang keanggotaan, ruang baca, ruang koleksi, ruang diskusi, ruang bermain anak, ruang konservasi dan preservasi, dan lain-lain," jelas Syarif.
Ketua Komisi IV DPRD Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Charles Minarko dalam pembukaannya menerangkan daerahnya OKU Selatan yang beribukotaÂ  Muaradua, Provinsi Sumatera Selatan diresmikan 2004 memiliki 19 kecamatan dan 116 kelurahan. Nasrul yang merupakan anggota DPRD Kab. OKUÂ  Selatan menjelaskan maksud kedatangan untuk memperoleh informasi tentang bantuan koleksi, mobil perpustakaan keliling, dan cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering  Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau 

Badung, Bali - Pembentukan kelembagaan perpustakaan merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan pengetahuan.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar saat membuka Diskusi Terpumpun Penguatan Kelembagaan dan Persiapan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Urusan Perpustakaan, Senin (21/10/2024).
 
Deputi menekankan pentingnya pembentukan OPD yang secara khusus menangani urusan perpustakaan di tiap daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
 
"Mengacu dari Undang-Undang tersebut, perpustakaan memiliki peran penting sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik kepada masyarakat," ungkapnya.
 
Berdasarkan data Perpusnas tahun 2024, lanjutnya, sebanyak 33 dari 38 provinsi (86,84%) sudah memiliki dinas perpustakaan, sementara empat provinsi, termasuk Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, masih belum membentuk kelembagaan perpustakaan. 
 
"Di tingkat kabupaten/kota, tercatat 495 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki perpustakaan umum, dan 19 daerah yang belum membentuk kelembagaan tersebut," jelasnya.
 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lanjutnya, bahwa perpustakaan menjadi urusan konkuren yakni urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar.
 
"Pemerintah pusat, melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terus mendorong pembentukan OPD yang melaksanakan urusan perpustakaan, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan yang mandiri," lanjutnya.
 
Deputi menegaskan&nbsp; perpustakaan memiliki peran penting sebagai tempat belajar sepanjang hayat, selain itu perpustakaan melalui Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan literasi menjadi salah satu indikator kinerja kunci pemerintah.
 
Pada tahun 2023, TGM Indonesia mencapai angka 69,42 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 66,77, namun masih dalam kategori sedang.
 
"Artinya, capaian TGM dan IPLM masih pada kategori sedang, banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya kelembagaan perpustakaan, tenaga perpustakaan, Koleksi buku/bacaan belum merata," tegasnya.
 
Berdasarkan Data Perpusnas Tahun 2024, berikut wilayah yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan:
 
Belum Memiliki Kelembagaan Perpustakaan (DOB)
 
1. Provinsi Papua Barat Daya
 
2. Provinsi Papua Pegunungan
 
3. Provinsi Papua Selatan
 
4. Provinsi Papua Tengah
 
Belum Sama Sekali dibentuk Kelembagaan (OPD) Perpustakaan:
 
1. Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
 
2. Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
 
3. Kabupaten Sorong selatan, Papua Barat
 
4. Kabupatten Tambrauw, Papua Barat
 
5. Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara
6. Kabupaten Mamberamo Raya
7. Kabupaten Puncak
 
Perpustakaan Turun Kelembagaan:
 
1. Provinsi Bali
 
2. Kabupaten Bangli, Bali
 
3. Kabupaten Jembrana, Bali
 
4. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
 
5. Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
 
6. Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
 
7. Kabupaten Pasisir Barat, Lampng
8. Kabupaten Wajo Sulsel
 
9. Kabupaten Nabire, Papua Tengah
 
10. Kabupaten Biak Numfor, Papua
11. Kabupaten Asmat
 
Dinas Belum Mencantumkan Nomenklatur Perpustakaan
 
1. Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
 
2. Dinas Arsip Kota Cimahi, Jawa Barat
 
3. Dinas Kearsipan Kabupaten Seram Bagian
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kunci Penting dalam Pemerataan Akses Informasi

Paris &ndash; Perancis. Salah satu pegawai terbaik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Aditia Gunawan telah lulus ujian tingkat doktoral di sekolah doktoral Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL), Paris, Perancis pada Jumat (26/05/2023). Disertasi yang berjudul &ldquo;Agama Orang Sunda Abad ke-15: Studi Filologi berdasarkan Siksa Guru, Sasana Mahaguru dan Siksa Kandang Karesian ini dibimbing oleh Prof. Arlo Griffiths dari EFEO dan Dr. Andrea Acri dari EPHE. Juri dalam sidang doktoral tersebut antara lain Profesor Toru Aoyama dari Tokyo University of foreign studies, Dr. V&eacute;ronique Degroot dari EFEO, Prof. Dominic Goodall dari EFEO, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Oman Fathurahman, Profesor Timothy Lubin dari Universitas Washington &amp; Lee, Prof. J&eacute;r&ocirc;me Samuel dari INALCO.
Disertasi yang dipertahankan dalam sidang doktoral di sekolah doktoral Ecole Pratique Des Hautes Etudes bertujuan untuk mengeksplorasi agama orang Sunda pada abad ke-15. Penelitian tersebut menampilkan edisi tiga teks preskriptif: satu dalam bahasa Jawa Kuno (Siksa Guru) dan dua teks dalam bahasa Sunda Kuno (Sasana Mahaguru dan Siksa Kandan Karesian). &ldquo;Kajian filologis ketiga teks ini menjadi pintu masuk penulis untuk mengidentifikasi doktrin dan dinamika keagamaan di wilayah Sunda pada abad ke-15. Dengan berfokus pada variasi dalam transmisi manuskrip, penulis berusaha untuk menentukan bagaimana menginterprestasikan tiga teks yang menjadi bukti langsung tentang agama di wilayah Sunda pada saat penulisannya,&rdquo; terang Aditia.
&ldquo;Dalam kapasitas saya sebagai juri, saya memberikan penilaian dan rekomendasi positif terhadap Aditia dalam mempertahankan desertasi yang disampaikan, Penulis telah menyelesaikan proyek yang ambisius terkait agama orang Sunda Abad ke-15,&rdquo; terang Profesor Timothy Lubin dari Universitas Washington &amp; Lee. Menurutnya desertasi tersebut secara keseluruhan telah sangat berhasil dilaksanakan. Masih ada kekurangan dalam menterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa kedua penulis. Namun, terobosan yang telah dibuat dan analisis yang mendasarinya jauh melebihi kekurangannya. Turut Hadir Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris Luh Anik Mayani sebagai tamu kehormatan dalam sidang doktoral tersebut.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti
<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Open Sans',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; color: #666666; background: #FEFEFE; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Fotografer: Arwan Subakti

Kepala Perpusnas Hadiri Sidang Tingkat Doktoral Aditia Gunawan di Sekolah Doktoral EPHE-PSL Perancis

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Beberapa fungsi Perpustakaan Nasional adalah sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian karya atau hasil kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Perpusnas merasa perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Pembahasan dilakukan menggunakan teknologi video conference mengingatÂ pageblukÂ (pandemi) Covid-19 masih terjadi.
Draft RPP sudah beberapa kali dibahas dengan Kemendikbud dan beberapa kementerian. Hari ini, Rabu, (29/4), merupakan pertemuan ke-4 RPP memasuki babak pembahasan tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian). PAK dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pembahasan melalui video conference melibatkan sembilan institusi (K/L) anggota PAK, antara lain Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naâ€™im, mengatakan rancangan yang sedang digodok ini akan menabalkan Perpusnas sebagai Big Deposit di masa depan, meski beberapaÂ locusÂ memerlukan diskusi atau pemahaman yang intens, seperti mana saja yang termasuk ke dalam kategoriÂ private goodsÂ (karya pribadi/rahasia) atauÂ public goods.
â€œPeruntukkan untuk umum harus diperjelas,â€ ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Syamsul Hadi menambahkan.
Hal yang serupa diutarakan salah satu panitia RPP, Tubagus Andri. Kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ harus diperjelas karena dapat berpotensi pelanggaran dan pengawasannya akan sulit. â€œSekarang sudah banyak yang menggunakan platform media sosial, seperti kanal YouTube, vlog. Bagaimana pengawasannya?,â€ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ demi mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Sedangkan, peruntukkan untuk umum mengacu pada karya rekam yang dikirimkan ke Perpusnas.
â€œUntuk analog dan digital (terkait bentuk, red) diatur dalam PP. Sementara, untuk content (isi) sudah diatur batasannya dalam undang-undang Perpustakaan,â€ terang Ofy.
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam RPP bertujuan untuk ; 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa, ; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untyuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR,; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan,; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan
Pelestarian tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital. Dan karya rekam terdiri atas audio, visual dan audio visual.
â€œUrgensi RPP terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah soal pelestarian budaya bangsa,â€ imbuh Kepala Perpusnas beberapa waktu lalu.
RPP SSKCKR memuat 8 bab dan 40 pasal. Pada pembahasan UU 13/2018 sebelumnya yang melibatkan mitra kerja Komisi X DPR-RI disarankan, RPP yang disusun harus tersinergi terhadap 11 UU lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Ada lima poin penting yang akan dimuat dalam RPP. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksnakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, yakni bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Di sela-sela pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, Perpusnas terus menerus melakukan dialog yang melibatkan organisasi profesi seperti IKAPI, SPS, ASIRI, LSF, APPTI, KPAI, TV, dan seniman film maupun suara baik dalam naungan label maupun indie. Pada proses dialog tersebut Perpusnas mendengarkan dan menerima seluruh masukan yang disampaikan.
Perpusnas berharap pembahasan RPP pada PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujui Â untuk kemudian diundangkan.
Â 
Reportase :
Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023

Â 
Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berencana akan mengusulkan empat unit kerja untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Unit kerja yang akan diusulkan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Pusat Pembinaan Perpustakaan.
Sebelumnya, sudah ada tiga unit kerja yang telah mendapatkan Predikat WBBM yaitu Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, UPT Perpustakaan Bung Karno, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta pada tahun 2021.
Demikian disampaikan Plt.Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dalam amanat Apel Pagi yang diselenggarakan secara daring pada Senin, (27/6/2022).
â€œDiharapkan bahwa unit kerja yang akan diusulkan untuk segera memperbaiki, berbenah diri, melengkapi, mempersiapkan dokumen â€“ dokumen persyaratan.â€ Ujar Ofy Sofiana.
 Selain itu, Ofy Sofiana menambahkan bahwa ada hal yang lebih penting lagi untuk dicermati dalam mendapatkan Predikat WBMM, bahwa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan masih nilai B, sedangkan minimal nilainya harus BB.
â€œBarangkali itu menjadi komitmen kita bersama untuk meningkatkan nilai SAKIP di lingkungan Perpusnas agar mendapatkan nilai BB. Selain mendapatkan Predikat WBMM dan WBK, hal ini juga menjadi modal utama kita dalam mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Perpusnas,â€ Tutur Ofy sekaligus mengakhiri apel pagi.
Â Reportase : Noviani Maghfiroh

Bangun Zona Integritas : Perpusnas Usulkan Lebih Banyak Unit Kerja Untuk Mendapatkan Predikat WBBM dan WBK

<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: #495057; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 14.08px; background-color: #ffffff;">Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Berita

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kunci Penting dalam Pemerataan Akses Informasi

Kepala Perpusnas Hadiri Sidang Tingkat Doktoral Aditia Gunawan di Sekolah Doktoral EPHE-PSL Perancis

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023

Bangun Zona Integritas : Perpusnas Usulkan Lebih Banyak Unit Kerja Untuk Mendapatkan Predikat WBBM dan WBK