Jakarta, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, individu yang berpengetahuan kuat bisa menemukan berbagai inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi.
 
Perpustakaan dinilai dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang ada di Indonesia. 
 
"Kami ingin menyuarakan secara serius bahwa publik harus tahu kebutuhan kita menyangkut gerakan literasi, penguatan tugas dan fungsi perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bidang Perpustakaan Tahun 2023 pada Selasa, (7/3/2023).
 
Karenanya, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait penguatan literasi dan tenaga perpustakaan. 
 
"Panja ini kami dedikasikan supaya pada tahun anggaran berikutnya, khusus menyangkut gerakan literasi dan pengadaan pegawai perpustakaan dan tenaga administrasi perpustakaan bisa kita wujudkan di masa yang akan datang," urainya.
 
Dijelaskan, perpustakaan di berbagai daerah membutuhkan rekruitmen SDM baru dan&nbsp; melalui panja akan didorong pengadaannya hingga kebutuhan anggaran.
 
Menurutnya, dalam penguatan literasi tidak hanya dilakukan oleh Perpusnas tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga lain. "Kami menggugat kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi irisan dengan Perpusnas harus memiliki komitmen yang sama menyangkut soal gerakan penguatan literasi," jelasnya.
 
Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki aturan mengenai kebijakan melalui Permendiknas NOmor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berbeda dengan standar perpustakaan. "Kami ingin semuanya seluruh standar yang menyangkut mengenai manajemen harus mengacu pada satu standar yaitu standar yang dikeluarkan oleh Perpusnas," paparnya.
 
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyayangkan Perpusnas yang belum mendapatkan anggaran yang ideal. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk segera mengalokasikan anggaran yang layak untuk Perpusnas. 
 
Ketika anggaran Perpusnas naik, lanjutnya, banyak hal yang dapat diselesaikan. Seperti, perbaikan sarana prasarana perpustakaan di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) terkaiot dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan.
 
"Anggaran Perpusnas dapat didorong kolaborasi kegiatan dan programnya ke kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia melalui dinas perpustakaan yang ada di daerah," pungkasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Salemba, Jakartaâ€”Bidang Akreditasi Pustakawan Perpustakaan Nasional kembali melaksanakan Uji Kompetensi bagi 15 pustakawan naik jenjang dan 20 pustakawan inpassing, Rabu, (21/11). Seluruh peserta diwajibkan untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda yang berbeda-beda, tergantung dari jenjang jabatan fungsionalnya.
Menurut Hendra Setiawan dari Bidang Akreditasi Pustakawan, panitia sudah menyiapkan 100 soal diperuntukkan bagi pustakawan ahli terampil, 150 soal bagi ahli pertama dan muda, dan 225 bagi pustakawan yang hendak naik ke jenjang utama. â€œTiap peserta mendapatkan soal-soal yang berbeda. Tidak sama tiap jenjangya. Durasi waktu yang diberikan untuk menjawab adalah tiga jam, ujarnya.
Jika tidak berhasil mencapai ambang batas (passing grade), peserta Uji Kompetensi dipersilakan mengikuti ujian kembalin di lain waktu, dan tidak terbatas. Boleh ikut sampai lulus. Setiap hasil ujian dilaporkan kepada Kepala Perpusnas. Uji kompetensi pustakawan telah dilaksanakan sejak 2017 dan akan berlaku hingga 2021.
Uji Kompetensi pustakawan diselenggarakan Perpusnas tiap minggu pertama dan ketiga tiap bulannya. Semua peserta tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain menggelar di Perpusnas, program serupa juga digelar di 31 provinsi sepanjang bulan April â€“ November 2018 . Tiap daerah diberi jatah satu kali per tahun.
Namun, jika daerah mengiginkan penambahan uji kompetensi, Perpusnas bisa mengakomodasi. Syaratnya, pemerintah daerah bisa bersurat dan mengirimkan data-data peserta yang hendak mengikuti ujian. Nanti, Perpusnas akan mengklarifikasi data tersebut. Rata-rata yang meminta penambahan uji karena ada peminatan menjadi pustakawan lewat jalur inpassing.
Sedangkan, 20 peserta uji kompetensi jalur inpassing menghadapi metode uji yang berbeda. Materi soal tiap jenjang inpassing juga berbeda. Selain mengisi pertanyaan pilihan ganda sebanyak 50 soal selama 90 menit, mereka juga diwajibkan menjalani portofolio (screening) berupa wawancara. Jika lulus keduanya, maka peserta uji kompetensi pustakawan jalur inpassing akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diangkat menjadi tenaga fungsional pustakawan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Selenggarakan Uji Kompetensi Jenjang Pustakawan dan Inpassing

Salemba, Jakarta- Demi meningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Inspektorat Perpusnas menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa pada Selasa, (8/9). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh pejabat pengelola APBN, pejabat unit layanan pengadaan, dan auditor.
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan satu yang wajib dimiliki terkaitÂ  penyediaan barang/jasa adalah tersedianya tenaga yang kompeten di bidang teknis untuk memahami bagaimana kualitas yang diharapkan, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa berujung pada hukum.
"Penyedia dan penerima jasa adalah hubungan bisnis yang saling mengaitkan dan tidak bisa dihindari karena terkadangada unsur penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penyedia atau para pengguna jasa tidak memiliki tenaga yang kompeten di bidang ini, maka betapa banyak kegiatan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit yangÂ  bersoal dengan hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2019 ini mutlak untuk didalami, dipahami dan diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ASN memiliki power (kemampuan/kekuatan)Â  yang diamanahkan mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN.
"Kita harapkan di dalam pengadaan barang/jasa ini tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kompetensi tenaga teknis, seperti tenaga administrasi yang tidak teliti. Sehingga perlu adanya pemahaman terkait PP Nomor 38 Tahun 2019 ini. Tidak hanya PPK, pengelola keuangan, tetapi semua kegiatan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional ini memahami kompetensi apa saja yang diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tetty DS Ariyanto, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan standar kompetensi.
"Perpustakaan Nasional diharapkan dapat menyusun peta okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dapat membuat ketertarikan generasi muda untuk bekerja di bidang ini. Harapannya perpustakaan bisa menjadi trens, apalagi dengan adanya digitalisasi, perpustakaan bisa menjadi tempat kekinian bagi generasi milenial," terangnya.
Tetty menjelaskan, pemetaan okupasi ini penting dilakukan karena merupakan langkah pertama menuju standardisasi kompetensi. Mulai dari identifikasi okupasi, mendeskripsikan kemudian okupasi dalam level KKNI.
 Reporter : Wara Merdekawati

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Jakarta - Sebanyak 30 karya lukis hasil karya Anak Bangsa dipamerkan di Museum Kepresidenan Pertama Republik Kazakhstan.
Karya lukis tersebut merupakan pemenang dari Lomba Lukis Persahabatan Indonesia-Kazakhstan yang diselenggarakan oleh KBRI Nur-Sultan berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Library of the First President of the Republic Kazakhstan-Elbasy dan Children Art School Nur-Sultan.
Lomba dan Pameran lukis ini digelar untuk memperingati 30 tahun Kemerdekaan Republik Khazakhstan dan peringatan 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus memperingati 28 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kazakhstan.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik kegiatan bersama, berupa lomba dan pameran lukis dengan tema persahabatan. Melalui lomba ini dapat mempererat hubungan kedua negara dalam mempromosikan budaya masing-masing negara.
"Kegiatan ini juga mendukung anak berbakat di Indonesia dan Kazakhstan melalui seni visual, bidang kreatif artistik, sebagai sumbangsih terhadap potensi kreatif anak bangsa negara Indonesia dan Kazakhstan," ungkap Syarif Bando, dalam Pembukaan Pameran Lukis Persahabatan Indonesia-Kazakhstan di Library of the First President of the Republic of Kazakhstan-Elbasy secara daring, Jumat (15/10/2021).
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan Rahmat Pramono mengapresiasi terselenggaranya kolaborasi Lomba dan Pameran Lukis Persahabatan Anak-anak dan Remaja Kazakhstan dan Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan persahabatan masyarakat di kedua negara.
"Melalui kegiatan kreatif cinta terhadap seni, anak-anak belajar untuk mengenal bangsa lain, mengapresiasi keragaman budaya dan tradisi. Goresan-goresan indah dari anak-anak dan remaja di kedua negara ini merupakan tampilan ekspresi jujur rasa kecintaan mereka terhadap tanah airnya," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Library of the First President of the Republic of Kazakhstan-Elbasy, Temirbolat Bakytzhan Berikbayuli mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan karya anak-anak melalui sejarah dan budaya Kazakhstan dan Indonesia, serta untuk menggali potensi kreatif, dan mempromosikan serta mendukung karya-karya seniman muda dua negara.
Karya-karya pameran ini menceritakan tentang hubungan budaya antara kedua negara. Nilai-nilai indah dari tradisi persahabatan dan keluarga, keindahan alam yang lahir dari imajinasi anak-anak dan nafas kehidupan sehari-hari.
"Pameran ini wujud dari kerja sama budaya yang erat antara Kazakhstan dan Indonesia. Saya berharap semua anak-anak berbakat ini dapat menjadi seniman-seniman yang hebat," jelasnya.
Kegiatan lanjutan dari lomba dan pameran lukisan ini, kedua negara yakni Indonesia dan Kazakhstan, adalah menyelenggarakan pameran lukisan dengan mengambil 30 lukisan terbaik dari lomba tersebut. Di Indonesia, rencananya pameran lukisan akan diselenggarakan pada Desember 2021 berlokasi di Gedung Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
Dalam mempererat hubungan bilateral antar kedua negara, Perpusnas telah menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 13 April 2021. Bentuk kerja sama yang telah dilakukan dengan penyediaan Kazakhstan corner yang berada di lantai 21 Gedung Layanan Perpusnas. Selain itu, Perpusnas juga mendukung adanya Pojok Indonesia di Academic Library Kazakhstan.

30 Karya Lukis Anak Bangsa Dipamerkan di Kazakhstan

Jakarta-Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 721 Miliar. 
 
Dalam agenda tunggal pembahasan rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Lembaga (RKP K/L) juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran Perpusnas sebesar Rp 375 Miliar.
 
"Komisi X mendukung usulan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2025. Kami akan menyampaikan usulan ini ke Badan Anggaran DPR RI," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (13/6/2024).
 
Syaiful Huda menuturkan komitmen terkait agenda Gerakan literasi di Perpusnas perlu terus didorong pada level implementasi yang lebih produktif. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, terutama yang mengikuti tren generasi milenial dan generasi Z.
 
"Ini sangat penting karena tingkat baca kita masih rendah dibanding dengan target yang yang telah ditetapkan. Budaya baca anak-anak menurun dengan hadirnya media audio dan visual," tuturnya.
 
Akibatnya, lanjutnya, ini merupakan pekerjaan rumah yang menjadi perhatian penuh dari Perpusnas RI melalui berbagai lokasi anggaran dan kegiatan yang diusulkan. "Kami berharap agar ke depan, komitmen terhadap literasi ini terus menjadi fokus utama," lanjutnya.
 
Hal senada juga diungkapkan Anggota Legislatif dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkaru. Dia menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan merupakan hal krusial bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Indonesia.
 
"Kami dari Fraksi Partai NasDem tentu mendukung usulan tambahan anggaran untuk Perpusnas dengan sasaran utama peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan. Peningkatan akses dan ketersediaan buku yang merata di berbagai wilayah Indonesia adalah fondasi bagi kemajuan intelektual dan sosial kita," ujarnya.
 
Terkait anggaran yang diajukan, Ratih menyebut bahwa langkah ini strategis dan menunjukkan komitmen kuat dari Perpusnas. 
 
"Anggaran sebesar Rp375 miliar untuk tahun 2025 ini adalah langkah strategis. Jika disetujui, ini mungkin pertama kalinya perpustakaan memiliki anggaran mencapai Rp 1 triliun, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp 600-700 miliar," jelasnya.
 
Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan penambahan anggaran sebesar Rp 375 miliar lebih untuk Perpustakaan Nasional di tahun 2025.
 
"Anggaran yang dimohonkan sebesar Rp 721 miliar lebih, ditambah permohonan penambahan menjadi Rp 375 miliar lebih ini menjadi fokus utama kita di Komisi 10 untuk memperjuangkannya," katanya.
 
Putra Nababan mengakui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi Covid-19. 
 
"Ini adalah program yang paling nyata dan harus difokuskan, meskipun anggarannya terbatas. Masyarakat di bawah tidak peduli dengan kebijakan, mereka bicara tentang keberpihakan kita terhadap kehidupan mereka," jelasnya.
 
Selain menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyayangkan adanya penurunan anggaran fungsi Pendidikan meskipun dalam RAPBN mengalami peningkatan.
 
"Secara nalar dan logika, jika APBN naik maka anggaran fungsi Pendidikan juga seharusnya naik. Namun yang terjadi justru sebaliknya," katanya.
 
Ferdiansyah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan anggaran ini, mengingat pentingnya pendidikan sebagai pondasi pembangunan nasional. 
 
"Kami mendorong Perpusnas untuk berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI terkait kenaikan anggaran fungsi pendidikan pada Perpusnas TA 2025," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
 
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan respons sangat positif terhadap usulan program 2024 dan penambahan anggaran untuk TA 2025," katanya.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait dengan pengalokasian anggaran untuk program yang belum mendapatkan anggaran secara optimal, pihaknya telah melakukan penyusunan ulang. Beberapa di antaranya adalah program peningkatan budaya baca dan kompetensi literasi yang harus menjadi fokus utama. 
 
"Struktur anggaran akan mengalami perubahan untuk memastikan program-program ini mendapatkan perhatian khusus," pungkasnya.
 
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Prakas A/Andri TK&nbsp;

Komisi X Setujui Usulan Penambahan Anggaran Perpusnas sebesar Rp 375 Miliar

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dunia akan terus berubah dan bergerak di mana ilmu pengetahuan akan selalu dicari di era teknologi informasi seperti saat ini. Oleh karena itu, pustakawan harus menjadi pondasi dan pemimpin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seluruh level masyarakat dan menjadi inovator teori baru. Pustakawan harus keluar dari zona nyaman dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu bersaing dengan mesin pencari.Â 
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional M. Syarif Bando pada pembukaan Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Senin (12/3).
CONSAL merupakan satu-satunya organisasi profesi pustakawan di tingkat regional Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan tahun 1970 di Singapura dan beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN. Pada 2-5 Mei 2018, CONSAL XVII General Conference akan digelar di Naypyitaw, Myanmar dengan tema â€œNext Generation Libraries: Collaborate and Connectâ€.
Konferensi para pustakawan se-Asia Tenggara tersebut diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dengan agenda tetap yaitu seminar ilmiah, pameran kepustakawanan, dan pemberian CONSAL Outstanding Librarian Award kepada pustakawan terpilih ASEAN. Penilaian terhadap pustakawan tersebut dilakukan oleh dewan juri se-ASEAN, yang terdiri dari para pakar yang diusulkan oleh asosiasi profesi masing-masing negara.
Sepuluh anggota CONSAL akan mengirimkan pustakawan terbaiknya untuk bersaing di tingkat regional. Dalam rangka kegiatan tersebut, Perpustakaan Nasional mengadakan pemilihan pustakawan utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award. Adapun pustakawan yang ikut serta dalam seleksi ini adalah juara pertama, kedua, dan ketiga Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang total berjumlah sembilan orang, yaitu:
<ol>
<li>Siti Indarwati, S. IP (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Mohammad Rotmianto, A. Md., S. Kom (Jawa Timur)</li>
<li>Andrea Ardi Ananda, S. Hum (NTB)</li>
<li>Agung Wibawa, S. IP (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Wahid Nashihuddin, S. IP (DKI Jakarta)</li>
<li>Ahmad Syawqi, S. Ag., S. IPI., M. Pd. I. (Kalimantan Selatan)</li>
<li>Purwani Istiana, S. IP., M. A (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Kusairi , S. IP (Jawa Timur)</li>
<li>Jeng Ayu Ning Tyas, S. Sos (Jawa Barat)</li>
</ol>
Seleksi diselenggarakan di Hotel Aryaduta selama tiga hari pada 12-14 Maret 2018 meliputi presentasi dan wawancara serta pembuatan esai dalam bahasa Inggris.
â€œPerpustakaan masa kini berada pada masa perubahan yang sangat cepat dan tidak ada satu pun perpustakaan di dunia yang dapat berdiri sendiri tetapi perlu bekerja sama dan saling terkoneksi bahkan dapat berkolaborasi dengan profesi lainnya,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL.
Pemilihan pustakawan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi para pustakawan, mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia, memupuk kerja sama, konektivitas, kolaborasi dan kontribusi positif antara pustakawan nasional dan regional, memberikan pengalaman kompetensi profesi di tingkat provinsi dan regional, serta yang terutama untuk menentukan utusan utusan Indonesia di acara CONSAL XVII.
Ketua Umum PP Ikatan Pustakawan Indonesia Dedi Junaedi menilai semua peserta memiliki kompetensi yang layak bersaing di tingkat regional. Karenanya, Dedi berharap pustakawan yang mewakili Indonesia di Myanmar bisa menjadi peserta terbaik, mengingat pada CONSAL beberapa tahun lalu wakil dari Indonesia meraih peringkat pertama dan ketiga.
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Perpusnas Selenggarakan Uji Kompetensi Jenjang Pustakawan dan Inpassing

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

30 Karya Lukis Anak Bangsa Dipamerkan di Kazakhstan

Komisi X Setujui Usulan Penambahan Anggaran Perpusnas sebesar Rp 375 Miliar

Pustakawan Harus Menjadi Pondasi dan Pemimpin Ilmu Pengetahuan